Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Menghina negara Wilayah negara Keuangan negara Kerugian negara Arsip negara Piutang negara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-07-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - EFFENDY KOMALA - TEDDY MULIAWAN
121 — 28
  • Sipil Perpajakan dengan maksud supaya Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannyayaitu agar Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nuqisra mengupayakanpenghentian penyidikan perkara Pajak PT The Master Steel Manufactory yang tidak sesuaidengan UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu selaku Penyelenggara
    Negara(Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan) dilarang melakukan perbuatan Korupsi, Kolusidan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 UndangUndang RI Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme dan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatupemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan dan atau pekerjaannyasebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-10-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN MANADO Nomor 44/PID.SUS/TPK/2015/PN Mnd
Tanggal 3 Maret 2016 — - TERDAKWA Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, MSi
89 — 15
  • setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2012,bertempat di kantor DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGAKABUPATEN SITARO atau pada tempattempat lain yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManado, berdasarkan UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini, yang pada waktu menjalankan tugas,meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeriatau penyelenggara
    negara yang lain atau kepada kas umum, seolah olah pegawai negeri atau penyelengara negara yang lain atau kas umumtersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa haltersebut bukan merupakan utang, perouatan mana dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaKabupaten Kepululauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menerimaDAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan sebesarRp.13.862.000.000.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 20-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 22-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
3.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS
90 — 39
  • Penyelenggara Negara atau disebutkan dalam peraturanperundanganundangan lainnya yang bisa mempunyai kewenangan melekatdalam jabatanya sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidakterpenuhi , oleh karenanya unsurunsur Pasal 3 Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001halaman 196 dari 208 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 8 Desember 2014 — Drs. HUSBA ARIF, M.Si alias HUSBA
53 — 27
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor -8/Pid.Sus-TPK/2018/PN
Tanggal 7 Agustus 2018 — -MUNAJAT USWANAS, S.E.Als LOUIS
83 — 51
  • kekuasaan eksekutifatau administratif membuat keputusan pemerintah yang diperolehberdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku baik secaraatribusi, delegasi atau mandat untuk melakukan tindakan resmi Tatakelola Administrasi dan birokrasi pemerintahan atau negara baik ditingkatPusat maupun Daerah, kapasitas terdakwa dalam Surat Perjanjian Kontrak diatas menempatkan Terdakwa dalam ranah Hukum Keperdataan bukanhalaman 192 dari 205Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnksebagai aparatur Negara atau Penyelenggara
    Negara atau disebutkandalam peraturan perundanganundangan lainnya yang bisa mempunyaikewenangan melekat dalam jabatanya sehingga unsur menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan tidak terpenuhi , oleh karenanya unsurunsur Pasal 3 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2009 — Putus : 19-01-2010 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 77/Pid.B/2009/PN.PSB
Tanggal 19 Januari 2010 — RAMAIZAR, BE, dkk
162 — 142
  • Meitahun 2008 atau setidaktidaknya dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah KabupatenPasaman Barat Jalan Guguk III Padang Tujuh dan atau jalan KKN Kemnagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Baratyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, melakukan, atau turut sertamelakukan, pegawai negeri atau penyelenggara
    negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor: 34/DPA/2007 tanggal 13 Februari 2007,terdapat proyek pembangunan 4 (empat) unit
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 1/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
332 — 454
  • Asas Kepastian Hukum yaitu. asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;b. Asas kecermatan yaitu dimana TERGUGAT harus didasarkan padainformasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitaskeputusan tata usaha negara (beschikking) hingga tidak ditetapkandan/atau tidak dikeluarkan;c.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 21-06-2016 — Putus : 15-07-2016 — Upload : 17-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 46/PID.TPK/2016/PT SBY
Tanggal 15 Juli 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : FERRY E. RACHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. SAIFULLAH ANSHARI, M. Ag
109 — 29
  • Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindakpidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsi disebutkandengan perkataan setiap orang , misalnya pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat jugapenyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnyapasal 5 dan 6;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukum orangtersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawai negeri,penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h dan ,terhadap Pemborong
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps.
Tanggal 13 April 2016 — IDA BAGUS SUSILA
213 — 172
  • Disamping itu, ada pula yang disebutDekonsesi = Pemerintah memberikankewenangan pada swasta dan Konsesi = tidakmemberikan delegasi pada pihak swasta ( Varia Peradilan No.314 edisi Januari 2012 hal.14);Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas dikaitkan dengan faktafaktahukum yang terungkap dalam persidangan tergambar adanya bahwa penyalah gunaankewenangan sama dengan melawan hukum hanya pelakunya yang mempunyai wewenangpublic yaitu penyelenggara Negara atau pegawai negeri, terdakwa sebagai
    , kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan,oleh karena kesenpatan atau sarana, tidak dapat dilepaskan dari kewenangan yang diperolehkarena jabatan dan kedudukannya itu, sehingga dengan demikian menurut Majwelis Hakimterdakwa tidak mempunyai jabatan atau kedudukan yang dapat disalahgunakan, serta tidakmempunyai fungsi dalam suatu korporasi;Menimbang, Bahwa pertanyaan yang timbul, bagaimana jika terhadap terdakwasebagai orang swasta didakwa bersamasama dengan pejabat penyelenggara
    Negara ataupegawai negeri dalam perkara a quo, yakni bersamasama dengan DR I WAYANCANDRA, SH.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 17-02-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/PID.SUS/TPK/2016/PN Smr
Tanggal 23 Juni 2016 — Jaksa Penuntut:
ANDI PANCA SAKTI, SH.
Terdakwa:
G. GASMAN GILIR BIN GILIR
119 — 16
  • Bin MOHAMAD SOLEH, di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Dasar hukum Kewenangan BPKP dalam melakukanaudit/penghitungan kerugian keuangan negara diatur dalam UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dalam Pasal 6 beserta penjelasannya, yanitu ; Yangdimaksud dengan instansi yang berwenang adalah BPK, BPKP,Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektoratpada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen; Dasar Ahli untuk memberikan keterangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 5 Nopember 2015 — Rd. TORRY SUBIANTORO,S.IP Bin ZAINAL EFFENDI
54 — 55
  • hari Selasa tanggal 13 Maret 2012, hari Rabu tanggal 21 Maret 2012, hari Rabutanggal 28 Maret 2012, hari Selasa tanggal 24 April 2012 dan hari Selasa tanggal 1 Mei2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di DesaCiherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung atau setidaktidaknya ditempat lainyang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara
    negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau denganmenyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau) menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adaHalaman21dari131 Putusan No. 115/Pid.SusTPK/2015/PN.BDGhubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 22-11-2006 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1200 / Pid.B / 2006 / PN. Jkt.Ut.
Tanggal 22 Nopember 2006 — JASWANI NARESH MOHANDAS
160 — 92
  • neenenssasaenennaenseenen242243Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang pernahmenghubungi saksi Hanita Manoo Mahtani dan menyatakan bahwa terdakwamembutuhkan uang Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) untukmengurus masalah dokumen ekspor fiktif yang tengah dilakukan proses penyidikanpihak KPPP Tanjung Priok, telah ternyata bahwa sedianya uang tersebut akandiberikan kepada pihak KPPP Tanjung Priok ; Menimbang, bahwa menurut Majelis Kepolisian Negara Republik Indonesiaadalah penyelenggara
    Negara ; nnenn nn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnnMenimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sahPIGAUPUT FUKUI 0 ~~nnnnnnnnmn nnn nnn nnn nmnmnnnnmnnnmnnmmninmannmmmerimnmenAd.3.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 24/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
1.PURNAMAWATI BINTI H. A MASTURO
2.EDI PURWANTO, S.H BIN H.A. MASTURO
3.SELAMAT RIADI BIN H.A. MASTURO
4.SRI MULIAWATI BINTI H.A. MASTURO
5.Hj. SRI WAHYUN S.Pd BINTI H.A. MASTURO
6.NURHIDAYATI BINTI H.A. MASTURO
7.MARTI SUPRIHATINI AMK BINTI H.A. MASTURO
8.SITI ROHANA BINTI JUFRI
9.MASHANAFI ADHA BIN H.A. MASTURO
10.Edi Purwanto Bin H.A Masturo
11.Marti Suprihatini Binti H.A Masturo
12.Siti Rohana Binti Jufri bertinda untuk diri sendiri dan anak kandung di bawah umur bernama Mashanafi Adha Bin H.A Masturo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
PT PARINDO KARYA PRIMA dalam hal ini diwakili oleh SYAHRIL M
297 — 145
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauKeputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.oaoMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalahmenunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau PejabatTUN yang mengeluarkannya; maksud dan tentang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-08-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Februari 2018 — PT. PARNA RAYA : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk.
235 — 180
  • Selain itu keputusan mengenai harga GasBumi a quo diterbitkan tanoa mempertimbangkan adanya negosiasidan juga kesepakatan antara Penggugat dengan HCML, yang manabertentangan juga dengan UU No. 22/2001.Bahwa asas tertib penyelenggara negara merupakan asas yangmenjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggara negara.Sementara itu, dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat, jelasTergugat telah mengabaikan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-10-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Tjk
Tanggal 16 Oktober 2014 — Drs.Suwondo
154 — 102
  • Putusan Mahkamah Agung RI ini diikutipula oleh putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Pebuari tahun 2007 nomor : 103 K/Pid/2007.Menimbang bahwa dengan demikian rumusan setiap orang dalam butir 1 pasal 3undang undang no.31 tahun 1999 tersebut menurut majelis ialah siapa saja, artinya setiaporang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidanakorupsi baik ia pegawai negeri/penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeriMenimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Maret 2012 — IR. RACHMAN HAKIM, MBA
124 — 39
  • Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti olehPutusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasal 1 butir 3Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinyasetiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukansuatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa dari
    IR.Rachman Hakim.MBA.384Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini dapat dijumpai dalampasal angka 9 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa : setiaporang adalah orang perseorangan atau korporasi.Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam pasal angka 9 UndangundangNomor 8 Tahun 2010 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yangkarena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidanapencucian uang, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara
    negara mau pun bukan pegawainegeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa didepan persidangan perkara ini, Terdakwa membenarkan namadan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan a quo.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 26 Januari 2016 — MAMAK JAMAKSARI
115 — 56
  • Pada awalnya semangat lahirnya Undangundang Tindak PidanaKorupsi sebagai tindak Pidana khusus ditujukan menjerat PenyelengaraNegara baik PNS maupun bukan PNS karena bocornya APBN/APBDdiakibatkan ulah para penyelenggara Negara yangberkolaborasi/bekerjasama dengan pihak swasta, sehinggadirumuskanlah pasal 3 Undangundang No. 31 Tahun 1999 jo Undangundang U No. 20 Tahun 2001;2.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
111 — 14
  • Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara, menyebutkan :Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menyebutkan :Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib,taat pada peraturan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 30-06-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
WELLY ALEXANDER, SH
Terdakwa:
MARIA ULFA Binti MUKHLIS
166 — 38
  • Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negaraadalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atauyang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan,pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baiktingkat pusat maupun di daerah dan berada dalam penguasaan, pengurusandan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha MullikDaerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2013 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 35 / Pid. / TPK / 2013 / PN.TK.
Tanggal 20 Nopember 2013 — ISNAINI HAISA, SH Bin M. CHAER ISMAIL
100 — 24
  • Pasal ini diperjelas dalam penjelasannyayakni setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.