Ditemukan 9031 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 14-04-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN MALANG Nomor 82/Pdt.G/2014/PN.MLG
Tanggal 15 April 2015 — HANIF THALIB VS ABDUL LATIF CHALID,DKK
37 — 7
  • Mlge Bahwa dalam petitumnya PENGGUGAT meminta hak untuk mengelola secarakeseluruhan proyek BTC dan bukannya meminta lelang atau pailit, sehinggajelasjelas tidak dibutuhkan adanya team audit ataupunappraisal.e Bahwa dalam petitumnya dalam provisi poin ke tiga PENGGUGATmendalilkan agar dinyatakan hukum berhak melakukan pengelolaan atas BTCyang mana hal ini jelasjelas tidak ada hubungannya dengan gugatanpemenuhan kewajiban atas kerjasama yang diajukan oleh PENGGUGAT yangdidasarkan atas tidak terpenuhinya
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Pemalsuan
Upload : 18-09-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi
KOSTRA BALADHIKA, S.E., MBA.
298 — 644
  • Rapat UmumPemegang Saham kedua tersebut adalah sah inilah yang menurut hukum harusdinilai sebagai keterangan palsu, karena mengenai sahnya Rapat UmumPemegang Saham dengan agenda pengambilalihan saham seharusnyadilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan pasal 89 ayat 1UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yang secara expressis verbismenyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui penggabungan,peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agarperseroan dinyatakan pailit
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 78/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 3 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : Mariadi
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mega Tbk Kantor Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI c/q Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
Terbanding/Turut Tergugat II : Dr. Poniman
55 — 26
  • Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan LelangEksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit palingsedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);c.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-03-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 1/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 30 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ALI ARIFIN, ST Bin SUKOYO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
142 — 61
  • Mmemiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanya tidaksedang dihentikan dan/atau direksi yang
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 14-12-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 09-03-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm
Tanggal 4 Februari 2016 — - DANIEL CASTILLIO sebagai TERDAKWA
464 — 178
  • ELGARY RESOURCES INDONESIA .Bahwa sejatinya perusahaan atau persero selalu berorientasi padakeuntungan yang sebesarbesarnya, apabila tidak dikelola dengan baik makaakan berakibat pailit atau kebangkrutan, prinsip dasar dalam suatu perusahaanadalah Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu prinsip yangmengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbanganantara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikanpertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholderspada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 728/B/PK/PJK/2011
Tanggal 16 April 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMBER INDAH PERKASA
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 728/B/PK/PJK/2011telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000,menyebutkan sebagai berikut:Pasal 32 ayat (1):"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajakdiwakili, dalam hal:a. badan oleh pengurus;b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yangdibebani untuk melakukan pemberesan;c. sSuatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya,pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE Bin MA’ATENG
68 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan rumusan ketentuan tersebut,Negara akan turut bertanggung jawab terhadap kekayaan pihak swasta yangmemperoleh fasilitas pemerintah.Dengan demikian, apabila pihak swasta yang memperoleh fasilitas pemerintahdalam keadaan insolvensi, dan dinyatakan pailit, Negara harus turutbertanggung jawab atas utang swasta. Hal ini di sebabkan kekayaan pihak lainyang dimilikinya itu diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikanpemerintah.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 12-12-2017 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 1441/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 21 Agustus 2018 — H. SAIFULLAH RUSYAD
204 — 25
  • Yayasan atau lembaga tersebut sudah pailit ;3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-02-2012 — Putus : 19-11-2012 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Nopember 2012 — Jenny Irwan >< 1. Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Koordinator Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi
130 — 60
  • piutang dan atau jaminanjaminannya tersangkut perkara hukum di Pengadilan (diPengadilan Negeri atau di Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri setempat), jika perkaranya dimenangkanBBO / BBKU, dilakukan eksekusi sesuai dengan danberdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkaranya yangtelah berkekuatan hukum tetap dan pasti (melalui eksekusilelang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat atau melaluikewenangan pengelolaan/pencairan aset oleh Kurator didalam proses kepailitan nasabah debitor, denganmengajukan pailit
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 10-10-2018 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 1117/Pdt.G/2018/PA.Kis
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
177 — 116
  • karena alasan tidak mampu disebabkanmuflis (pailit) atau karena ibra (pembebasan) dari Tergugat I;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah wanprestasi kepadaTergugat dan Penggugat telah meletakkan Hak Tanggungan atas akadnyadengan Tergugat , maka berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan yang menyatakan, apabila debitor cidera janji, pbemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
Pengadilan PN PACITAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-08-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN PACITAN Nomor 8 / Pdt.G / 2016 / PN Pct
Tanggal 26 Januari 2017 — 1. SURATNO, 2. SUWARSI melawan 1. ANANG TRIWIBOWO, 2. TITIK HARJANTI, 3. MANAGER UNIT PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) – KANTOR UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) PACITAN ARJOSARI, 4. WAHYUNI ANDHARUKMI, SH., M.Kn., 5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PACITAN.
76 — 9
  • hukum ;Menimbang, bahwa mengenai posisi Tergugat Ill yakni sebagai Kreditur, yangmana Tergugat Ill adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas,maka segala bentuk perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Tergugat lllharuslah diwakili oleh salah satu Direksinya, dan oleh karena dalam pengikatanPerjanjian dengan Tergugat dan Il, Tergugat Ill telah diwakili oleh Manager Unit, dandalam pemeriksaan di pengadilan juga tidak pernah ternyata Tergugat Ill sebagaiBadan Hukum telah dinyatakan pailit
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 20-12-2018 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Sbw
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
JOHN DENNIS TRIMBLE
Tergugat:
1.NICHOLE ANN JENNINGS
2.ASIAH KUDRIYANTI
3.SEAN FITRAH GARLIC
4.JOE SATRIA RAMDHANI
5.ANDRE JORDAN
6.CAHYO KARYADI P
7.TONI ADRIYANSYAH
8.MALCOLM JOHN CANNING
233 — 146
  • kuasa.Bahwa dari ketentuan Pasal 103 UU No. 40 tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas tersebut di atas dapat difahami adalahmerupakan hak dan wewenang direktur untuk menunjuk karyawanperseroan atau orang lain/ pihak ketiga untuk dan atas namaPerseroan melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditandaidengan pemberian surat kuasa.Bahwa perlu Tergugat 1 tegaskan dalam perkara ini, PerusahanMETROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan DAILY PLANETAUSTRALIA, PTY LTD yang berkedudukan di Australia telahdinyatakan pailit
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 05-05-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 19-03-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 16/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 16 Nopember 2011 — - PT. PASIR PRIMA COAL - BUPATI PENAJAM PASER UTARA
240 — 143
  • ; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 119Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan MineralDan Batubara, menyebutkan bahwa:TUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atauBupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabilaPemegang IUP atau JIUPK tidak memenuhi kewajiban yangditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundangundangan,Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam undang undang ini, ataupemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Pilkada
Register : 26-08-2010 — Putus : 06-10-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 14/G/2010/PTUN-KPG
Tanggal 6 Oktober 2010 — Drs. FREDI MEOL, MM,cs vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
190 — 78
  • Negara, Undang undang dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan Cita citaProklamasi tahun 1945 dan Kepada NegaraKesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah(Model BB 1 KWK) ; Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagaiKepala Daerah atau Wakil Kepala Daerahselama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama(Model BB2 KWK)13Deftar riwayat Hidup Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah (Model BB 3KWK) ;Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang(Model BB 5 KWK)Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Bls
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat:
JUSDI Alias OH YIU PENG
Tergugat:
1.RAFLIS Alias TAN KIAN PANG
2.SUPENDI Alias KHE TING CUA
3.BENJAMIN Alias NG IK BING
4.YUSSALATUN Alias NYIU HAU TECK
5.MUSTAFA ISMET Alias LIE BUN KIONG
6.TE LIE
7.TJUAN AN, SH
8.SYAFRIL LUBUK, SH
9.JOHARI, SH
128 — 31
  • Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan;d. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan yang berlaku;e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusanpengadilan yang diancam dengan hukuman kurungan penjarapaling sedikit 5 (lima) tahun;g. Dilarang untuk menjadi anggota pembina karena peraturanperundangundangan.16.6.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 07-02-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
M.IKIBAL,SH.,MH
Terdakwa:
MUHAMMAD SUBHAN Bin MOH. ARIF, SH
199 — 452
  • Binuriang Karya Mandiri
  • Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
  • Surat Perintah Tugas Pelelangan Pembangunan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Musi Rawas Utara;

  • Surat-Surat Pernyataan
  1. Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Sanksi atau Daftar Hitam
  2. Bahwa Perusahaan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Kami Tidak Sedang di Hentikan Dan Atau Pimpinan Perusahaan Kami Tidak Sedang Menjalani
    Nanda Sungai Melintang
  3. Surat Penyataan terdiri dari :
    1. Perusahaan dan Manajemen atau Peserta Perorangan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan dan atau Direksi yang bertindak dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-06-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.B/TPK/2013/PN PDG
Tanggal 2 Oktober 2013 — FITRIZAL HIDAYANI, SE
48 — 9
  • menunjukan kualitas kelompok peminjamBahwa laporan tersebut dilaporkan atau disampaikan UPK kepada BKAN, PJOK(Kecamatan) baru selanjutnya disampaikan kepada Fasilitator Kabupaten (Faskab) ;Bahwa apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PNPMMP tersebut,maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan pola penanganan masalah yangterdapat dalam SOP Permasalahan atau PTO ;Behwa terhadap permasalahan di PNPMMP khusus kepada SPP yaitu:Kelembagaan (Kelompok SPP tidak abadi)Microfinance (Kelompok Usaha Pailit
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 646/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 11 Desember 2017 — Hj.CHAERONI >< INDRA GUNAWAN ALIAS ANDY LAU
70 — 36
  • Syarat dan Ketentuan Umum PemberianFasilitas Kredit yang merupakan lampiran yang tidak dapatdipisahkan dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati, dibuat danditandatangani oleh dan antara TERGUGAT Il selaku debitur danPemberi Hak Tanggungan dengan TERGUGAT IV selaku krediturdan Penerima Hak Tanggungan, mengatur ketentuan sebagaiberikut :"DEBITUR menyatakan dan menjamin kepada BANK bahwaDEBITUR : i) tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketaapapun juga ; li) tidak berada dalam keadaan pailit
Pengadilan PA KRUI Perdata Agama
Register : 02-11-2015 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 29-08-2019
Putusan PA KRUI Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kr
Tanggal 9 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 5
  • Padatahun 2009 usahanya pailit, oleh karena Mukhtar mempunyai hutangkepada Dudeng Diana, maka toko tersebut diberikan oleh Muktar kepadaDudeng Diana sebagai pembayaran hutang. Sejak tahun 2009 toko tersebutmenjadi milik Dudeng Diana, jadi toko tersebut bukan milik Tergugat dalamRekonvensi.Halaman 37 dari 154 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kr5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/Pdt.Sus.HKI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
324 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khususyang berada di bawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untukmemeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaankewajiban pembayaran utang.