Rasico Industry) danbukan merupakan kewajiban dari Para Tergugat selaku pribadi;41A.4.Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undangundang Perseroan Terbatas 1995 di atas, hak atas deviden tersebuttimbul setelah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS). Sementara Undangundang Perseroan Terbatas 1995 itusendiri mengatur bahwa RUPS adalah organ tersendiri dari suatuperusahaan.

Melakukan sendiri pemanggilan UPS tahunan, ataspermohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaristidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telahditentukan;b.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana telahB.2.B.3.kami ungkapkan di atas, bahwa dalam Pasal 62 UndangundangPerseroan Terbatas 1995, diatur bahwa munculnya hak atas devidendari suatu perusahaan, adalah setelah diadakannya RUPS;dalam Gugatan a quo, jelas bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat adalah prematur, karena faktanya belum pernah ada ataudilakukan RUPS yang membahas mengenai kinerja perusahaantermasuk membicarakan mengenai penggunaan laba;Mengenai belum adanya RUPS sebagaimana

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalamneraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan,dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, lababersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undangundang dan anggaran dasar perseroan sebagai deviden...

Judex Facti telah salah menerapkan hukum:Bahwa merujuk pada Undangundang 1/1995 Tentang PerseroanTerbatas, yaitu Pasal 61 hingga Pasal 68, maka prosedur pembagianatau pembayaran deviden kepada pemegang saham adalahberdasarkan keputusan RUPS Tahunan, atau keputusan RUPS LB,yang mana RUPS LB dilaksanakan berdasarkan permintaan daripemegang saham melalui surat tercatat, dengan disertai alasan danagenda, kepada Direktur atau Komisaris, dan apabila Direktur atauKomisaris tidak menyelenggarakan RUPS maka

MJS dalam Akta Perjanjian No.14/2005 denganTergugat2, TIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT.

Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.Sehingga berdasarkan penjelasan Pasal Pasal diatas, dapat disimpulkanbilamana Direksi suatu Perseroan mengadakan suatu Perjanjian pengalihanharta kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atausebagian besar kekayaan Perseroan kepada pihak lainya yang memiliki itikadbaik tanpa adanya keputusan RUPS terlebih dahulu, tidak

Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat padahalaman 6 point 10 yang menyatakan Perjanjian 14/2005 tidak mengikatPerseroan diakrenakan tidak adanya Persetujauan RUPS;2.

dan nyata dalam gugatanya pernahdilakukan RUPS LB sebelumnya pada tahun 2014 namun tidak adakeberatan akan adanya perjanjian;Bahwa Sebelumnya Tergugat II jelaskan terdapat keanehan kejanggalandan akal akalan Para Penggugat pula dengan Tergugat dalam rups lbuntuk lari dari kewajiban hukumnya untuk melakukan pemenuhanpelaksanaan perjanjian akta no 14/2005.Berikut Tergugat II uraikan keanehan kejanggalan dan akal akalan ParaPenggugat dan Tergugat untuk lari dari kewajibanya sebagai berikut:a.

Bahwa Kemudian RUPS LB tentang keberatan adanya perjanjianjian barudilaksanakan setelah serangkaian tindakan Tergugat II meminta haknya yangbelum diberikan secara tuntas dalam akta perjanjian 14/2005.5.

KEN PERMONO, SH ;26.Bahwa meski dalam akta disebutkan RUPS Luar Biasa dilakukan ataspermintaan Direksi PT.

AZAM LAKSANAINTANBUANA yang menyebutkan :e "RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilanterlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surattercatat dan /atau dengan iklan dalam surat kabar",e "Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal diselenggarakan RUPS dengan tidakmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS" ;2.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ;1) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurufa dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterimae Pasal 82:1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan, dantanggal RUPS ;2) Pemanggilan

RUPS dilakukan dengan SuratTercatat dan/atau dengan Iklan dalam SuratKabar ;3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal,waktu, tempat, dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilanRUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;144) Perseroan wajib memberikan salinan bahansebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepadapemegang saham secara cumacuma jikadiminta;5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai denganketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sahjika semua pemegang saham dengan hak suarahadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujui dengan suara bulate Pasal 105:1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS denganmenyebutkan alasannya.Penjelasan Pasal :Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhipersyaratan

li>1 (satu) Set fotocopy Rekening Koran BANK BRI Nomor Rekening : 0286-01-000909-30-1 a.n PT KALMAR JAYA NPWP. 01.622.207.7-423.000 bulan Februari 2014 s.d Desember 2014;

) Nomor 22 Tanggal 15 Juni 2010;

: Koswara ( Notaris di Bandung );

Dan 1 ( Satu ) Set Asli Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : AHU-AH.01.03-0960128 Tanggal 27-08-2015, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KALMAR JAYA;

) Nomor22 Tanggal 15 Juni 2010;10. 1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2013;Halaman 11 dari 28 halaman .

Putusan Nomor 239 /PID.SUS./2021/PT.BDG.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 98 Tanggal 13 Oktober 2014;1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS Luar Biasa) Nomor 50 Tanggal 27 Augustus 2015;1 (satu) Set Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RepubikIndonesia Nomor C219220 HT.01.04TH.98;11 (Sebelas) Set Asli SPT MASA PPN (Normal) / Bukti PenerimaanSurat (BPS) a.n PT KALMAR JAYA NPWP. 01.622.207.7423.000Masa Pajak

Tahun 2010 Tanggal 30082010 ,Tentang : Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;1 ( Satu ) Set Asli Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa ) PT KALMAR JAYA Nomor : 127 Tanggal : 27 Mei 2013 Notaris: Erny Kencanawati, SH.MH. ( Notaris di Bandung ).

Putusan Nomor 239 /PID.SUS./2021/PT.BDG.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.1 (satu) Set Fotocopy Risalah Rapat Nomor 50 tanggal 19 Agustus1997;1 (Satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS ) Nomor22 Tanggal 15 Juni 2010;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 127 Tanggal 27 Mei 2013;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 98 Tanggal 13 Oktober 2014;1 (satu) Set Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat ( RUPS LuarBiasa ) Nomor 50

Tahun 2010Tanggal 30082010 , Tentang : Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan;1 ( Satu ) Set Asli Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Luar Biasa ) PT KALMAR JAYA Nomor : 127 Tanggal : 27 Mei 2013 Notaris: Erny Kencanawati, SH.MH. ( Notaris di Bandung ). Dan 1 ( Satu ) SetHalaman 24 dari 28 halaman .

Bahwa Pihak Tergugat secara bersamasama dengan pihak Penggugatmenyatakan bersedia dan dalam waktu secepatnya setelah perdamaian inimelakukan RUPS yang dihadiri olen Penggugat sebagai Pemegang Sahamsebesar 72% Eks Hong Hai International Corporation pada Tergugat,Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 134/Pdt.G/2021/PN BitBeserta dengan Pemegang Saham lainnya sebesar 28% yang bersediauntuk hadir, RUPS mana yang akan memutuskan mengenai saham 72%eks Asing yang akan dirubah menjadi saham Indonesia karena

statuskewarganegaraan Pemiliknya yaitu Penggugat yang berkewarganegaraanIndonesia, juga RUPS mana yang akan membahas dan memutuskanmengenai penunjukkan dan pengangkatan orangorang pada jabatanjabatan dalam struktur Tergugat (PT.Indo Hong Hai Internationa), pun RUPSyang akan melahirkan akta Perubahan Anggaran Dasar Tergugat (PT.IndoHong Hai International), yakni Akta Perubahan terhadap Akta PerubahanAnggaran Dasar PT.Indo Hong Hai International tanggal 25 September1995, Nomor : 119, kemudian beserta

Kereta Api (Persero) sehubungan dengan PerjanjianKerjasama Pembangnan Proyek Emplasemen Stasiun Bandung.Halhal lain yang muncul dalam rapat.Bahwa terhadap undangan Rapat Umum para Pemegang Saham (RUPS) tersebutdiatas, para Pemegang Saham lainnya tidak hadir, sedangkan PT.

PratamaMulti Graha mengirim surat yang menyatakan bahwa Direktur Utama (Direksi)tidak dapat hadir dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS), dan mohonRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditunda dan agar dilaksanakan kembalihari Senin, tanggal 12 Nopember 2007.Bahwa rapat tanggal 05 Nopember 2007 tetap yang dilaksanakan oleh DirekturUtama pemilik 40% saham PT. Prima Jaya Mandiri dengan dihadiri oleh KomisarisPT. Prima Jaya Mandiri Bpk.

Prima Jaya Mandiri hari Rabu, 24Oktober 2007 (Bukti P13D) ;Foto copy Surat Undangan Rapat Umum para Pemegang Saham(RUPS) PT. Prima Jaya Mandiri tanggal 26 Oktober 2007(Bukti P14) ;Foto copy Notulen Rapat PT. Prima Jaya Mandiri, hari Senin, 05Nopember 2007 (Bukti P14A) ;Foto copy Daftar Hadir Rapat PT. Prima Jaya Mandiri, hari Senin05 Nopember 2007 (Bukti P14B) ;Foto copy Surat Undangan Rapat ke2 (dua) dari Bpk. SoehermanDjaja selaku Direktur Utama PT.

Prima Jaya MandiriNo.37 pasal 22 (1) butir A dan pasal 22 (2) butir B dinyatakan bahwa Rapat Umum20Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan yang sedikitnya dihadiri separo dari jumlahsaham dengan hak suara sah, apabila tidak korum dapat diulang ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang ada telah terbuktibahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dilakukan, tetapi tidak pernahberhasil karena tidak memenuhi korum antara lain :e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal Agustus 2007

(Bukti P8 dan P8A).e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 September 2007(Bukti P11A, P11B, P11C dan P11D) ;e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 Oktober 2007(Bukti P13 A,B,C,D) ;e Undangan Rapat tanggal 5 Nopember 2007 (Bukti P14A dan P14B) ;e Undangan Rapat tanggal 12 Nopember 2007 (Bukti P15, P15B) ;e Undangan Rapat tanggal 17 Desember 2007 (Bukti P16, P16A, P16B,P16C) ;e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 Januari 2008(Bukti P17, P17A, P17B dan P17C

) padatanggal 31 Maret 2000 (Bukti P3), berdasarkan Berita Acara RUPS PT.

RUPStergugat bersama Penggugat mengadakan RUPS jam 09.00 Wib s/d jam 12.00, wib .memperhatikan hal demikian Mustahil jika manusia satu berada di tempat lainpada jam yang sama, Untuk itu RUPS tersebut tidak pernah ada dan wajiblahditolak;3.7.

Bahwa RUPS yang dilakukan penggugat adalah rekayasa dan bertentangan dantidak sesuai dengan mekanisme hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 35,pasal 68, pasal 69 pasal 106 ayat (4) empat dan (5) lima, pasal 108 UU No: 1 Th1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga RUPS tersebut haruslah dinyatakancacat hukum baik secara Formil maupun secara materil sehingga patutdinyatakan batal dan tidak Syah;4.

Bagaimana mungkin tergugat sejak pagi ada dirumah dan jam 12.00 diajakke Bank dengan SUPARMAN MUEKSAID sampai sore bisa ketemu dan melakukankegiatan pada jam dan waktu yang bersamaan dalam tempo sehari dengan jarakSidoarjo ke Mojokerto perjalanan2 jam, dan apalagi Ke Malang datang ke Notaris untuk mencatatkan RUPS dengantergugat dalam waktu yang bersamaan antara jam 09.00 s/d jam 12.00 sebagaimanadalil gugatan penggugat saat ada RUPS tgl 31 Maret 2000?4.2.

Aci Jaya Dian Abadi yangberupa tanah pabrik seluas 13.000 M2 sertifikat HGB No.2 tanggal 2261968atas nama ONY WINANTO dan bangunan di atasnya, mesinmesin dansarananya, yang di tanda tangani oleh ONY WINANTO pada tanggal 31 Maret2000 ;Berita Acara RUPS PT. Aci Jaya Dian Abadi yang dihadiri ONY WINANTO,Drs. SUPARDI dan H.

Tergugat I Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;

- Menyediakan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham khususnya Pengugat;

- Menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, berdasarkan persetujuan RUPS

;

- Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Turut Tergugat I berakhir;

6.

>

- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;

- Melaporkan kepada Turut Tergugat I selaku Perseroan mengenai kepemilikan saham Tergugat II dan/atau keluarganya pada Turut Tergugat I selaku Perseroan dan Perseroan lain; dan

- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar;Ayat (2)Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan olehDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpersetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalamperaturan perundangundangan;Ayat (3)Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapatpersetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebin dahulu harus ditelaahDewan Komisaris;Pasal 66Ayat (1)Halaman 17 dari 154 Hal.

/ RUPS lainnyaberdasarkan ketentuanketentuan dalam UUPT maupun AktaPendirian 02, namun hanya merupakan surat undangan yang tidakjelas (obscuur) atau setidaktidaknya bukan merupakan PemanggilanRUPS / RUPS lainnya yang berhubungan dengan TURUT TERGUGAT (PT KISOJI TE JAKARTA);bukan merupakan Pemanggilan RUPS / RUPS lainnya yangberhubungan dengan TURUT TERGUGAT (PT KISOJI TEIJAKARTA) namun yang berhubungan dengan PT KISOJI TEI, yangtidak PENGGUGAT ketahui asal usulnya;Halaman 33 dari 154 Hal.

Utr.69.70.71. tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimanatelah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempatRUPS / RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersedia di kantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS / RUPS lainnyasampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnya diadakan sebagaimanatelah diwajibkan dalam

dan mengetahui RUPS tidakmembahas mengenai laporan keuangan padahal pembahasan laporankeuangan sudah diagendakan;Halaman 134 dari 154 Hal.

; Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkan olehUndangUndang kepada RUPS setelah ditelaah oleh DewanKomisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Turut Tergugat berakhir;6.

sebagaimana yang diatur di dalam Ketentuan Pasal 82ayat (1), (2) UU Perseroan Terbatas (UUPT) No.40 Tahun 2007, ayat (1)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas)hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS, ayat (2) Pemanggilan RUPS dilakukan denganSurat Tercatat dan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar;Bahwa Penggugat juga tidak pernah diundang untuk Rapat Direksi mengenaiPerubahan Pengurus Perseroan PT.De

pernah diberi kesempatan untuk membela diri dalamRUPS Perseroan yang didasarkan atas Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT De Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuangdalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris diJakarta;Bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan terhadapPenggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasar hukum,sebagaimana yang disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT,Keputusan RUPS

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Tergugat sebagaidisebutkan Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26tertanggal 08 November 2010 yang dibuat dihadapan SitiRohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta, telah terbukti tidak adadiatur bahwa dalam hal penggantian direksi dalam RUPS,dimana direksi yang diganti harus diberi kesempatan untukmembela diri dan juga tidak ada di atur bahwa dalampenggantian Direksi dalam RUPS harus dibuat alasanpenggantiannya.Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka

De Petrolium International, makadengan demikian Direktur diangkat berdasarkan Anggaran Dasar atau RUPS sedangkanberdasarkan bukti P10 yatu Surat No.065/DPIDIRUT/XII/2011 Penggugatmemberitahukan bahwa Tergugat sudah tidak aktif lagi di perusahaan berdasarkanKeputusan RUPSLB PT.

De Petroleum International pada tanggal 30 Juni 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 UU NO.40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas menyatakan bahwa :1 Anggota Direksi dapat diberhentikansewaktuwaktu berdasarkan RUPS denganmenyebutkan alas an;2 Keputusan untuk memberhentikan anggotaDireksi sebagaimana pada pada ayat (1)diambil ssetelah yang bersangkutandiberikan kesempatan untuk membela diridalam RUPS;Menimbang, bahwa dari dalildalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwapada tanggal 6 Juni

Bahwa melalui RUPS Tahunan suatu perseroan dapatmenetapkan apakah suatu perseroan mengalami kerugian ataukeuntungan selama 1 (satu) tahun sebelum tahun buku berakhir.Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, Para Tergugat sebagai Ahli WarisPemegang Saham dari Almh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio padaPT.Sport Glove Indonesia (PT.SGI), telah mengirimkan surat dan memintakepada Pemegang Saham dan Komisaris PT.SGI, agar segera melakukanRUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan, namun hingga saat ini, PemegangHalaman

Selain itu, tidak pernah ada RUPS Tahunan yang menyatakantentang kerugian perusahaan PT. SGI yang dianggap sebagai akibat dariperbuatan almarhumah Ny. Deutzy Nefolina Tonggembio.

Dengan demikian, maka untukmengadili perkara penggelapan ialan kewenangan Pengadilan NegeriSleman, pula, harus ditentukan secara jelas dalam RUPS Tahunanmengenai kerugian perusahaan PT SGI.

SGI, dan hingga saatini tidak pernah adanya RUPS Tahunan serta tidak pernah adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakanAlmh.Ny.Deutzy Nefolina Tonggembio melakukan penggelapan uangPT.SGI.

Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 26 Januari 2016 telahmengirimkan surat kepada Tergugat Rekonpensi agar TergugatRekonpensi melaksanakan RUPS Tahunan sejak tahun 2016, namunTergugat Rekonpensi tidak mengindahkan surat Para PenggugatRekonpensi. Permintaan Para Penggugat Rekonpensi untukmelaksanakan RUPS Tahunan merupakan perintah undangundangdalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, namun Tergugat Rekonpensi tidak mengindahkan perintahundangundang tersebut;b.

Santoso Teknindo baik secara lisanmaupun secara tertulis serta untuk mengadakan:Permohonan mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),PT. Santoso Teknindo/"klarifikasi mengenai:a. Perusahaanperusahaan yang baru di bentuk/dibuat olehanggota Direksi atau Komisaris/oemegang saham lainnya,dimana perusahaan tersebut mempunyai maksud dan tujuanyang sama dengan PT. Santoso Teknindo;b. Bahwa perusahaan yang baru tersebut, banyakmempergunakan fasilitasfasilitas milik PT. Santoso Teknindo;c.

Santoso Teknindo (RUPS), pada hari Jumat tanggal 21Oktober 2011 (Bukti P 7/ terlampir), dengan pokok acara;Membicarakan mengenai asetaset milik Perseroan dan asetasetmilik pribadi Bapak Tody Santoso yang dijadikan jaminan di Bank;Membicarakan mengenai perusahaanperusahaan yang barudibentuk/dibuat oleh anggota Direksi atau Komisaris/pemegangsaham lainnya, dimana perusahaan tersebut mempunyai maksuddan tujuan yang sama dengan Perseroan.Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Santoso Teknindo, dan yang telah di rapatkan dalam RUPS PT.Santoso Teknindo tertanggal 21 Oktober 201 1;5. Bahwa berdasarkan pasal 138 dan pasal 141 UndangUndangNo.40 tahun 2007, kami mohon kehadapan Ketua PengadilanNegeri Tangerang agar;a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;b. Menetapkan diadakan pemeriksaan, dan meng audit sertaappraisal, terhadap Perusahaan PT. Santoso Teknindo;c. Menunjuk dan mengangkat 3 orang ahli untuk melakukanpemeriksaan dan mengaudit terhadap PT.

saham, yakni;e Pemohon telah pernah meminta secara langsungmengenai data atau keterangan yang berkaitan dengandugaan PMH yang dilakukan oleh Perseroan, anggota Direksi atau DK;11e Namun permintaan data atau keterangan' secaralangsung itu ditolak atau tidak diperhatikan olehPerseroan; Syarat keempat ini ditegaskan pada pasal 138 ayat (4) yangmengatakan, permohonan pemeriksaan terhadap Perseroanbaru dapat diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu memintadata atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS

VIRTUTAMA MEDIA JIHATIsehingga sah mewakili dirinya dalam kedudukannya selakupemgenag sejumlah saham senilai 50 %) dari keseluruhansahamsaham yang dimiliki oleh perseroan; sehingga berhakuntuk mengajukan permohonan pembubaran perusahaanBERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2007 (Pasal 142 ayat(1) ) yang menyatakan bahwa Direksi, Dewan Komisaris atausatu pemegang saham atau lebih yang mewakili palingsedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hakSuara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroankepada RUPS

Bahwa untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang saham(RUPS) sudah dilakukan pemanggilanpemanggilan kepadaTermohon yang layak dan patut menurut hukum sehinggaRUPS telah dilaksanakan, dengan dibubarkannya BadanHukum PT. VIRTUTAMA MEDIA JIHATI, seluruh tanggung jawabaset dan pengurusan dilaksanakan oleh Tim Likuidasi. Kepadapara Debitur, Kreditur, dan pihakpihak berkepentingandengan PT.

Virtutama Media Jihati bukti P1 ;Foto copy bukti Surat Keterangan terdaftar dari KPP Pratama Samarindatertanggal 10 Juli 2014; Bukti P2 ;Foto copy Surat Keterangan Notaris Hernawan Hadi, SH tanggal13092014, Bukti P3 ;Foto copy bukti Bukti penyerahan surat Undangan pertama RUPS PT.Virtutama Media Jihati, Bukti P4 ;Foto copy Bukti penyerahan surat Undangan kedua RUPS PT.

dan menduduki jabatan sebagai Komisaris sehinggaberdasarkan UU No.40 Tahun 2007 pasal 142 ayat (1) yang menyatakanbahwa Direksi, Dewan Komisaris atau satu pemegang saham ataulebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaranPerseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Termohon juga memiliki masingmasing 50% saham terhadap PT VIRTUTAMAMEDIA JIHATI dan menduduki jabatan sebagai Direktur sehingggaRapat Umum Pemegang Saham ( RUPS

Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecualidiperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalamr iki ci Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangkawaktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhiratau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilanniaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku Walisateal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan

) Tahunan dimana dalam rapat tersebutjuga dihadiri oleh Tergugat II, sedangkan Tergugat I diwakili olehKuasanya;8 Bahwa RUPS Tahunan tertanggal 22 Desember 2004, yang merupakankelanjutan dari ditandatanganinya surat Pemindahan Hak Atas Sahamtertanggal 6 Desember 2004, dilaksanakan untuk menyetujui secaraaklamasi pemindahan hak saham Tergugat I kepada Tergugat II sebanyak682 lembar saham senilai Rp341.000.000,00 pada Perseroan Tergugat II;9 Bahwa Risalah RUPS Tahunan tersebut angka 8 di atas, telah

Pasal 1366 KUH Perdata jo Pasal 1367KUHPerdata (Vide angka 17 halaman 8 gugatan Penggugat);Bahwa Pengalihan Hak Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat IIadalah berdasarkan Surat Pemindahan Hak Atas Saham tanggkl 06Desember 2004, dengan ditindaklanjuti oleh RUPS tanggal 22 Desember2004. Keputusan RUPS tersebut telah dibuat dalam bentuk Akta Notaris,sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 28 tanggal 22 Desember 2004yang dibuat oleh R. Muh. Hendrawan, SH., Notaris di Jakarta.

Put Nomor 2435 K/Pdt/2013362 Bahwa RUPS Tahunan perusahaan Tergugat III pada tanggal 22 Desember2004 yang dalam rapatnya terjadi pemindahan Hak Saham dari Tergugat Ikepada Tergugat II adalah sudah melalui prosedur Hukum perusahaan yaitu:abSudah diterimanya Undangan RUPS Tahunan oleh Tergugat I;Acara RUPS sudah mencantumkan acara rapat termasuk akan adanyaPemindahan hak saham dari Bpk. Doktor Frits Hendrik Eman Ph.Dkepada putranya Bpk. Remiel Herald Eman, MBA.

(dari Tergugat Ikepada Tergugat ID);Tergugat I sudah memberikan kuasa kepada Chenny Juliana Lintanguntuk mewakili Tergugat I menghadiri RUPS Tahunan tanggal 22Desember 2004, dan Chenny Juiana Lintang selaku kuasa dari TergugatI sudah menghadiri RUPS Tahunan sebagaimana dinyatakan dalam suratkuasa;Hadir dalam rapat untuk membuatkan berita acara rapat adalah TergugatIV sebagai Notaris;Bahwa Pemindahan Hak atas Saham dilaksanakan berdasarkan SuratPemindahan Atas Saham dari Tergugat I kepada Tergugat

(dari TerbandingI/Tergugat I kepada Terbanding II/Tergugat II);Terbanding I/Tergugat I sudah memberikan kuasa kepada ChennyJuliana Lintang untuk mewakili Tergugat I menghadiri RUPS Tahunantanggal 22 Desember 2004, dan Chenny Juliana Lintang selaku kuasadari Terbanding I/Tergugat I sudah menghadiri RUPS Tahunansebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa;Bahwa telah hadir dalam rapat untuk membuatkan berita cara rapatadalah Pemohon Kasasi/Tergugat IV sebagai notaris;Bahwa pernindahan Hak atas Saham dilaksanakan

Cisadane Raya Chemicals, dengan ketentuan bahwasaksi selaku pihak kedua diberikan kuasa untuk menghadiri RUPS PT.Cisadane Raya Chemicals untuk penjualan saham milik Terdakwa danhasil penjualannya akan diserahkan kepada saksi;Bahwa kemudian karena perusahaan PT.

Palm Mas Asri untuk hadirdalam RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals sesuai dengan aktaperusahaan yang berhak hadir dalam RUPS dan mengambil keputusanadalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham;Bahwa terkait dengan kebijakan peminjaman uang dan pengembalianuang kepada PT.

Harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa saat pergantian pengurusan atau pimpinan atau Direktur UtamaPT.

Palm Mas Asri untuk hadirdalam RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals;Bahwa kondisi kKeuangan perusahaan PT.

Cisadane RayaChemicals) sudah tidak ada lagi karena semuanya telah dijaminkan/diagunkan ke Bank;Hal 47 dari 60 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN Jkt.UtrBahwa Terdakwa juga menyatakan dalam surat perjanjian utang piutang,saksi Riko Putra selaku pihak kedua dalam surat perjanjian tersebut untukmenghadiri RUPS PT. Cisadane Raya Chemicals untuk mensetujul RUPStermasuk RUPS untuk penjualan saham milik Terdakwa yang ada diPT. Cisadane Raya Chemicals, padahal Terdakwa tidak memiliki sahamlangsung di PT.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaanpatungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHk)pada hutan tanaman yang dibuat dihadapan Notaris yang berisipersetujuan atas rencana penjualan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman kepada pihak lain;b.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariperusahaan pemegang saham Badan Usaha Milik Negara (MenteriBUMN), yang berisi persetujuan atas rencana penjualan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihak lain;c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dariPerusahaan Pemegang Saham Swasta yang dibuat dihadapanNotaris yang berisi persetujuan atas rencana penjualan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanamankepada pihak lain;16.Bahwa PT.

Sumalindo Hutani Jaya, melakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk persetujuan pengalihansaham 60 % (enam puluh persen) milik PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.,pada PT. Sumalindo Hutani Jaya, sebagaimana dijelaskan dalam positaangka (12 dan 13) gugatan ini, dan berdasarkan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), tanggal 30 Juli 2009 tersebut, Direksi PT.

Tergugattidak teliti dan cermat bahwa apakah sudah ada Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) persetujuan pengalihan saham swasta/ PT.

Terbitnya surat objek gugatan a quo belum mengakibatkan terjadinyapengalihan saham karena surat tersebut harus ditindak lanjuti dengantindakan hukum lain yaitu RUPS PT. Sumalindo Hutani Jaya. sesuaiUndangUndang Perseroan Terbatas;e.

tahun sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat ( 4); Pasal 76 ayat (4), yang berbunyi : Jika RUPS hadir dan/ atau diwakili semua pemegang saham dansemua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS denganagenda tertentu RUPS dapat diadakan dimanapun denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 81 ayat (1), yang berbunyi : (1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat dalam jangkawaktu 14 ( empat belas ) hari sebelum

, pemanggilan RUPS,berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlakuyaitu;Pasal 79 ayat (1), yang berbuny!

: Direksi menyelenggarakan RUPS tahun sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat ( 4);Pasal 76 ayat (4), yang berbunyi : Jika RUPS hadir dan/ atau diwakili semua pemegang saham dansemua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS denganagenda tertentu RUPS dapat diadakan dimanapun denganmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 81 ayat (1), yang berbuny!

: (1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat dalam jangka waktu14 ( empat belas ) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi : (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ ataudengan iklan dalam surat kabar ;Dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (4) jo.

,pemanggilan RUPS, berdasarkan ketentuan hukum dan peraturanperundangan yang berlaku yaitu : Pasal 79 ayat (1), yang berbunyi : Direksi menyelenggarakan RUPS tahun sebagaimanadimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat ( 4);Halaman 198 dari 229 Halaman Perkara Nomor 152/PDT/2020/PT.MTRPasal 76 ayat (4), yang berbunyi : Jika RUPS hadir dan/ atau diwakili semua pemegangsaham dan semua pemegang saham menyetujuidiadakannya RUPS dengan agenda tertentu RUPS

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnya terkait pemberhentian Penggugat sebagai Direktur sebelummasa jabatannya berakhir adalah melanggar atau bertentangan denganketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 tentangPerseroan Terbatas dan merupakan perbuatan melawan hukum;4.

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnya terkait pemberhentian Penggugat yang belum berakhir masajabatannya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakanbatal karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;5.

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnyaterkait pemberhentian Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat sebagai Direktur sebelum masa jabatannyaberakhir adalah melanggar atau bertentangan dengan ketentuanPasal 105 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 RUPSTergugat tanggal 16 Juni 2014 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan merupakan perbuatan melawan hukum;4.

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnya terkait Pemberhentian Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat yang belum berakhir masa jabatannyadinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batalkarena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;5.

Nomor 3091 K/Pdt/2019Pool Indonesia dan terhadap Penggugat telah diberitahukan akandiadakannya rapat di Kantor Tergugat dengan salah satu agendanyaadalah untuk membahas mengenai pemberhentian Penggugat darijabatannya namun Penggugat tidak menghadiri rapat tersebut: Bahwa RUPS telah terlaksana dengan dihadiri oleh seluruhpemegang saham sehingga quorum lebih dari 3/4 saham yangdiharuskan yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur, olehkarenanya pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan Pasal

Nomor 737 K/Pdt/2017Hak Asasi Manusia Nomor C28638 HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Desember2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;Bahwa sejak tanggal didirikannya Termohon sampai dengan diajukannyaPermohonan ini, Termohon belum pernah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan, dan oleh karenanya Pemohon sampaidengan diajukannya Permohonan ini belum pernah menerima undanganRUPS, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengantahun buku yang sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun bukusebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatn ataslaporan keuangan tersebutPasal 75Ayat (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperolehketerangan yang berkaitan dengan perseoan dari Direksi dan/atau DeanHalaman 3 dari 17 hal. Put.

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan prinsip hukum dimana forumtertinggi dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas adalah RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan bahkan merujuk pada Pasal 138 ayat4 UUPT "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf adiajuhan setelah permohonan terlebih dahulu meminta data atau keterangankepada perseroan dalam RUPS dan perseroan tidak memberikan data atauketerangan tersebut", permohonan a quo hanya bisa diajukan apabilaHalaman 11 dari 17 hal. Put.

Nomor 737 K/Pdt/2017setelah dimintakan dalam RUPS dan RUPS tidak memberikan, namunfaktanya Termohon Kasasi justru dengan sengaja tidak menghadiri RUPSLBtanggal 16 Januari 2014 (vide bukti T16), dimana dalam RUPSLB tersebutpihak Pemohon Kasasi telah mempersiapkan semua data, informasi danbahkan keteranganketerangan yang diperlukan oleh Termohon Kasasisebagaimana yang dinyatakan secara tegas dan jelas oleh Pemohon Kasasimelalui surat tertanggal 10 Juli 2013 (vide bukti T18), maka dengan tetapberpegangan

pada ketentuan hukum UUPT Pemohon Kasasi hanyamemberikan data dan bahkan Laporan Keuangan tahun 2013 tersebutdalam forum RUPS atau RUPSLB;4.

Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADI disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;

GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;

Geria Wijaya Prestige pengalihansaham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADI disetujuioleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI.40.foto copy minuta Akta No. 11 Tanggal 14 November 2011 yangdibuat oleh Notaris GUSTI AYU NILAWATI, S.H. tentangPernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestigepengalinan saham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADIdisetujui oleh RUPS PT.

itu mereka yang membuatnya dan saksi sebagai Notarishanya membuat akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan RUPSyang dibuat oleh perusahaan tersebut jadi saksi hanya menotariilkanRUPS tersebut;Bahwa sebelum saksi menotariilkan RUPS itu sudah ada terlebih dahulu;Bahwa Terdakwa yang menyatakan keputusan rapat tersebut;Bahwa RUPS tersebut dibuat oleh PT GWP dan ditandatangani olehTerdakwa;Bahwa jual beli saham itu dibuat berdasarkan RUPS tersebut;Bahwa jual beli saham diadakan di hadapan saksi;Bahwa

Geria Wijaya Prestigepengalihan saham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADIdisetujui oleh RUPS PT.

GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADIHalaman 51 dari 131 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dpsadalah RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12 Nopember2011;Bahwa isi dari RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12Nopember 2011 adalah terkait jual beli saham antara Hartono Karjadidengan Sri Karjadi untuk saham sebanayak 20 lembar saham dengannilai nominal Rp. 10.000.000, seluruhnya berjumlah Rp. 200.000.000, ;Bahwa atas RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12Nopember 2011 kemudian

dibuat Akta No. 11 Tanggal 14 November2011 selanjutnya Akta No. 11 Tanggal 14 November 2011 tersebutdikirim ke Depertemen Hukum dan HAM untuk perubahan penguruspemegang saham;Bahwa benar Dalam RUPS PT GWP tanggal 12 Nopember 2011,kedudukan Harijanto Karjadi sebagai Direktur yang memimpin RUPS;Bahwa Staf dari Terdakwa yang membawa RUPS tersebut ke kantorsaksi untuk di Notariilkan;Bahwa saat membuat Akta No. 10 tanggal 14 November 2011 tentangJual beli saham antara HARTONO KARJADI (penjual) dengan

Pardede kembali mengajukanpermintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor002/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, permohonan mana sesuaidengan Pasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5).a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Jika hendakmenyampaikan kronologis, semestinya Penggugat menceritakanmengenai RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2014, bukan RUPS LB tanggal 09Desember 2013;Bahwa di dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 Penggugatmenyatakan sebagai Presiden Komisaris PT.

Bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi dan Dewan Komisaris adalahkewenangan penuh dari Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal94 ayat (1) dan (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan 5 UUPT;Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan:" ayat (1): anggota Direksi diangkat oleh RUPS;" ayat (5): Keputusan RUPS mengenai pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksijuga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan

HDTI adalah kewenanganpenuh dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT. HDTI. Artinya sejak diputuskan oleh RUPS, makakeputusann Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT. HDTI tanggal 26 Juli 2014 yang tertuang dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. HDTI, Nomor 96, yang dibuat dihadapan Mauliddin Shati, S.H., Notaris di Medan, telahmengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi parapihak.

Putusan Nomor 482 K/TUN/2015Usaha Negara (beschikking), karena tidak dianggap menimbulkanakibat hukum;Bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksidan Dewan Komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS)sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 94 ayat(1) dan (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan 5 UUPT;Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) menyebutkan:" ayat (1): anggota Direksi diangkat oleh RUPS;" ayat (5): Keputusan RUPS mengenai