Ditemukan 11261 data
H. SYAHRUDDIN UJANG
Tergugat:
1.Kampus Politeknik Negeri Padang
2.PT.Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3.PT. Kawan Lama Cabang Padang, Kota Padang Sumatera Barat
77 — 29
Bahwa tindakan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan langsungpada peradilan umum, bertentangan dengan PasalPasal yang telah disebutkandiatas, karena tidak ada upaya hukum yang difasilitasi oleh peraturanperundangundangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negaramelalui mekanisme peradilan umum, sebagaimana dikuatkan dalamYurisprudensi Mabkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999, yang kaidah hukumnya berbuny!
65 — 30
pihak lain in casu para Penggugat,oleh karenanya berkaitan dengan /egal standing Turut Tergugat dalam perkaraa quo apakah itu berkaitan langsung dengan kedudukan hukum paraPenggugat maupun para Tergugat karena adanya hubungan hukum kewarisanmaupun karena adanya perbuatan hukum yang dilakukannya berdasarkankewenangan yang diberikan oleh negara kepadanya, maka secara hukumkedudukan Turut Tergugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo.Hal ini bersesuaian dengan Putusan MA Register, No. 620
MUH. SYARIEF, SH.,MH
Tergugat:
1.PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Cq Kantor Network Regional Kawasan Timur Indonesia
2.HOTEL CLARION
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
196 — 56
No:620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang kaidah hukumnya:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilanTata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri.Penggugat Tidak Mempunyai Legal StandingBahwa Penggugat, sebagaimana didalilkannya sendiri dalamgugatannya, adalah Ahli Waris dari Mala Dt. Bin Kr.
59 — 32
mengingat substansi Gugatan PENGGUGATsesungguhnya berkaitan dengan suatu Keputusan Tata UsahaNegara.1.4 Bahwa, Gugatan Aquo bukan kewenangan Pengadilan NegeriMataram, mengingat PARA PENGGUGAT dalam Gugatannyajuga telah mengikutsertakan Kepala Badan PertanahanKabupaten Lombok Barat sebagai pihak, bahkan dalampetitumnya Para Penggugat meminta Turut Tergugat (casu quoKepala Badan Pertanahan) dinyatakan telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum, karenanya Berpedoman padaYurisprudensi MARI Putusan No. 620
MACHMUD
Tergugat:
1.PT. ANTILOPE MADJU
2.PIHAK YANG MENEMPATI / YANG MENDAPATKAN PERALIHAN HAK ATAS OBJEK PERKARA
3.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
100 — 21
Bahwa eksepsi Kompetensi Absolut ini didukung olehbeberapaKaedah Hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang menerangkan: Putusan No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999: Bilayang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri; ePutusan Mahkamah Agung : No. 323 K/Sip/1968:"PembatalanSurat
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ONTANG MARULI SIREGAR ALIAS ONTANG BIN A PANIGORAN SIREGAR Diwakili Oleh : ANDI LESMANA, SH.,MH.
98 — 74
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.620/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengantanggal 20 Agustus 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haspan Yusuf Ritonga, S.H.,M.H,Andi Lesmana, S.H., M.H, Rahmad Hidayat, S.H., M.H, Isfanuddin, S.H danSeptian Maulana, S.H kesemuanya Advokat & Penasehat Hukum pada KantorHukum Ritonga & Parners yang beralamat di jalan Cut Nyak Dhien No.572Lamteumen Barat Kec.
75 — 48
Tenom.6) Tahun 2007 Terdakwa mengukuhkan Organisasi PETA yang adadi Calang, lalu mengkoordinir untuk mendirikan OrganisasiPENYABA (Penyelamat Anak bangsa.7) Tahun 2007 Terdakwa dapat menyerahkan satu pucuk Minimidan 120 butir munisi, satu buah Pistol Revolver dan 3 butirpelurunya, dan 2011 meyerahkan 620 butir munisi M16 ke Kodim0114/AJ.Menimbang4Berdasarkan halhal tersebut Terdakwa mohon hukuman seringanmungkin, dan mohon Terdakwa tidak dipecat dari dinas TNI AD,mengingat masih mempunyai tanggungan
110 — 62
SelPutusan Nomor : 620 K / Pdt / 1999, Tanggal 29 Desember1999 yang kaidah hukumnya : Bila yang digugat adalah badanatau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri.GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA (LEWAT WAKTU)7.Bahwa, klaim PARA PENGGUGAT memiliki tanah obyeksengketa dari peninggalan saudaranya LOQ SAMSUDIN, yangdikuasai
102 — 41
Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No.620/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999 yang dinyatakan bila yang digugat adalahbadan/pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, masalah yang diberiwewenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri dengan demikian, berpedoman25pada yuris prudensi MARI termaksud diatas, Pengadilan Negeri OLM(Hakim Perdata) tidak berwenang untuk mengadili
Andi Damawan Stiaji, SH
Terdakwa:
Agus Julianto
95 — 6
YOSEP ANTONIUS MANIS,SH
Terdakwa:
DAHMAN SIRAIT
86 — 30
Fella Ufaira;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 1902 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 163 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 620 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 93 atas nama Erika;
- 1 (satu) lembar Asli Inquery Informasi Finansial Rekening Kredit dengan Nomor Rekening 33005700000055 tanggal pembukaan 23 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Inquery Informasi Finansial
191 — 68
PELABUHAN INDONESIA Ill ( Persero )CABANG TANJUNG PERAK ; Tempat Kedudukan diJalan Tanjung Perak Timur No. 620, Surabaya ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah, tertanggal 23Maret 2015 dan Surat Kuasa Khusus NomorKP.0503/50.1/P.II2015, tanggal 20 Maret 2015,memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :1. AGUNG P. GURITNO ; Kepala Biro Hukum;2. HERIBERTUS H. PAEMBONAN ; Asisten Kepala BiroHukum ;Putusan Perkara Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 1 dari 69 HalamaneM.
73 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 45 P/HUM/2011Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Jenderal Pembangunan DaerahDepartemen Dalam Negeri;1 Bahwa pada tanggal 15 Januari 1996 Gubernur Jawa Baratmengeluarkan surat Nomor 620/183/Pem.Um yang ditujukankepada Walikotamadya KDH TK II Bandung perihal PenataanKawasan Jalan Kiaracondong Bandung (Vide Bukti P.18);Adapun yang menjadi inti dalam surat tersebut adalah sebagaiberikut:e Segera mengambil langkahlangkah untuk penyelesaian permasalahan yangmenyangkut penataan kawasan dimaksud
65 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2880 K/Pdt/201511.dan para peserta lelang mengenai status dan kondisi objek lelang yangsebenarnya antara lain: Hak guna bangunan yang melekat pada tanahtanah seluas 73. 620 meterpersegi objek hukum yang tersebut dalam Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 403/Desa Tonjong, Gambar situasi tanggal 19 Maret 1996 Nomor480/1996, telah berakhir haknya tanggal 31 Januari 2011; Tanah seluas 73.620 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh meterpersegi) dengan SHGB Nomor 403/Desa Tonjong, Gambar Situasi
159 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Pengadilanyang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";Berdasarkan ketentuan kalimat Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 53 ayat (1)tersebut di atas, maka merujuk ketentuan Pasal 50, ditetapkan:"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620
94 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesemuanya ini sudah menyangkut atau menyentuhaspek wewenang, prosedur dan substansial sertifikat tanah sebagaikeputusan Tata Usaha Negara yang tunduk pada wewenang jurisdiksiPeradilan Tata Usaha Negara;Jadi Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan SHM Nomor13Tahun 1975 atas nama Tergugat I, serta tidak berwenang menilai danmemutus tentang perbuatan pembaliknamaan sertifikat atas tanah;Hal ini dibenarkan oleh jurisorudensi Mahkamah Agung dalam putusannyaNomor 620 K/Pdt/1999; tanggal 29
1.HUSNI alias SIA LING BING
2.SIA LENG TIAN alias SYOFYANTO alias LENG TIAN
3.SRI ERMAWATI alias SIA DE BENG
4.SUYANTI alias SIA LE TJOE
5.MELLIA OLIVIA alias SIA DE HWI
6.MARJOHAN alias SIA DENGN DIANG
7.SIA LENG HONG alias TONY S
8.SOENARIDI
Tergugat:
1.TOGA SIREGAR
2.NURSANDI bin alm. JINATI
3.MANISAH
4.AGUS HAMZAH alias AGUS bin alm ABBAS
5.WIWIT SETIA BUDI alias BUDI bin alm. USUP
6.SAFII alias FII bin alm. GOSO
7.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintah Kecamatan Siak
8.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq Kepala Pemerintah Kecamatan Siak cq Kepala Pemerintah Desa Rawang Air Putih
Turut Tergugat:
1.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintahan Kecamatan Siak
2.Bupati Kabupaten Siak cq. Kepala Pemerintahan Kec. Siak cq. Kepala Desa Rawang Air Putih
61 — 20
sedangkan panjang 620 M*diserahkan kepada wakil masyarakat (di dalam peta warna hijau) ;.
Terbanding/Penggugat : PT SEMEN JAWA
Terbanding/Tergugat I : CV. Tangguh Jaga Pati Diwakili Oleh : Soni Widianarko, SH.
Terbanding/Tergugat II : Rizal Rizqiana Diwakili Oleh : Soni Widianarko, SH.
Terbanding/Tergugat III : Dusit
61 — 22
KG)15 615/TIP/25.04/PBR/2 Selasa, 25 1 DO Rp52.50 Rp9.030.00 017 April 2017 CEMENT 172 0 00P SCG (50 KG)15 616/TIP/25.04/PBR/2 Selasa, 25 1 DO Rp52.50 Rp9.030.01 017 April 2017 CEMENT 172 0 00P SCG (50 KG)15 617/TIP/25.04/PBR/2 Selasa, 25 1 DO Rp52.50 Rp9.030.02 017 April 2017 CEMENT Ive 0 00P SCG (50 KG)15 618/TJP/O5.05/PBR/2 Jumat, 05 + Be Rp52.50 Rp9.030.03 017 Mei 2017 CEMENT 172 0 00SCG (50 KG)15 619/TJP/O5.05/PBR/2 Jumat, 05 + Be Rp52.50 Rp9.030.04 017 Mei 2017 CEMENT 172 0 00SCG (50 KG)15 620
63 — 30
melalui kuasa hukumnya, kepada Terbanding Il / Turut Tergugat ,kepada iTerbanding iil / Turut Tergugat Il, kepada Terbanding W/ TurutTerbanding Ill, Kepada Terbanding V / Turut Tergugat IV masingmasing padatanggal 26 Maret 2018;Menimbang, bahwa pihak Pembanding / Tergugat , Tergugat Il dan TurutTergugat V atas permohonan bandingnya telah mengajukan memori bandingtertanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungNo. 620
1.NAWIR TANJUNG
2.ZAINUL ABIDIN
Tergugat:
2.AMRIN
3.Hj. YUSNIDAR ZAINUDDIN
4.ARAS
5.Pemerintah RI cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
50 — 5
Hal ini sesuai denganYurisprudensi MA RI Nomor 620 K/PDT/1999 yang menyatakan Bilayang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebutadalah peradilan tata usaha negara bukan pengadilan negeri.B) Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas/Kedudukan untuk MengajukanGugatan (Legal Standing).1.Bahwa posita angka halaman kedua gugatannya, PARA PENGGUGATpada intinya menyatakan