Ditemukan 4155 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 07-10-2018
Putusan PA BANJARBARU Nomor 225/Pdt.P/2018/PA.Bjb
Tanggal 20 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
119
  • Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Menengah (STM)atas nama Ruyani No. 15 OB or 0074764 tanggal 29 Mei 1991, yangdikeluarkan oleh Kepala Sekolah Tehnologi Menengah (STM) Banjarbaru.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.1;2.
Register : 27-02-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN PEMALANG Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN Pml
Tanggal 17 Mei 2017 — Pidana Wisnu Adji Nugroho Bin Lilik Sukarjo
653
  • tersebut nyatanyata melawan hukum atau Undangundang, denganterbuktinya salah satu dalam unsur ini, maka perbuatan seseorang tersebut telahmemenuhi unsur ini.Menimbang, bahwa secara Umum Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan danTehnologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 39 tahun 2009 tentangNarkotika yang berbunyia Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi
    Menimbang bahwa ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) menyatakan Dalam jumlahterbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan PengembanganIlmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostic, serta reagensiaLaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan .Menimbang bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, bahwa Narkotika dapatdipergunakan
    untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maupun untuk pengembanganilmu pengetahuan dan Tehnologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, selainuntuk keperluan tersebut dilarang oleh Undangundang, maka terhadap perbuatanseseorang yang kedapatan membawa, menguasai maupun terhadap kegiatan jualbeli,menjadi perantara jualbeli Narkotika tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalahtermasuk perbuatan melawan hukum.Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa padahari Kamis
    ;Menimbang, bahwa terdakwa saat membawa sabusabu tanpa dilengkapi dengandokumen yang sah, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun untukpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi tetapi akan diberikan pada Agus Soni,sedangkan barang Narkotika Golongan I jenis shabusbabu tersebut ada ditanganterdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum oleh karena bertentangan denganketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut
Register : 05-02-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 13 Juli 2020 — Penggugat:
1.PT. PURA BARUTAMA
2.PT. PURA WIDYA GRAHA
3.PT. PURA NUSA PERSADA
Tergugat:
KASIM TARIGAN
Turut Tergugat:
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1685601
  • Pst.10.11.Bahwa Hologram adalah tehnologi cetak untuk pengamanan daripemalsuan merk yang sudah ada dan beredar di masyarakat internasionalkhusus industri cetak sebelum tahun 1990.Bahwa Para Penggugat adalah Perusahan besar yang mempunyaiberbagal macam jenis kegiatan usaha yang salah satunya adalahpembuatan Hologram pengaman untuk berbagai macam produk barangberdasarkan pesanan dari berbagai perusahaan, baik milik Pemerintahmaupun Swasta.
    1990 an, pernah bekerjasama danmenunjuk Tergugat sebagai agen di Jakarta untuk memasarkan produkproduk milik Para Penggugat antara lain cetak dengan tehnologiHologram.Bahwa tanpa ijin dan setahu Para Penggugat, Tergugat menulis karyatulis tanpa referensi akademis, metode dan analisa berjudulHologramisasi Atau Kinegramisasi produk komersialKemudian di daftarkan ke Turut Tergugat dengan Nomor dan tanggalPermohonan No ; EC00201801072, 22 Januari 2018, dengan NomorPencatatan Ciptaan ;000100681Bahwa Tehnologi
    berjudulHologramisasi Atau Kinegramisasi produk komersial , tanpamemuat referensi penelitian atau Sumber data / pendapat akademis,metode dan analisa sebagaimana layaknya karya ilmiah, selanjutnyamendaftarkannya ke Turut Tergugat adalah tindakan melawan hukumkarena melanggar etika dan beretiked tidak baik.Bahwa tindakan Tergugat mendaftarkan karya tulisnya yang berjudulHologramisasi Atau Kinegramisasi produk komersial, adalah akalliciknya yang kemudian digunakan untuk memeras perusahaanperusahaan yang memakai tehnologi
    ketentuan Pasal 69 ayat (1) ,pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan PembatalanPencatatan Ciptaan dalam daftar Umum Ciptaan melalui PengadilanNiaga.Bahwa selanjutnya sebagaimana Pasal 74 (a) UU Hak Cipta No28/2014,menyatakan Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak terkaithapus karena :(a) permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagaipencipta , pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak terkait :Bahwa Para Penggugat sejak sebelum tahun 1990 sampai saat inimenggunakan tehnologi
Register : 21-01-2015 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Yyk
Tanggal 25 Februari 2015 —
8818
  • Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagidiri sendiri Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Penyalah guna NarkotikaGolongan I (satu) bagi diri sendiri yaitu Terdakwa secara tanpa hak dan melawanhukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dimana hal tersebut dilarang olehUndangundang, berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikabahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danatau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
    dengantemannya Sutrisno dengan cara ujung lintingan rokokgnaja tersebut dibakar dengan korek api setelahterbakar lalu dirokok/ dihisap secarabergantiandengan Sutrisno sebagaimana layaknya orangmenghisap rokok ganja dan selanjutnya setelahterdakwa dilakukan test urine di Biddokkes Polda DIYhasilnya menunjukkan Cannabinoids /NarkotikaPositifBahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I (satu) berupaganja tersebut bukanlah untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
    , danTerdakwa bukanlah seorang petugas lembagapendidikan dan pelatihan serta penelitian danpengembangan pemerintah maupun swasta yangdiberikan ijin menggunakan Narkotika untukkepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi olehMenteri Kesehatan RepublikIndonesia; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;none n anne Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Register : 09-02-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 23-03-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/Pid.Sus/2018/PT.DKI
Tanggal 14 Maret 2018 — Shafwan Khalid
3913
  • seberat 0,5733 gram (sisanya seberat 0,5733 gram) adalahbenar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika; Bahwa TERDAKWA dalam menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan tanpa ijin dari pejabat yangberwenang karena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuandan Tehnologi
    klip kecil berisi kristal putih seberat netto 0,6461 gram (sisanyaseberat 0,5733 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran UndangundangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Bahwa TERDAKWA dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika golongan bukan tanaman tanpa mendapat ijindari pejabat yang berwenang karena Narkotika Golongan hanyadigunakan/ diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan IlmuPengetahuan dan Tehnologi
    Bareskrim Polri) dengan kesimpulan bahwaplastik klip kecil berisi kristal putih seberat netto 0,6461 gram (sisanyaseberat 0,5733 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran UndangundangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Bahwa TERDAKWA dalam penyalah gunaan Narkotika golongan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang karena NarkotikaGolongan hanya digunakan/ diperuntukkan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi
Register : 27-11-2014 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 698/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar
Tanggal 4 Februari 2015 —
12324
  • Menetapkan menyatakan batal demi hukum perjanjian jual beli saham PT.AVIA GLOBAL TEHNOLOGI antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;3.
    Foto Copy dari asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.AVIAGLOBAL TEHNOLOGI tertanggal 7 September 2012 jam 13.00 wib (bukti T1):b. Foto Copy dari asli Surat Perintah Kerja Nomor: SPK.02.02/NGR/PROC/KSO.AW/II/2012tertanggal 20 Februari 2012 (bukti T.2);c. Foto Copy dari asli Surat Perjanjian Pelaksaan Pekerjaan Pemborongan antara WIKAADHIPP KSO dengan PT.AVIA GLOBAL TEKNOLOGI Nomor;023/SPPPP/WIKAADHIPP.KSO Kaltim BP/II/12 tertanggal 22 Pebruari 2012 (bukti T3):d.
    AVIA GLOBAL TEKNOLOGI secara diamdiam telah mengalihkan proyekproyek PT.AVIA GLOBA;L TEHNOLOGI kepada PT.LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA yang dituangkan dalam perjanjian pengalihnan hakpekerjaan proyek jaringan data Sepinggan Balikpapan dan dan NGURAH RAI di Bali ;Bahwa pada tanggal 7 September 2012 , para Penggugat menjual saham PT. AVIAGLOBAL TEKNOLOGI kepada Tergugat dan Sdr.
    Mengabulkan Gugatan Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seb ahagian ;2.Menetapkan menyatakan batal demi hukum perjanjian jual beli saham PT.AVIAGLOBAL TEHNOLOGI antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan paraTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;Menghukum para Tergugat Rekonpensi /para Penggugat Konpensi untukmengembalikan uang DP ( down Payment) sebesar Rp.250.000.000(dua ratus limapuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi , setelahPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi
Register : 01-04-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN PADANG Nomor 231/Pid.Sus/2016/PN.Pdg
Tanggal 4 Mei 2016 — DASMARJON PGL SIJON ALS JONGKEK
3010
  • Unsur Tanpa Hak dan Melawan HukumHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 23 1/Pid.Sus/2016/PN PdgMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tidak mempunyaihak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang danbertentangan dengan undangundang yang berlaku; berdasarkan pasal 7 Undangundangnomor 35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tehnologi, bahkan menurut pasal 8Undangundang nomor 35
    tahun 2009 bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untukkepentingan ilmu Pengetahuan dan tehnologi dan untuk Reagensia diasnoktik,Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa benar tanpaseizin dari pejabat yang berwenangdan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuanterdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, maka dengan demikianunsur tanpa hak atau melawan hukum ini menurut Majelis
    perbuatanya tersebut, sehingga Majelis berpendapatunsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti;Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tidak mempunyaihak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang danbertentangan dengan undangundang yang berlaku; berdasarkan pasal 7 Undangundangnomor 35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tehnologi
    , bahkan menurut pasal 8Undangundang nomor 35 tahun 2009 bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untukkepentingan ilmu Pengetahuan dan tehnologi dan untuk Reagensia diasnoktik,Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa benar tanpaseizin dari pejabat yang berwenangdan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuanterdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, maka dengan demikianunsur tanpa
Register : 05-05-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 955/Pid.Sus/2021/PN Sby
Tanggal 21 Juni 2021 — Penuntut Umum:
SUWARTI, SH
Terdakwa:
NANTA NOPANDY BIN TAUFIK
233
  • SbyUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;e Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan berupa 5 (lima) klip plastickecil yang berisi narkotika jenis sabusabu dengan berat 1,99 gram (beratnetto 0.332 gram) tidak ada jjin dari pihak yang berwenang dan bukandalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
    Dengan demikian unsur initerpenuhi.Ad.2.Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum ;Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi;Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotikagolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2)dalam jumlah terbatas, narkotika golongan dengan digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
    tanpa hakatau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, menyerahkan Narkotika Golongan berupa 1 (Satu) klip plastik kecilyang berisikan narkotika jenis sabuSsabu dengan berat 0,34 gram (berat netto0.046 gram); 4 (empat) klip plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabusabu dengan berat 1,65 gram (berat netto 0.286 gram) tidak ada ijin dari pihakyang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
Register : 08-03-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Kab.Kdr
Tanggal 25 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
91
  • Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Nomor : XIII Be 00879 tanggal 1 Desember 1975, atas nama PEMOHON I, yangdikelurkan Kepala Sekolah Tehnologi Negeri Kab. Kediri, bermaterai cukup,telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 0123/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kar8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar 6 Tahun Nomor :XIll A a 091442 tanggal 1 Desember 1972, atas nama PEMOHON Il,yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kab.
Register : 30-04-2012 — Putus : 05-06-2012 — Upload : 17-04-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 163/Pid.Sus/2012/PN.Yk
Tanggal 5 Juni 2012 —
2612
  • hak adalah tanpa wewenang atautanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukanhalhal yang dilarang oleh hukum tetulis/UndangUndang (melawan hukum dalam artiformal);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UndangUndang Republik IndonesiaNo.35 tahun 2009, tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Pengembangan IImuPengetahuan dan Tehnologi
    ;Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankanpenggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan /atau Pengembangan IImuPengetahuan dan Tehnologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatasHalaman 15 dari 21 Halaman Putusan No.163/Pid.Sus/2012/PN.Yk16adalah bertentangan dengan UndangUndang atau Peraturan yang disebut juga sebagaimelawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian denganketerangan Terdakwa sebagaimana
    ditangkap dan pada dirinya ditemukan 1(satu) bungkus rokok Polo Mild yang didalamnya berisi (satu) bungkus kertas berisiganja berat kurang lebih 4,56 gram, (satu) bungkus kertas Marsberd;Bahwa ganja tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah)tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan, dimana narkotika jenis ganja tersebut akandipergunakan oleh terdakwa bukan untuk menyembuhkan penyakit atau bukan dalamrangka kepentingan kesehatan dan penelitian ilmu pengetahuan dan tehnologi
    ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwapenggunaan ganja oleh diri Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatanmaupun ilmu pengetahuan dan tehnologi, sehingga apa yang dilakukannya sudahberentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;Dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karana melawan hukum merupakan salah satukomponen dari
Register : 24-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN BATANG Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Btg
Tanggal 6 Nopember 2019 — Pemohon:
DEWI RAMA SIMANIHURUK
9013
  • dinubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor46/PUUI/IX/2011 yang merubah Pasal 43 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun1974 tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan dari bunyi asal anak yangdilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunyadan keluarga ibunya menjadi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanyamempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sertadengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmupengetahuan dan tehnologi
    pascakelahiran anak, tanggung jawab seorang suami baik dari pernikahan resmi maupunbukan tetap melekat terhadap seorang suami/ayah biologis dari anak ;Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)Nomor 46/PUU/IX/2011 tersebut dimaknai bahwa pengakuan anak bukan hanyadapat dilakukan setelah diadakan perkawinan sah dari ayah biologis terhadap ibunya,namun juga apabila tidak terjadi perkawinan yang sah antara ibunya dan ayahbiologisnya, dengan cara pembuktian Ilmu Pengetahuan dan tehnologi
Register : 10-09-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Skt
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AGUS BUDIARI,S.H.,M.H
Terdakwa:
GATOT INDRASANJAYA anak dari DJOKO KARSONO
329
  • ;Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang buktiberupa timbangan digital, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan sebuahpipet kaca yang terdapat sisa sabu di dalam laci meja kasir cucian mobilRiverto milik Terdakwa, serta 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warnaputin biru Nopol AA 2084 SA di rumah Terdakwa;Bahwa Terdakwa dan Saksi Bogi Gutomo mengkonsumsi/menggunakan sabutanpa seijin pihak berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
    lembarbukti transfer, dan 1(satu) unit HP merk Samsung warna hitam sim card No.089516576943 yang tersimpan di sebuah tas berwarna biru yang dibawaSaksi;Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat NarkobaPolres Surakarta untuk proses lebih lanjut;Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenisshabu tanpa seijin pihak berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentinganHalaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN Sktpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
    terdapat sisa sabu di dalam laci meja kasircucian mobil Riverto milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Mio warna putih biru Nopol AA 2084 SA di rumah Terdakwa;Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bogi Gutomo beserta barang buktidibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Surakarta untuk proses lebih lanjut;Bahwa Terdakwa dan Saksi Bogi Gutomo mengkonsumsi/menggunakannarkotika jenis shabu tanpa seijin pihak berwenang dan bukan ditujukanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
    terdapat sisa sabu di dalam laci meja kasircucian mobil Riverto milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Mio warna putih biru Nopol AA 2084 SA di rumah Terdakwa; Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Bogi Gutomo beserta barang buktidibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Surakarta untuk proses lebih lanjut; Bahwa Terdakwa dan Saksi Bogi Gutomo mengkonsumsi/menggunakannarkotika jenis shabu tanpa seijin pihak berwenang dan bukan ditujukanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi
Register : 11-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1398/Pid.Sus/2021/PN Mdn
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
NURFRANSISKA RAJAGUKGUK.SH
Terdakwa:
FERRY ANDA PUTRA Als FERI
344
  • Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat
    disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1485/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ULFA BUDIARTY SH MH
Terdakwa:
DIAN HARIANTO Als. CIKEL
185
  • Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat
    disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan
Putus : 01-05-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN PINRANG Nomor 39/Pid.B/2013/PN.Pinrang
Tanggal 1 Mei 2013 — Arwan Alias Andi Alias Obama Bin Abd Rauf ;--------
256
  • PinrangPAGE 33mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar golongan I nomorurut = 61 lampiran UU No. 35. tahun =. 2009 tentangnarkotika ;e Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabushabuberupa narkotika golongan I (no urut 61 daftar narkotika golongan I, lampiranUndangUndang RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi serta tidak mendapatkanpersetujuan
    terdakwaArwan Alias Andi Alias Obama Bin Abd Rauf dinyatakan positifmengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar golongan I nomorurut = 61 lampiran UU No. 35. tahun =. 2009 tentangnarkotika ;e Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabushabuberupa narkotika golongan I (no urut 61 daftar narkotika golongan I, lampiranUndangUndang RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi
    terdakwaArwan Alias Andi Alias Obama Bin Abd Rauf dinyatakan positifmengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar golongan I nomorurut 61 lampiran UU No. 35. = tahun =. 2009 tentangnarkotika ;Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabushabuberupa narkotika golongan I (no urut 61 daftar narkotika golongan I, lampiranUndangUndang RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi
Register : 03-09-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 18-06-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 287/Pid.Sus/2013/PN.Yk.
Tanggal 9 Oktober 2013 —
389
  • KAMPRET Bin AGUS WINARTOMETAMPHETAMINE/NARKOTIKA POSITIF (+). ""7"Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dihubungkan denganBerita Acara Pemeriksaan Urine tersebut telah terbukti bahwa terdakwa telahmenggunakan narkotika / shabu ; nnen nn nnn nen nnneMenimbang, bahwa menurut Pasal 7 UndangUndang No. 35 Tahun2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi,Hal. 17 dari 23 Hal. Perkara. No.287/Pid.Sus/2013/PN.
    Yk.sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) Narkotika golongan dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan menurut Pasal 8 ayat (2) dalamjumlah terbatas, Narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic sertareagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atasrekomendasi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan ; Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh dan menggunakanNarkotika golongan berupa shabu tersebut bukan
    untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi dan juga tidak ada ijin dari pejabat yangberwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makatelah terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika berupa shabusecara tanpa hak atau melawan hokum, dengan demikian maka unsurpenyalah guna telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ; Ad. 2.
Register : 19-04-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN MAGETAN Nomor 84/Pid.Sus/2017/PN Mgt (Narkotika)
Tanggal 6 Juni 2017 — Terdakwa SETIAWAN ADI SAPUTRA Alias ADI Alias GANONG
807
  • tersebutperbuatannya patut diduga telah melakukan perbuatan pidana dan dapatdikenai sanksi sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa apabila seseorang telah memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan tanpa Izin pejabat yang berwenang,maka perbuatannya merupakan perbuatan pidana dan dikenai sanksisebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu tehnologi
    HEROE WIDHIATMOKO, Apt, NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk lembaga ilmu pengetahuantertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, sehinggayang berhak untuk memiliki, menyimpan dan menguasai ataumenyediakan adalah hanyalah untuk pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi oleh lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang memiliki izindari pejabat yang berwenang, dan apabila kepemilikan, penyimpanan danpenguasaan narkotika dilakukan oleh sembarang orang, makadikhawatirkan untuk disalahgunakan
    HEROE WIDHIATMOKO,Apt., Narkotika Golongan hanya dapat digunakan untuk lembaga ilmupengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi,sehingga yang berhak untuk memiliki, menyimpan dan menguasai ataumenyediakan adalah hanyalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dantehnologi oleh lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang memiliki izin daripejabat yang berwenang, dan apabila kepemilikan, penyimpanan danpenguasaan narkotika dilakukan oleh sembarang orang, maka dikhawatirkanuntuk disalahgunakan
Register : 09-03-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 818/Pid.Sus/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Juni 2021 — - terdakwa YUDI MUNARDI alias MUNAR
335
  • Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat
    disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu shabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan
Register : 18-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 715/Pid.Sus/2019/PN Smr
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
CHENDI WULANSARI, SH.MH
Terdakwa:
RIZAL ARISANDI Bin ABDULLAH
174
  • mendatangi Terdakwa dan saksiErvy dan langsung melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabusabu dikantong baju sebelah kiri terdakwa dan didapat juga 1 (satu) poket sabusabu di kopiah saksi Ervy;Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dan Ervy beserta barang bukti dibawa kekantor polisi;Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari seorang lakilaki yang tidak terdakwakenali seharga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi
    Lab. : 05547/NNF/2019 tanggal 13 Juni 2019,dengan kesimpulan sebagai berikut terhadap barang bukti dengan nomor09699/2019/NNF berupa 1 (satu) poket sabusabu dengan berat 0,10 (nol komasepuluh) gram netto adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak
    Menimbang bahwa ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi danuntuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izindari Menteri Kesehatan;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihnubungkan dengan
Register : 09-08-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 29-10-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 805/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ERNI PRAMOTI, S.H., M.H.
Terdakwa:
HILMAN ARDISEKO ALS HILMAN BIN ALM ARYANTO.
197
  • untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi
    Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta
    reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan