UndangUndang tersebut memberi penegasan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa PeradilanTata Usaha Negara memiliki kewenangan mengadili dan menyelesaikan perkara a quosetelah seluruh prosedur Upaya Administratif dalam hal ini Banding Administrasi telahditempuh oleh Penggugat; Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pasal 129 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara junto Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian memiliki titik singgung

PN.BksMenimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang menyatakanbahwa tabrakan terjadi karena adanya mobil kijang minibus warna putih yang menyalipTerdakwa dan Terdakwa justru sudah hatihati dengan mengerem saat mobil kijangminibus warna putih melintas karena jika tidak Terdakwa rem maka akan terjadi tabrakandengan mobil kijang minibus warna putih tersebut;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan (pledoi) tersebut Majelis Hakim tidaksependapat dengan Terdakwa, karena sebagaimana telah Majelis singgung

kabur dan bersifat abalabal inipatut untuk ditolak;Dalam Rekonvensi:1Bahwa dalildali yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggapdipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi;Bahwa dengan adanya pembayaran harga tanah milik Johanis sebesarRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan bahkan Sertifikat Hak Miliktelah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat, maka secara otomatismenurut hukum perikatan jualbeli tersebut telah terlaksana dan selesai;Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi singgung

pokok perkara makaakan diputus bersamasama dengan pokok perkara.Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agamamenambahkan pertimbangan bahwa gugatan penggugat konpensi/tergugatrekonpensi/pembanding I/terbanding/II tentang harta hadiah perkawinan sertaharta bawaan termasuk rangkaian sengketa bidang perkawinan sehinggamerupakan kewenangan absolut pengadilan agama oleh karena itu alasaneksepsi tergugat konpensi/penggugat rekonpensi/terbanding /pembanding IIyang menyatakan terjadi titik singgung

;Dan apabila saya singgung tentang perselingkuhan yang sangatsangat miris jawabnya lewa sms, adalah :3. LA Penak' :22 2002 no nnn n nc cecce cnn n ccc cecccceececeeDan sampai di depan umum pun pas ketemu saya dan denganbaikbaik saya ajak pulang jawabanya.Saya Cuma "DIPISUHI" dan saya dianggap sampah yang tidak adaQUNANYa.2 222 nnn n nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnnMajelis yang mulia, jika majelis mengijinkan perselingkuhan yangkedua ini akan saya beberkan secara lisan.

Putusan Nomor 478 K/TUN/2013konstitusional para petugas pembaca meter listrik, Mahkamah Konstitusi menentukanperlindungan dan jaminan hak bagi petugas pembaca meter Iistrik di Indonesia;13 Bahwa sebagaimana dalam uraian Tergugat dalam eksepsi kompetensi absolut,dengan ini terdapat Titik Singgung kewenangan Absolut (yuridiksi) Peradilan Umumdengan Peradilan Hubungan Industrial dan Peradilan Tata Usaha Negara karenakewenangan ketiga lingkungan peradilan tersebut berada didalam suatu Genus Hukumyang

sama yaitu hukum perdata dalam arti luas Titik Singgung Yuridiksi antar badanPeradilan di ketiga lingkungan Peradilan tersebut dlatas, sehingga dengan jelasmenimbulkan potensi sengketa kewenangan yang mengemuka dalam Eksepsi PihakTergugat dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak termasuk Yuridiksi BadanPeradilan di lingkungan Peradilan lain sehingga Objek Gugatan harus di nyatakan tidakdapat di terima atau/NO, dengan ini membuktikan Eksepsi Pihak Tergugat tentangyuridiksi/kompetensi ini sebagaimana

sengketa lain dalam perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, knusus mengenai obyek sengketatersebut harus diputus lebin dahulu oleh pengadilan dalam lingkunganPeradilan Umum;2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang subyek hukumnya antara orang orang yang beragama Islam, obyeksengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama sama perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Undang Undangtersebut diatas, maka titik singgung

Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya Sulit unpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.

Bahwa atas objek sengketa pada point No. 4 huruf A terdapat 3bangunan Rumah milik tergugat 1 dan anak anakya namun di gugatanpenggugat tidak di singgung dan jelaskan sehingga gugatanpenggugat kurang lengkap dan harus ditolak atau setidak tidaknyadinyatakan tidak dapat di terima.Bahwa berdasarkan beberapa uriaian diatas maka jelas penggugatlah yangmemiliki objek sengketa point NO. 4 huruf a dan b, dengan dasar hibbah yangdi dasari dengan penyerahan 4 ekor sapi milik tergugat 1 kepada AmagqSerilah/

Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya Sulit unpamanya;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yangmenyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya.

Sehingga pasal mana yang sesuai dengan fakta yangmesti dikenakan kepada Terdakwa, mana kala Terdakwa terbukti melakukantindak pidana diantaranya yang didakwakan kepadanya.Bahwa banyak pihak yang menyebut pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini adalah pasal karet, bahkanada yang menyebut pasal keranjang sampah, utamanya jika disandingkandengan pasal 127 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, terdapat titik singgung sedemikian rupa yang jika tidak

akan dibagi dua dengan saudara Marsel; Bahwa ide untuk membeli Narkotika jenis Ganja yaitu Terdakwa inginpakai ganja kemudian Terdakwa datang menemui saudara Marsel, setelahTerdakwa bertemu dengan saudara Marsel kemudian terdakwa bertanyakepada saudara Marsel dengan kalimat ko mau pake ka tidak, ada berapadisitu Kemudian saudara MarseL menjawab dengan kalimat iyo sudah adalalu saudara Marsel di Kompleks Kampung Anday dimana saat itu terdakwadengan Saudara Marsel duduk cerita lalu terdakwa sempat singgung

terdakwa dengan saudara MARSEL dansudah sekitar 4 (empat) kali terdakwa menggunakan ganja bersamasamadengan saudara MARSEL yaitu ganja yang biasa terdakwa bawa sendiri danjuga ganja yang disediakan oleh saudara MARSEL; Bahwa cara terdakwa bertemu dengan saudara MARSEL dan caramenerima uang Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara MARSELawalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 22.30 Witterdakwa bertemu dengan saudara MARSEL sedang duduk cerita kemudianterdakwa sempat singgung

Pakam tanggal01 Oktober 2015 Nomor:51/Pdt.G/2015/PN.Lbp dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat /Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding ;Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulumempertimbangkan putusan Sela No.51/Pdt.G/2015/PN.Lbp = tanggal 02 Juli2015, karena pihak Tergugat mengajukan banding atas putusan Selatersebut ;Menimbang, bahwa perkara a quo ada titik singgung

gugatanPenggugattersebut mempunyai dasar hukum/beralasan atau sebaliknya yaknigugatan Penggugat tidak berdasar hukum/tidak beralasan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketadalam pokok perkara, untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkangugatan Penggugattersebut di atas;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara telitisurat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yangmenjadi sentral dan titik singgung

PERI ANGGARA menarik/menghisap bong tersebutsebanyak 2 (dua) kalilaluterdakwa.FRAMANA PUTRA Bahwa, uraian tersebut diatas merupakan kutipan dari Surat dakwaan yangsama sekali tidak di singgung dalam pemeriksaan di persidangan padapengadilan tingkat pertama, hakim Pengadilan Tingkat pertama terlihat adadugaan tebang pilin dalam mengungkapkan faktafakta yang mana jika faktatersebut menguntungkan sdr jaksa Penuntut umum, maka hakim lekasmempertimbangkan, sedangkan faktafakta yang semestinya menguntungkan

di junjung tinggi para hakim dalam memeriksa danmengadili sebuah perkara, karena hakim merupakan wakil tuhan di dunia;Bahwa, sebagaimana yang di uraiakan diatas bahwa jaksa penuntut umumtelah menyusun surat dakwaan yang sudah tentu menjadi dasar bagimajelis hakim tingkat pertama untuk memberiksa perkara tersebut di mukapersidangan, namun sangat di sayangkan majelis hakim seakanakan tidakbenarbenar memeriksa perkara tersebut, ada beberapa uraian fakta di dalamsurat dakwaan tersebut di atas tidak singgung

pidana pasal 62 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 (tentang Psikotropika), Subsidairmelanggar pasal 60 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5tahun 1997 (tentang Psikotropika).Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan suratdakwaannya mempergunakan bentuk subsidaritas yaitu bentuk dakwaan yangterdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidanayang diancam pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana lebihringan, dakwaan ini saling bertitik singgung

Para Penggugat cacat Formal danharuslah di nyatakan tidak diterima;Dari sisi Subyek hukum;Bahwa Gugatan para Penggugat Errorinperssona karena didalamgugatan para Penggugat telah menggugat Tegugat 1 sampai denganTergugat 19, akan tetapi di dalam posita maupun petitum gugatan ParaPenggugat hanya Tegugat 1 sampai dengan Tergugat 13 lah yangmempunyai hubungan hukum dalam perkara ini, sementara kapasitasatau hubungan hukum Tergugat 14 sampai dengan Tergugat 19 samasekali tidak ada dan tidak pernah di singgung

(Lihat Posita Nomor 10 ).Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rincisetatus Para Tergugat yang menguasai Obyek sengketa apakah dalamkedudukan menguasai Obyek sengketa 1 atau Obyek sengketa 2,haltersebut sama sekali tidak pernah di singgung;Bahwa para Perggugat kami nilai tidak konsisten dan sengajamelibatkan Tergugat 14 sampai dengan Tergugat 19 meskipun tidak adahubungan hukumnya dalam perkara ini agar nantinya pihakpihaktersebut tidak bisa di tarik menjadi saksisaksi dalam

Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT Rekonpensi singgung pada angka 6bahagian Konpensi, perihal Sertifikat Hak Milik PENGGUGAT Rekonpensi bernomor1215/1986 yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh TERGUGAT Rekonpensidan bahkan TERGUGAT Rekonpensi dengan jalan melawan hukum telah terbuktiberusaha menguasainya;4.

Point 3, sebagaimana yang telah PENGGUGATRekonpensi singgung pada angka 6 bahagian Konpensi, perihal Sertifikat Hak MilikPENGGUGAT Rekonpensi bernomor 1215/1986 yang hingga saat ini belum dikembalikanoleh TERGUGAT Rekonpensi dan bahkan TERGUGAT Rekonpensi dengan jalan melawanhukum telah terbukti berusaha menguasainya.

TITIK SINGGUNG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGANKEPAILITAN PERMOHONAN PAILIT terhadap perusahaan yang tidakmembayar hak pekerja HANYA DAPAT DIAJUKAN jika hak pekerjaHal 14 Putusan Nomor 60/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Sbytersebut telah ditetapbkan dalam PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGANINDUSTRIAL YANG TELAH BERKEKUA TAN HUKUM TETAP dan telahdilakukan proses eksekusi SEKURANGKURANGNYA padastahapTEGURAN AANMANING YANG KEDUA oleh Ketua Pengadilan Negeriserta hak pekerja yang belum dibayar tersebut DIANGGAP

TITIK SINGGUNG PERSELISIHA N HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGANKEPAILITANPERMOHONAN PAILIT terhadap perusahaan yang tidak membayar hakpekerja HANYA DAPAT DIAJUKAN jika hak pekerja tersebut telahditetapbkan dalam PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIALYANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP dan telah dilakukanproses eksekusi SEKURANGKURANGNYA pada tahap TEGURANAANMANING YANG KEDUA oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hakHal 19 Putusan Nomor 60/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Sby10.pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap

Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat yang menitikberatkan dalam titik singgung kepemilikan hak keperdataan atastanah, untuk itu. merupakan domein kewenangan PengadilanUmum/Pengadilan Perdata, oleh sebab itu. seharusnya gugatandari peristiwa hukum yang diajukan oleh Para Penggugat bukanpada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 77 UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986,Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga

Putusan Mahkamah Agung RINomor: 748K/Pdt/2006;eBahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat yangmenitikberatkan dalam titik singgung kepemilikan atas tanah,maka hal itu. merupakan kewenangan Pengadilan Umum/PengadilanMenimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya telahmembantah dalildalil Eksepsi di atas dengan mendalilkan yang padapokoknya bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak mempunyai landasanMenimbang, bahwa inti masalah hukum dari dalildalil Eksepsi maupundalildalil bantahannya tersebut di