Ditemukan 1572 data
379 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 4 K/TUN/2017menolak gugatan atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidakdapat diterima (niet onvantkelijk verklaard:Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat Tidak Sesuai DenganKetentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 TentangAcara Gugatan Perwakilan Kelompok, Citizen Law Suit Dan KetentuanHak Gugat Masyarakat Sebagaimana Dimaksud Dalam Ketentuan UUNomor 32/2009 (Exceptio Peremptoria);1.Bahwa Para Penggugat pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) Gugatansecara tegas menyatakan
Gugatan, namun padahalaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 57 (lima puluhtujuh)Gugatana quo, Para Penggugat mengemukakan daiildalil yangmewakili kepentingan umum/masyarakat sehingga seharusnyaGugatan Para Penggugat diajukan dalam bentuk gugatan kelompok/perwakilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok(Bukti T.lIli. 10) atau setidaknya apabila menyangkut kebijakanNegara/pemerintah, Para Pengugat mengajukan Gugatan dalambentuk citizen
210 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tobias dan Petersen, mengatakan bahwa dueprocess of law itu (yang berasal dari Inggris, dokumen MagnaCharta, 1215) merupakan constitutional guaranty... that noperson will be deprived of life, liberty or property for reasonsthat are arbitrary. ... protects the citizen againts arbitraryactions of the government.
Tobias dan Petersen, mengatakan bahwa dueprocess of law itu (yang berasal dari Inggris, dokumen MagnaCharta, 1215) merupakan constitutional guaranty ... that noperson will be deprived of life, liberty or property for reasonsthat are arbitrary ... protects the citizen against arbitrary actionsof the government.
261 — 347
Bahwa pada prinsipnya hak gugat warga Negara (Citizen Law Suit)sebagai bentuk hak partisipasi masyarakat yang mempunyai kesamaandengan jenis gugatan legal standing dan gugatan class action yaitu samasama terkait dengan kepentingan umum/ publik/ masyarakat luas.
OKTOVIANUS TALITTI, S.H.
Terdakwa:
IBRAHIM Alias IBO
13 — 9
- Menyatakan barang bukti berupa :
(satu) unit Handphone VIVO Model V2118 Nomor seri 332485354800008 warna biru dengan IMEI (Slot sim 1) 86937059878373; IMEI (slot sim 2) 860937059878365, dan sim card 081212612414
1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk CITIZEN CT-512
10 (sepuluh) lembar kertas rekapan bertuliskan putaran SDY tanggal 22-10-22
1 (satu) lembar table arti
A.R. MANULLANG, SH.
Terdakwa:
1.AKHMAD YANI Als YANI Bin H. UTUH SAMIAN
2.NOR AIDA Als AIDA Binti MISRAN
38 — 19
telkomsel nomor 0823-3756-7865;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam Ungu type model 1280 type RM-647 IMEI 354309/04/9103192/2 dengan kartu telkomsel nomor 0812-5843-1732;
- 1 (satu) buah HP merk Titan warna hitam putih merah dengan kartu Indosat nomor 0857-5180-8894;
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam putih type Bold dengan kartu Indosat nomor 0857-8724-4471;
- 10 (sepuluh) buah pulpen merk Pilot warna hitam;
- 1 (satu) buah Kalkulator merk Citizen
104 — 26
Samarinda Nomor140/Pdt.G/2016/ PN Smr, selanjutnya pada fotocopy bukti Surat tersebutdiberi tanda TIII7;Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor06/Pdt.G/2014/PN Bjm, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebutdiberi tanda TIII8;Foto copy Direktori Putusan Mahkamah Agung republik IndonesiaNomor 2801 K/Pdt/2009, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebutdiberi tanda TIII9;Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 351/Pat.G/2018/PN Mks10.Foto copy Class Action & Citizen
H. Akhmad Marjuki, S.E
Termohon:
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
245 — 123
kepada Menteri bahwaini ada peristiwa ini tapi sebenarnya tidak sampaisampai, ini juga persis ketikadigambarkan Bupati Talaud itu tadi sampaisampai tidak mau melantik; Bahwa menurut ahli kenapa UndangUndang 30 2014 ini mengatur itu persisdi pasal 53 kan mulai dari ayat 1 sampai ayat berapa 5 atau 6 itu prinsip,Undangundang 30 tahun 2014 ini adalah dalam kerangka untuk apa namanyamembenahi birokrasi makanya perluasannya makna, keputusan itu termasuktindakan, poin di dalam undangundang ini adalah Citizen
LIVIA TJIPUTRA
Tergugat:
1.PT. SARANA SULSEL VENTURA
2.HJ. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
84 — 19
Fotokopi Buku Class Action dan Citizen Lawsuit, LaporanPenelitian Putusan, yang diberi tana... ..........cccccceccseeesssseeseeeeeeeeeeeee eeeTIV.10;Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup tanpadiperlinatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara ini tidakmengajukan saksisaksi;Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IIIdan Tergugat IV telah mengajukan masingmasing Kesimpulannya;Menimbang, bahwa akhirnya
1.Juni Binti arfah dkk
2.JUNAH
3.ABUNG
4.JAMAN
5.A. JUNAEDY
6.RUKIYAH
7.MUHAMAD ABEN
8.ARMINAH
9.ASNAWATI
10.MUHAMAD SESA
11.MUHALIMAH
12.WAHYUDI
13.UUN UNAMAH
14.ROYANAH
15.MULYADI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
38 — 13
secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejakkeputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada Atasan Pejabat yangmenetapkan Keputusan:Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.SRGMenimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan Lembagaupaya administratif (complain handling) dalam UndangUndang AdministrasiPemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraanPemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(citizen
1.Juni Binti arfah dkk
2.JUNAH
3.ABUNG
4.JAMAN
5.A. JUNAEDY
6.RUKIYAH
7.MUHAMAD ABEN
8.ARMINAH
9.ASNAWATI
10.MUHAMAD SESA
11.MUHALIMAH
12.WAHYUDI
13.UUN UNAMAH
14.ROYANAH
15.MULYADI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
203 — 105
secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejakkeputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada Atasan Pejabat yangmenetapkan Keputusan:Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.SRGMenimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan Lembagaupaya administratif (complain handling) dalam UndangUndang AdministrasiPemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraanPemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat(citizen
62 — 79
9 Pebruari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat10 buah map folio, 10 buah map snel kertas, 5 buah isipentel,seharga Rp. 114.000,Pada tgl 14 Pebruari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat1 buah Calkulator citizen 862 12 digit, seharga Rp. 225.000,Pada tgl 16 Pebruari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat1 tube tower lazer jet 35 A,1 Box CDR dengan total harga Rp1.475.000,Pada tgl 17 Pebruari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat1 buah alat steples k max, 1 slop isi steples k No.10, dengan totalharga
Mas Benny MD Saragih, S.H.
Terdakwa:
1.Muhammad Riki Syahputra Alias Riki
2.Edy Suriawan Alias Edy
64 — 19
hasil rekapan angka;
3. 1 (satu) buku bertuliskan togel yang berisi hasil rekapan angka;
4. 1 (satu) buku bertuliskan hongkong yang berisi hasil rekapan angka;
5. 1 (satu) unit hp merk nokia model RM 1035 warna merah stabile;
6. 1 (satu) buah buku hongkong terus menang yang berisi hasil rekan angka;
7. 1 (satu) buah buku togel menang terus yang berisi hasil rekapan angka;
8. 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen
1.JANG YUNIR
2.KAMARI
3.SYAHRANI
4.SUHAIMI
5.PURWANTO
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk
2.KEMENTRIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q BADAN PERLINDUNGA KONSUMEN NASIONAL DI Jakarta
3.OTORITAS JASA KEUANGAN Di Jakarta
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Di Jakarta
121 — 24
Padahal di dalamsuatu gugatan syarat adanya hubungan hukum dan kepentingan hukumharuslah sama dalam substansi peristiwa hukum dan perbuatan hukumnya ;Bahwa oleh karena penggugat telah mencampuradukkan konstatsi gugatanapakah bersifat keperdataan biasa, class action (penggabungan subyekhukum, obyek hukum dengan hubungan hukum dan kepentingan hukum yangsama) ataukah citizen law suite (gugatan warga Negara atas kebijakanNegara / pemerintah).
NIA YUNIAWATI, SH.
Terdakwa:
1.MUKHLISIN ALS AJIS BIN SAM'UN
2.SUPIYANI BIN SAM'UN
92 — 24
- Menetapkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Suzuki CARRY warna biru Nopol: A-1274-JL, Noka: MHYESL4155J-573512, Nosin: G15AIA-572904 atas nama SAHRUDIN berikut STNK dan kunci kontak kendaraan
- 6 (enam) buku Nota Kontan
- 2 (dua) buah pulpen warna biru dan orange
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk CITIZEN
HENDRIK RUDY
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk cabang Makassar
2.RADEN ERIL
3.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
96 — 27
T.IV6;Foto copy dari Foto copy Putusan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor140/PDT.G/2016/PN.SMR Pengadilan Negeri Samarinda, sesuai asli ditandaidengan bukti T.IV7;Foto copy dari Foto copy Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor6/Pdt.G/2014/PN.BJM di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai asli ditandaldengan bukti T.IV8;Foto copy dari Foto copy Putusan Nomor 2801 K/Pdt/2009 yang diputustanggal 18 Juni 2010, sesuai asli ditandai dengan bukti T.IV9;Foto copy dari Foto copy Buku Class Action dan Citizen
209 — 40
Negara dan Hukum Lingkungan ;Bahwa Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai landasankonstitusional yaitu UUD 1945, dimana dalam pasal 34 ayat (3)disebutkan Negara bertanggungjawab terhadap fasilitas umum yanglayak, dalam hal ini adalah Pemerintah (Pusat maupun daerah) ;53e Bahwa menurut Ahli, gugatan Class Action diperuntukkan khususpada masalah lingkungan hidup yang diajukan oleh lembaga yangpunya kredibilitas menurut Undangundang, selain masalahlingkungan hidup, gugatan kelompok biasanya digunakan Citizen
ERWIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
APRIYATI MANDASARI FUK als. FUTLI
71 — 3
li>Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah Buku Rekapan dengan Cover warna Pink;
- 2 (dua) lembar kertas berisikan rekapan angka;
- 2 (dua) buah Kalkulator merk Casio warna hitam;
- 1 (satu) buah Kalkulator merk Casio warna Putih;
- 1 (satu) buah Kalkulator merk Citizen
AMRI
Tergugat:
kepala kantor pertanahan kabupaten tangerang
Intervensi:
THE KRISTIANDRA
300 — 199
Pemerintahan juga menentukan Keputusan dapatdiajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusanupaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada Atasan Pejabat yangmenetapkan Keputusan:Menimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan Lembagaupaya administratif (complain handling) dalam UndangUndang AdministrasiPemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahanmenjadi lebin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen
JAHAR
Tergugat:
BUPATI PELALAWAN
141 — 191
Menimbang, bahwa Pasal 43 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia menegaskan : (1) Setiap warga Negara berhakuntuk dipilin dan memilin dalam pemilihnan umum berdasarkan persamaanhak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujurdan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa hakhak warga Negara untuk memilih diuraikandi atas telah ditetapbkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusionalwarga Negara (constitutional rights of citizen
Mas Benny MD Saragih, S.H.
Terdakwa:
1.Wahid Nur Wahyu Alias Wahid
2.Sutrisno Ginting Als Trisno
3.Ahmad Surianto Alias Ahmad Alias Surianto
4.Rizky Aris Sandi Alias Aris
61 — 24
hasil rekapan angka;
3. 1 (satu) buku bertuliskan togel yang berisi hasil rekapan angka;
4. 1 (satu) buku bertuliskan hongkong yang berisi hasil rekapan angka;
5. 1 (satu) unit hp merk nokia model RM 1035 warna merah stabile;
6. 1 (satu) buah buku hongkong terus menang yang berisi hasil rekan angka;
7. 1 (satu) buah buku togel menang terus yang berisi hasil rekapan angka;
8. 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen