ABBASdan WILLY HENDRIKRAWUNG; 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor :termasuk pasal 82 UU PT, dimana dalam mengambil keputusan parapemegang saham diundang secara resmi/ patut dalam surat tercatat dalamkurun waktu 14 (empat belas hari) untuk melakukan panggilan rapat RUPStersebut;bahwa setiap hasil kKeputusan RUPS yang mana rapat tersebut barudinyatakan sah kalau dia memenuhi quorum yang mana tentang quorumdiatur dalam pasal 86 UU PT;bahwa jika ada transaksi jual beli saham yang disetujui oleh

Tergugat III dan Tergugat IV seingat saksi yanghadir adalah saksi WILLY H.RAWUNG selaku kuasa dari Tergugat ,Penggugat beserta kuasanya, MARTA dan saksi sendiri yang mana RUPStersebut dilaksanakan di kantor Tergugat IV;bahwa saksi tidak mengetahui masalah penjualan 80.000 (delapan puluhribu) lembar saham;bahwa saksi bisa hadir didalam RUPS tersebut karena mendapatkan kuasadari Tergugat juga untuk menghadiri RUPS tersebut, karena Tergugat pada saat itu sedang berada di luar negeri;bahwa benar saksi

PT, baik pemegang saham minoritas atau punsaham mayoritas dapat mengeluarkan pendapatnya dalam RUPS; 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor : bahwa menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas bahwa secara nyatanya, suka tidak suka, mau tidak mau,mengetahui atau tidak mengetahui, para pemegang saham baik mayoritasmaupun minoritas harus mengetahui organ perseroan terbatas tersebut,yang terdiri dari direktur, direksi dan komisaris; bahwa dalam UU PT tidak ada diatur mengenai

pergantian kerugianterhadap pemegang saham minoritas; bahwa jika ada pemegang saham mengajukan keberatan yang pertamaharus dilakukan adalah menyampaikan keberatan tersebut dalam RUPS;Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pengugat dan kuasa Tergugat I, kuasaTergugat Il, kuasa Tergugat Ill, kuasa Tergugat IV dan kuasa Tergugat Vakan menanggapinya dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat telahmengajukan kesimpulannya, masingmasing tertanggal 1 Pebruari 2017;Menimbang

RAWUNG untukmemimpin rapat pemegang saham pada tanggal tanggal 28 Januari 2013,dikarenakan Tergugat sedang berada di luar negeri ada kepentingan danberdasarkan bukti surat P10, P11, P12 dan P13 diperoleh fakta bahwa benarTergugat juga ada memberikan kuasa kepada saksi AAS SUPRIYATI untukmenghadiri RUPS tersebut, yang mana hasil dari RUPS pada hari membahaspersetujuan dan pengesahan perubahan susunan pengurus pada Tergugat III,yang selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2013 dihadapan Turut Tergugat

Nomor 04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 2009

Mulya nomor 9 tanggal 15 Desember 2008

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972) Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10tanggal 15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24tanggal 20 Maret 2013Halaman 10 dari 117 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Wno74) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42tanggal 25 April 201475) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14tanggal 8 Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9tanggal

Hak untuk meminta kepada ketua Pengadilan Negeri, yang dalamdaerah hukum tempat kedudukan perseroan, agar diijinkan untukmenyelenggarakan RUPS.2. Hak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri terhadapanggota direksi dan/atau dewan komisaris yang menimbulkan kerugianbagi perseroan dan tindakan tersebut disebabkan karena salah ataulalainya anggota direksi dan/atau dewan komisaris.3.

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972) Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10 tanggal15 Agustus 201173) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24 tanggal20 Maret 2013Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Wno74) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42 tanggal25 April 201475) Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14 tanggal 8Mei 201576) Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972)Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10 tanggal15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24 tanggal20 Maret 201374)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42 tanggal25 April 201475)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14 tanggal 8Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal 15Desember 200877)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka

Nomor04/kep.Dir/AAM/VII/2019 tanggal 1 Juli 200972)Copy Akta RUPS Luar Biasa PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 10tanggal 15 Agustus 201173)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 24tanggal 20 Maret 201374)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 42tanggal 25 April 201475)Copy Akta RUPS Tahunan PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 14tanggal 8 Mei 201576)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka Mulya nomor 9 tanggal15 Desember 200877)Copy Akta RUPS Terbatas PT BPR Agra Arthaka

Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisata tanggal 31 Oktober 2008 akta NO.39 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Satria Darma, SH Notaris di Padang, SK Menteri Hukum dan Ham, RI No.

Begitujuga dengan penggugat I , sebabnya penguguat Iikut sebagai para pihak dalam perkara ini adalahkarena tanah pulau siloinak sebagai mana dimaksuddalam sertifikat HM no.08, SUno.09/katurai/2007, tangal 27 Maret 2007 adalahmerupakan~ milik PT MENTAWAI SURAK WISATA yangsebagi Direkturnya adalah penggugat I (Vide Suratbukti berita acara RUPS tanggal 31 oktober 2008,akta no.39, surat keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republuk Indonesia tentangpersetujuan akta perubahan anggaran dasarperseroan

, adapun sepadannya adalah sebagaiberikut:sebelah Utara: berbatas dengan Lautsebelah Selatan: berbatas dengan Lautsebelah Timur: berbatas dengan Lautsebelah Barat: berbatas dengan Laut.Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS,adapun RUPS pertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008.Bahwa sebabnya terjadi beberapa kali RUPS adalahdisebabkan sulitnya pengurusan mendapatkan pengesahanperubahan anggaran dasar perseroan terbatas (SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia),hingga terakhir

tepatnya tgl 31 oktober 2008 diadakanlagi RUPS, dengan acara dalam rapat sama dengan RUPSsebelumnya adalah untuk memperoleh' persetujuan dariRapat Umum Pemegang Saham mengenai:a.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroansehubungan dengan terjadinya pemindahan hak atassaham milik persero ROBI MAYERSYA( TERGUGAT 1)kepada PENGGUGAT I dst, sebagaimana dimaksuddalam akta no. 39, tgl 31 oktober 2008 = yangdibuat dan ditandatangani dihadapan SATRIADARMA,SH notraris di Padang (vide surat buktiP.VIII), sehingga baru RUPS tgl 31 oktober 2008keluar pengesahaan dari MENKUMdan HAM pada tahun2009.Bahwa sebenarnya jauh sebelum sertifikat atas tanAh disiloinak ditebitkan oleh tergugat II

Mentawai SurakWisata dikarenakan~ tidak ~ berjalan sebagaimana mestinyayang ditetapkan seorang Direksi dengan tugas dankewajibannya maka berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sebagaimana dituangkan dalam berita acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) No:39 tanggal 31 Oktober 2008.yag dibuat dan ditandatangani oleh Satria Darma, SH.Notaris di Padang telah diganti Direksi PT.

kedua yang menerangkan bahwa Gugatan Penggugat adalahKekurangan Pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa pertimbangan judex facti yang demikian itu adalah tidak tepat dantidak patut dipertahankan mengingat kedudukan Tergugat tersebut adalahsebagai pemilik hak yang sah atas 25 % saham perseroan yang menjadiobjek jualbeli, sehingga jualbeli yang demikian itu secara yuridis haruslahdinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum dan merupakan kewajibanTergugat dan Tergugat II melaksanakan RUPS

jugaseharusnya menyatakan telah melakukan perbuatan hukum yang nyata yangdilakukan Tergugat dan Tergugat II karena tidak melakukan suatuperaturan perseroan maupun Peraturan Perundangundangan PerseroanTerbatas Nomor 1 Tahun 1995 terutama Pasal 43 ayat 1 yaitu perseroanwajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham di antaranyanama dan alamat, jumlah saham dan perolehannya sebagaimana diatur puladalam Pasal 27 ayat 1 UU No. 1/1995 a quo;Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II tidak melaksanakan RUPS

Adanya suatu kesalahan, artinya Tergugat telah nyata malakukan halhal yang melanggar peraturan hukum dan peraturan perseroan tersebutyaitu tidak melaksanakan RUPS untuk mengizinkan dan mengesahkanperistiwa hukum berupa jual beli 25 % saham yang dilakukan Tergugat dengan Penggugat, bahkan telah nyata Tergugat dan Tergugat II telahbersekongkol menjual lagi atas 25 % saham perseroan tersebut kepadapihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat tersebut artinyasesudah RUPS tanggal 20 Juni 1994 dengan

Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian, artinya karenaterjadi kesalahan yang dilakukan para Tergugat mengenai kewajibankewajiban yang diatur dalam perseroan maupun UndangUndangPerseroan tersebut, maka timbulah suatu kerugian berupa 25 % sahamtidak disahkan dalam daftar pemegang saham perseroan yang jumlahsaat itu bernilai Rp 512.500.000, tersebut;Bahwa mengapa Tergugat dan Tergugat Il sebagai pemegang sahamperseroan tersebut tidak melaksanakan RUPS untuk mengizinkan danpengesahan jual

BankRatu (DL) kepada Penggugat secara langsung dan sekaligus dan segeramenyelanggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat a quo serta untukmengamankan Sisa Harta PT.

Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sampai saatdibubarkannya Tim Likuidasi berdasarkan RUPS PT. Bank Ratu(Dalam Likuidasi);e.

Bank Ratu Dalam Likuidasi)berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS PT. Bank Ratu(Dalam Likuidasi) guna mempertanggungjawabkan seluruhpelaksanaan likuidasi oleh Pemohon Kasasi/Pembanding IlTerbanding II Asal/Tergugat Asal (in casu: Tim Likudasi PT. BankRatu Dalam Likuidasi), dan apabila pertanggungjawaban diterimadalam RUPS, maka RUPS:a. Meminta kepada Tim Likuidasi (in casu: Pemohon Kasasi/Pembanding IITerbanding II Asal/Tergugat Asal selaku Tim Likudasi PT.

Bank Ratu (Dalam Likuidasi) sebelumdilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Tim Likuidasi Bank Ratu/Turut Termohon Kasasi hanyadapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: dibubarkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabilaRUPS telah menerima pertanggung jawaban Tim Likuidasi atau dibubarkan melalui penetapan Pengadilan yang dimohonkan BankIndonesia i.c. Pemohon Kasasi/Turut Tergugat apabila RUPS tidakterselenggara atau tidak berhasil membubarkan;d. Bahwa faktanya terhadap Tim Likuidasi PT. Bank Ratu i.c.

Darena Prakarsa Utama yang dalam perkara ini adanya undangan RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) dari PT. Darena Prakarsa Utama(terlampir) agar segera diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)agar semua Operational, Legalitas dan Penggajian yang merupakan HakKaryawan PT.

Johnny Sinaga sebagai salah satu pemegang saham dariPerseroan Terbatas (PT) Darena Prakarsa Utama yang akandilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakankekeliruan. Faktanya Tergugat & Il telah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) DarenaPrakarsa Utama dimana Alm. Johnny Sinaga diwakili oleh Tergugat & Il sebagai ahli waris yang sah secara hukum berdasarkan SuratKeterangan Ahli Waris dari Alm. Jhonny Sinaga Nomor Register474.3/32/VlKec.

Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Terbatas (PT) Darena Prakarsa Utama dimanakepemilikan saham dari Alm.

Lusteria Silalahi dan suaminya Alm.Mangaraja Sinaga ; Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai RUPS PT. SoaduonJaya.

Utrdimana salah satu pemegang sahamnya adalah Alm Johnny Sinaga, dandengan meninggalnya Alm Johnny Sinaga telah diadakan RUPS PerseroanTerbatas PT.

50.000.000, (lima puluh juta rupiah), untuk biaya konsultasibisnis sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), dan untuk keperluanseharihari terdakwa bersama keluarganya.Bahwa terdakwa mengeluarkan Inter Office Memo No. 001/IOM/DSD/III/2020,tanggal 6 Maret 2020 dan memindahkan uang hasil penjualan perusahaanyang dibayar tunai oleh customer tersebut ke rekening pribadi terdakwa tanpasepengetahuan dari pemegang saham lainnya, yaitu saksi JACKIE HARAPANdan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Bahwa seharusnya keuntungan Perseroan atau hasil operasionalperusahaan masuk Ke rekening Perusahaan itu merupakan keuntunganperusahaan, disamping itu setiap perbuatan yang berkaitan dengan asetperusahaan pemindahannya melalui RUPS bukan dilakukan secarapribadi.Menimbang, bahwa Terdakwa SUHARTONO di persidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa PT.

AR(Account Receivable) dari Komisaris Utama, tembusan Direktur, perihalPemindahan Uang Keuntungan Perusahaan Perkenaan dengan inidisampaikan bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan untukmemperlancar operasional perusahaan yang mengharuskan adanyapemindahan uang, maka bersama ini terdakwa sampaikan jumlah uang yangdipindahkan adalah Rp. 2.700.000.000, dan dipindahkan ke Rek KomisarisUtama, BCA a/n Suhartono 5270705555Bahwa keputusan dalam Inter Office Memo tidak melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

SumberJaya, The Flow Pererenan, The Wave Canggu, Tino Mart, Cening BagusSingapadu dan Sandi Wijaya; Bahwa keputusan dalam Inter Office Memo tidak melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), melainkan hanya keputusan atau kesepakatanantara terdakwa selaku Komisaris Utama dengan KOMANG BUDISANTAJAYA selaku Direktur. Bahwa terdakwa melakukan pengembalian ke PT.

Yang seharusnyasetiap pemindahan atau pengguna asetaset perusahaan harus diketahui olehpemegang saham lainya atau setidaknya dilakukan RUPS. Berdasarkanpertimbangan tersebut maka unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawanhukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,telah terbukti;Ad. 3.

2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa Penggugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahanantara Penggugat dan Tergugat , dimana Penggugat telah beberapa kaliberusaha untuk menghubungi Tergugat baik melalui telepon maupun melaluisurat tetapi Tergugat I sama sekali tidak memberikan tanggapan kepadaPenggugat;Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, Penggugat melalui kuasa hukumnya kembalimengirimkan surat somasi atau peringatan kepada Para Tergugat untuksegera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

USD 78.000 (tujuh puluh delapanribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat dengan tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak surat somasi tersebut dikirimkan, namun tidakmendapatkan tanggapan dari Para Tergugat;Bahwa oleh karena Penggugat telah membayar secara lunas pembeliansaham senilai USD 78.000 (tujuh puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat)tetapi Tergugat tidak kunjung mengalihkan saham senilai USD 78.000 (tujuhpuluh delapan ribu dolar Amerika Serikat) melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Bahwa Tergugat II pada dasarnya tidak ada niat untuk menghambatmensahkan jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat tersebutmelalui RUPS PT Casa Loca bilamana telan ada kesepakatan dari parapihak atau setidaknya bilamana hal tersebut telah diperintahkan melaluiputusan Pengadilan yang sah berkekuatan hukum tetap ;6.

78.000 (tujuh puluh delapan ribu dolar AmerikaSerikat), yang dituangkan dalam perjanjian jual beli saham dibawah tangantertanggal 26 Juli 2016 dan tertanggal 13 September 2016 masingmasingseharga USD 39.000 yang telah dibayar lunas seluruhnya oleh Penggugat sebesarUSD 78.000, akan tetapi Tergugat tidak menepati janjinya (wanprestasi) untukmengalinkan sahamnya sekalipun Penggugat pada tanggal 9 Juli 2018 telahmengirimkan somasi kepada Para Tergugat untuk segera mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

Casa Loca, ternyata dalam rapat umum pemegang saham(RUPS) PT. Casa Loca, Tergugat selaku pemegang saham sebesar 39 % tidakpernah memberitahukan kepada pihak Direksi tentang pengalihnan saham miliknyakepada Penggugat;Menimbang, bahwa dari bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat, yaitu: T.II1 tentang Akta Pendirian PT.

Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung ;Bahwa putusan Hakim banding tersebut di atas adalahmerupakan ketidak telitiannya dalam memeriksa perkara,karena putusan Pengadilan Negeri Jeneponto telahmember i pertimbangan yang benar dan lebih jauhPenggugat dapat membuktikan gugatannya dan alat buktiyang diajukan pihak Penggugat maupun Tergugat ;AlasannyaBahwa seyogianya Pengadilan Negeri Jeneponto telahmempertimbangkan secara seksama utamanya Bukti' T1,produk bukti ini adalah hasil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

) salah seorang pengurus yang diangkat bernamaHasbullah Bin Lahujeng, saksi Tergugat yang menyatakanbahwa saksi tidak pernah menghadiri rapat rapat yangdiadakan oleh Perusahaan dalam hal ini RUPS, yangdimana dalam Akta Notaris tertanggal 26 Desember 2006tersebut dinyatakan bahwa pada tanggal 4 September 2006telah diadakan RUPS yang dihadiri oleh seluruh PemegangSaham dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroansebanyak 1000 saham, dimana dalam rapat tersebutterjadi perubahan susunan Direksi, dimana

saksiHasbullah Bin Lahujeng ditunjuk sebagai Komisaris ;Bahwa karena saksi menyadari, dia tidak punya kemampuanuntuk menduduki Jabatan Komisaris sebagaimana yangditentukan dalam UndangUndang No. 1 Tahun 1995 ;Bahwa perlu Pemohon Kasasi informasikan, bahwaHasbullah Bin Lahujeng adalah hanya sebagai sopir dariTergugat/ Termohon Kasasi ;Demikian pula saksi Nurdin yang kini menjabat Dirutsebagaimana isi RUPS, dia adalah hanya karyawan biasadi Hotel Bintang Karaeng milik Tergugat/Termohon KasasiJadi,

melakukan mengadilisendiri yang mengenyampingkan fakta dan bukti otentik,adalah merupakan kelalaian yang memenuhi syarat,diwajibkan oleh peraturan perundang undangan = yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena Judex factie telah tepat danbenar ;Bahwa menunjuk bukti T1 berupa Akta Notaris No.25 /2006 tanggal 16 Desember 2006 tentang RUPS

GIHON MAJU JAYA telah diadakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dari RUPS tersebut di hasilkankeputusan adanya pengalihan saham dari sdr. ADITYA VIRTUS kepada sdr. IrjenPol (Purn) ALPINER SINAGA,; "0220220222222 2220 22+ Selanjutnya tercatat adanya perubahan kepengurusan susunan direksi yaitu IrjenPol (Purn) ALPINER SINAGA menjabat selaku DIREKTUR, TRI LESTARImenjabat selaku KOMISARIS.

GIHON MAJU JAYA telah diadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan dari RUPS tersebut di hasilkan keputusanadanya pengalihan saham dari sdr. ADITYA VIRTUS kepada sdr. Irjen Pol (Purn)ALPINER SINAGA 5~2 2202 no nnn nnn nn nn nnn nner rnc nnn nnn nnn tenn nnnnsSelanjutnya tercatat adanya perubahan kepengurusan susunan direksi yaitu Irjen Pol(Purn) ALPINER SINAGA menjabat selaku DIREKTUR, TRI LESTARI menjabat selakuKOMISARIS.

No. 206 K/Pid/2014 Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010 (sudahdilegalisir) ; Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010(sudah dilegalisir) ; Foto copy ljin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir) ; Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009(sudah dilegalisir) ; Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret2010 (sudah dilegalisir) ; Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tanggal22 Maret 2010 (sudah

Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret2010 (sudah dilegalisir) ;10. Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tanggal22 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;11. Foto copy Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. FakturA.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;12. Foto copy Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. FakturB.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;13. Foto copy Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No.

NPWP No. 02.041.516.2215.000 dan SuratKeterangan Terdaftar (sudah dilegalisir) ;Foto copy SIUP No. 0339/PerindagBTM/PB/XI/2010 tanggal 5November 2010 (sudah dilegalisir) ;Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010(sudah dilegailisir) ;Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli2010 (sudah dilegalisir) ;Foto copy ljin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudahdilegalisir) ;Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009(sudah dilegaiisir) ;Foto copy Akta Risalah RUPS

EDC tidak pernahdikeluarkan atau tidak pernah dicabut, maka Tergugat harusmengembalikan sahamsaham milik Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000, ( satu milar liam ratus juta rupiah ) ;Perbaikan :Bahwa dikarenakan tidak pernah adanya laporan keunagan yangdiaudit serta tidak pernah diterimanya undangan RUPS sebagaimanaHal 6 dari 31 hal Putusan NO. 386/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.16.17.ketentuan Angagaran Dasar PT .

No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , yang menyatakan bahwa :Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroaan agarsahamnya dibeli dengan harga yang wajar , apabila yang bersangkutantidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegangsaham .Bahwa, atas kerugian yang diderita , maka Penggugat selakupemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan kePengadilan Negeri , karena tindakan perseroan yang dianggap tidakadil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS

Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan alas hak dan besarnya nominaltunjangan jabatan Penggugat selaku Direktur Humas di Socialite, hal inimenyulitkan Tergugat untuk menjawab substansi dalil Penggugat tersebut.Bahwa tidak terang dan jelas dalil Penggugat pada posita butir (16) suratPerbaikan Gugatan, yang menyatakan Penggugat selaku pemegang sahammenderita kerugian sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atauKomisaris melakukan tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasanwajar.

Keputusan RUPS, Direksi dan/atau Komisaris yang mana yangmerugikan Penggugat ?

Bahwa Penggugat tidak bisa mempersalahkan anggota Direksi PTESAGAYA DUAKARYA CANTIKA dengan dalih Direksi perseroan telahmelakukan tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham, yaitu:tidak membuat laporan keuangan yang diaudit dan tidak mengadakanundangan RUPS; karena ternyata Penggugat sendiri adalah anggota DireksiPerseroan yang menjabat sebagai Direktur Humas PT ESAGAYADUAKARYA CANTIKA.

Wwonan10121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041Memorandum of understanding (sesuai dengan aslinya bukti T3)Surat persetujuan Komisaris( sesuai dengan aslinya bukti T4)Surat undangan perihal kelanjutan PT.Marrin patama jaya(sesuai dengan aslinya buktiT5)Surat no : 111/MM/IX/08( copy dari copy bukti T6).Surat pemberitahuan dan permohonan(copy dari copy bukti T7)Surat pemberitahuan dan permohonan(sesuai dengan aslinya bukti T8)Surat permohonan dan teguran kedua( copy dari copy bukti T9)Undangan RUPS

PT.Marrin pratama Jaya(copy dari copy bukti T10)Undangan RUPS PT.Marrin pratama Jaya(sesuai dengan aslinya bukti bukti T11)Undangan RUPS PT.Marrin pratama Jaya(copy dari copy bukti T12)Surat no :112/MM/IX/08( sesuai dengan aslinya bukti T13)Surat keterangan(sesuai dengn aslinya bukti T14)Surat undangan BII(copy dari copy bukti T15)Surat undangan pertemuan II BII(copy dari copy buti T16)Surat Peringaan I BII(sesuai dengan aslinya Bukti T17)Surat peringatan II BII(sesuai dengan aslinya bukti T18)Somasi

sepie Bahwa karena restoran semakin sepi maka pada bulan desember 2009 restoran ditutupoleh Penggugat, dihadiri Tergugat, Notaris Purnawaty,SH dihadapan seluruh karyawanrestoran telah menapatkan pesangon.e Bahwa kemudian Tergugat membuka restoran lain ditempat lain.Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini ialah bahwaPenggugat mengganggap Tergugat tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai direkturdengan baik serta tidak membuat laporan keuangan dan tidak menyelenggarakan RUPS

kemudian dilanjutkan dengan teguran dari Penggugat kepada Tergugat (buktiP4) dalam suatnya tertanggal 2 desember 2009 perihal laporan keuangan PT.Marrin PratamaJaya yang isinya Penggugat meminta kepaada Tergugat mengirimkan laporan keuanganPT.Marrin Pratama Jaya penjelasan atas tidak beroperasinya perusahaan, penjelasan atasbarangbarang perlengkapan investaris perusahaan.Menimbang, bahwa surat teguran dari Penggugat tersebut , Tergugat telah menjawabnyadan mengajak dan mengundang Penggugat mengadakan RUPS

Rp.ADYSANINDO 125.000.0 125WIGUNASUKSES 1212 00CEMERLA 2011 Rp.ROBBYNG (RUPS 125.000.0 125WIJAYA1) 00WILLYRp.RICARD125.000.0 125O00WIJAYARp.LILIANA125.000.0 125DEWI00SANDSANDJAJ Rp.JAJA LENNA 1.375.000 1375WIDJA YPT.

JAJA NYSANDJAJA 000 WIDJAWIDJAJA JA(UTAMA)PT.Rp. 500 ADYSANIND ADY500.000.0 WIGUO WIGUNA0509 00 NASUKSES2011 Rp. 200CEMERL ROBBY200.000.0ANG WWAYA 00(AWAL)WILLY Rp. 150RICARDO 150.000.0WWAYA 00Rp. 150LILIANA150.000.0DEWI00 Halaman 11 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG 5 SANDSANDJAJA JAJA LEN1.000.000. 1000WIDJAJA WIDJA NY000JARp.LENNY 500.000.0 500PT. 00SANIND Rp.ADYO 125.000.0 1251212 WIGUNASUKSES 002011CEMERL Rp.ROBBYANG 125.000.0 125WIWAYA(RUPS 1) 00WILLY Rp.RICARDO 125.000.0 125WUWAYA 00Rp.LILIANA125.000.0

(RUPS 2)AUDRIS 125.000.0 125WIDJAJA 00 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan rinciansebagai berikut : BMW B 1778 LL; CARRY H 1816 RF; CRV H 7811 TY; VIAR H 5996 IW; VIAR H 2137 EQ;Akte Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari : PT. Sanindo Sukses Cemerlang (jin Industri, Amdal);Halaman 12 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG4) Aset Aset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :POSISIN INVENTARIS NO. POLISI NAMA10.

AJASANIND WIDJAJA(UTAMO0509 A)SUKSES2011 Rp. 500 ADYCEMERL ADY500.000.0 WIGUANG WIGUNA00 NA(AWAL)Rp. 200ROBBY200.000.0WIWAYA Halaman 23 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG 00WILLY Rp. 150RICARDO 150.000.0WIJAYA 00Rp. 150LILIANA150.000.0DEWI00SANDSANDJAJ Rp.JAJA LENA 1.000.000. 1000WIDJA NYWIDJAJA 000JARp.LENNY 500.000.0 500PT. 00SANIND Rp.ADYO 125.000.0 1251212 WIGUNASUKSES 002011CEMERL Rp.ROBBYANG 125.000.0 125WIJAYA(RUPS 1) 00WILLY Rp.RICARDO 125.000.0 125WIJAYA 00Rp.LILIANA125.000.0 125DEWI00SANDSANDJAJ

(RUPS 2)A AUDRIS 125.000.0 125WIDJAJA 00 2.2.2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli dengan rinciansebagai berikut : BMW B 1778 LL, CARRY H 1816 RF, CRV H7811 TY, VIAR H 5996 IW, VIAR H 2137 EQ;Halaman 24 , Pts.N0.203/Pdt/2017/PT SMG2.2.3. Akte Notaris, Berita Acara, SIUP dan TDP dari: PT. SanindoSukses Cemerlang (jin Industri, Amdal);2.2.4. Aset Aset Kendaraan Bermotor dengan rincian sebagai berikut :POSISINAMANo. INVENTARIS NO.

DALAM EKSEPSIGugatan Para Penggugat PrematurBerdasarkan Pasal Tiga (3) Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Juli 2002antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah disepakati adanya RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) untuk menyelesaikan persoalan antaraPara Penggugat dan Para Tergugat ; Bahwa kalau benar seperti gugatanPara Penggugat halaman 2 poin 4 yang mendalilkan belum pernah ada RUPSatas PT.

untuk meletakkan sita jaminanatas barangbarang sengketa tersebut di atas untuk mengantisipasi agarkemenangan Para Penggugat Rekovensi menjadi tidak illusoir.Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kehadapan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan denganamarnya yang berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnnya dan menyatakanPara Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan sebelummenempuh mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

untuk mempersingkat uraian putusanditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum didalam Berita AcaraPemeriksaan perkara yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.TENTANG HUKUMNYADALAM KONPENSI.DALAM EKSEPSI.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak para Tergugat telahmengajukan jawabannya yang didalam eksepsinya mendalilkan bahwa :Gugatan Para Penggugat Prematur.Sebagaimana dalam pasal 3 Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Juli 2002adanya kesepakatan dari para pihak untuk dilakukan RUPS

(Rapat UmumPemegang Saham) untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Tergugatdengan Para Tergugat.Bahwa, sebelum dilakukan RUPS pihak para Penggugat telah mengajukangugatan ke Pengadilan sebagaimana dalam perkara aquo, dengan berpedomanpada pasal 3 Surat Perjanjian Perdamaian tersebut sehingga sebelumdilakukan RUPS belum waktunya para Penggugat melakukan gugatan a quodengan demikian gugatan para Penggugat prematur.Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat sehubungan dengangugatan para Penggugat

tempat.Bahwa, modal yang diperlukan atas usaha tersebut sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 20 saham masingmasing sahambernilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan atas saham PT.BALI TRILOKACANDRA TOUR & TRAVEL Penggugat mempunyai saham 5% senilai Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) begitu juga untuk Penggugat II mempunyai sahamyang sama yaitu 5% senilai Rp. 5.000.000, (lima juta rupuah).35Bahwa, sejak berdirinya usaha yang berbadan hukum tersebut belum pernahdilakukan RUPS

Ryanta Jaya 11 Juni 2016

Ryanta Jaya tgl 06 Oktober 2014

tangani seluruh dokumen terkait untuk tujuan tersebut, (3) tindakanperseroan lainnya yang diwakili oleh Direksi Perseroan yang dipandang patutdan baik yang telah dilakukan oleh Direksi untuk melaksanakan tujuan dariPerseroan dan termasuk tindakan untuk menghadap notaris dan pejabatterkait lainnya untuk menyatakan hasil keputusan para pemegang sahambaik sebagian maupun seluruhnya kedalam akte notaris dan memberitanukankepada pejabat terkait;Menimbang, bahwa apa yang diratifikasi / disetuji dalam RUPS

LuarBiasa PT Sarana Pembangunan Riau tersebut ( bukti T.II9B) adalah halhalHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 413/PDT//2021/PT.DKIyang diatur dalam kesepakatan bersama tanggal 18 April 2010, maka dengandisetujuinya tindakan Direksi PT Sarana Pembangunan Riau yang padawaktu itu dijabat oleh Tergugat II dalam RUPS Luar Biasa, maka tindakanTergugat Il menanda tangani kesepakatan bersama adalah sah, sehinggadengan demikian isi dari kesepakatan bersama ( bukti P.6=T.3) adalah sahdan bukan merupakan perbuatan

Agreement ( JOA) artinya kesepakatan bersamatersebut baru menyepakati untuk membuat Joint Operating Agreement;Menimbang, bahwa kesepakatan bersama ( bukti P.6/T.I3)merupakan kelanjutan dari Kontrak Bagi Hasil diantara Badan PelaksananKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( BP MIGAS) dan PT SaranaPembangunan Riau dan Kingswood Capital LTD ( bukti T.I2) yang diawallidengan adanya Surat dari Gubernur Riau ( bukti T.Il2 s/d T.1I5) dan dengandiratifikasnya/ disetujuinyai Kesepakatan Bersama dalam RUPS

Sealjet Indonesia diatur dalam Pasal 20 tegasberbunyi sebagai berikut :Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggarandasar ini, akan diputu dalam RUPS;Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannyasebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa ;1.

Sealjet Indonesia (Bukti T11);Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Dalam jangkawaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentiansementara harus diselenggarakan RUPS,Hal 28 dari 46 Putusan No. 229/Pdt.G/2015/PN.BksFakta RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dimaksud ketentuanaquo tidak diselenggarakan oleh Tergugat Rekonpensi SelakuPrinsipal;Akibatnya sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 106 ayat (8

Sealjet Indonesiakarena RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) belum pernahmengagkat Tergugat Rekonsi Pribadi sebagai Direktur TergugatRekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia yang merugikanPenggugat Rekonvensi baik selaku Pemegang Saham TergugatRekonvensi Prinsipal (Anggota Rapat Pemegang Saham)Pribadi;6. Jadi Tergugat Rekonvensi telah memberhentikan PenggugatRekonvensi sebagai Direktur Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT.

SealjetIndonesia dengan itikad tidak baik, sewenangwenang dan melanggarPasal 106 ayat (1) jo. ayat (4) jo. ayat (8) Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimanaberbunyi sebagai berikut : ayat(1) : Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara olehDewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya:; ayat (4) : Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah tanggal pemberhentian sementara harusdiselenggarakan RUPS: ayat (8) : Dalam hal jangka waktu

30 (tigapuluh) hari setelah lewatRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidakdiselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambilkeputusan , pemberhentian tersebut menjadi batal;Sehingga Tergugat Rekonvensi beralasn dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;7.

BangunMilik Serah (Build Own Transfer/BowT), Bangun Serah Guna (Buil Transfer Operate/BTO) dan kerjasama Iainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkanoleh RUPS ; Pasal 11 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar PT.

KAI yang mengaturmengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi juga menyebutkan bahwa :Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi,kontrak manajemen, menyewakan aset, KSO, BOT, BowT, BTO. dan kerja samaIainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS ; Dengan adanyaketentuanketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kedudukan Menteri NegaraBUMN hanyalah sebatas berperan sebagai Pemegang Saham yang hanya memberikanpersetujuan atas rencana Direksi

KEP236/MENTERI NEGARABADAN USAHA MILIK NEGARADIKUASAKAN KEPADA DIREKSI BUMN:NEGARA BUMN YANG DIDELEGASIKAN/ NOKEWENANGAN MENTERI YANGDIDELEGASIKAN/DIKUASAKANKETERANGAN Pembagian tugas dan wewenang anggotaDireksi Persero.Pendelegasian ini hanya berlaku untuk perseroe Kewenangan ini dapat dilaksanakanoleh Direksi, apabila RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dankewenangan anggota direksi@ Dalam melaksanakan kewenangan inidireksi berkonsultasi dengan DewanKomisaris Persetujuan untuk melakukan kerja

samadengan jangka waktu sampai dengan 5(lima)tahun berupa kerjasama lisensi, kontrakmanajemen, menyewakan aset, Kerja SamaOperasi (KSO), Bangunan Guna Serah (buildOperate Transfer/BOT), Bangunan MilikSerah (Build Own Transfer/BowT ), BangunSerah Guna (Build Transfer Operate/BTO) Dengan ketentuan ini, maka Direksi tidak perlulagi meminta persetujuan Dewan KomisarisMaupun RUPS 26a Bahwa Lampiran III Surat Keputusan Menteri Negara BUMNNo.

NegaraBadan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Menteri, mendelegasikansebagian kewenangan dan/atau memberi kuasa sebagai wakil pemerintah selakupemegang saham/RUPS pada persero dan Perseroan Terbatas serta pemilikmodal pada perum kepada Direksi BUMN sebagaimana tercantum dalamLampiran III Keputusan Menteri ini .

Putusan No. 547/PDT/2017/PT.DKIGunawan Sutanto bersamasama dengan anakanak dari PemegangSaham Andi Sutanto memanfaatkan kondisi Andi Sutanto yang tidakmampu lagi berpikir jelasakibat serangan stroke untuk kemudianmenyelenggarakan RUPS PT. Indo Veneer Utama di Solo. RUPS manakemudian dinyatakan dalam Akta No. 2 dan 3, tanggal 6 Januari 2006, dibuat di hadapan Tjondro Santoso, S.H., Notaris di Surakarta;22.

Bahwa bersamaan dengan penyelenggaraan RUPS tersebut, makadilakukan perombakan seluruh susunan pengurus PT.Indo Veneer Utama, menjadi :Terlihat Disini SEBELUMNYA PERUBAHAN 1 PERUBAHAN 2Akta No. 43 tgl 23 Akta No. 2, tgl 6 Akta No. 3, tgl 6Desember 1994 Januari 2006 Januari 2006Direktur Andi Sutanto Andi Sutanto Anne PraticiaAndi Pratiknyo Andi Pratiknyo SutantoPenyesuaian Indra GunardiRUPSKomisaris Agus Sutanto (i.c. Agus Sutanto (i.c.

Pada tanggal 2 Desember 2005, TuanANDI SUTANTO sebagai pemegang saham menyurati dirinya sendirisebagai Direktur , surat mana diterima oleh dirinya sendiri padatanggal 2 Desember 2005 itu juga ; Dalam surat tersebut, Tuan Andi Sutanto sebagai pemegang sahammeminta dirinya sendiri sebagai Direktur untuk menyelenggarakan RUPS; Bahwa ternyata Andi Sutanto sebagai Direktur telah mengabaikanpermintaan tertulis dari dirinya sendiri.

Karena secaranotoir feiten tidak ada manusia normal yang akan membuat suratpermintaan atau surat permohonan kepada dirinya sendiri agar dirinyasendiri mau melakukan RUPS. Lalu kemudian dirinya sendiri menyatakania melanggar aturan anggaran dasar sehingga ia sendiri lalu mempunyaihak untuk mengundang RUPS ;Sebagai catatan tambahan, bahwa akta no 2 belum disahkan AnnePatricia Sutanto diangkat menjadi Direktur PT.

Indo Veneer Utama, Tergugat Ilsudah berkalikali meminta agar diberikan aktaakta RUPS atau perubahandalam penyelenggaraan PT. Indo Veneer Utama yang sudah diambilaliholeh ahli waris ANDI SUTANTO dan Ahli waris Gunawan Sutanto tersebut,namun sampai saat ini tidak pernah diberikan;Bahwa dengan demikian, tindakan Para Tergugat tidak menyerahkansertifikat milik PT. Indo Veneer Utama kepada ARI SUTANTO, adalahbukan perbuatan melawan hukum, karena 2 (dua) alasan:Hal 27 dari 41 hal.