dokumendokumen yang kami berikan tidak benar dan tidak sah,Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor: 127/G//2018/PTUNJKTj.maka kami bersedia dikenakan sanksi hukum serta dituntut ganti rugi danatau pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundanganyang berlaku dalam hal ini Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)Pasal 242 ayat 1, 2 dan 3;Poin 4 : membebaskan Badan pelayanan Terpadu Satu Pintu/KantorPelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten Administrasi/Satlak PTSPKecamatan dan Satlak PTSP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, PihakPenggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi suratsuratyang diberi tanda Bukti P1 sampai dengan Bukti P9, telah dimeteraikan dengancukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya /atau fotokopinya, sehingga dapatdijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor: 127/G//2018/PTUNJKTBukti P 1Bukti P 2Bukti P 3Bukti P 4Bukti P 5Bukti P 6Bukti P 7Surat Kepala Unit Pelaksana PTSP

Bukti T 17: Surat Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Taman Sari KotaAdministrasi Jakarta Barat, Nomor : 053/1.711.1 tanggal 28Februari 2018, Perihnal Pembatalan KRK Nomor : 0042/GSB/JB/TS/IV/15, tanggal 16 April 2915 ; (fotokopi sesuai denganaslinya) ;18. Bukti T 18: Laporan informasi pengiriman Expedisi JNE No. Resi 015010023327218, dikirim tanggal 6 Maret 2018 ; (fotokopi sesuai denganaslinya) ;19. BuktiT 19: Lembar Pengantar No.

dasarnya adalah peraturan perundangundangan dan prinsipprinsip hukum yang berlaku di Indonesia;Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor: 127/G//2018/PTUNJKTMenimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbukotaJakarta No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun2013 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintuditetapkan: Pasal 1 angka 12:Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan yang selanjutnyadisebut Satlak Kecamatan adalah Satuan Pelaksana PTSP

Kepala Satlak PTSP Kecamatan : luas tanah 500

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Nomor :15/Pdt.G/2020/PN Bli tanggal O5 Februari 2020 tentang penetapan harisidang; Berkas perkara dan suratSurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan ;Menimbang, bahwa dalam sidang pada hari Kamis tanggal 13 Februari2020, Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 10Februari 2020 melalui petugas PTSP

Way Kanan ;Fotocopy Surat Izin Uasaha Perdagangan (SIUP) ;Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO;Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;Fotocopy Surat Izin Uasaha Perdagangan (SIUP) No. 510.21/00307/BBG/PTSP. 3/VII. 2012 ;Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.210.21/00110/BAG/PTSP. 3/IX. 2011 ;Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.510.21/00260/BAG/PTSP. 3/II. 2012 ;Fotocopy Kronologis Penangkapan dan PenahananTerdakwa, saksi Herli dan saksi Aan Arpani ;23Menimbang,

Way Kanan ;Fotocopy Surat Izin Uasaha Perdagangan (SIUP) ;Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO;Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;Fotocopy Surat Izin Uasaha Perdagangan (SIUP) No. 510. 21/00307/BBG/PTSP.3/VIL. 2012 ;Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 210.21/00110/BAG/PTSP. 3/IX. 2011 ;Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 510.21/00260/BAG/PTSP. 3/II. 2012 ;Fotocopy Kronologis Penangkapan dan Penahanan Terdakwa, saksi Herli dan saksiAan Arpani ;Menimbang,

Bahwa Tergugat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negera ASN) Pemda DKIJakarta di PTSP Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, KotaAdministrasi Jakarta Timur sejak tanggal 02 Desember 1997 sampaidengan sekarang dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.20.969.300, (Dua puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ributiga ratus rupiah). (Bukti P.2)3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tanggabertempat tinggal sebagaimana dengan alamat diatas.4.

Mutah sebesar Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah)Bahwa Tergugat selaku bapak dari 2 (dua) anak tersebut wajibmemberikan semua biaya Hadanah dan nafkah anak sebagaimana diaturdalam pasal 156 ayat G UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh juta rupiah) setiap bulan(untuk keperluan sekolah, kuliah dan sebagainya) dimana tergugatsangat mampu untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah untukkedua anaknya mengingat penghasilan tergugat sebagai Aparatur SipilNegara di PTSP

Unit Pelayanan Ptsp Kelurahan Kali SariKecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur Alamat:Perumahan Pondok Rajeg Baru Blok C /4 Jl.Swadaya Rt 02/01 Kelurahan Pondok RajegKecamatan Cibinong Kabupaten BogorSelanjutnya disebut sebagai Tergugat:Kedua belah pihak sepakat bahwa hak asuh anak terhadap kedua anaknya yangbernama:1.2.Dimas Asykari Fidden Bin Septo PurwandokoSatrio Asyakari Fillah Bin Septo PurwandokoMenjadi Hak Asuh Bersama dengan ketentuan kedua belah pihak tetapmelaksanakan hak dan kewajiban masingmasing

Siliwangi No. 15 Blok GN.4 RT. 10/16 Sukahati,Cibinong, Kabupaten Bogor Selanjutnya disebutsebagai Penggugat: Septo Purwhandoko Bin Saparjo: Jakarta, 7 September 1971: Islam: ASN Pada Dinas Badan Pelayanan Terpadu SatuPintu Unit Pelayanan Ptsp Kelurahan Kali SariKecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur Alamat:Perumahan Pondok Rajeg Baru Blok C /4 Jl.Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 6068/Pdt.G/2019/PA.CbnSwadaya Rt 02/01 Kelurahan Pondok RajegKecamatan Cibinong Kabupaten BogorSelanjutnya disebut sebagai

Bahwa putusan Judex Facti juga telah mempertimbangkan faktahukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuaifakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagai berikut: Bahwa Terdakwa melakukan perdagangan minuman beralkoholdidasarkan pada suratsurat perizinan yang dikeluarkan olehDinas DPM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni sedangkanpemberitahuan mengenai harus adanya izin dari Menteri dalambentuk SIUPMB baru diberitahukan setelah terjadi perdaganganminuman beralkohol tersebut.

Selain itu surat penangguhan yangdiberikan oleh Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten TelukBintuni kepada Dinas DPM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintunitelah ternyata tidak diindahkan oleh Dinas tersebut yang tetapmengeluarkan surat izin dalam bentuk SIUP dan SITU kepada PTMutiara Utama Papua sehingga berdasarkan suratsurat tersebut,Terdakwa merasa telah memiliki legalitas dalammemperdagangkan minuman beralkohol.

Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor702/Pdt.G/2021/PN.Sby. tanggal 12 Juli 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara in ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri SurabayaNomor 702/Pdt.G/2021/PN.Sby, tanggal 19 Juli 2021 tentang Penetapan hari sidanguntuk memeriksa perkara tersebut diatas;Telah pula membaca surat permohonan pencabutan perkara yang dikirimoleh Penggugat tertanggal 26 Juli 2021 diterima oleh PTSP

2019 sampai saat ini; Bahwa terdakwa ANDI R OKTAVIANUS di hadapkan di persidangan olehkarena terdakwa tidak memiliki perizinan SIUPMB untuk memperdagangkan minuman beralkohol dan setahu saksi terdakwa belum pernahmengajukan pengurusan izin SIUP MB tersebut; Bahwa setahu saksi untuk penjualan minuman beralkohol harus memilkiizin perdagangan berupa SIUPMB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol); Bahwa yang berhak mengeluarkan SIUPMB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) adalah PTSP

Kantor Dinas Perindustrian danPerdagangan Daerah dengan syarat harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perdagangan; Bahwa syarat dan ketentuan dalam hal mendapatkan rekomendasi dariKantor Dinas Perdagangan sebagai salah satu syarat dalam memperolehizin SIUPMB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) yangdikeluarkan olen PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah:Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm1) Setelah pemohon mendaftar di PTSP pemohon membuat surat permohonan kepada

ada ijin dari pihak berwenang jikatidak berarti berarti Illegal;bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian dan PerdaganganNomor 20 tahun 2014 minuman keras dibagi menjadi 3 (tiga) golonganyakni Golongan A dengan jumlah alcohol 15% Golongan B dengan jumlahalcohol 520% dan Golongan C dengan jumlah alcohol melebihi 20% dandalam perdagangan minuman keras harus memiliki izin berupa Surat jinUsaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) baik di tingkat distributor utama yang perijinannya melalui PTSP

di kementrian Perindagsedangkan untuk sub distributor perijinannya melalui PTSP di DinasPerindag Provinsi dan untuk pengecer seperti terdakwa harus memilikisurat penunjukan dari Distributor sebagai pengecer yang perijinannya diajukan di PTSP Dinas Perindag Daerah;Bahwa peran terdakwa dalam kasus ini sebagai pengecer minuman kerasmerk Bir Bintang, Guiness, New Port, Asoka, Anggur Merah dan SingaRaja yang semuanya masuk dalam minuman keras Golongan A dan Bserta terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin

XXXX Sarat salah satunyatelah meninggal dunia atas nama XXXX pada tanggal. 26 Juli 2014 sesualdengan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan JelambarBaru Nomor: XXXX tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah MakamKepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Jelambar Baru tertanggal 23 Maret2017.4. Bahwa Almh.

SATLAK PTSP Kelurahan Johar Baru tertanggal O01September 2020;5. Bahwa dengan wafatnya PEWARIS (SABENI Bin IDOEP) dankedua orang tua PEWARIS (IDOEP Bin PULAN (Ayah) danNAIJAH Binti KIBAYAR (lbu)) maka yang menjadi ahli warisnyaadalah:5.1 SUYATI alias Hj. SUYATI Binti MURTADO , selaku Istri ,beragama Islam;Hal. 4 dari 25 hal. Pen.

SUYATIBinti MURTADO) meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2017sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nomor:031/27.1.0/31.75.02.1010/071.562/2019 yang dikeluarkan olehKa.SATLAK PTSP Kelurahan Johar Baru tertanggal 22Desember 2019;7.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171086803840006 atas namaAlviera yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat,telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok, lalu diberi kode P.6;Fotokopy Surat Keterangan Nomor031/27.1.0/31.75.02.1010/071.562/2019 yang dikeluarkan oleh KaSatlak PTSP Kelurahan Johar Baru Kota Jakarta Pusat tertanggal 22Desember 2019 ,telah dinazegelen dan setelah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok dengan aslinya ,lalu diberi kode P.7;Fotokopy

nama Rosidah yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah di nazegelen dansetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kodeP.12;Fotokopy Surat Keterangan Kematian Idoep bin Pulan Nomor092/SKN029.31/IX/2020 tertanggal O1 September 2020 telahdinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ,laluditandai P.13;Fotokopy Surat Keterangan Nomor 031/27.1.0/31.75.02.1010/071.562/2020 tertanggal 01 September 2020, yang dikeluarkan olehKa SATLAK PTSP

SURAT KETETAPAN RENCANA TATA KOTA yang diterbitkanKepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota AdministratifJakarta Selatan dalam rangka permohonan hak atas Tanah masingmasing dalam suratsurat sebagai berikut :1) Nomor 221/21/PTSP/WJS15 tanggal 15 Mei 2015, yangdikeluarkan (disetujui/Ditetapkan) berdasarkan SuratRekomendasi LurahCamat Nomor 43/1.711 tertanggal 02 Juni2012, dengan penetapan Zona Perumahan KDB Rendah,sebagaimana Bukti P9a2) Nomor 222/21/PTSP/WJS15 tanggal 15 Mei 2015 yangdikeluarkan

(disetujui/Ditetapkan) berdasarkan SuratRekomendasi LurahCamat Nomor 44/1.711 tertanggal 02 Juni2012, dengan penetapan Zona Perumahan KDB Rendah,sebagaimana Bukti P9b3) Nomor 223/21/PTSP/WJS15 tanggal 15 Mei 2015 yangdikeluarkan (disetujui/Ditetapkan) berdasarkan SuratRekomendasi LurahCamat Nomor 45/1.711 tertanggal 02 Juni2012, dengan penetapan Zona Perumahan KDB Rendah,sebagaimana Bukti P9cJ.

Surat Ketetapan Rencana Kota Nomor 221/21/PTSP/WJS15tanggal 15 Mei 2015,b. Surat Ketetapan Rencana Kota Nomor 222/21/PTSP/WJS15tanggal 15 Mei 2015, danc. Surat Ketetapan Rencana Kota Nomor 223/21/PTSP/WJS15tanggal 15 Mei 2015yang menunjuk lokasi objek perkara, yaitu Jalan Kemenyan , KelurahanCiganjur, Jakarta Selatan.9. Bahwa Surat Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu KotaAdministratif Jakarta Selatanperihal Jawaban Informasi KetetapanRencana Kota menyatakan:a.

Pada huruf tentang SURAT KETETAPAN RENCANA TATAKOTA yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu SatuPintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu Nomor :0 221/21/PTSP/WJS15 tanggal 15 Mei 20150 222/21/PTSP/WJS15 tanggal 15 Mei 20150 223/21/PTSP/WJS15 tanggal 15 Mei 2015.Maka Tergugat Il membantah dengan tegas terhadap adanyaKETETAPAN RENCANA TATA KOTA yang diterbitkan KepalaKantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi JakartaSelatan tersebut, karena sesuai dengan informasi dari KepalaKantor

(pelampung) warna orange;

merk Yamaha 40 PK; 5 (lima) buah baju penolong (pelampung) warna orange; 1 (satu) lembar Surat Pas kecil Nomor PK. 205/143/KSOP.TBS2019 yangditerbitkan oleh KSOP Teluk Bayur tertanggal 03 Juni 2019; 1(satu) lembar surat lampiran Pas Kecil yang diterbitkan oleh KSOP TelukBayur tertanggal 03 Juni 2019; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ukuran dan Tonase KapalAL.516/4/09/KSOP.TBS2019 yang diterbitkan KSOP Teluk Bayur tertanggal03 Juni 2019; 1 (satu) lembar Surat Izin Pariwisata Nomor : 008/TDUP/DPM,PTSP

merk Yamaha 40 PK; 5 (lima) buah baju penolong (pelampung) warna orange; 1 (Satu) lembar surat Pas Kecil Nomor PK. 205/143/KSOP.TBS2019 yangditerbitkan oleh KSOP Teluk Bayur tertanggal 03 Juni 2019; 1 (Satu) lembar surat lampiran Pas Kecil yang diterbitkan oleh KSOP TelukBayur tertanggal 03 Juni 2019; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ukuran dan Tonase KapalAL.516/4/09/KSOP.TBS2019 yang diterbitkan KSOP Teluk Bayur tertanggal 03Juni 2019; 1 (satu) lembar Surat Izin Pariwisata Nomor : 008/TDUP/DPM,PTSP

Intan yang di nakhodai oleh Terdakwa membawapenumpang 29 (dua puluh sembilan) orang yang melebihi kapasitas kapalsebagaimana yang tercantum di dalam Surat Izin Usaha Pariwisata, BidangUsaha Transportasi Wisata Nomor : 008/TDUP/DPM,PTSP&NAKER/V1/2019,yang dikeluarkan di Pariaman tanggal 04 Juni 2019 oleh Kepala Dinas PenamanModal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, bahwakapsitas penumpang kapal KM.

Intan yang di nakhodai olehTerdakwa membawa penumpang 29 (dua puluh sembilan) orang yangmelebihi kapasitas kapal sebagaimana yang tercantum di dalam Surat IzinUsaha Pariwisata, Bidang Usaha Transportasi Wisata Nomor008/TDUP/DPM,PTSP&NAKER/VI/2019, yang dikeluarkan di Pariamantanggal 04 Juni 2019 oleh Kepala Dinas Penaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, bahwa kapsitaspenumpang kapal KM.

merk Yamaha 40 PK, 5 (lima) buah baju penolong(pelampung) warna orange, 1 (satu) lembar surat Pas Kecil Nomor PK.205/143/KSOP.TBS2019 yang diterbitkan oleh KSOP Teluk Bayur tertanggal 03Juni 2019, 1 (satu) lembar surat lampiran Pas Kecil yang diterbitkan oleh KSOPTeluk Bayur tertanggal 03 Juni 2019, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Ukuran danTonase Kapal AL.516/4/09/KSOP.TBS2019 yang diterbitkan KSOP Teluk Bayurtertanggal 03 Juni 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Izin Pariwisata Nomor :008/TDUP/DPM,PTSP

yaitu berbagaiupaya sehubungan mengenai pengurusan izin atas Kontruksi, namunsolusi Tergugat adalah memberikan pembongkaran sebagai satusatunya jalan keluar;Bahwa, oleh karena surat Penggugat tidak pernah dijawab dengansecara tertulis, Penggugatpun menulis surat kepada Kepala DinasPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memintaklarifikasi atas bangunan/konstruksi yang menurut Tergugat harusdibongkar, dengan melalui surat tertulis tanggal 08 Agustus 2017, yangditujukan kepada Kepala DPM PTSP

Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Adm.Jakarta Utara, 2. Kasudin CKTRP Kota Adm. Jakarta Utara, 3.Para Kasie Bidang P3R DCKTRP Prov. DKI Jakarta, 4. Para StafBidang P3R DCKTRP Prov. DKI Jakarta, 5. Pemilik Bangunan,Nomor : 5357/1.758.1, tanggal 28 September 2017, Hal :Undangan Rapat. (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat dari An. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang danPertanahan, Kabid. Penindakan Pelanggaran PemanfaatanRuang kepada 1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Up.

Kepala UnitPelaksana PTSP Kota Adm. Jakarta Utara, 4. CamatPenjaringan, 5. Lurah Kamal Muara, 6. Kepala Sektor DOCKTRPKec. Penjaringan, 7. Para Kasie Bidang P83R DCKTRP Prov. DKIJakarta, 8. Para Staf Bidang P3R DCKTRP Prov. DKI Jakarta, 9.Sutikno (Pemilik Bangunan), Nomor : 6170/1.758.1, tanggal 31Oktober 2017, Hal : Undangan Rapat dan KunjunganLapangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);17.

Bukti P17: Nota Penolakan Persetujuan Teknis Nomor : 0744/NPTKRK/05/2012, tanggal 22 Maret 2017, yang diterbitkan olehKepala Bidang Ketatausahaan, Kajian Lingkungan danPembangunan Dinas PM dan PTSP Prov. DKI Jakarta.

(Fotokopi darifotokopi);Nota Penolakan Persetujuan Teknis No. 0744/HPT.KRK/05/2012, tanggal 22 Maret 2017, yang diterbitkan oleh KepalaBidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan,Dinas PM dan PTSP Prov. DKI Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);Surat dari Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang danPertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kepada 1. Sutikno,2. Kasie Pengawasan SDCKTRP TRP JU, 3. Kasie PenindakanSDCKTRP JU, 4. Ka Sektor SDCKTRP Kec.

Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prov. Sumbar, terdakwamempekerjakan Zulfahmi sebagai operator alat berat Eskavator dengan upahsebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) /hari, Umar sebagai tukangHalaman 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 35/Pid.

Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prov.

Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prov.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) Prov.

Penetapan Hakim Pengadilan NegeriPematangsiantar, tertanggal 12 Juli 2021, Nomor 83/Pdt.P/2021/PN.Pms,, tentang hari sidang permohonan ini; Setelan membaca surat permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonantanggal 28 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pematang Siantar pada tanggal 28 Juli 2021 dalam Register Nomor83/Pdt.P/2021/PN Pms ;Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Pemohon melalui mejaPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Membebankan biaya pemohon ini kepada Pemohon.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalahpanggilan yang dibuat oleh Fahmiyadi Sobhi Jurusita pada Pengadilan NegeriMetro Nomor 238/Pdt.P/2018/PN Met tanggal 10 Oktober yang dibacakan dipersidangan juga melalui pengumuman digital dan audio pada meja PelayananTerpadu Satu Pintu/PTSP Pengadilan Negeri Metro, Pemohon tidak hadirdipersidangan;Menimbang, bahwa oleh

sebagaimana tersebut dalam pasal 63 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, danatassaran/nasehat tersebut Penggugat mohon waktu untuk menyempurnakanQUGEIENIAY SE 9) matte nn nero cn ns nene cece nnn nonennn enn onnecn nnn iS im om nnan manneMenimbang, bahwa pada tanggal 26 Mei 2020;,.Majelis Hakim telahmenerima surat Perihal: permohomanpencabutan surat gugatanPenggugat tertanggal 20 Mei 2020 yangadiserahkan oleh Penggugatmelalui Bagian Umum PelayananJerpadt Satu Pintu (PTSP

Berita Acara Sidang Perkara Pidana Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PNBlb tanggal 04 Juni 2021;Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Sidang Perkara PidanaPraperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blob tertanggal O04 Juni 2021, dimanakuasa Pemohon Praperadilan telah mengirimkan Surat Pencabutan PermohonanPraperadilan tertanggal 28 Mei 2021 melalui PTSP Pengadilan Negeri BaleBandung, yang di dalam suratnya tersebut telah secara tegas menyatakanmencabut surat permohonan praperadilan terhadap Kepolisian

Setelah membaca berkas perkara;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohonpemohon tidak datang menghadap dipersidangan ;Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal03 Agustus 2021, Pemohon secara tertulis telah mengajukan permohonanpencabutan berkas perkara perdata terhadap permohonan yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 26 Juli 2021dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Pom yang diterima di bagian PTSP

,Ahli dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Prov.

Bahwa setiap orang melakukan penggunaan Sumber Daya Air untukkebutuhan usaha, wajid memiliki izin penggunaan sumber daya air yangditerbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov.

Bahwa ahli menjelaskan yang berwenang memberikan ataumenerbitkan izin penggunaan Sumber Daya Air yaitu Kepala DinasPenanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung, itupun apabila telahmemenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang sudahlengkap dan diajukan oleh pelaku usaha; Bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampungmemberikan dan atau menerbitkan izin Penggunaan Sumber Daya Airberdasarkan :a) Peraturan Pemerintah RI No. 121 tahun 2015 tentangPengusahaan Sumber Daya Ajr Kepmen

Ahli NIRWAN YUSTIAN, SP., M.M Bin ACHMAD BUCHARI Ahli dariDinas Penanaman Modal Dan PTSP Propinsi Lampung , keterangannyatelah di sumpah dan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Tjk Bahwa definisi Setiap Orang, Sumber Daya Air, Air, Sumber Air,dan Daya Air, berdasarkan pasal 1 UU RI No 17 Tahun 2019 tentangSumber Daya Air, adalah sebagai berikut :e Setiap Orang, adalah : orang perorangan atau korporasi, baikberbadan

Bahwa setiap orang melakukan penggunaan Sumber Daya Airuntuk kebutuhan usaha, wajib memiliki izin penggunaan sumber dayaair yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov.Lampung, yang diatur dalam ketentuan pasal 1 UU RI No 17 Tahun2019 tentang Sumber Daya Air dan untuk ketentuan pelaksananyamasih diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun2015, tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, yaitu : PengusahaanSumber Daya Air, adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air untukmemenuhi

DALAM EKSEPSI--------------------------------------------------------------------

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;---------------

2. Menyatakan batal Surat Izin Usaha Industri Menengah Nomor : 535/IUI/05/DPM-PTSP

Garam Indo Nasional yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang;----------------------------------------------------------------------------

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Usaha Industri Menengah Nomor : 535/IUI/05/DPM-PTSP/IV/2018 tanggal 2 Juli 2018 atas nama PT.