Putusan Nomor 37 P/HUM/202010.Bersama Deputi Presiden, Sekretaris Jenderal dan Pengurus DENKSPI lainnya yang ditunjuk, bertindak untuk dan atas nama KSPIserta berhak mewakili KSPI baik didalam maupun diluar pengadilan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata tersebutmengatur ada badan hukum yang didirikan negara, ada badanhukum yang diakui oleh negara dan ada badan hukum yangdiperkenankan atau diperbolehkan oleh Negara;Bahwa badan hukum perdata dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua)kategori

Berdasarkan Pasal 1653 KUH.Perdata, setiapperkumpulan orang harus dianggap sebagai badan hukum, selamaorangorang yang tergabung didalamnya memang bermaksud untukmendirikan suatu organisasi. Sejalan dengan hal tersebut diatas makaHalaman 8 dari 49 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2016Prof. Subekti dalam bukunya Pokokpokok Hukum Perdata, PenerbitPT.

14 Nopember 2012 ;

Faisal Ishak, S.H. untukpembayaran yang diminta sebesar Rp. 8.320.000,00(Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untukSP2D Tambahan Uang kegiatan Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun.1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendaharapengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.lp, MM untukHalaman 152 Putusan No.16/Pid.SusTIPIKOR/2014/PT.PLGpembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.090.000,00

;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1650 / TU / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;1 (Satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;1 (Satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653

Faisal Ishak,S.H. untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.8.320.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh RibuRupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatanPenyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 1 (Satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP.MM dengan lampiran SPPtanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani olehbendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n.

/2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;Halaman 256 Putusan No.16/Pid.SusTIPIKOR/2014/PT.PLG1 (Satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU / PPKD /2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14Nopember 2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653

Malik ( dalam gugatanobyek Nomor 6.24);1(satu) petak tambak seluas 19.176 M2, dengan Nomor SPPT 1653 yangterletak di So Langguru Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha KabupatenBima, dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Siti Mairiam Jakariah; Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Maman/M. Sidik/H. Ahmad;Asalnya dari H. Jakariah dan Hj. Fatimah, sekarang dikuasai oleh H.

Terhadap obyek gugatan 6.27 berupa Tanah Tegalan , seluas 19.176 M2,Nomor SPPT 1653 yang terletak di So Langguru watasan Desa PandaiKecamatan Woha Kabupaten Bima tercatat atas nama H. MALIK Bin H.JAKARIAH (Tergugat I), dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah barat berbatasan dengan tanah Siti Mariam H. Jakariah Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan Raya Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Maman/M. Sidik/H.

Badanhukum atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atauRechtspersoon;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1653 KUHPerdata yang merumuskan sebagai berikut :Selainnya perseroan yang sejati, oleh undangundang diakui pulaperhimpunanperhimpunan orang sebagai perkumpulanperkumpulan, baikperkumpulanperkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian olehkekuasaan umum, maupun perkumpulanperkumpulan itu diadakan ataudiakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun

perkumpulanperkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuksuatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undangundangatau kesusilaan;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1653 KUH Perdata tersebutmengakui ada 3 (tiga) perkumpulan sebagai badan hukum yang diatursecara umum di dalam KUH Perdata, yaitu :a.

Badan hukum yang diperkenankan atau diperbolehkan untuk suatumaksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undangundang ataukesopanan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata tersebut mengaturada badan hukum yang didirikan negara, ada badan hukum yang diakuioleh negara dan ada badan hukum yang diperkenankan atau diperbolehkanoleh Negara;Bahwa badan hukum perdata dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua)kategori yaitu :a.

Putusan Nomor : 107/G/2014/PTUNBDGBukti T10: Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :602.2/1453/SPMK/BN/ Disbang/2014, tanggal 23September 2014 ; (foto copy sesuai denganaSlinya) ;Bukti T11: Foto copy Kepala Dinas Bangunan KabupatenBekasi Nomor : 800/1653/DB, Perihal : PermohonanSurat Jaminan, tanggal 29 Oktober 2014, yangditujukan kepada Pimpinan PT.

Badan hukumperdata terdiri dari beberapa jenis, diantaranya perkumpulan,sebagaimana terdapat dalam Pasal 1653 Kitab UndangUndang HukumPerdata, Perseroan Terbatas (UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas); Koperasi (UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian); dan Yayasan (UndangUndangNomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 28 tahun 2004);Bahwa dengan demikian Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 1Samarinda, sebagai salah satu

Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yangdiminta sebesar Rp. 8.320.000,00 (Delapan Juta Tiga RatusDua Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uangkegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD / 2012kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendaharapengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untukpembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.090.000,00 (DuaJuta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal

PT.PLG1761761 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1650 / TU /PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD/ 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU /PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653

Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yangdiminta sebesar Rp. 8.320.000,00 (Delapan Juta Tiga RatusDua Puluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uangkegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD / 2012kepada Megawati, SIP,MM dengan lampiran SPP tanggal 09Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendaharapengeluaran BPBD Lahat a.n. Megawati,S.IP.

;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1650 / TU /PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 2224 / LS / PPKD/ 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember 2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1649 / TU /PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPPtanggal 14 Nopember 2012 dan SPM tanggal 14 Nopember2012 ;1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653

Ketentuan perundanganini memberikan legitimasi bahwa Dewan Masjid Indonesia adalah organisasimasyarakat yang dibentuk, berhimpun dan melaksanakan kegiatannya sesuaidengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi ;Menimbang, bahwa Pasal 1653 BW (Burgerlijk Wetboek) menegaskanmengenai perkumpulan dimana disebutkan adanya tiga (3) macam perkumpulan(badan hukum), yaitu : 1) yang diadakan oleh kekuasaan umum; 2) perkumpulanyang diakui oleh kekuasaan umum; 3) perkumpulan yang diperkenankan atauuntuk

suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan Undangundang ataukesusilaan, dalam hal ini Dewan Masjid Indonesia secara umum dan Dewan71Kesejahteraan Masjid Jami AlMunawaroh secara khusus, sebagai suatuperkumpulan yang memperoleh legitimasi dari pemerintah (kekuasaan umum),dan tidak bertentangan dengan UndangUndang, dengan demikian berdasarkanpasal 1653 BW angka 2 (dua) dan (tiga) DKM Jami Al Munawaroh sahbertindak sebagai subyek hukum ;Menimbang, bahwa Pasal 1655 BW (Burgerlijk Wetboek) menyebutkanbahwa

Awinasrun Lg Kusuma, RT/RW 032/012, No 1653,Kel. Talang Betutu, Kec.

Pdt.I.C.1 PUTUSANNomor 1/Pdt.G/2020/PN PbmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:Zamhariro, berkedudukan di Jalan Dusun II Kelurahan/Desa AURKecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim ProvinsiSumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasakepada SOFYAN BACHTIAR,SHI beralamat di JalanAwinasrun RT.32 RW.12 No.1653 Kelurahan TalangBetutu

Nomor 2707 K/Pid.Sus/2016atas HGB di atas tanah HPL berupa bangunan fisik yang telahdidirikan, dijual maupun dialinkan kepada pihak lain denganmemecahmecah Sertifikat HGB, untuk SHGB Nomor 1147 dipecahmenjadi 18 bidang SHGB sedangkan SHGB Nomor 1151 dipecahmenjadi 152 bidang SHGB dan masingmasing SHGB pecahannyatelah beralin haknya kepada pihak ketiga maupun dimanfaatkannya,yang sebagian diantaranya adalah :HGB Nomor 1651/Gang Buntu;HGB Nomor 1652/Gang Buntu;HGB Nomor 1653/Gang Buntu;HGB Nomor 1654

Nomor 2707 K/Pid.Sus/2016pecahannya telah beralih haknya kepada pihak ketiga maupundimantfaatkannya, yang sebagian diantaranya adalah :HGB Nomor 1651/Gang Buntu;HGB Nomor 1652/Gang Buntu;HGB Nomor 1653/Gang Buntu;HGB Nomor 1654/Gang Buntu;HGB Nomor 1655/Gang Buntu;HGB Nomor 1656/Gang Buntu;HGB Nomor 1657/Gang Buntu;HGB Nomor 1658/Gang Buntu;9. HGB Nomor 1659/Gang Buntu;10. HGB Nomor 1660/Gang Buntu;11. HGB Nomor 1661/Gang Buntu;12. HGB Nomor 1662/Gang Buntu;13. HGB Nomor 1663/Gang Buntu;14.

;Fotokopi HGB Nomor 1653/Gang Buntu Drg. Susanna Halim 72 M2:Fotokopi HGB Nomor 1654/Gang Buntu Ir. Sutrisno 90 M?;Fotokopi HGB Nomor 1655/Gang Buntu Ir. Sutrisno 90 M?;Fotokopi HGB Nomor 1656/Gang Buntu Rudy Setiawan 72 M7;Fotokopi HGB Nomor 1657/Gang Buntu Yenny Mak 72 M;Fotokopi HGB Nomor 1658/Gang Buntu Betty 72 M7;Fotokopi HGB Nomor 1659/Gang Buntu Betty 72 M?

Mitra Finex Antarnusa 72M2:Fotokopi HGB Nomor 1653/Gang Buntu Drg. Susanna Halim 72 M?;Fotokopi HGB Nomor 1654/Gang Buntu Ir. Sutrisno 90 M?;Fotokopi HGB Nomor 1655/Gang Buntu Ir. Sutrisno 90 M?;Fotokopi HGB Nomor 1656/Gang Buntu Rudy Setiawan 72 M?;Fotokopi HGB Nomor 1657/Gang Buntu Yenny Mak 72 M?;Fotokopi HGB Nomor 1658/Gang Buntu Betty 72 M?;Fotokopi HGB Nomor 1659/Gang Buntu Betty 72 M?;Hal. 118 dari 203 hal. Put.

Nomor 2707 K/Pid.Sus/2016118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144,145.146.Me;Fotokopi HGB Nomor 1653/Gang Buntu Drg. Susanna Halim 72 M2;Fotokopi HGB Nomor 1654/Gang Buntu Ir. Sutrisno 90 M2;Fotokopi HGB Nomor 1655/Gang Buntu Ir.

Milik Nomor 1452 Desa Tanjung, yang selanjutnyapada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P21 ;22.fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1444 Desa Tanjung, yang selanjutnyapada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P22 ;23.fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1448 Desa Tanjung, yang selanjutnyapada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P23 524.fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1451 Desa Tanjung, yang selanjutnyapada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P24 ; ++ +="25.fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1653

penegasanselaku Menteri yang mewakili Kementerian Lingkungan HidupRepublik Indonesia (dan Kehutanan) tidak mempunyai legalstanding, Izinkanlah Terlawanll,melanjutkan uraian berikut ini:e Bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang memilikikewenangan hukum, penyandang hak dan kewajiban dalammelakukan perbuatan hukum yang dalam dunia hukum dikenaldua jenis Subjek hukum yaitu:a.Manusia sebagai hak kodrati (natural person)b.Badan hukum (Rechts person)e Bahwa tentang badan hukum diatur pada pasal 1653

KUHPerdatayang berbunyi :Selainnya perseroan yang sejati oleh undangundang diakui pulaperhimpunanperhimpunan orang sebagai perkumpulanperkumpulan Baik perkumpulanperkumpulan itu diadakan ataudiakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum,maupunperkumpulanperkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan, atautelah didirikan untuk sSuatu) maksud tertentu. yang tidakHalaman 38 Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT BNA.bertentangan dengan undangundang atau kesusilaan baik;e Jadi menurut pasal 1653 KUHPerdata terdapat

KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri sebagaipimpinan Kementerian tak boleh mengabaikan Pasal 1655KUHPerdata yang berbunyi:Para pengurus suatu perkumpulan adalah sekedar tentang itutidak telah diatur secara lain dalam surat pendiriannya,persetujuan persetujuannya dan reglemenreglemennya,berkuasa untuk bertindak atas nama perkumpulan, mengikatperkumpulan kepada orangorang pihak ketiga dan sebaliknyabegitu pula bertindak dimuka hakim baik sebagai penggugatmaupun sebagai Tergugat.e Jadi dari pasal 1653

Putusan Nomor 23 P/HUM/201910.Berdasarkan Pasal 1653 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(vide Bukti P14), badan hukum yang diadakan oleh kekuasaanumum merupakan bagian dari badan hukum yang dikenal sebagaibadan hukum publik. Kekuasaan umum yang dimaksud di sini taklain merujuk pada peraturan perundangundangan;b.

sampai anak tersebut dewasa yakni berusia 21 tahun atau sudah menikah, biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Bahwa perusahaan Penggugat yang bergerak dibidangperdagangan/penjualan barangbarang dagangan HYDROLIC PARTS dansejenisnya sudah sangat dikenal di Indonesia dan termasuk salah satuperusahaan terbesar dibidang perdagangan alatalat Hydrolic Parts dansejenisnya tersebut.10.Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya dari KantorPengacara STEFANUS & REKAN juga telah menulis surat kepada Tergugatdengan suratsurat kami 1/.No.1653/SG/JB, tanggal 12 Mei 2017, perihal :Tegoran/Somasi dan 2/.No.1657/SG/JB

PLATINUM CERAMICSINDUSTRY Nomor : POBH1606000029, tanggal 10 Juni 2016sebesar Rp. 50.473.500 (lima puluh juta empat ratus tujuh puluhtiga ribu lima ratus rupiah);Asli Surat No.1653/SG/JB, tanggal 12 Mei 2017, PerihalTegoran/Somasi.Asli Surat No.1654/SG/JB, tanggal 12 Mei 2017, PerihalPeringatan/Warning Letter.Asli Surat No.1657/SG/JB, tanggal 22 Mei 2017, PerihalTegoran/Somasi II & Terakhir.Asli Surat No.1680/SG/JB, tanggal 14 Juli 2017, Perihal : SuratPeringatan Kedua dan Tanggapan atas surat No

;;Bahwa oleh karena itu maka gugatan a quo ini sudah memenuhi ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah duakali, terakhir dengan Undang UndangNomor : 51 Tahun 2009.1)2)DALIL POSITA/ ALASANALASAN GUGATAN.Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilpada Pemerintahn Kabupaten Cianjur dengan Surat KeputusanDeparteman Dalam Negeri RI Nomor 811.132 1653 tanggal 2 Januari2002, Terhitung

. , barang bukti :No. 1653 s.d 1657, berupa bundel fotocopy surat terkait laporanpreliminary determination dalam rangka pengenaan bea masuk tindakanpengamanan sementara terhadap impor barang kain;Disita dari Boyke Sulistiawan, A.Md., barang bukti :No. 1658, fotocopy dokumen arrival notice dari PT Fleming Indo Batam;No. 1659, berupa dokumen arrival notice PT Peter Garmindo Prima;Terlampir dalam berkas perkaraDisita dari Prihanto, barang bukti :No. 1660 s.d 1668, 1 (Satu) lembar dokumen Petikan Keputusan

IRIANTODisita dari Titis Argo Viatmoko, barang bukti :No. 1648, berupa 1 (Satu) buan CDR Merek GTPRO Kapasitas 700 MB;Disita dari Ade Sudrajat Usman, barang bukti :No. 1649 s.d 1652, berupa bundel fotocopy suratsurat KomitePengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Asosiasi PertekstilanIndonesia (API);Disita dari Innu Imansjach,SE. , barang bukti :No. 1653 s.d 1657, berupa bundel fotocopy surat terkait laporanpreliminary determination dalam rangka pengenaan bea masuk tindakanpengamanan sementara

HaradaJaya Mandiri;Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Bengkel ListrikNomor:1653/ 077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. IrmaGraha Pratama;Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas bengkelService Nomor : 1654/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT.Pane Pratama;Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas KhususNomor : 1655/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. IndolifePrima Cemerlang dan PT. Dorothy Maks;Hal. 23 dari 105 hal. Put.

HaradaJaya Mandiri;3) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Bengkel ListrikNomor: 1653/ 077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT. IrmaGraha Pratama;4) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas bengkelService Nomor : 1654/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT.Pane Pratama;5) Surat Keputusan Penetapan Pengadaan Perkakas KhususNomor : 1655/077.14 tanggal 27 Oktober 2010 pada PT.