objek sengketa tersebut dikembalikan kepadaPara Penggugat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah :Jiapperbuatan melawan hukum yang membave kerugian kepada orang lainmenajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut .Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukanadanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatanmelawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal

HamandoAdam (vide P6 = T9 = T II inter1), maka Penggugat adalah pihak ketiga yang merasadirugikan kepentingannya dengan dikeluarkannya sertipikatMenimbang, bahwa mengenai unsur kerugian dengan kepentingan untukmenggugat, Majelis Hakim berpendapat harus menunjuk kepada nilai atau kepentinganyang harus dilindungi oleh hukum tersebut yaitu adanya hubungan antara orang yangbersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan di lainpihak, artinya terdapat hubungan secara langsung (causal

yangdinilai secara sepihak oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum,sedangkan sengketa yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum didalam ilmu hukum secara sederhana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum telah memenuhiunsurunsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal1365 KUHPerdata yang unsurunsurnya meliputi:Ada perbuatan melawan hukum;Melanggar hak subyektif orang lain;Ada kesalahan;Ada kerugian;ao fF oN PRAdanya hubungan causal

/atau kewenangan konstitusional tersebut harusmemenuhi lima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohondianggap dirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkanpengujian;c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) danaktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal

putusanputusan berikutnya), harusmemenuhi 5 (lima) syarat yaitu:a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telahdirugikan oleh suatu UndangUndang yang diuji;c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (kKhusus)dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal

Nomor 011/PUUV/2007) yaitu sebagai berikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggapoleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu UndangUndang yang diuji;c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (kKnusus) dan aktual atau setidaknya bersifatpotensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akanterjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK harus memenuhi lima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id60 " E SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id pengujian dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dengan berlakunya norma UndangUndang yang dimohonkanpengujian.

Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang DasarNegara 1945;64b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telahdirugikan oleh suatu UndangUndang yang diuji;c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaranyang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal

Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensialyang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah adahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji. Dalam hal ini, Pemerintah berpendapatbahwa:a.

yaitu:76a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikanoleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebutdianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undangundang yangdiuji;c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksudbersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensialyang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal

sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MKharus memenuhi lima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggapdirugikan oleh berlakunya undangundang yang dimohonkan pengujian;c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (knhusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal

Kerugian tersebut bersifatspesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugiandimaksud dengan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukanhukum (/egal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;873.8 Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukanhukum (/egal standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkanpokok permohonan

pLuol causal Isl gall Gola!

pLuol causal Isl gall Gola!

Perdata(KUH Perdata) Pasal 1365 yang bunyinya sebagai berikut : "Tiaptiapperbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN BitAdapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdatatersebut adalah sebagai berikut : Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig)e Harus ada kesalahan (schuld)e Adanya hubungan causal

Adanya hubungan causal, untik dapat menuntut ganti kerugianharuslah ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian yang diderita.Maka mendasarkan faktafakta dan dalildalil TERGUGAT I sebagaimanatersebut di atas dihubungkan dengan unsurunsur perbuatan melawan hukumyang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata, ternyata dan terbuktibahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapunyang menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun sebagaimana didalilkanoleh PENGGUGAT baik

memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian,dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalahaniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid llhalaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :Les es 5M yh peal Creal 13) 5a dill call Gye lL Gj gan de 5g ll GIVi ge causal

GEDE SUKAYASA, dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende UPT Dinas KesehatanKecamatan Detusoko.Menimbang Bahwa mengenai hubungan (causaliteitsvraagstuk/causal verband) antarawujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanyabeberapa teori seperti: teori syarat condition sine qua non atau teori khusus, dan adequate,akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukanmengenai hubungan (causaliteitsvraagstuk/causal verband) adalah

beragama Islam, oleh karenanya sesuai denganPasal 1 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah6dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penetapan AsalUsul Anakyang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon IJ merupakan kewenangan absolutePengadilan Agama ;Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menurut pengakuankeduanya adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK2 yang dimohonkan status asal usulnya, maka diantara mereka terdapat hubungansebab akibat (causal

Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugianyang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang iaakan derita pada waktu yang akan datang.Menimbang, bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum hal penting yangtidak bisa dikesampingkan adalah adanya hubungan causal (Sebabakbat) antaraperbuatan dan kerugian.

Terkait hubungan causal antara perbuatan melawanhukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu, teori Conditio sine guanon,dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalubertanggung jawab jika perbuatannya merupakan suatu kondisi mutlak yangmenimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahanadalah semua syaratsyarat yang harus ada untuk timbulnya akibat) dan TeoriAdequate veroorzaking, menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawabuntuk

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurutaturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akantimbul dari perobuatan melawan hukum.Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pertimbangan mengenai apayang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dan teori hukum yangmelandasinya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaraa quo sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal baik oleh Para Penggugat

Dan antara ingkar janji, kelalaian dan kerugian harusmempunyai hubungan causal, jika tidak ada hubungan causalnya jo Pasal1247 ayat 2 KUHPerdata, maka kerugian yang dimohonkan Penggugattidak harus diganti, karena jelas kejadian Pencurian tersebut bukandisengaja, tapi kejadian yang tak terduga dan tidak dapatdipertanggungjawabkan kepada Tergugat dan Il, karena tidak terbuktiadanya itikad buruk dari Tergugat dan II;Bahwa tuntutan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat juga tidak masukakal dan dimohonkan

Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa ;Bahwa oleh karena tidak dapat ditentukan secara obyektifNilai kerugian yangdialami oleh Para Penggugat, maka tidak ada nilai yang harusdilindungi oleh hukum;Digugatnya Para Penggugat secara perdata di Pengadilan NegeriGianyar oleh Tergugat II Intervensi dengan perkara Nomor: 25/Pdt.G/2012/PN.Gir tertanggal 9MaretMaret 2012 dan dilaporkannya Penggugat II ke Polisi kemudianperkaranya disidangkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar, sama sekalitidak ada hubungan causal

kepentingan Para Penggugat tidak terkenasecara langsung atas Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa dengan demikian kerugian yang didalilkan ParaPenggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan: BahwaPara Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan atasterbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 2346/Desa Kedewatan,Gambar Situasi Nomor: 1334/1997, Luas 6580 M2 atas namaANAK AGUNG RAI KONG (ANAK AGUNG RAI PANDE) yangditerbitkan oleh Tergugat, tidak bersifat langsung karena tidakadahubunganhubungan causal

antara Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa dengan kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat;Digugatnya Para Penggugat secara Perdata di PengadilanNegeri Gianyar olehTergugat Il Intervensi dengan perkara Nomor: 25/Pdt.G/2012/PN.Gir tertanggal 9 Maret 2012 dan dilaporkan Penggugat II kePolisi kemudian perkaranya disidangkan oleh Pengadilan NegeriGianyar, sama sekali tidak ada hubungan causal denganditerbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa olehTergugat;1.

Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukumterhadap norma agama;Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, makatelah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebabakibat (causal verband)antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan,khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitandengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yangdilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

sebagai berikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebutdianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu UndangUndang yangdiuji;c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (kKhusus) dan aktual atau setidaknya bersifatpotensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal

perlindungan dari kekerasandan diskriminasi, danPasal 28D ayat (1) yang menyatakan, Setiap orang berhak atas pengakuan,Jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang samadi hadapan hukum,Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;3.9 Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami olehpara Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurutMahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal

Islam memilin lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian,dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalahaniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid Ilhalaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :Les @ gM lel Goat $a) ga ail) call Ge alt Gj gaa deg Hl OIVi ge causal

dari tindakan para Pemohon yang tidak mencatatkanpernikahannya ke Kantor Urusan Agama tersebut, maka ketika para Pemohonmempunyai anak bernama XXXX, kemudian pada bulan Juni 2014 dicatatkan ke DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupaten Pati, maka dalam Kutipan AktaKelahiran hanya ditulis : anak kesatu perempuan dari ibu XXXX (Pemohon Il) dantidak ditulis nama ayah bernama XXXX (Pemohon ) sebagai nasabnya ;Menimbang, bahwa pelaksanaan pernikahan dan lahirnya anak adalahmerupakan sebab akibat (causal

yang dilakukan itu haruslahperbuatan yang salah, yang dapat berupa kealpaan dankesengajaan ;Ada Kerugian : Akibat perbuatan itu timbul kerugian yang dideritaorang lain , kerugian itu dapat berupa kerugian materiil atau moril .Kerugian materiil adalah kerugian berupa materi seperti : rusaknyabarang , tidak diperoleh keuntungan, hilangnya benda/barang dll ,sedangkan kerugian moril menyangkut kehormatan, harga diri dlldan ditafsir nilainya dengan uang sesuai status sosial Penggugat ;Adanya hubungan causal

: Untuk dapat menuntut ganti kerugianharuslah ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukumitu dengan kerugian yang diderita Penggugat.

Kerugian itu dapat berupa kerugian materil berupa:rusaknya barang, hilangnya barang, dan lainlain atau kerugian moril berupa:kehormatan, harga diri, dan lainlain;Adanya hubungan sebabakibat (causal),44Bahwa untuk dapat menuntut perbuatan melawan hukum tersebut haruslah adahubungan sebabakibat (causal) yang jelas antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian yang diderita;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalamperkembangannya telah diberikan oleh doktrin dan yurisprudensi yang sesuai

melawan hukum dan tidak melawan hak subjektif oranglain, maka tidak ditemukan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan;Adanya kerugian,Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat menguasai objek perkara atau tanahterperkara dengan tidak melawan hukum, tidak melawan hak subjektif orang lain,dan tidak ditemukan kesalahan, maka terhadap perbuatan atau tindakan hukumyang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah terperkara tidak menimbulkankerugian kepada orang lain;Adanya hubungan sebabakibat (causal

),Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat menguasai objek perkara atau tanahterperkara dengan tidak melawan hukum, tidak melawan hak subjektif orang lain,tidak ditemukan kesalahan, dan tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain,maka hubungan sebabakibat (causal) yang jelas antara perbuatan melawanhukum dengan kerugian yang diderita menjadi tidak ada;Menimbang, bahwa apabila pertimbangan mengenai perbuatan melawan hukumtersebut dihubungkan dengan dalildalil gugatan Para Penggugat, dalildalil bantahanPara