Ekasurya Bumiwistamelalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, tanggal 21012000,No. 3.530.2322000, seluas 4130 m2 (empat ribu seratus tiga puluh meterpersegi);Bahwa adapun Tergugat pemilik dan memiliki tanah Sertifikat hak pakai16/Cipendawa sesuai dengan ketentuan Keputusan Kakanwil BPN Prov. Jabaryakni Tergugat pemilik tanah Hak pakai 16/Cipendawa seluas 4130 m2 (empatribu seratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur nomor: 337/2000, tanggal18042000, awalnya tertulis atas nama PT.

Ekasurya Bumiwista, makaberdasarkan bukti pada sertifikat hak pakai tersebut adalah berasal dari tanahNegara, yakni berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. Jabar tanggal21012000, No. 3.530.2322000, sesuai dengan dan sebagaimana Pasal 41UndangUndang Pokok Agararia No. 5/1960, jo.

No. 315 K/Pdt/201218gugatan pada Pengadilan Negeri Cianjur, karena gugatan pembatalanKeputusan Kakanwil BPN Prov.

maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakantidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi:Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;Bahwa Penggugat memiliki tanah Sertifikat hak pakai No. 16/Cipendawaadalah Tanah Negara yang dikuasai oleh masyarakat, surat pelepasan hak darimasyarakat sesuai dengan UndangUndang dan diberikan hak oleh Pemerintahyakni Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat yakni berdasarkan SuratKeputusan Kakanwil

baik memiliki tanah Sertifikat hak pakaiNo. 16/Cipendawa adalah berasal dari Tanah Negara yang dikuasai olehmasyarakat sehingga Tergugat dalam Konvensi sebagai Badan Hukumdiberikan hak pakai oleh Kanwil BPN Jawa Barat, sebagaimana berdasarkansurat pelepasan hak dari masyarakat kepada Penggugat dalam Rekonvensisesuai dengan ketentuan UndangUndang maka diberikan hak oleh Pemerintahkepada Penggugat dalam Rekonvensi yakni Kepala Badan Pertanahan ProvinsiJawa Barat yakni berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil

Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk

Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur cq. Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sidoarjo, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung R. SupraptoNomor 7 Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur cq. PemerintahDaerah Kabupaten Sidoarjo / Bupati Sidoarjo, bertempat tinggal di Jalan GubernurSuryo Nomor 1, Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;3.

Notaris/PPAT Kota Surabaya,dahulu Notaris/PPAT Kabupaten Kediri, beralamat di Jalan Raya Darmo5456 Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nasional cq Kakanwil BPN Propinsi Jawa Timur cqKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, berkedudukan di Jalan VeteranNomor 11 Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;4 Ny.

. ;(2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat didelegasikan kepada Deputi atau Kakanwil. b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3Tahun 2011 Tentang : Pengelolaan Pengkajian DanPenanganan Kasus Pertanahan menentukan :Pasal 74b. Keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenanganpemberiannya dilimpahkan kepada Kakan dan Kakanwil,untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; c.

HERISANTOSO ;Majelis Hakim yang Mulia : Bahwa telah jelas kebijakan Kakanwil BPN Provinsi Bali :A. SAMAD SOEMARGA, SH. MH. telah MENOLAKpermohonan pembatalan berdasarkan PutusanNo.3280K/Pdt/2010 dengan alasan yang benar sesuai hukum(declaratoir) tetapi kemudian Kakanwil Pengganti : Drs.

;Ayat (2) : Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Deputiatau Kakanwil. ;Putusan Perkara Nomor : O1/P/FP/2016/PTUN.DPS.Halaman 55 dari 72 Halamanb.

Keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenanganpemberiannya dilimpahkan kepada Kakan dan Kakanwil,untuk melaksanakan Putusan pengadilan yang telahCe dstnya ; dstnya ; Pasal 75 ; 22222 oo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnKakanwil dalam menerbitkan keputusan pembatalansebagaimana dimaksud dalam pasal 74 atas nama Kepala BPNPasal 76 ;Kakanwil melaporkan pelaksanaan pelimpahan kewenangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada Kepala BPN RIsetiap akhir bulan.

Penerbitan keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikankepada Deputi atau Kakanwil ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat(2) jo Pasal 74 huruf b jo.

,M.H. kepada Kakanwil BPN Propinsi Bali perihal PenerusanHal. 10 dari 51 hal. Put. Nomor 61 PK/Pid/2019Berkas Permohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atasPelaksanaan Putusan Pengadilan;57) Foto copy dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBadung No. 1810/SP/ 1351,03/V/2013 tanggal 13 Mei 2013ditandatangani oleh JAYA, S.H.,MM kepada Kepala Badan PertanahanNasional RI Up.

WY.SUPRASTA, S.H. dan HENDRA LESMANA;70) Foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Propinsi Bali Nomor :1608/1851/IX/2013 tanggal 4 September 2013 ditandatangani olehDrs.

,M.H. kepada Kakanwil BPNPropinsi Bali perihal Penerusan Berkas Permohonan KeadilanKepastian dan Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan PutusanPengadilan;57) Foto copy dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBadung No. 1810/SP/ 1351,03/V/2013 tanggal 13 Mei 2013ditandatangani oleh JAYA, S.H.,MM kepada Kepala BadanPertanahan Nasional RI Up.

MUTIARA SULAWESI dan KARNABRATA LESMANA;59) Foto copy dilegalisir Surat Kakanwil BPN Prop. Bali No. :0669/18.51IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang ditandatanganioleh Drs. HERI SANTOSO kepada Deputi Bidang Hak AtasTanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI perihal PermohonanPembatalan Peralihnan Hak atas Tanah SHGB No. : 72 danSHGB No. : 1678/Ungasan dari PT. NUSANTARARAGAWISATA kepada PT.

SUPRASTA, S.H. dan HENDRA LESMANA;70) Foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Propinsi BaliNomor : 1608/1851/IX/2013 tanggal 4 September 2013Hal. 31 dari 51 hal. Put. Nomor 61 PK/Pid/2019ditandatangani oleh Drs.

Namun di tengahtengah prosespembahasan, Kakanwil juga mengundang Kepala KPP Madya Sidoarjo (BapakRudi Gunawan Bastari) beserta Pemeriksa Pajak (lbu Naily Sukda) yangmerupakan pihak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menjadisengketa.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil RapatPembahasan Akhir atas Penelitian Keberatan yang melibatkan pihak KPPMadya Sidoarjo;Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Kakanwil tidak dapatmenjaga profesionalisme dan independensinya serta telah bertindak diluar dariyang semestinya dengan mengijinkan adanya intervensi dari pihak KPP MadyaSidoarjo tersebut yang tentunya membela dirinya atas SKPKB PPN yang telahditerbitkannya yang mana telah menyebabkan pihak Kanwil DJP Jawa Timur Ilmenjadi

Hal ini terbuktiHalaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/B/PK/PJK/2016dengan permohonan Pemohon Banding yang telah dikabulkan sebelumnyamelalui SPUH dan ditandatangani oleh Kakanwil, Kepala Bidang PKB danseluruh tim PKB, namun kemudian tibatiba mengubah keputusannya menjadimenolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding menilai bahwa Kakanwil menganggap remeharti penting dari surat resmi yang telah ditandatanganinya dan bahkan telahdisampaikan kepada Pemohon Banding dengan

nomor surat resmi, sehinggaPemohon Banding merasa dipermainkan dan dilecehkan oleh Kakanwil karenatindakan sewenangwenangnya sangat tidak sesuai dengan aturan yangberlaku;Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, Pemohon Banding menerima SuratNomor S970/WPJ.24/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Revisi atas S704/WPJ.24/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang SPUH dengan lampiranPemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00116/207/09/

Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala KantorWilayah (Kakanwil) DJP Jawa Timur II (Bapak Erwin Silitonga), KepalaBidang PKB (Bapak Sujana) dan Tim Penelaah Keberatan. Namun ditengah tengah proses pembahasan, Kakanwil juga mengundangKepala KPP Madya Sidoarjo (Bapak Rudi Gunawan Bastari) besertaPemeriksa Pajak (lbu Naily Sukda) yang notabene merupakan pihakyang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menjadi sengketasesuai dengan permohonan keberatan yang telah kami ajukan.

YOHANES DAHLANagar menghubungi Kakanwil Dirjen Perbendaharaan (DJBP) saksi Drs.AMRIL USMAN untuk meminta fasilitas perpanjangan waktupemanfaatan dana sampai akhir Desember 2006 mengenai surat dariBupati Daerah Asal dan Daerah Penempatan yang meminta kesediaanpemerintah Propinsi Sumatera Barat untuk menerima penempatantransmigran dengan kondisi apa adanya. Setelah selesaimembicarakan masalah penempatan transmigrasi dengan Gubernur,saksi Ir.

Zul untuk menghubungi kaKanwil DirjenPerbendaharaan saksi Drs. AMRIL USMAN melalui telfon. Saksi Drs.YOHANES DAHLAN selanjutnya berbicara kepada Kakanwil DirjenPerbendaharaan saksi Drs.

Pada saat menemui Kakanwil DJA, saksiIr. ZAMHIR didampingi oleh kabid PPA saksi AGUSTAR ATAM danKabid PP (Pembinaan Perbendaharaan) saksi SIRAJUDIN. Sewaktumenghadap Kakanwil II! DJPB saksi Drs. AMRIL USMAN, saksi Ir.ZAMHIR dengan posisi duduk bersamasama dengan saksi AGUSTAR ATAMdan saksi SIRAJUDIN berhadap hadapan dengan Kakanwil DJPB saksiDrs. AMRIL USMAN yang hanya berbatasan dengan meja kerjanya,selanjutnya saksi Ir.

,Jawaban Kakanwil DJPB saksi Drs. AMRIL USMAN yaitu : Waktupelaksanaan pekerjaan tidak bisa diperpanjang melewati tahun42anggaran 2006, kemudian saksi Drs. AMRIL USMAN menyampaikansepanjang dimungkinkan disarankan untuk ditampung dalam DIPAtahun 2007. Kemudian saksi SIRAJUDIN mengatakan kemungkinan yangbisa dilakukan hanya perpanjangan pelaksanaan pekerjaan sampaiakhir Desember dengan persyaratan ada 3 syarat yang harusdipenuhi, yakni dengan membuat surat surat1.

WAHYUDI mengatakan = maumengechek dulu ke Kanwil DPB, kemudian Kepala KPPN saksi Drs.WAHYUDI melepon ke Kakanwil DPB dengan mengatakan (seingat saksiZUL EVI ASTAR, SH) diruangan ada orang dari Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Propinsi Sumbar, tapi tidak membawa surat dariGubernur. Setelah selesai menelpon. Kepala KPPN bertanya kepadasaksi ZUL EVI ASTAR, SH bapak KPA nya ? saksi ZUL EVI ASTAR, SHjawab bukan pak, Kadis.

KAKANWIL BPN PROPINSIHal. 1 dari 37 hal. Put.No.194/PDT/2017/PT.MksSULAWESI SELATAN .DI MAKASSAR.Cq. KEPALAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA.selanjutnya disebut PEMBANDINGIIl semula sebagai:TURUTTERGUGAT VI ; Dalam hal ini pembanding III semula Turut TergugatVI memberi kuasa1. TINNA, S.Sos; Jabatan sebagai Koordinator SeksiSengketa, Konflik dan Perkara;2. ABDULLAH, SH, Jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan perkara;3.

Penunjuk yakni : D. 301/99/2007 berdasarkanSurat Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28Agustus 2007 Nomor 942.600.42 Perihal Pemecahan SertifikatHGU Nomor 08/Kotim atas nama PT Bumi Hutani Lestari. DimanaNama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestari berkedudukan diJakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991, Nomor 5.

Nomor 1634 K/Padt/201/7.301/99/2007 berdasarkan Surat Kakanwil BPN Provinsi KalimantanTengah tanggal 28 Agustus 2007 Nomor 942.600.42 PerihalPemecahan Sertifikat HGU Nomor 08/Kotim atas nama PT BumiHutani Lestari. Dimana Nama Pemegang Hak PT Bumi Hutani Lestariberkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1 Maret 1991,Nomor 5.

301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPNHalaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 1634 K/Padt/201/7.Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Agustus 2007 Nomor 942.600.42Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor 08/Kotim atas nama PT BumiHutani Lestari.

Penunjukyakni : D. 301/99/2007 berdasarkan Surat Kakanwil BPN ProvinsiKalimantan Tengah tanggal 28 Agustus 2007 Nomor 942.600.42Perinal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor 08/Kotim atas namaPT Bumi Hutani Lestari. Dimana Nama Pemegang Hak PT BumiHutani Lestari berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 1Maret 1991, Nomor 5.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 2011 (untuk selanjutnya disebut Peraturan Kepala BPNNo. 3/2011) disebutkan bahwa : Pasal 73(1) Pemutusan hubungan hukum atau pembatalan hak atas tanah ataupembatalan data pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakanoleh Kepala BPN RII ; 772902(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkankepada Deputi dan Kakanwil ; (3) Prosedur dan tata cara pelimpahan kewenangan Kepala BPN RI kepadaDeputi

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Kepala BPNNo. 3/2011 yang berhak atas pembatalan hak atas tanah atau in case HGB No.266/Kelurahan Kuta adalah Kepala BPN RI bukan Kakanwil ; 26.Bahwa pelimpahan kewenangan Kepala BPN RI Kepada Kakanwilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf (a) hanyalah kewenangan untukmembatalkan keputusan pemberian ha katas tanah yang dikeluarkan olehKakan yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya ; Pasal 74Kakanwil mempunyai kewenangan

Bahwa Pasal 73 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No. 3/2011 telah secara jelasmengatur kewenangan pembatalan hak atas tanah yang ada pada BPN RIsedangkan Pasal 74 huruf (a) Peraturan Kepala BPN RI No. 3/2011 hanyamendelegasikan kewenangan kepada Kakanwil untuk membatalkan keputusanpemberian hak atas tanah. Dari Peraturan Kepala BPN No. 3/2011 terdapatdua kewenangan yaitu: 22 nn nnn none none nen19a) Kewenangan membatalkan keputusan pemberian hak adalah padaKepala.....

/Kepala BPN RI yang berdsarkan Pasal 74 huruf (a) telah didelegasikankepada Kakanwil. 2022 no nnn nn nc nen nn noneb) Kewenangan membatalkan hak atas tanah adalah hak Kepala BPN RI(dan tidak didelegasikan kepada Kakanwil) 29.Bahwa dengan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa yang juga memuatpembatalan HGB No. 266/Kelurahan Kuta milik Penggugat, maka jelas bahwaTergugat telah melampaui kewenangannya (exess du pouvoir) atau dengankata lain telah bertindak ultra vires.

Nomor 1540K/Pdt/2016diletakkan Sita Eksekusi, sedang kenyataannya luas 79 ha tidak ikutterperkara;Bahwa akibat adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor24K/Pdt/2000 tanggal 21 Maret 2006 yang sama sekali tidak adahubungannya ke objek tanah Para Penggugat luas 79 ha dan belumpernah eksekusi, ternyata Tergugat I/PTPN IV (Persero)menggunakan putusan Mahkamah Agung RI tersebut mengajukanpermohonan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakartamelalui rekomendasi dari Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara

Nomor 1540K/Pdt/2016Tergugat Ill (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara) tanpa pernah adapengukuran, karena selama bertempat tinggal Para Penggugat di atastanah luas 79 ha (tanah terperkara) sekarang ini dan sejakbermukimnya para orang tua Penggugat 1 sampai dengan XV mulaitahun 1943 sampai dengan saat ini, sudah 67 tahun belum pernahpetugas pemerintah mengukur tanah Para Penggugat luas 79 ha.

BPN RI) atas persetujuan danrekomendasi Tergugat Ill (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara)bahwa permohonan Tergugat dikabulkan dan terbitlan SK Hak GunaUsaha Nomor 25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 ke atas namaTergugat I, akhirnya luas berubah menjadi 2.937.15 ha diterbitkan olehTergugat Il (Ka. BPN RI) berarti hilang luas 33 ha; maka kejadian iniatas kebijakan Tergugat III (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara);3.

Bahwa yang paling ironisnya lagi perbuatan Tergugat Ill (Kakanwil BPNProvinsi Sumatera Utara) terjadinya lagi terbitnya SK Hak Guna UsahaNomor 54HGUBPNRI2008 tanggal 11 Agustus 2008 ke atas namaPTPN IV (Persero) atau Tergugat , ternyata SK Hak Guna Usaha Nomor25/HGU/BPN/99 tanggal 19 Maret 1999 luas 2.937,15 ha atas namaTergugat I/PTPN IV (Persero) berubah menjadi Iluas 3.042,15 ha adalahatas permohonan Tergugat I/PTPN IV (Persero) kepada Tergugat II (Ka.BPN RI) ke Jakarta melalui Tergugat III (Kakanwil

BPN RI) membatalkan dan mencoret SK HakGuna Usaha Nomor 54HGUBPNRI2008 tanggal 11 Agustus 2008sepanjang ada ke tanah Para Penggugat luas 79 ha;Menghukum Tergugat III (Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara) menarikdan membatalkan persetujuan serta rekomendasri proses penerbitan SKHak Guna Usaha Nomor 54HGUBPNRI2008 tanggal 11 Agustus 2008dan rekomendasi/persetujuan proses penerbitan Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 7/Desa Balimbingan tanggal 12 November 2008 luas3.042,15 ha atas nama PTPN IV (Persero

KAKANWILBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROP. SUMBARCq. WALI KOTA PADANG Cq. KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA PADANG

KAKANWIL BPN KalBar, Cq. BPN Singkawang.

KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA dan TATA RUANG/KAKANWIL BPN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT di Mataram c.q. KEPALA KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Lombok Timur di Selong, dk.

Nomor 1185 K/Pdt/2019KANTOR WILAYAH AGRARIA dan TATARUANG/KAKANWIL BPN PROVINSI NUSA TENGGARABARAT di Mataram c.g. KEPALA KANTOR AGRARIA danTATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALKabupaten Lombok Timur di Selong, berkedudukan di JalanM.T. Haryono, Nomor 3, Selong, Kabupaten Lombok Timur,Nusa Tenggara Barat:2. PT LAUT SURGA, dalam hal ini diwakili oleh Sukirno, S.Pt.

MAL/98(Hak Milik No. 927/Batu Merah), Surat Keputusan Kakanwil BPN Promaltanggal 21 04 1998 No. 90.A/HM/BPN.MAL/98 (Hak Milik No. 928/Desa Batu Merah) dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Promal Tanggal30 September 1998 No. 353/HM/ BPN.MAL/1998 (Hak Milik No. 963/BatuMerah), selanjutnya atas tanah tersebut pula Penggugat mendirikantembok pembatas/dinding pengaman agar terlindungi dan terjaga.

WNo.928/Batumerah SK Kakanwil BPN Provinsi Malukutanggal 21 April1998 dan No. 963/Batumerah SK Kakanwil BPN ProvinsiMalukutanggal 3 september 1998. Padahal ketentuan pasal 39 ayat(2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mewajibkanPenjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menolak membuat akta,apabila : obyek perobuatan hukum yang bersangkutan sedang dalamsengketa mengenai data fisik dan/atau data yuridisnya".

BPN Promal tanggal 21041998 Nomor88/HM/BPN.MAL/98, Surat Keputusan KAKANWIL BPN Promal tanggal21041998 Nomor 90A/HM/BPN.MAL/98, Surat Keputusan KAKANWILBPN Promal tanggal 30091998 Nomor 353/HM/BPN.MAL/98, haruslahHalaman 34 dari 76 hal.Putusan Nomor 18/PDT/2018/PTAMBDITOLAK atau setidaktidaknya tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;Bahwa dengan demikian menurut hukum acara perdata dan yurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia tentang gugatan yang menyangkutkepemilikian sesuatu bidang tanah

, gambarsituasi nomor : 94/1998 tanggal 23 Mei 1998, dalam kenyataannya letakdan tahun diterbitkannya Surat Keputusan KAKANWIL BPN Promal danSeritipikatSertipikat tersebut masih berada di dalam objek PutusanPengadilan Nomor 99/Pdt.G/1997/PN.Amb, dan objek tersebut masihHalaman 48 dari 76 hal.Putusan Nomor 18/PDT/2018/PTAMB20.21.22.23.pada tahap sengketa di Pengadilan pada tahun 1997 tersebut, artinyapada saat diterbitkannya Surat Keputusan KAKANWIL BPN Propmal danSertipikatSertipikat tersebut objek

KAKANWIL BPN Promal tanggal21041998 Nomor 90A/HM/BPN.MAL/98, Surat Keputusan KAKANWILHalaman 56 dari 76 hal.Putusan Nomor 18/PDT/2018/PTAMB10.11.12.BPN Promal tanggal 30091998 Nomor 353/HM/BPN.MAL/98 tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum ;Menyatakan objek sengketa bukan merupakan satu kesatuan dengansertipikat hak milik nomor 3508 Tahun 2010 adalah tidak sah milikPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk keluarmeninggalkan Objek

Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5.

Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTANHalaman 7 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 PerihalPemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMIHUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANILESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret1991, Nomor 5.

Penunjuk yakni : D.1301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSIKALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor :942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotimatas nama PT. BUMI HUTANILESTARI. Dimana Nama PemegangHak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, AktaPendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5.

Penunjuk yakni : D.I301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSIKALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT.BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01Maret 1991, Nomor 5.

Penunjuk yakni :D. 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSIKALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atasnama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang HakPT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, AktaPendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5.

Penunjukyakni : D. 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPNPROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor :08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana NamaPemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan diJakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5.

Kereta Api (Persero) di Tanah Abang Bongkaran,Jakarta Pusat, berstatus HGB di atas HPL,Penggugattelah beberapa kali mengajukan permohonan melaluisurat kepada KaKanwil DJP Jakarta Pusat, KantorPelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah AbangDua, Ditjen Pajak Departemen Keuangan (Depkeu) R.I.,yang kemudian mendapat tanggapan dengan rinciansurat dimaksud sebagai berikuta. Surat KaKanwil DJP Jakarta Pusat, KPP PratamaJakarta Tanah Abang Dua, Ditjen Pajak Depkeu R.I.,kepada Dirut PT.

Surat KaKanwil DJP Jakarta Pusat, KPP PratamaJakarta Tanah Abang Dua, Ditjen Pajak Depkeu R.I.,kepada cDirut PT. Padi Mas Realty No. S2297/WPJ.06/KP.1108/2008, tgl. 28 Agustus 2008,hal.Pengenaan BPHTB terhadap perolehan HGBdi atas HPL,yang intinya sama dengan bunyi surat Kakanwil diatas (Bukti P3).Cc. Surat Kakanwil DJP Jakarta Pusat, KPP PratamaJakarta Tanah Abang Dua, Ditjen Pajak Depkeu R.I.,kepada Dirut PT. Padi Mas Realty No. S157/WPJ.06/BD.0604/2008, tgl. 26 September 2008,hal.

Berkenaan dengan penegasan Kakanwil DJP JakartaPusat, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, DitjenPajak Depkeu R.I.,sebagaimana tersebut di atas,secara yuridis status HGB diatas HPL tidak bisadianalogikan sebagai HGB yang terkena objek BHPTBsebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf (c)UU No. 20 Th 2000 tentang BPHTB, yang menyatakanbahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan terdiridaria.

Bahwa sama sekali tidak benar serta tidak berdasardalil Penggugat pada butir 3.4 halaman 5 dalamgugatannya yang menyatakan:status HGB di atas HPL tidak termasuk salah satujenis perolehan hak yang diatur dalam UU No. 20 Th2000 tentang BPHIB sebagaimana surat Kakanwil DJPJakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua,Ditjen Pajak Depkeu RA.I dan Direktur PeraturanPerpajakan , Ditjen Pajak, Depkeu RI, karena:a.

Bukti P2 : Surat Ditjen Pajak cq Kakanwil DJPJakarta Pusat No. S443.4.De6.7.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP3P4P5P6P7157/WPJ.06/BD.0604/2008 tgl 26092008Tentang Pengenaan BPHTB terhadapstatus HGB/HPL ; (Foto copy sesuaidengan aslinya) ; Surat Ditjen Pajak cq KPP PratamaJakarta Tanah Abang ODua No.

Bahwa atas tindakan Tergugat sampai dengan Tergugat VIl dalam butir 6tersebut di ruang kerja Rudi Gunawan Bastari Mantan Kakanwil DitjenPajak Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Penggugat mengirim suratkepada Tergugat sampai dengan Tergugat VIl pada tanggal 27 Maret 2015dengan No. 007/PPB/PBP/I/2015 yang pada pokoknya menyatakankeberatan dengan cara kerja Staf KPP Bantul dan pemanggilan KlienPenggugat ke Kanwil Pajak Yogyakarta (Bukti P12);.

Pada waktu itu Tergugat menyatakankepada Penggugat bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap KlienHalaman 10 dari 73 Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT YYKPenggugat adalah bersifat random, acak sehingga dengan demikianmenurut Penggugat tidak ada suatu kewajiban bagi Klien Penggugatuntuk memenuhi pemeriksaan dari KPP Bantul, namun pada saat KlienPenggugat bertemu Tergugat dan Tergugat Il sampai dengan TergugatVil di ruang kerja Rudi Gunawan BastariMantan Kakanwil Ditjen PajakDaerah Istimewa Yogyakarta,

suatu persangkaan yang tidak dijelaskan kepada Penggugat ataukepada Klien Penggugat, maka Penggugat beranggapan bahwainformasi dari Tergugat sampai dengan Tergugat VIl melalui RudiGunawan BastariMantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah lstimewaYogyakarta tersebut tidak benar, bersifat fitnan yang tentunyamempunyai implikasi hukum bagi Klien Penggugat dan Penggugat akanmelakukan langkahlangkah hukum berupa suatu tuntutan sesuaiketentuan hukum yang berlaku.Seharusnya Tergugat sampai dengan Tergugat VIl

menjelaskan Pengaduandari siapa dan dalam bentuk atau materi apa pengaduan yang berkaitandengan ketidakkepatuhan pajak Klien Penggugat dan Tergugat melaluiRudi Gunawan BastariMantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah IstimewaYogyakarta dan memohon kepada Klien Penggugat agar tidak menqgunakan Penggqugat sebagai Kuasa Hukum dalam pemeriksaankepatuhan Pajak;.

Bahwa setelah pertemuan Klien Penggugat dengan Rudi Gunawan BastariMantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakartabersama Tergugat sampai dengan Tergugat VII, pada tanggal 28 Maret2015 Penggugat mengirim Surat kepada Tergugat yang pada pokoknyaPenggugat memberi penjelasan dan tanggapan dalam hal sebagaimanatelah diuraikan dalam butir 8 Posita diatas yaitu :5.1. Tentang Legalitas Penggugat selaku Kuasa Hukum Pajak;5.2. Tentang Materi Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;5.3.

Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Tingkat II Kotamadya Payakumbuh; Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Ri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Cq. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Payakumbuh; Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Kepala Bank Negara Indonesia Pusat Di Jakarta Cq. Kakanwil Bank Negara Indonesia Tingakt I Sumatera Barat Cq.

Kakanwil I Bupin Medan Di Medan Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Padang

Terbanding/Tergugat : KAKANWIL PT. Bank Mandiri Persero Tbk Regional II Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan