Kakanwil BPNKota Palangka Raya Tahun 1997 sebagai dasar penerbitan SHM SHMatas nama MUHAMAD JUMBRIN, NURUL WAHIDAH dan CIPRIANUSBAMBANG sekarang atas nama Penggugat (Wibyanto Onggara Achmad)adalah cacat hukum, karena alas haknya / pemberian haknya terletakHalaman 11 dari 28 hal. Pkr. No. 16/P/PF/2015/PTUN.PLK12.13.14.diatas tanah Tergugat (WILIAM,SE).

., SHM No. 3479 Tahun 1997 tanggal 10 September1997 dan SHM No. 3620 Tahun Tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1998 kepadaTermohon akan tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon yang berwenangmembatalkan SK Kakanwil BPN Propinsi Kalimantan Tengah yang menjadidasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3478, 3479, 3620 a.n WibyantoOnggara Achmad, dimana SK Kakanwil BPN Propinsi Kalimantan Tengahdinyatakan Cacat Hukum sesuai Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor:05/G/2013/PTUN.PLK, perkara nomor : 191/B/2013

/PTUN.JKT, Kasasi denganregister perkara nomor : 30/K/TUN/2014 dan Peninjauan Kembali denganregister perkara nomor : 96/PK/TUN/2014 ; Bahwa Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Kalimantan Tengah CacatHukum, maka produk hukum yang didasarkan pada Obyek Sengketa yaknipenerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3478, 3479, 3620 An.

Kakanwil BPN Kota Palangka Raya Tahun 1997 sebagaidasar penerbitan SHM SHM atas nama MUHAMAD JUMBRIN, NURULWAHIDAH dan CIPRIANUS BAMBANG sekarang atas nama Penggugat (WibyantoOnggara Achmad) adalah cacat hukum, karena alas haknya/pemberian haknyaterletak diatas tanah Tergugat Il Intervensi (WILIAM,SE).

YOHANES DAHLANagar menghubungi Kakanwil Dirjen Perbendaharaan (DJBP) saksi Drs.AMRIL USMAN untuk meminta fasilitas perpanjangan waktupemanfaatan dana sampai akhir Desember 2006 mengenai surat dariBupati Daerah Asal dan Daerah Penempatan yang meminta kesediaanpemerintah Propinsi Sumatera Barat untuk menerima penempatantransmigran dengan kondisi apa adanya. Setelah selesaimembicarakan masalah penempatan transmigrasi dengan Gubernur,saksi Ir.

Zul untuk menghubungi kaKanwil DirjenPerbendaharaan saksi Drs. AMRIL USMAN melalui telfon. Saksi Drs.YOHANES DAHLAN selanjutnya berbicara kepada Kakanwil DirjenPerbendaharaan saksi Drs.

Pada saat menemui Kakanwil DJA, saksiIr. ZAMHIR didampingi oleh kabid PPA saksi AGUSTAR ATAM danKabid PP (Pembinaan Perbendaharaan) saksi SIRAJUDIN. Sewaktumenghadap Kakanwil II! DJPB saksi Drs. AMRIL USMAN, saksi Ir.ZAMHIR dengan posisi duduk bersamasama dengan saksi AGUSTAR ATAMdan saksi SIRAJUDIN berhadap hadapan dengan Kakanwil DJPB saksiDrs. AMRIL USMAN yang hanya berbatasan dengan meja kerjanya,selanjutnya saksi Ir.

,Jawaban Kakanwil DJPB saksi Drs. AMRIL USMAN yaitu : Waktupelaksanaan pekerjaan tidak bisa diperpanjang melewati tahun42anggaran 2006, kemudian saksi Drs. AMRIL USMAN menyampaikansepanjang dimungkinkan disarankan untuk ditampung dalam DIPAtahun 2007. Kemudian saksi SIRAJUDIN mengatakan kemungkinan yangbisa dilakukan hanya perpanjangan pelaksanaan pekerjaan sampaiakhir Desember dengan persyaratan ada 3 syarat yang harusdipenuhi, yakni dengan membuat surat surat1.

WAHYUDI mengatakan = maumengechek dulu ke Kanwil DPB, kemudian Kepala KPPN saksi Drs.WAHYUDI melepon ke Kakanwil DPB dengan mengatakan (seingat saksiZUL EVI ASTAR, SH) diruangan ada orang dari Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Propinsi Sumbar, tapi tidak membawa surat dariGubernur. Setelah selesai menelpon. Kepala KPPN bertanya kepadasaksi ZUL EVI ASTAR, SH bapak KPA nya ? saksi ZUL EVI ASTAR, SHjawab bukan pak, Kadis.

Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya, yaitusebagai peserta nomor urut 569, berupa 2 kapling tanah yang terdiri daritanah pekarangan dengan nomor kapling 516 Gambar Situasi Nomor 18616tanggal 30 Desember 1991 ukuran 17 m x 100 m seluas 1.700 m? dan tanahHalaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 3372 K/Pdt/2016lahan usaha dengan nomor kapling 520 Gambar Situasi Nomor 18617tanggal 30 Desember 1991 ukuran 100 m x 100 m seluas 10.000 m?

Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya didapatkan setelah ParaPenggugat melangsungkan pernikahan sehingga kedua tanah tersebutmerupakan harta bersama;Bahwa Para Penggugat telah mengurus dan menyerahkan suratsurat yangdiperlukan untuk mendapatkan sertifikat hak atas atas kedua kapling tanahtersebut melalui kantor Tergugat .

Kakanwil BPN ProvinsiIrian Jaya Nomor BPN.03/HM/1992 tanggal 8 Januari 1992 merupakantanah objek sengketa dalam perkara ini dan saat ini dikenali beralamat diJalan Trunojoyo, RT 004, RW 004, Kelurahan Makbusun, KecamatanMayamuk, Kabupaten Sorong, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bambang Suprapto(dahulu Giran),; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Trunojoyo; Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samijan; Sebelah Barat berbatasan dengan anak sungai

Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya;Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untukmengganti kerugian tersebut;Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telahmengakibatkan kerugian materiil bagi Para Penggugat yang bila dihitungmencapai sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)untuk biaya fee dan success fee advokat;Bahwa

Nomor 3372 K/Pdt/2016badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tatausaha negara dalam kegiatan pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal66 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, yang menyebutkan:Penetapan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan,Bahwa SK Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya

Pembanding/Tergugat I : LETRI LILIANE BANUA
Terbanding/Penggugat : HERMAN HERRY DAWIR
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura

Bahwa atas tindakan Tergugat sampai dengan Tergugat VIl dalam butir 6tersebut di ruang kerja Rudi Gunawan Bastari Mantan Kakanwil DitjenPajak Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Penggugat mengirim suratkepada Tergugat sampai dengan Tergugat VIl pada tanggal 27 Maret 2015dengan No. 007/PPB/PBP/I/2015 yang pada pokoknya menyatakankeberatan dengan cara kerja Staf KPP Bantul dan pemanggilan KlienPenggugat ke Kanwil Pajak Yogyakarta (Bukti P12);.

Pada waktu itu Tergugat menyatakankepada Penggugat bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap KlienHalaman 10 dari 73 Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT YYKPenggugat adalah bersifat random, acak sehingga dengan demikianmenurut Penggugat tidak ada suatu kewajiban bagi Klien Penggugatuntuk memenuhi pemeriksaan dari KPP Bantul, namun pada saat KlienPenggugat bertemu Tergugat dan Tergugat Il sampai dengan TergugatVil di ruang kerja Rudi Gunawan BastariMantan Kakanwil Ditjen PajakDaerah Istimewa Yogyakarta,

suatu persangkaan yang tidak dijelaskan kepada Penggugat ataukepada Klien Penggugat, maka Penggugat beranggapan bahwainformasi dari Tergugat sampai dengan Tergugat VIl melalui RudiGunawan BastariMantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah lstimewaYogyakarta tersebut tidak benar, bersifat fitnan yang tentunyamempunyai implikasi hukum bagi Klien Penggugat dan Penggugat akanmelakukan langkahlangkah hukum berupa suatu tuntutan sesuaiketentuan hukum yang berlaku.Seharusnya Tergugat sampai dengan Tergugat VIl

menjelaskan Pengaduandari siapa dan dalam bentuk atau materi apa pengaduan yang berkaitandengan ketidakkepatuhan pajak Klien Penggugat dan Tergugat melaluiRudi Gunawan BastariMantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah IstimewaYogyakarta dan memohon kepada Klien Penggugat agar tidak menqgunakan Penggqugat sebagai Kuasa Hukum dalam pemeriksaankepatuhan Pajak;.

Bahwa setelah pertemuan Klien Penggugat dengan Rudi Gunawan BastariMantan Kakanwil Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakartabersama Tergugat sampai dengan Tergugat VII, pada tanggal 28 Maret2015 Penggugat mengirim Surat kepada Tergugat yang pada pokoknyaPenggugat memberi penjelasan dan tanggapan dalam hal sebagaimanatelah diuraikan dalam butir 8 Posita diatas yaitu :5.1. Tentang Legalitas Penggugat selaku Kuasa Hukum Pajak;5.2. Tentang Materi Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;5.3.

MAL/98(Hak Milik No. 927/Batu Merah), Surat Keputusan Kakanwil BPN Promaltanggal 21 04 1998 No. 90.A/HM/BPN.MAL/98 (Hak Milik No. 928/Desa Batu Merah) dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Promal Tanggal30 September 1998 No. 353/HM/ BPN.MAL/1998 (Hak Milik No. 963/BatuMerah), selanjutnya atas tanah tersebut pula Penggugat mendirikantembok pembatas/dinding pengaman agar terlindungi dan terjaga.

WNo.928/Batumerah SK Kakanwil BPN Provinsi Malukutanggal 21 April1998 dan No. 963/Batumerah SK Kakanwil BPN ProvinsiMalukutanggal 3 september 1998. Padahal ketentuan pasal 39 ayat(2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mewajibkanPenjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menolak membuat akta,apabila : obyek perobuatan hukum yang bersangkutan sedang dalamsengketa mengenai data fisik dan/atau data yuridisnya".

BPN Promal tanggal 21041998 Nomor88/HM/BPN.MAL/98, Surat Keputusan KAKANWIL BPN Promal tanggal21041998 Nomor 90A/HM/BPN.MAL/98, Surat Keputusan KAKANWILBPN Promal tanggal 30091998 Nomor 353/HM/BPN.MAL/98, haruslahHalaman 34 dari 76 hal.Putusan Nomor 18/PDT/2018/PTAMBDITOLAK atau setidaktidaknya tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;Bahwa dengan demikian menurut hukum acara perdata dan yurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia tentang gugatan yang menyangkutkepemilikian sesuatu bidang tanah

, gambarsituasi nomor : 94/1998 tanggal 23 Mei 1998, dalam kenyataannya letakdan tahun diterbitkannya Surat Keputusan KAKANWIL BPN Promal danSeritipikatSertipikat tersebut masih berada di dalam objek PutusanPengadilan Nomor 99/Pdt.G/1997/PN.Amb, dan objek tersebut masihHalaman 48 dari 76 hal.Putusan Nomor 18/PDT/2018/PTAMB20.21.22.23.pada tahap sengketa di Pengadilan pada tahun 1997 tersebut, artinyapada saat diterbitkannya Surat Keputusan KAKANWIL BPN Propmal danSertipikatSertipikat tersebut objek

KAKANWIL BPN Promal tanggal21041998 Nomor 90A/HM/BPN.MAL/98, Surat Keputusan KAKANWILHalaman 56 dari 76 hal.Putusan Nomor 18/PDT/2018/PTAMB10.11.12.BPN Promal tanggal 30091998 Nomor 353/HM/BPN.MAL/98 tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum ;Menyatakan objek sengketa bukan merupakan satu kesatuan dengansertipikat hak milik nomor 3508 Tahun 2010 adalah tidak sah milikPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk keluarmeninggalkan Objek

,M.H. kepada Kakanwil BPN Propinsi Bali perihal PenerusanHal. 10 dari 51 hal. Put. Nomor 61 PK/Pid/2019Berkas Permohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atasPelaksanaan Putusan Pengadilan;57) Foto copy dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBadung No. 1810/SP/ 1351,03/V/2013 tanggal 13 Mei 2013ditandatangani oleh JAYA, S.H.,MM kepada Kepala Badan PertanahanNasional RI Up.

WY.SUPRASTA, S.H. dan HENDRA LESMANA;70) Foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Propinsi Bali Nomor :1608/1851/IX/2013 tanggal 4 September 2013 ditandatangani olehDrs.

,M.H. kepada Kakanwil BPNPropinsi Bali perihal Penerusan Berkas Permohonan KeadilanKepastian dan Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan PutusanPengadilan;57) Foto copy dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBadung No. 1810/SP/ 1351,03/V/2013 tanggal 13 Mei 2013ditandatangani oleh JAYA, S.H.,MM kepada Kepala BadanPertanahan Nasional RI Up.

MUTIARA SULAWESI dan KARNABRATA LESMANA;59) Foto copy dilegalisir Surat Kakanwil BPN Prop. Bali No. :0669/18.51IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang ditandatanganioleh Drs. HERI SANTOSO kepada Deputi Bidang Hak AtasTanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI perihal PermohonanPembatalan Peralihnan Hak atas Tanah SHGB No. : 72 danSHGB No. : 1678/Ungasan dari PT. NUSANTARARAGAWISATA kepada PT.

SUPRASTA, S.H. dan HENDRA LESMANA;70) Foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Propinsi BaliNomor : 1608/1851/IX/2013 tanggal 4 September 2013Hal. 31 dari 51 hal. Put. Nomor 61 PK/Pid/2019ditandatangani oleh Drs.

Namun di tengahtengah prosespembahasan, Kakanwil juga mengundang Kepala KPP Madya Sidoarjo (BapakRudi Gunawan Bastari) beserta Pemeriksa Pajak (lbu Naily Sukda) yangmerupakan pihak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menjadisengketa.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil RapatPembahasan Akhir atas Penelitian Keberatan yang melibatkan pihak KPPMadya Sidoarjo;Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Kakanwil tidak dapatmenjaga profesionalisme dan independensinya serta telah bertindak diluar dariyang semestinya dengan mengijinkan adanya intervensi dari pihak KPP MadyaSidoarjo tersebut yang tentunya membela dirinya atas SKPKB PPN yang telahditerbitkannya yang mana telah menyebabkan pihak Kanwil DJP Jawa Timur Ilmenjadi

Hal ini terbuktiHalaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 21/B/PK/PJK/2016dengan permohonan Pemohon Banding yang telah dikabulkan sebelumnyamelalui SPUH dan ditandatangani oleh Kakanwil, Kepala Bidang PKB danseluruh tim PKB, namun kemudian tibatiba mengubah keputusannya menjadimenolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding menilai bahwa Kakanwil menganggap remeharti penting dari surat resmi yang telah ditandatanganinya dan bahkan telahdisampaikan kepada Pemohon Banding dengan

nomor surat resmi, sehinggaPemohon Banding merasa dipermainkan dan dilecehkan oleh Kakanwil karenatindakan sewenangwenangnya sangat tidak sesuai dengan aturan yangberlaku;Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, Pemohon Banding menerima SuratNomor S970/WPJ.24/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Revisi atas S704/WPJ.24/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang SPUH dengan lampiranPemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00116/207/09/

Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala KantorWilayah (Kakanwil) DJP Jawa Timur II (Bapak Erwin Silitonga), KepalaBidang PKB (Bapak Sujana) dan Tim Penelaah Keberatan. Namun ditengah tengah proses pembahasan, Kakanwil juga mengundangKepala KPP Madya Sidoarjo (Bapak Rudi Gunawan Bastari) besertaPemeriksa Pajak (lbu Naily Sukda) yang notabene merupakan pihakyang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menjadi sengketasesuai dengan permohonan keberatan yang telah kami ajukan.

,M.H.;66) Fotokopi dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN Propinsi BaliNomor: 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatanganioleh KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H. tentang Pembatalan PendaftaranPeralinan Hak terhadap SHGB Nomor: 72/Ungasan (sekarang HGBNomor: 61/ Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI luas 71.700M2 dan SHGB Nomor: 1678/Ungasan berturutturut atas nama KARNABRATA LESMANA dan PT.

,M.H., kepada Kakanwil BPN Propinsi Bali perinal Penerusan BerkasPermohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atasPelaksanaan Putusan Pengadilan;57) Fotokopi dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BadungNomor 1810/SP/ 1351,03/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 ditandatanganioleh JAYA, S.H.,M.M. kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RIUp.

MUTIARA SULAWESI;65) Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Kepala Bidang PengkajianPenanangan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor: 1800/1851.600/X/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani KETUTSURYARTHA, S.H., M.H.;66) Fotokopi dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN Provinsi BaliNomor: 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatanganioleh KETUT SURYARTHA, S.H.

,M.H., kepada Kakanwil BPN Propinsi Bali perinal Penerusan BerkasPermohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atasPelaksanaan Putusan Pengadilan;57) Fotokopi dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BadungNomor 1810/SP/ 1351 ,03/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 ditandatanganioleh JAYA, S.H.,M.M. kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RIHalaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019Up.

,M.H.;66) Fotokopi dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN Provinsi BaliNomor: 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatanganioleh KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H., tentang PembatalanPendaftaran Peralihnan Hak terhadap SHGB Nomor: 72/Ungasan(sekarang HGB Nomor: 61/ Kutuh) atas nama PT. MUTIARASULAWESI luas 71.700 M2 dan SHGB Nomor: 1678/Ungasan berturutturut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT.

Notaris/PPAT Kota Surabaya,dahulu Notaris/PPAT Kabupaten Kediri, beralamat di Jalan Raya Darmo5456 Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nasional cq Kakanwil BPN Propinsi Jawa Timur cqKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, berkedudukan di Jalan VeteranNomor 11 Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;4 Ny.

KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA dan TATA RUANG/KAKANWIL BPN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT di Mataram c.q. KEPALA KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Lombok Timur di Selong, dk.

Nomor 1185 K/Pdt/2019KANTOR WILAYAH AGRARIA dan TATARUANG/KAKANWIL BPN PROVINSI NUSA TENGGARABARAT di Mataram c.g. KEPALA KANTOR AGRARIA danTATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALKabupaten Lombok Timur di Selong, berkedudukan di JalanM.T. Haryono, Nomor 3, Selong, Kabupaten Lombok Timur,Nusa Tenggara Barat:2. PT LAUT SURGA, dalam hal ini diwakili oleh Sukirno, S.Pt.

masukkan ke rekening saksiselanjutnya oleh Kakanwil disuruh mengambil Rp.20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) dan saya ambil dengan dua kali penarikan masingmasing Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Sumbawa Barat dan pada hariRabu, pak Sirajudin menelpon terdakwa dengan mengatakan Polisidatang keruangan bapak lalu terdakwa balik ke Mataram menemuiKakanwil dirumahnya dan sesampainya dirumah Kakanwilselanjutnya uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta

rupiah)yang diberikan oleh terdakwa kepada Kakanwil oleh Kakanwil diberikan lagi kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi kerumahpak Ikbal ;Selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa mengambil uang lagikarena belum cukup Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ;Bahwa pada saat terdakwa menerima uang yang pertama sejumlahRp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa simpan direkening terdakwa kemudian saat terdakwa menerima uangHalaman 41 dari 91 Halaman Putusan No.23/Pid.Sus.TPK

/2019/PN Mtrsejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdakwa laporkepada Kakanwil kalau jumlahnya sudah Rp.55.000.000,00 (limapuluh lima juta rupiah) dan oleh Kakanwil disuruh mengambilsejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang katanyaakan diberikan ke masjid terdampak gempa ;Bahwa setelah terdakwa menyerahkan yang Rp.20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) kepada Kakanwil lalu setelah pak Ikbal ditangkapuang yang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikembalikanlagi kepada

terdakwa dan oleh terdakwa uang tersebut dikembalikankepada istrinya pak Ikbal ;Bahwa keterangan terdakwa tentang pinjam meminjam adalah atassaran dari Kakanwil ;Bahwa benar terdakwa menerima uang dari potongan dan bantuanmasjid sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yangselanjutnya oleh terdakwa uang tersebut dikembalikan kepadaistrinya pak Ikbal ;Bahwa yang menentukan besarnya jumlah bantuan yang diberikanoleh masjidmasjid terdampak gempa adalah Kakanwil namunmengapa diperintahkan

diperiksa Terdakwa tidak pernah ditekan oleh Penyidik;Bahwa penyaluran bantuan dana masjid tidak ada hubungannyadengan tugas dan wewenang terdakwa ;Bahwa saat itu terdakwa tidak dipanggil oleh Kakanwil tetapikebetulan saat itu terdakwa datang kerumah dinas Kakanwil ;Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan pak Ikbal, terdakwa katakanini dari Kakanwil ;Bahwa keterangan terdakwa yang benar adalah keterangandipersidangan ;Bahwa keterangan terdakwa mengenai hutang piutang adalah sarandari Kakanwil ;Menimbang

Kereta Api (Persero) di Tanah Abang Bongkaran,Jakarta Pusat, berstatus HGB di atas HPL,Penggugattelah beberapa kali mengajukan permohonan melaluisurat kepada KaKanwil DJP Jakarta Pusat, KantorPelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah AbangDua, Ditjen Pajak Departemen Keuangan (Depkeu) R.I.,yang kemudian mendapat tanggapan dengan rinciansurat dimaksud sebagai berikuta. Surat KaKanwil DJP Jakarta Pusat, KPP PratamaJakarta Tanah Abang Dua, Ditjen Pajak Depkeu R.I.,kepada Dirut PT.

Surat KaKanwil DJP Jakarta Pusat, KPP PratamaJakarta Tanah Abang Dua, Ditjen Pajak Depkeu R.I.,kepada cDirut PT. Padi Mas Realty No. S2297/WPJ.06/KP.1108/2008, tgl. 28 Agustus 2008,hal.Pengenaan BPHTB terhadap perolehan HGBdi atas HPL,yang intinya sama dengan bunyi surat Kakanwil diatas (Bukti P3).Cc. Surat Kakanwil DJP Jakarta Pusat, KPP PratamaJakarta Tanah Abang Dua, Ditjen Pajak Depkeu R.I.,kepada Dirut PT. Padi Mas Realty No. S157/WPJ.06/BD.0604/2008, tgl. 26 September 2008,hal.

Berkenaan dengan penegasan Kakanwil DJP JakartaPusat, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, DitjenPajak Depkeu R.I.,sebagaimana tersebut di atas,secara yuridis status HGB diatas HPL tidak bisadianalogikan sebagai HGB yang terkena objek BHPTBsebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf (c)UU No. 20 Th 2000 tentang BPHTB, yang menyatakanbahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan terdiridaria.

Bahwa sama sekali tidak benar serta tidak berdasardalil Penggugat pada butir 3.4 halaman 5 dalamgugatannya yang menyatakan:status HGB di atas HPL tidak termasuk salah satujenis perolehan hak yang diatur dalam UU No. 20 Th2000 tentang BPHIB sebagaimana surat Kakanwil DJPJakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua,Ditjen Pajak Depkeu RA.I dan Direktur PeraturanPerpajakan , Ditjen Pajak, Depkeu RI, karena:a.

Bukti P2 : Surat Ditjen Pajak cq Kakanwil DJPJakarta Pusat No. S443.4.De6.7.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP3P4P5P6P7157/WPJ.06/BD.0604/2008 tgl 26092008Tentang Pengenaan BPHTB terhadapstatus HGB/HPL ; (Foto copy sesuaidengan aslinya) ; Surat Ditjen Pajak cq KPP PratamaJakarta Tanah Abang ODua No.

Pontianak dan LP Klas IIA Pontianak yangpelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008;Bahwa Hasil Berita Acara Mediasi tersebut selanjutnya dilaporkankepada Kakanwil Depkumham Prop.

Saidharus mensertipikatkan seluruh tanah termasuk yang dikuasai olehKodam XII Tanjung Pura.e Bahwa meskipun Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham RI melalui suratkepada Kakanwil Kemenkumham Prop.

Sudaryono ada 3 item yang meliputi :e Melakukan pengusutan atas tanah lapas klas II A Pontianak ;e Melaksanakan tugas ini sebaikbaiknya ;e Melaporkan hasilnya kepada kakanwil Depkumham kalbar ;e Bahwa Alasan sdr. Sehono, Solihin dan R.

Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2000 dengan Surat Nomor :593/45411/2000 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Deli Serdang mengirim surat yang ditujukan kepadaGubernur Propinsi Sumatera Utara dan Kakanwil BPN PropinsiSumatera Utara pada pokoknya menyatakan Mendukungsepenuhnya tuntutan dari orang tua PenggugatPenggugatagar tanah objek perkara tersebut dikeluarkan dari Hak GunaUsaha Tergugatl, berdasarkan Surat Panitia LandreformDaerah Tingkat Sumatera Utara Nomor : 77/LR/I/1965 tanggal07 Januari

1965 dan Surat Kakanwil BPN Propinsi SumateraUtara Nomor : 500/75/11/1999 tanggal 4 Nopember 1999 sertaSurat Kepala Desa Bangun Sari Nomor istimewa tanggal 30Oktober 2000 :17.

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2000 dengan Surat Nomor :591/6741 Bupati Deli Serdang mengirim surat yang ditujukankepada Gubernur Propinsi Sumatera Utara dan Kakanwil BPNPropinsi Sumatera Utara pada pokoknya menyatakan Turutmendukung tuntutan dari orang tua PenggugatPenggugat agartanah objek perkara tersebut tidak dimasukkan lagi dalamperpanjangan Hak Guna Usaha Tergugatl, guna untukdidistribusikan kepada PenggugatPenggugat sebagaimasyarakat yang paling berhak ;18.

KAKANWIL BPN KalBar, Cq. BPN Singkawang.

KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL BALI sebagai TURUT TERBANDING I ; 2. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG,TURUT TERBANDING II ---

KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL BALI; yang berkedudukan di Jalan Cok Agung Tresna No. 7RenonDenpasar, dalam hal ini diwakili oleh : Ketut Suyartha,SH.,MH..,IWayan Miartha, A.Ptnh., Ketut Jiwa Sucahyana,SH., Anak Agung Istri DiahMahadewi,SH., Eka Arya Wirata,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0857/1951/V1/2014 tanggal 18 Juni 2014, yang semula sebagai Tergugat IIselanjutnya disebut sebagai : TURUT TERBANDING32. PEMERINTAH R.L . MENTERI AGRARIA . KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq.

Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Tingkat II Kotamadya Payakumbuh; Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Ri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Cq. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Payakumbuh; Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Kepala Bank Negara Indonesia Pusat Di Jakarta Cq. Kakanwil Bank Negara Indonesia Tingakt I Sumatera Barat Cq.

Kakanwil I Bupin Medan Di Medan Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Padang

KEPALA KANTOR WILAYAH (KAKANWIL)PERTANAHAN SULAWESI SELATAN CQ.

Di tengahtengah proses pembahasan, Kakanwil jugamengundang Kepala KPP Madya Sidoarjo (Bapak Rudi Gunawan Bastari)beserta Pemeriksa Pajak (lbu Naily Sukda) yang merupakan pihak yangmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menjadi sengketa.

Hal ini dapatdibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Rapat Pembahasan Akhir atasPenelitian Keberatan yang melibatkan pihak KPP Madya Sidoarjo;Bahwa Pemohon Banding berpendapat pihak Kakanwil tidak dapat menjagaprofesionalisme dan independensinya serta telah bertindak di luar dari yangsemestinya dengan mengijinkan adanya intervensi dari pihak KPP MadyaSidoarjo tersebut yang tentunya membela diri atas SKPKB PPN yang telahditerbitkannya yang telah menyebabkan pihak Kanwil DJP Jawa Timur Ilmenjadi tidak

Putusan Nomor 12/B/PK/PJK/2016 dengan permohonan Pemohon Banding yang telah dikabulkan sebelumnyamelalui SPUH sebagaimana telah Pemohon Banding sebutkan di atas danditandatangani oleh Kakanwil, Kepala Bidang PKB dan seluruh tim PKB, namunkemudian tibatiba mengubah keputusannya menjadi menolak seluruhpermohonan keberatan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding menilai bahwa Kakanwil menganggap remeh artipenting dari surat resmi yang telah ditandatanganinya dan bahkan telahdisampaikan kepada Pemohon

Banding dengan nomor surat resmi, sehinggaPemohon Banding merasa dipermainkan dan dilecehkan oleh Kakanwil karenatindakan sewenangwenangnya sangat tidak sesuai dengan aturan yangberlaku;Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, Pemohon Banding menerima surat NomorS963/WPJ.24/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Revisi atas S701/WPJ.24/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang SPUH dengan lampiranPemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor

Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh KepalaKantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jawa Timur Il (Bapak Erwin Silitonga),Kepala Bidang PKB (Bapak Sujana) dan Tim Penelaah Keberatan.Namun di tengah tengah proses pembahasan, Kakanwil jugamengundang Kepala KPP Madya Sidoarjo (Bapak Rudi GunawanBastari) beserta Pemeriksa Pajak (lbu Naily Sukda) yang notabenemerupakan pihak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yangmenjadi sengketa sesuai dengan permohonan keberatan yang telahkami ajukan.