kertas warna putin berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,356 gram .Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanBB4781/2018/NNF (A) berupa irisan daun dalam linting rokokdan BB4782/2018/NNF (B) berupa irisan daun dalam puntungrokok dan BB4782/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 88 dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalamPeraturan Menkes

berupa 1 bungkus plastik didalamnya terdakwapat 5 linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,422 gram .Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 30/PID.SUS/2019/PT YYKSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB4786/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FluorcoADBFUBAMBterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 88 dan mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes

rokok berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 0,068 gram dan tersimpan bungkus rokok GudangGaramSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB4783/2018/NNF berupa irisan daun dalam lintingrokok, BB4784/2018/NNF berupa irisan daun dan BB4785/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 88 dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalamPeraturan Menkes

Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.Atau :Kedua :Bahwa terdakwa Bonaventura Digyan Cahya Kusuma Als Cahyopada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 04.00 WIB atau padawaktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa diKebonagung RT.03 RW.31, Kel. Tridadi, Kec.Sleman, Kab.

BB4782/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan daun 1,331 gramPerbuatan terdakwa Bonaventura Digyan Cahya Kusuma Als Cahyotersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.Atau :Ketiga :Bahwa terdakwa Bonaventura Digyan Cahya Kusuma Als Cahyo ,pada hari

2021tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti denganSurat Pengantar Nomor : B/274/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei2021 milik terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)SLAMET RIYANTO berupa : 11 (Sebelas) butir tablet warna kuning berlogo mf mengandungTrihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G; 1 (Satu) butir tablet kKemasan warna hijau bertuliskan Methylphenidate Hclmengandung Metilfenidat terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2dalam Peraturan Menkes

lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine UrusanKedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkestanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandunganAmphetamine (AMP) terdaftar dalam Golongan nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine UrusanKedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkestanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandunganAmphetamine (AMP) terdaftar dalam Golongan nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes

Leaderle tidak memperpanjang izin edar di BPOMRI,yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1/2011 yang diberi yin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang

Keras; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksud Pasal 106huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusHalaman 9 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN Tigmempunyai nomor pendaftaran / izin edar, serta diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenangan mengedarkansejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalam perkara pidana ini,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku bersalah

Leaderle tidak memperpanjang izinedar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar

Leaderle tidak memperpanjang ijin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa ijin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Pengobatan, Dokter,Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / ijin edar, sertadiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan Gtersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalamperkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa Terdakwa dan saksisaksi mengenali dan membenarkan barang

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa ijin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar, sertadiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar Gdalam perkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi Terdakwa;Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku bersalah

Leaderle tidak memperpanjang izinedar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 146dalam peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika).

terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes Ri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Agus Prasetiyo Als Plentis Bin Syakur pada hariJumat tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaktidaknya

terdaftar dalam golongan (Satu) nomorurut 146 dalam peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika).

terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.

terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baikTerdakwa

Hal ini sesuai dengan pasal 3ayat (1) dan (2)sertapasal 4 ayat (1) Permenkes RI nomor 1176/Menkes/Per/V1I/2010 tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa Persyaratan Dalam permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika pasal 5 syaratnya harus memenuhipersyaratan keamanan, bahan, penandaan dan klaim dan harus dibuatdengan menerapkan Cara Produksi Kosmetika yang Baik;Bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar/nomor notifikasi terhadapsediaan farmasi (kosmetika) adalan Kepala BPOM RI, dasar

hukumjawaban tersebut adalah Permenkes RI No. 11/76/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa Permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika, pemohon mengajukan permohonan pendaftaranproduk/notifikasi ke Kepala BPOM RI dengan mengisi formulir secaraelektronik melalui website BPOM RI;Bahwa setelah kosmetika mendapatkan nomor notifikasi, maka nomortersebut harus dicantumkan pada kemasan produk sesuai pasal 7 ayat 1Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

RepublikIndonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik;Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN PtkBahwa masa berlaku notifikasi adalah 3 tahun dan dapat diperbaharui:Bahwa sesuai pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan, bahwa semua jenis sediaan farmasi (obat, bahan obat, obattradisional, kosmetika) hanya dapat diedarkan setelan mendapat jjinedar;Bahwa permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika pasal 5 syaratnya harus

memenuhi persyaratan keamanan,bahan, penandaan dan klaim dan harus dibuat dengan menerapkan CaraProduksi Kosmetika yang baik;Bahwa permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika pasal 3, setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelahmemiliki izin edar kecuali kosmetika yang digunakan untuk penelitian dansampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidakdiperjual belikan;Bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar/nomor notifikasi terhadapsediaan farmasi (kosmetika)

adalan Kepala BPOM RI, dasar hukumjawaban tersebut adalan Permenkes RI No. 11/76/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa barang berupa:1. 14 (empat belas) pcs Alkohol Clariderm19 ( Sembilan belas ) Pcs Cream Yu chun mei3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Siang3 ( tiga ) Pcs Cream Cai Mei Malam20 (dua Puluh) Pcs Cream Collagen6 (enam) Pcs Cream Collagen Malam12 (dua belas) Pcs Cream LabelaONO aA fF WN7 (tujuh) Pcs Craem Polos9. 25 (dua puluh lima) Pcs Cream Dr Warna Pink10. 27 (dua puluh tujuh

WIDATRABHAKTI di Perusahaan Larutan Infus dan menjadi Apoteker Pengelola Apotik diApotik Pesantren Waru Sidoarjo ;e Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan dalam perkara kepemilikan pil trihexyphenidyloleh terdakwa Subahan ;e Bahwa pil trihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalau mengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan PengawasanObat dan Makanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusiobat berdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes/

SK/ X/ 2002 tentang tata carapedagang eceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentangpedagang besar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resepdokter ;e Bahwa selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnya piltrihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter dan siindividu

dua puluh ribu )rupiah;Bahwa benar Terdakwa sudah selama 2 ( dua ) bulan menjual pil tersebut kepadamasyarakat tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi ;Bahwa benar berdasarkan ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt pil trihexyphenidylmerupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalaumengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat danMakanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obatberdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes

/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagangeceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagangbesar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resep dokter ;Bahwa benar selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnyapil trihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter

Yang tidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa berdasarkan ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt piltrihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalaumengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obat berdasarkanKepmenkes No. 1331/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagang eceran obat danKepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagang besar farmasi sedangkanbagi yang

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah pil double L (LL) yang termasuk dalam daftar Gdalam perkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan materi pribadi;e Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selanjutnya

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganpribadi Terdakwa, tanpa mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan pil double L(LL) yang termasuk dalam obat daftar G yang terlarang;Dan

., dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut; Bahwa sesuai UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandefinisi Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika: Bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11/76/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 ayat (1)Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakanpada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, Kuku, bibir dan organgenital bagian luar) atau gigi

Dalam hal ini untuk kosmetika berupa notifikasi, sesualPasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri KesehatanRI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika; Bahwa adanya izin edar pada sediaan farmasi adalah untuk memberikanjaminan keamanan, khasiat dan mutu pada sediaan farmasi; Bahwa yang berwenang menerbitkan izin edar sediaan farmasi dalam hal ininotifikasi kosmetika adalah Kepala Badan POM, sesuai dengan Pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176

/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika; Bahwa untuk mendapatkan izin edar maka kosmetika yang dinotifikasi harusdibuat dengan menerapkan Cara Produksi Kosmetika yang Baik danmemenuhi persyaratan teknis meliputi persyaratan kKeamanan, bahan,penandaan dan klaim, sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan MenteriHalaman 6 dari 13 Putusan No.862/Pid.Sus/2020/PN PtkKesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang NotifikasiKosmetika; Bahwa sediaan farmasi yang mempunyai izin edar/ persetujuan

Dalam hal inikosmetika mempunyai masa berlaku notifikasi adalah 3 tahun dan dapatdiperbaharui, sesuai Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Bahwa setiap kosmetika yang sudah ternotifikasi wajib mencantumkan nomornotifikasi pada kemasannya, diawali dengan 2 (dua) huruf dan diikuti oleh 11(sebelas) digit angka, contohnya NX 12345678901.

tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainyang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatanmakanan atau minuman.Bahwa yang dimaksud pangan olahan sesuai dengan pasal 1 angka 2 UUNo.7 tahun 1996 adalah makanan atau minuman hasil proses dengan caraatau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.Bahwa sesuai dengan pasal 21 huruf e UU RI No.7 tahun 1996 mengenaipangan yang sudah kadaluarsa dilarang untuk diedarkan di masyarakat.Bahwa sesuai dengan Permenkes RI No.180/Menkes

/Per/IV/1985mengenai makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggaldaluarsa. e Bahwa sesuai dengan Permenkes RI No.180/Menkes/Per/IV/1985mengenai tanggal daluarsa adalah batasan akhir suatu makanan dijaminmutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikanoleh produsennya.e Bahwa bahaya mengkonsumsi makanan daluarsa adalah mikroba yangterdapat dalam makanan telah tumbuh dan berkembang biak dalam jumlahyang lebih besar, dibandingkan saat awal makanan tersebut diproduksi

dansebagian dari mikroba tersebut akan menjadi penyebab terjadinyagangguan pada pencernaan mulai dari mual, muntah, sakit/kejang perutsampai diare.e Bahwa menurut pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah RI No.28 tahun2004, yang dimaksud peredaran pangan adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakatbaik untuk diperdagangkan maupun tidak.e Bahwa menurut pasal 1 angka 4 Permenkes No.329/Menkes/Per/XIl/76,yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyajikan

1996 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberhayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagaimakanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahanHalaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor : 74/Pid.Sus/2013/PN.WNS16pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam prosespenyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut pasal 1angka 4 Permenkes No.329/Menkes

/Per/XII/76 adalah menyajikan di tempatpenjualan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan di tempatpenjualan, dalam rumah makan, di pabrik yang memproduksi, di ruang perusahaanlain daripada yang tersebut di atas, di halaman, dalam kendaraan, kapal udara,kapal laut, perahu atau tempat lain, kecuali jika makanan itu nyatanyata untukkonsumsi sendiri.Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Permenkes RI No.180/Menkes/Per/IV/1985 mengenai makanan kadaluarsa adalah makanan yang telahlewat tanggal

,Apt, akan tetapi oleh Oditur Militer surat tersebut tidakdimasukkan sebagai barang bukti di dalam surat dakwaannya.Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasionaladalah merupakan salah satu lembaga yang berwenang untukmelakukan Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, oleh karena ituwalaupun Oditur Militer tidak

Meskipunhasilunrine Terdakwa positif mengandung Zat Methamfethamena,namun lembaga tersebut tidak berwenang untuk memeriksaurine Terdakwa sesuai Keputusan Menteri kesehatanRepublik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/V1/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, Balai Laboratorium NarkobaBadan Narkotika Nasional dan pemeriksaan tersebut hanyabersifat pemeriksaan awal dan perlu ditindak lanjuti keLembaga yang berwenang.Terhadap 2 (dua) Lembar Berita Acara

Agus Budiharta, dan Lembaga inimerupakan Lembaga yang berwenang untuk memeriksaurine Terdakwa yang di tunjuk berdasarkan KeputusanMenteri kesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, Balai Laboratorium Narkoba Badan NarkotikaNasional, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, olehkarenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.Terhadap 2 (dua) lembar Berita Acara PemeriksaanLaboratoris

,Apt, dan Lembaga ini merupakan Lembagayang berwenang untuk memeriksa rambut Terdakwa yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, Balai Laboratorium NarkobaBadan Narkotika Nasional, dan ada kaitannya denganperkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barangbukti dalam perkara ini.Bahwa seluruh barang bukti berupa barangbarang dan suratsurattersebut

AgusBudiharta, dan Lembaga ini merupakan Lembaga yangberwenang untuk memeriksa urine Terdakwa yang di tunjukberdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, Balai Laboratorium NarkobaBadan Narkotika Nasional.c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris a.n.Terdakwa Sertu Suyatno NRP 631549 dari BalaiHal.31 dari 34 hal.

Pemeriksaan : BB/4942/2020/ NNF dengan hasilpemeriksaan POSITIF ABCHMINACA BB/4943/2020/NNF dengan hasilpemeriksaan POSITIF 5FLUOROADBICA DAN 5 FLUOROADB; Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti NomorBB/4942/2020/ NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 86 (delapan puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika

dalam LampiranUndangundang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika NomorBB/4943/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah senyawa sintetis5FLUOROADB terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 95 (Sembilanpuluh lima) dan mengandung senyawa sintetis 5 FLUOROADBICA terdaftardalam golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika Sisa barang

Dwi Aryani, Sp.PK dengan hasil kesimpulan: menunjukkanBenzodiazeplines, Amphetamine, Methampetmine, THC,COC, MOP semuanegative Kesimpulan : Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotikagolongan bukan tanaman jenis tembakau Gorila bagi diri sendiri tersebut tanpaSurat ijin dari yang berwajib yaitu Menteri Kesehatan RI maupun mendapatresep dari dokter;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes

Menyatakan terdakwa AZHIM GIFFARI ALS AZHIM BIN ZAENUDIN.telahterbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, mMenyimpan, menguasai,Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)atau menyediakan Narkotika Gol. bukan tanaman sebagaimana dimaksudpada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis tembakau Gorila secaraberlanjut, melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 TentangNarkotika Jo Peraturan Menkes

Sehingga dengan demikian makaperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhiunsur Pasal 112 ayat (2) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika joPeraturan Menkes RI No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang RI No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama;Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap didepan persidangandiperoleh fakta jika terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatannyaHalaman

dan sejak tahun 1995 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa jin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tig.

putin berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet LL yangHalaman 14 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tig.diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil LL kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jjin untuk menjual ataumengedarkan pil LL tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

dilakukan pemeriksaanHal 3 dari 21 hal, Putusan No. 489/Pid.Sus/2018/PN.Grtbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan0,115 ( nol koma seratus lima belas ) gram , dengan kesimpulan : BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut88 ( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar daloam Golongan (Satu) Nomor urut 95 ( sembilanpuluh lima ) dalam Peraturan Menkes

(nol koma seratus empat puluh ) gram , setelah dilakukan pemeriksaanbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan0,115 ( nol koma seratus lima belas ) gram , dengan kesimpulan : BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut88 ( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar daloam Golongan (Satu) Nomor urut 95 ( sembilanpuluh lima ) dalam Peraturan Menkes

(nol koma seratus empat puluh ) gram , setelah dilakukan pemeriksaanbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan0,115 ( nol koma seratus lima belas ) gram , dengan kesimpulan : BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 88( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar daloam Golongan (Satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluh lima ) dalamPeraturan Menkes

0,140( nol koma seratus empat puluh ) gram, setelah dilakukan pemeriksaanbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan 0,115 (nol koma seratus lima belas) gram, dengan kesimpulan :BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 88( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluhlima ) dalam Peraturan Menkes

0,140( nol koma seratus empat puluh ) gram, setelah dilakukan pemeriksaanbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan 0,115 (nol koma seratus lima belas) gram, dengan kesimpulan :BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 88( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB iterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluhlima ) dalam Peraturan Menkes

Djoelham juga mendapat alokasi Dana LuncuranProgram Jamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 4384/MENKES/SK/VI/2009 pada tanggal18 Juni 2009 Dana Tahap Kedua sebesar Rp1.588.733.000,00 (satumiliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga riburupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :713/MENKES/ SK/IX/2009 pada tanggal 01 September 2009 Dana TahapKetiga sebesar Rp932.965.000,00 (sembilan ratus tiga

Djoelham juga mendapat alokasi Dana LuncuranProgram Jamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 434/MENKES/SK/VI/2009 pada tanggal 18Juni 2009 Dana Tahap Kedua sebesar Rp1.588.733.000,00 (satu miliarlima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga riburupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :713/MENKES/ SK/IX/2009 pada tanggal 01 September 2009 Dana TahapKetiga sebesar Rp932.965.000,00 (sembilan ratus tiga

DjoelhamBinjai tidak sesuai dengan aturan Jamkesmas yaitu Keputusan MenteriKesehatan RI No. 316/Menkes/SK/V/2009, dan Keputusan MenteriKesehatan RI No. 686/Menkes/SK/VI/2010, masingmasing tentangPedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jugadengan aturan keuangan yang berlaku.

Keputusan MenteriKesehatan RI No. 686/Menkes/SK/VI/2010, tentang PedomanPelaksanaan ProgramJaminan KesehatanMasyarakat yang menyebutkanantara lain:a. Dana PelayananKesehatan adalah danayang langsungHal. 57 dari 82 hal. Put.

No. 408 K/Pid.Sus/201474ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga riburupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 713/MENKES/SK/IX/2009 pada tanggal 01 September2009 Dana Tahap Ketiga sebesar Rp932.965.000,00 (sembilanratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima riburupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 1006/ MENKES/SK/XI/ 2009 pada tanggal 12 November2009 Dana Tahap Keempat sebesar Rp1.903.547.000,00 (satumiliar

suatu waktudalam tahun 2018 bertempat di Desa Sedayu RT. 001 RW. 002, KecamatanGemuh, Kabupaten Kendal, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman berupa pil warna putih berlogo LL(Karisoprodol terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 146 dalamPeraturan Menkes

l terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut146 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Adi Samsul Maarif Bin Zaenudin pada hari Sabtutanggal 10 Maret 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya

terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut:Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat/pil warna putih berlogoLL (trihexyphenidyl) hasil membeli dari Sdr.

l terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut146 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baikTerdakwa

terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 146(seratus empat puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndangRI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta mengandungTrihexyphenedyl dan Kafeina;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap faktafakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa telah menjual Narkotika Golongan berupa obat/pil warna putihberlogo LL yang mengandung

Terdakwa menjualobat tersebut tanpa ijin dengan cara menunggu pembeli dirumahnya tanpamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011;Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.

Rtamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011; Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zenith warna putihdengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya, telahdisisinkan sebagian untuk pengujian laboratorium Badan PemeriksaanObat dan Makanan Banjarmasin dengan hasil Laporan pengujian dariBadan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan nomorsurat: LP.NAR.K.16.0039

Terdakwa menjualobat tersebut tanpa ijin dengan cara menunggu pembeli dirumahnya tanpamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011;Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zenith warna putihdengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya, telahdisisinkan sebagian untuk pengujian laboratorium Badan PemeriksaanObat dan Makanan Banjarmasin dengan hasil Laporan pengujian

dan melanjutkan profesi Apoteker lulus tahun1993;Bahwa Ahli sekarang bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab.Tapin;Bahwa ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuaidengan Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (8) Undang undang Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan dan PERMENKES RI Nomor 889 / MENKES

/ PER / V / 2011, tentang Registrasi, IzinPraktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian (Bab V bagiankesatu pasal 17 ayat 1 dan 2).Bahwa ahli menerangkan tidak semua orang diperbolehkan melakukankefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, syarat danHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Rtaketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RINomor 889 / MENKES / PER / V / 2011 tentang registrasi, izin praktikdan izin kerja tenaga kefarmasian ;Bahwa ahli menerangkan untuk