surat banding yangditanda tangani oleh Christina Campbell Verchere berdasarkan putusanKamar Dagang Belanda di Den hag Nomor 3436 1554 mulai menjabattanggal O02 Desember 2016, sehingga memiliki legalitas ataukewenangan hukum (vide Pasal 37 ayat (1) UndangUndang PengadilanPajak) dan terikat dengan doktrin hukum Lex specialis derograt lexgeneralis dan Lex Superior derogat Legi Inferiori dimana para pihakterikat apa yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam kontrak.Kedua, terlepas dari Production Sharing

Ketiga, dalam postulathukum bahwa Production Sharing Contract walaupun selama inimerupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yangmengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan. Sedangkan P3Bmengatur bahwa pembebanan atas pemberlakuan pembagianperpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dankewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatanbusiness profit, yang sudah barangtentu mempunyai yuridiksi danHalaman 5 dari 10 halaman.

Keempat, in casu BranchProfit Tax, memiliki keterkaitan hubungan hukum (innerlijkke samenhang)antara Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dengan P3BIndonesia Belanda sebagaimana yang dimuat dalam Article 10.8 yangmenyatakan bahwa: Notwithstanding any other provisions of thisAgreement, where a company which is a resident of one of the twoStates has a permanent establishment in the other State, the profits ofthe permanent establishment may be subjected to an additional tax inthat other

Penggunaan Jaminan Tertulis PetrochinaInternational Jabung Ltd No. 07641SKKD000012013/S7 tanggal 17 Mei2013 yang menyatakan bahwa Petrochina International Jabung Ltdmerupakan salah satu Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yangberkontrak dengan Pemerintah RI (melalui SKKMIGAS) dan seluruh barangoperasi yang telah dibeli dan digunakan serta diimpor denganmenggunakan fasilitas menjadi Barang Milik Negara atau Kekayaan Negaradan seluruhnya akan dibebankan kedalam biaya operasi.Bahwa mengacu pada Production Sharing

8Jun13 26Jun13iSurat Keputusan, Keberatan~~ Jumat, 07Jun13 PermohonanKeberatan Kamis, 30May1360 hari Jangka waktu pengajuan keberatan ' dJun136 (Jatuh Tempo Pengajuan Keberatan Jatuh Tempo Pengajuan Banding18) Bahwa sikap Pemohon untuk menggunakan Jaminan Tertulis dalamproses Keberatan tersebut tidak dengan tujuan untuk melakukanpenghindaran terhadap BMPDRI terhutang namun lebih kepadapemenuhan hak kami sebagai KKKS yang tertuang dalam Kontrak KerjaSama (KKS/ Production Sharing Contract) bahwasannya

Putusan Nomor 357/B/PK/PJK/2016dengan dilunasinya seluruh tagihan BEA MASUK dan PAJAK DALAMRANGKA IMPOR Kurang Bayar sebesar 18.241.011.000, (delapanbelas milyar dua ratus empat puluh satu juta sebelas ribu rupiah)ditambah bunga sebesar 2% per bulan dari bea masuk dan sanksiadministrasi berupa denda.19) Fakta bahwa sesuai Production Sharing Contract tanggal 27 FebruariTahun 1993, ketentuan Pasal 5.3 (bo) PCJL adalah merupakanKontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditanggung/dilepaskandari kewajiban

pembayaran pajakpajak oleh Pemerintah, sehinggatidak memerlukan jaminan untuk melaksanakan kontrak/kerjasamatersebut.20) Fakta bahwa Production Sharing Contract tanggal 27 Februari Tahun1993 merupakan suatu perjanjian/kontrak yang mengikat antaraNegara/Pemerintah yang dalam hal ini direpresentasikan olehSKKMIGAS dengan PCJL selaku KKKS yang mendapat perlakuankhusus (lex specialis).21) Fakta bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undangundang bagi para pihak yang bersangkutan (Asas

pacta sunt servanda)maka seharusnya kekuatan hukum Production Sharing Contract tanggal27 Februari Tahun 1993 mengikat sebagaimana undangundang bagiyang membuatnya, dimana hal ini juga ditegaskan di dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 6,ayat (1), bahwa: Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak KerjaSama ... dst22) Fakta bahwa seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktordalam rangka

Kalaupun biayaoverhead allocation dikenakan PPN maka berdasarkan Surat MenteriKeuangan Nomor S604/MK.017/1998, PPN ditanggung Pemerintah dapatdijelaskan sebagai berikut:Berdasarkan isi surat tersebut ditegaskan bahwa terhadap overhead,technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalamrangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing dikenakanpajak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.Halaman 6 dari 45 halaman.

tidak menghilangkanhak Pemohon Banding terkait dengan biaya overhead allocationyang pengenaan pajaknya ditanggung' oleh pemerintahsebagaimana diatur dalam S604;Bahwa S604 tersebut pun sudah ditembuskan kepada DirekturJenderal Pajak (DJP) dan sejak diterbitkannya, surat tersebut belumpernah dibatalkan, sehingga S604 tersebut harus dihargai dandilaksanakan;Pajakpajak Ditanggung Pemerintah dalam S604 sejalan denganSection IV Rights and Obligation of the parties Pasal 1.3 huruf b TheRokan Production Sharing

Contract antara PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) danPT Caltex Pacific Indonesia CONTRACTOR;Pasal 1.3 huruf b The Rokan Production Sharing Contract antaraPerusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara(PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia CONTRACTOR(Lampiran 8) menyebutkan bahwa:"PERTAMINA shall:Except with respect to CONTRACTOR'S obligation to pay theIncome Tax including the final tax on profits after tax deduction asset forth at subsection 1.2(r) of this Section

Putusan Pengadilan Pajak tersebutmengabulkan keseluruhan permohonan banding Pemohon Banding.Berikut kutipannya:"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapatbahwa sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.01 7/1998tanggal 24 November 1998 maka pembebanan overhead dariKantor Pusat Kontraktor Bagi Hasil/Production Sharing Contract(PSC) ke Pemohon Banding tidak ada kewajiban Pemohon Bandinguntuk membayar PPN; ""Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berkesimpulanbahwa koreksi

JasaKena Pajak di dalam negeri, yang atas pembayaran PPNtersebut selanjutnya dapat dimintakan pengembalian melaluireimbursement sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 64/PMK 02/2005;Bahwa biaya Overhead Allocation yang terdiri dari General andAdministrative Cost dan Biaya Tidak Langsung Lainnya,Counsel and Service dan Parent Company Overheadmerupakan alokasi biaya dari Kantor Pusat/ Perusahaan Indukkepada anak perusahaan dalam rangka pelaksanaan KontrakBagi Hasil (Production Sharing

Putusan Nomor 12/B/PK/PJK/201 7Berdasarkan isi surat tersebut ditegaskan bahwa terhadap overhead,technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalamrangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing dikenakanpajak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Pajak tersebut ditanggung oleh pemerintah yang pelaksanaannyadilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;Bahwa Pemberian fasilitas ditanggung pemerintah atas PPN terutangsebagaimana dimaksud pada poin diatas tidak

Contract antara PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) danPT Caltex Pacific Indonesia CONTRACTORPasal 1.3 huruf b The Rokan Production Sharing Contract antaraPerusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara(PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia CONTRACTOR(Lampiran 8) menyebutkan bahwa:"PERTAMINA shall:Except with respect to CONTRACTOR'S obligation to pay theIncome Tax including the final tax on profits after tax deduction asset forth at subsection 1.2(r) of this Section

Putusan Nomor 12/B/PK/PJK/201 7"Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapatbahwa sesuai Surat Menteri Keuangan No.S604/MK.01 7/1998tanggal 24 November 1998 maka pembebanan overhead dariKantor Pusat Kontraktor Bagi Hasil/Production Sharing Contract(PSC) ke Pemohon Banding tidak ada kewajiban PemohonBanding untuk membayar PPN; ""Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berkesimpulanbahwa koreksi Terbanding sebesar Rp. 100.973.603.456, tidakdapat dipertahankan,"Putusan Pengadilan

Bahwa biaya Overhead Allocation yang terdiri dari Generaland Administrative Cost dan Biaya Tidak Langsung Lainnya,Counsel and Service dan Parent Company Overheadmerupakan alokasi biaya dari Kantor Pusat/ PerusahaanInduk kepada anak perusahaan dalam rangka pelaksanaanKontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract);3.

The method selected must be approvedby PERTAMINA, and such approval can be reviewed periodicallyby PERTAMINA and the CONTRACTOR.Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian Overhead Allocationadalah biaya administrasi dan umum, selain biaya langsung,yang dapat dialokasikan pada operasi ini (production sharing)harus didasarkan pada study yang rinci, dan metode yangditetapkan berdasarkan hasil study tersebut harus diterapkansecara konsisten setiap tahun.

Pengadaan Buku Sebesar Rp. 50.000.000,Diharapkan Pemerintah Kota Tual dapat memberikan sharing danasebesar 25 % dari bantuan dana yang diterima sebesar Rp.310.000.000,(tiga ratus sepuluh juta rupiah).;Tidak diperkenankan dana Unit Sekolah Baru (USB) tersebut digunakanuntuk membayar honor panitia, penggusuran tanah atau pembebasan /ganti rugi tanah dan lain lain.

diambil dari dana imbal swadaya (sharing) Pemerintah Kabupaten / Kota.

disebutkan bahwa biaya operasionalkepanitiaan dapat dialokasikan maksimal 4 % dari nilai bantuan (block grant)yang diambil dari dana imbal swadaya (sharing) Pemerintah Kabupaten / Kota.

Menyediakan dana sharing minimal sebesar 25 % yang dianggarkandalam DPA (Dokumen Pengalokasian Anggaran) pada unit kerja dinas pendidikankabupaten / kota yang bersangkutan pada tahun anggaran berjalan. Kenyataanyang terjadi Dana Sharing tidak ada namun pekerjaan pembangunan UnitSekolah Baru (USB) SMA Negeri Tayando Kecamatan Tayando tetap dilaksanakan. ;Point. 20. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh sekolahpenerima block grant.

M.Si atas petunjuk dan arahan dari Saksi Saifudin Nuhuyanan,S.Pd melakukan kebijakan untuk membayarkan honorarium panitia dan biayaoperasional panitia dengan menggunakan dana bantuan pemerintah sebesarRp.600.000, (enam ratus' ribu rupiah) sehingga total terbayarkan yaituRp.14.700.000, (empat belas juta tujunh ratus ribu rupiah), yang seharusnyamenggunakan Dana Imbal Swadaya (sharing) pemerintah kabupaten / kota,dengan tujuan anggaran tersebut nanti akan dipulinkan dengan dana sharing,tetapi sampai

sebesar Rp.55.000.000, (limapuluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, hal tersebut sudahdinyatakan PENGGUGAT pada surat Nomor : 040/DirYR/VIII/2016,tertanggal 02 Agustus 2016, Perihal : Pembayaran Royalti.Halaman 6 dari 57.Putusan Perdata No.49/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.03/201710.11.12.18.dan pembayaran tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) tahun danTERGUGAT menerimanya dengan baik, bukti pembayaran melaluitransfer dan Cek Tunai, dengan perincian sebagai berikut :14/11/2014, Profit Sharing

TERGUGAT, Oktober & November Rp.110.000.000.02/12/2014, Profit Sharing TERGUGAT, Desember Rp.55.000.000,04/02/2015, Profit Sharing TERGUGAT, Januari dan Februari Rp.110.000.000,/03/2015, Profit Sharing TERGUGAT, Maret 2015 Rp.55.000.000,02/04/2015, Profit Sharing TERGUGAT, April 2015 Rp.55.000.000,05/05/2015, Profit Sharing TERGUGAT, Mei 2015 Rp.55.000.000,03/07/2015, Profit Sharing TERGUGAT, Julis/d November 2015 ~ Rp.247.500.000.08/08/2015, Kekurangan profit TERGUGAT, Juli s/d November Rp.9.900.000,08

/12/2015, Profit Sharing TERGUGAT, desember 2015 Rp.50.000.000,08/01/2016, Profit Sharing TERGUGAT, Januari 2016 Rp.25.000.000,11/01/2016, Profit Sharing TERGUGAT, Januari 2016 Rp.25.000.000,10/03/2016, Profit Sharing TERGUGAT, Februari 2016Rp.20.000.000,JUMIAN 20... tte rete ttre = RD.817.400.000.Bahwa pada pertengahan tahun 2016, kegiatan usaha PENGGUGATsangat terpuruk, sehingga sangat mempengaruhi Cash Flowpembayaran yang merupakan kewajiban PENGGUGAT, seperti kitaketahui kegiatan bidang usaha

GH.938667, tanggal 30 Oktober 2014sebesar Rp.2.000.000.000,(dua milyar rupiah), diberi tanda P27;Foto copy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 22 September 2014sebesar Rp.1.300.000.000,(satu milyar tiga ratus juta rupiah) diberitanda P28;Foto copy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2014, sebesarRp.500.000.000,(lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P29;Foto copy Surat Penggugat Nomor :040/DirYR/VIII/2016, PerihalPembayaran Royalti atau Profit Sharing tanggal 02 Agustus 2016 yangditujukan

kepada Tergugat, diberi tanda P30;Foto copy Bukti Pembayaran atau Profit Sharing dari Penggugat kepadaTergugat sejak bulan Oktober 2014 sampai Pebruari 2016, baik tranfermelalui ATM maupun transfer melalui Bank Mandiri, diberi tanda P31;Foto copy Surat dari PT.

Jaminan Tertulis PetrochinaInternational Jabung Ltd Nomor 0764/SKKD0000/2013/S7 tanggal 17 Mei2013 yang menyatakan bahwa Petrochina International Jabung Ltdmerupakan salah satu Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yangberkontrak dengan Pemerintah RI (melalui SKKMIGAS) dan seluruhbarang operasi yang telah dibeli dan digunakan serta diimpor denganmenggunakan fasilitas menjadi Barang Milik Negara atau KekayaanNegara dan seluruhnya akar) dibebankan ke dalam biaya operasi;Bahwa mengacu pada Production Sharing

UU Nomor 8 Tahun 1971 Pasal 15PCJL sebagai operator "Production Sharing Contract" dilepaskan/dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajakpajak oleh Pemerintah,sehingga seharusnya Jaminan Tertulis tersebut dapat dianggap cukup/memenuhi syarat;Dengan demikian Permohonan Keberatan atm SPP648/WBC.05/2013tanggal 3 April 2013 yang Pemohon Banding ajukan telah memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UndangUndang Nomor17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun1995 tentang

Putusan Nomor 335/B/PK/PJK/2016Bahwa Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dilakukan dalam rangkauntuk memeriksa pemenuhan persyaratan formal pengajuan bandingterkait pemenuhan pembayaran 50% dari jumlah pajak terutangsebagaimana diatur UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, Pasal 36 ayat (4) oleh karena bersama permohonanbanding Pemohon yang dalam hal ini mewakili wilayah kerja Bermudatidak memberikan bukti pembayaran/pelunasan atas PBB terutang;Bahwa dengan mempertimbangkan Production Sharing

Jatuh Tempo Pengajuan Keberatan Jatuh Tempo Pengajuan BandingBahwa sikap Pemohon untuk menggunakan Jaminan Tertulis dalamproses Keberatan tersebut tidak dengan tujuan untuk melakukanpenghindaran terhadap BMPDRI terhutang namun lebih kepadapemenuhan hak kami sebagai KKKS yang tertuang dalam KontrakKerja Sama (KKS/ Production Sharing Contract) bahwasannyaPemohon dilepaskan/dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajakpajak oleh Pemerintah sehingga Pemohon layak untuk menggunakanJaminan Tertulis tersebut

Putusan Nomor 335/B/PK/PJK/2016Vi.19)20)21)22)23)Fakta bahwa sesuai Production Sharing Contract tanggal 27 FebruariTahun 1993, ketentuan Pasal 5.3 (b) PCJL adalah merupakanKontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditanggung/dilepaskandari kewajiban pembayaran pajakpajak oleh pemerintah;Fakta bahwa Production Sharing Contract tanggal 27 Februari Tahun1993 merupakan suatu perjanjian/kontrak yang mengikat antara Negara/Pemerintah yang dalamhal ini direpresentasikan olehSKKMIGAS dengan PCJL selaku KKKS

Garam Suryayang didalamnya berisi barang berupa:Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca bening.Bahwa 2 (dua) buah potongan pipet plastik bening bergaris merah yangberbentuk sendok.Bahwa 1 (satu) buah korek api gas.Bahwa 1 (satu) buah korek api gas yang masih terdapat Ssumbu kompornya.Bahwa pada saat saksi dan tim menginterogasi terdakwa mengakui bahwabarang berupa narkotika jenis shabu tersebut rencananya sebagian untukdipakai/ konsumsi sendiri oleh terdakwa dan sebagiannya lagi untuk dijualdengan cara sharing

bersama temantemannya, dimana temanteman dariterdakwa tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000, (limapuluh ribu rupiah) Sampai dengan Rp 100.000,(seratus ribu rupiah) untukdapat ikut samasama atau sharing menggunakan barang shabu milikterdakwa AGUS BADRUN Alias DRUN tersebut.Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Mtr.

bersama temantemannya, dimana temanteman dariterdakwa tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000, (limapuluh ribu rupiah) Sampai dengan Rp 100.000,(seratus ribu rupiah) untukdapat ikut Ssamasama atau sharing menggunakan barang shabu milikterdakwa AGUS BADRUN Alias DRUN tersebut.Bahwa pengakuan terdakwa Agus Badrun Alis Drun memperoleh Narkotikajenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.

NAJAM tersebut menyerahkan kepada terdakwa barang berupa 1 (Satu)bungkus kristal putih jenis shabu;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebutadalah rencananya sebagian untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri dansebagian lagi untuk dipakai sharing dengan temanteman terdakwa yangmana temanteman terdakwa tersebut harus mengeluarkan uang sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,(seratus ribu rupiah) untuk dapat ikut Samasama atau sharing menggunakanbarang

NAJAMadalah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000, (dua jutarupiah) untuk 1 (Satu) bungkus shabu;Bahwa terdakwa sengaja memecah barang shabu miliknya tersebut menjadibungkusanbungkusan kecil agar memudahkan terdakwa pada saat terdakwamenggunakan barang shabu tersebut dan pada saat sharing dengan temanHalaman 13 dari 22 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2019/PN Mtrteman terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut

Kalaupun biayaoverhead allocation dikenakan PPN maka berdasarkan Surat MenteriKeuangan Nomor S604/MK.01711998, PPN ditanggung Pemerintah dapatdijelaskan sebagai berikut:e Berdasarkan isi surat tersebut ditegaskan bahwa terhadap overhead,technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalamrangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing dikenakanpajak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;e Pajak tersebut ditanggung oleh pemerintah yang pelaksanaannyadilakukan oleh

tidak menghilangkanhak Pemohon Banding terkait dengan biaya overhead allocationyang pengenaan pajaknya ditanggung' oleh pemerintahsebagaimana diatur dalam S604;Bahwa S604 tersebut pun sudah ditembuskan kepada DirekturJenderal Pajak (DJP) dan sejak diterbitkannya, surat tersebut belumpernah dibatalkan, sehingga S604 tersebut harus dihargai dandilaksanakan;Pajakpajak Ditanggung Pemerintah dalam S604 sejalan denganSection IV Rights and Obligation of the parties Pasal 1.3 huruf b TheRokan Production Sharing

Contract antara PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) danPT Caltex Pacific Indonesia CONTRACTOR;Pasal 1.3 huruf b The Rokan Production Sharing Contract antaraPerusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara(PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia CONTRACTOR(Lampiran 8) menyebutkan bahwa:"PERTAMINA shall:Except with respect to CONTRACTOR'S obligation to pay theIncome Tax including the final tax on profits after tax deduction asset forth at subsection 1.2(r) of this Section

Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Bagi Hasil(Production Sharing Contract) antara Pemerintah Indonesia denganPemohon Banding, Majelis berpendapat Overhead Allocation bukanmerupakan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPPN tetapi merupakan alokasi biaya administrasi dan umum, yangpengalokasiaannya didasarkan pada kontrak perjanjian antaraPemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan

Nomor: S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998, antara lain dinyatakan:1) Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbuldari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontraktorproduction sharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;2) Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggungoleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan olehDirektorat Jenderal Lembaga Keuangan;Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan a quo, dinyatakanbahwa

menyediakan Pembiayaan Mudharabah kepadaPelawan (Nasabah) sejumlah Rp. 500.000.000, (Lima Ratus JutaRupiah), dengan Jangka waktu Pembiayaan Mudharabah berlangsungselama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 26Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016, denganNisbah Bagi Hasil untuk masingmasing pihak adalah 28,47 % (duapuluh delapan koma empat puluh tujuh prosen) untuk NASABAH dan71,53% (tujuh pulun satu koma lima puluh tiga prosen) untuk BANK,didasarkan pada prinsip Net Revenue Sharing

menyediakan Pembiayaan Mudharabah kepadaPelawan (Nasabah) sejumlah Rp. 1.000.000.000, (Satu MilyardRupiah), dengan Jangka waktu Pembiayaan Mudharabah berlangsungselama 36 (tiga pulunh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 27 Juni2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015, dengan Nisbah Bagi Hasiluntuk masingmasing pihak adalah : 28,47 % (dua puluh delapan komaempat puluh tujuh prosen) untuk NASABAH dan 71,53% (tujuh puluhsatu koma lima puluh tiga prosen) untuk BANK, didasarkan padaprinsip Net Revenue Sharing

Bahwa, untuk fasilitas 1, Plafond Rp. 750.000.000, (Tujun Ratus LimaPuluh Juta Rupiah), dengan Jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam)bulan, terhitung mulai tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal21 Nopember 2015 dan dalam kurun waktu tersebut Pelawan (Nasabah)telah melaksanakan kewajibannya membayar Nisbah Bagi Hasil sesuaiprinsip Net Revenue Sharing setiap bulannya (periode 1 bulan), sebagaiberikut : Tgl. 20122012, angsuran (bagi hasil dan pokok) sebesarRp. 25.633.200, Tgl. 20012013, angsuran

Bahwa, untuk fasilitas 2 Plafond sejumlah Rp. 500.000.000, (Tujuh RatusLima Puluh Juta Rupiah), dengan Jangka waktu selama 36 (tiga puluhenam) bulan, terhitung mulai tanggal 26 Februari 2013 sampai dengantanggal 26 Februari 2016 dan dalam kurun wakiu tersebut Pelawan(Nasabah) telah melaksanakan kewajibannya membayar Nisbah BagiHasil sesuai prinsip Net Revenue Sharing setiap bulannya (periode 1bulan), sebagai berikut : Bulan Maret 2013, angsuran (bagi hasil dan pokok) Rp. 17.638.888, Bulan April 2013

Bahwa, untuk fasilitas 3 Plafond sejumlah Rp. 1.000.000.000, (SatuMilyard Rupiah), dengan Jangka waktu Pembiayaan Mudharabahberlangsung selma 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 27Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 dan dalam kurun waktutersebut Pelawan (Nasabah) telah melaksanakan kewajibannyamembayar Nisbah Bagi Hasil sesuai prinsip Net Revenue Sharing setiapbulannya (periode 1 bulan), sebagai berikut : Tgl. 30072013,angsuran (bagi hasil dan pokok)sebesar Rp. 48.963.100

Terdakwa menyampaikan khotbahnya antara lain berisi sebagaiberikut:Selama lebih kurang setahun lebih saya sakit, tapi bukan sakit secarafisik lebih tepatnya sakit secara rohani, oleh karena terlalu lebin tepatnyabegini karena ketika Tuhan sharing, Roh Kudus sharing tentangpengetahuannya tentang banyak orang itu betulbetul menyakitkan ...rasa sakit yang dirasakan Tuhan oleh saya terasa sekali.

Adam dan Hawa, dan Kejadian 3 Adam dan Hawajatuh dalam dosa ... (1) manusia diciptakan di bumi, bukan di sorga.(2) Si setan datang dalam bentuk ular tapi setengah badannyaperempuan, inipun tidak ada dalam Alkitab. (3) Ular itu membujukAdam dan Hawa sekaligus, urutannya tidak benar. (4) Mereka tahumereka bersalah, mereka langsung datang sujud ke hadapan Tuhandan Tuhan ampuni, inipun tidak sesuai dengan kisah di Taman Eden;Bahwa adanya pengajaran/khotbah Terdakwa tentang : Tuhan sharingdan Roh Kudus sharing

Tugas kita sebenarnya mentaati firmanbukan lagi Tuhan sharing dengan kita.

Jadi yang pergi menyediakan tempat danakan datang kembali ke dunia adalah Yesus bukan Pastor Adil;e Bahwa pernyataan Terdakwa adalah tidak sesuai dengan ajaranAlkitab, bahwa Roh Kudus tidak pernah mengajarkan halhal yangbertentangan dengan firman Tuhan, bahwa Terdakwa telahberkomunikasi/melakukan sharing dengan Roh Kudus itu tidak benarsama sekali dengan alasan bahwa Roh Kudus tidak pernah membawakita kepada halhal yang mencelakakan melainkan membawakedamaian untuk umat manusia di mana bertentangan

Kedua, terlepas dari Production SharingContract merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnyasecara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law, namun di sisi lainsepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannyaBranch Profit Tax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam artiP3B akan meredusir Production Sharing Contract, dan berlaku secaraequilbrium dimana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsi P3Ba

Ketiga, dalam postulat hukum bahwa Production Sharing Contractwalaupun selama ini merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usahapatungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan.Sedangkan P3B mengatur bahwa pembebanan atas pemberlakuanpembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnyahak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal darikegiatan business profit, yang sudah barangtentu mempunyai yuridiksidan tunduk pada regulasi konvensi internasional.

Putusan Nomor 855/B/PK/Pjk/2019Branch Profit Tax, memiliki keterkaitan hubungan hukum (innerlijkesamenhang) antara Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)dengan P3B Indonesia Belanda sebagaimana yang dimuat dalamArticle 10.8 yang menyatakan bahwa : Notwithstanding any otherprovisions of this Agreement, where a company which Is a resident ofone of the two States has a permanent establishment in the other State,the profits of the permanent establishment may be subjected to anadditional tax

No.131/B/PK/PJK/2007(Persero) secara bersama sama disebut sebagai "JointOperation (JO)".Bahwa pada kenyataannya, jasa peledakan yang Penggugatlakukan kepada Pemilik Proyek adalah atas nama DynoNobel Indonesia Dahana (Persero) J.O, tidak adapenyerahan jasa dari Dyno, selaku anggota J.O kepadaJ.O.Bahwa dalam hubungan kerja antara Penggugat selakuanggota J.O dengan J.O, Penggugat akan menerimapembagian pendapatan (revenue sharing) dari J.O, dalamsurat Tergugat Nomor : S244/PJ.53112000 tanggal 17Februari

2000 disebutkan bahwa atas pembagian pendapatan(revenue sharing) dari J.O kepada anggota J.O tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga dengandemikian anggota J.O tidak membuat Faktur Pajak kepadaJ.O.Bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S244/PJ.531/2000 tanggal 17.

Atas pembagian pendapatan (revenue sharing) dariJ.O kepada anggota J.O sehubungan dengan pelaksanaanproyek yang dibiayai dengan hibah tidak terutangPajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian anggota J.Otidak membuat Faktur Pajak kepada J.O.Bahwa dari Surat Nomor : S244/PJ.531/2000 secara jelasdisebutkan bahwa atas pembagian pendapatan (revenuesharing) dari J.O kepada anggota J.O sehubungan denganpelaksanaan proyek yang dibiayai dengan hibah tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai sehingga dengandemikian anggota J.O tidak membuat Faktur Pajak kepadaJ.O.Bahwa tidak terutangnya Pajak Pertambahan Nilai ataspembagian pendapatan (revenue sharing) dari J.O kepadaanggota J.O adalah

menemukanbungkus rokok Samporna MILD yang di simpan di jendela kamarterdakwa HERIYANTO dan saat dibuka ternyata dalam kotak rokok ituterdapat 1 buah plastic obat yang di dalamnya terdapat serbuk putihyang di duga sabu dan selanjutnya setelah itu saksi menanyakan barangSiapa 1 poket sabu itu dan saat itu di jawab oleh terdakwa HERIYANTOkalau 1 poket sabu itu milik terdakwa ANDIKA CAHYA PUTRA yang dititip kepada terdakwa HERIYANTO dan 1 poket sabu itu di beli olehterdakwa ADIKA CAHYA PUTA secara sharing

Moyo Hilir Kab, Sumbawa yangmana saat itu saksi beli dengan harga Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah);Bahwa 1 poket Narkotika yang ditemukan oleh aparat Kepolisian didalamkamar terdakwa HERIYANTO adalah Narkotika yang saat itu saya beliyang sebelumnya saksi serahkan kepada terdakwa HERIYANTO namunuang untuk membeli sabu tersebut sharing/ patungan dengan terdakwaHERIYANTO;Bahwa posisi pada saat dilakukan penggeledahan oleh aparat Kepolisianberada di ruang tamu namun saat itu saksi bisa melihat aparat

HERIYANTO Sharing (mengumpulkan uangsamasama 250.000,), 1 buah bong, 1 klip obat bekas shabu dan 3 buahpipa kaca, 1 buah gunting, pipet warna putin buah pipet berbentuk skop,1 buah bungkus rokok merk Sampoerna, 2 buah korek gas merupakanmilik terdakwa HERIYANTO, 1 unit Hp merk OPPO dan uang tunalsebesar Rp. 880.000, (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)merupakan milik saksi dan 1 unit Ho MITO merupakan milik terdakwaHERIYANTO; Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu baru 3 bulan lebih iniyang

Poto Kec, Moyo Hilir Kab,Sumbawa.Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu inidengan cara terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang kemudianrencana akan menggunakannya bersama dengan saksi ANDIKA dan Sadr.JAYADI dan saat ditangkap/ diamankan terdakwa bersama dengan saksiANDIKA;Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2019 sekitar jam17.30 Wita terdakwa dihubungi saksi ANDIKA melalui Via Handphonedan mengatakan kepada terdakwa untuk mengajak terdakwa membeli(sharing

Bahwa terdakwa belum sempat memberikan uang kepada skasi ANDIKAyang mana sebelumnya terdakwa dan saksi ANDIKA berencana sharing(membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara patungan) yangmana saya memberikan uang untuk membeli Narkotika jenis shabutersebut kepada saksi ANDIKA ketika berhasil menjual HP terdakwatersebut namun nyatanya HP terdakwa tersebut tidak terjual; Bahwa 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu, 1 buah bong, 1 klipobat bekas shabu dan 3 buah pipa kaca, 1 buah gunting,

Pengadaan Buku sebesar Rp. 50.000.000,Diharapkan Pemerintah Kota Tual dapat memberikan sharing danasebesar 25% dari bantuan dana yang diterima sebesar Rp.310.000.000, (tiga ratus sepuluh juta rupiah).Tidak diperkenankan dana Unit Sekolah Baru (USB) tersebutdigunakan untuk membayar honor panitia, penggusuran tanah ataupembebasan/ ganti rugi tanah dan lainlain.

Hal tersebut dapatdibayarkan melalui dana sharing dan tidak diperkenankan jugabangunan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor).Untuk pekerjaan Konstruksi seluas 561.50 M2 terdiri dari :a. Ruang Kantor = seluas 125 M2.b. 3Ruang Kelas seluas 216 M2.c. 1 Ruang Labortorium IPA seluas 120 M2.d. 1Ruang Perpustakaan seluas 96 M2.e. 1Ruang WC siswa seluas 4,5 M2.Halaman 5 dari 76 Putusan No. 19/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB.3.

Pengadaan Buku sebesar Rp. 50.000.000,00Diharapkan Pemerintah Kota Tual dapat memberikan sharing danasebesar 25% dari bantuan dana yang diterima sebesarRp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).Tidak diperkenankan dana Unit Sekolah Baru (USB) tersebutdigunakan untuk membayar honor panitia, penggusuran tanah ataupembebasan/ ganti rugi tanah dan lainlain.

Hal tersebut dapatdibayarkan melalui dana sharing dan tidak diperkenankan jugabangunan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor).2. Untuk pekerjaan Konstruksi seluas 561.50 M2 terdiri dari :a. Ruang Kantor = seluas 125 M2.b. 3Ruang Kelas seluas 216 M2.Halaman 25 dari 76 Putusan No. 19/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB.c. 1 Ruang Labortorium IPA seluas 120 M2.d. 1Ruang Perpustakaan seluas 96 M2.e. 1Ruang WC siswa seluas 4,5 M2.3.

Bahwa, sharing dana sebesar 25% dari bantuan dana yang diterimasebesarRp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) TIDAK cairdan .kemudian dana untuk membayar honor panitia, penggusuran tanahatau pembebasar/ ganti rugi tanah dan lainlain menggunakan dari BlockGrand..Halaman 64 dari 76 Putusan No. 19/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB.9.

No. 250 K/Pdt.Sus/201 1 Sharing Comission : 3 US$ x total lot sebulan;Sebagai gambaran pada bulan Januari 2010, Penggugat seharusnya menerimapenghasilan bersih sebulan sebesar: Upah pokok : Rp2.600.000,00 Over Ride (OR) : 2,3 US$ x 284 lot = Rp6.626.000,00 Sharing Comission : 3 US$ x 284 = Rp8.520.000,00Jumlah : Rp17.746.000,00Tetapi kenyataan Penggugat hanya menerima upah pokok sebesarRp2.600.000,00 ditambah Over Ride (OR) sebesar Rp6.626.000,00 yangditransfer Pak Gunawan (ic.

Tergugat) ke rekening Penggugat pada awal bulanFebruari 2010, sedangkan Sharing Comission sebesar Rp8.520.000,00 belumditransfer Pak Gunawan (ic. Tergugat) ke rekening Penggugat;bahwa selama bekerja sebagai Senior Business Manager pada Tergugat,Penggugat selalu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan tidakpernah melakukan suatu kesalahan apapun yang membawa kerugian bagiTergugat;bahwa tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas serta tanpa seizinpejabat yang berwenang, Pak Gunawan (ic.

atauanjuran No. 567/983/DSTKM/2010 tanggal 27 Mei 2010 (terlampir), akan tetapiTergugat tidak bersedia membayar hakhak normatif Penggugat sesuai anjuran;bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia membayar hakhak normatifPenggugat sesuai anjuran, maka Penggugat mengalami kerugian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UndangUndang No. 13 Tahun2003 yakni sebagai berikut: Uang pesangon 2 x Rp2.600.000,00 =Rp 5.200.000,00 Pengobatan dan Perumahan 15% x Rp5.200.000,00 =Rp 780.000,00 Sharing

Kerugian Materiil berupa hilangnya pendapatan PENGGUGAT daribiaya transaksi, biaya administrasi dan fee sharing untuk hilangnyapendapatan Penggugat untuk periode 12 (dua belas) bulan yaitu Juli2017, Agustus 2017, September 2017, Oktober 2017, NopemberHal 9 dari 71 hal. Put.

Dengandihentikannya akses layanan, tidak hanya Penggugat saja yang tidakmendapatkan fee sharing tapi juga Tergugat tidak mendapatkan bagian. Halini terjadi karena lambannya tanggapan dari Penggugat atas perubahanskema penyetoran tagihan listrik kepada PLN.

PLN(Persero) masih tetap berlangsung dengan kata lain tidak ada batasan waktuyang diberikan oleh TERGUGAT dalam melakukan pemutusan akseslayanan a quo yang berakibat hilangnya pendapatan PENGGUGAT yangberasal dari admin Bank maun sharing fee sebagaimana diatur dalamLampiran Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Antara PT.BankBRISyariah (TERGUGAT) dengan PT.

Sarwa Karya Wiguna tentangPenyediaan Jasa Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik danTagihnan Lainnya PT PLN (Persero) Secara Terpusat, Nomor050/BRIS/PKS/07/2013 tanggal 3 Juli 2013, telah dinazegelen), pada Pasal 12ayat (1) diperjanjikan tentang Sharing Fee dari PLN, sebagai berikut : (1) ParaPihak sepakat bahwa atas pelaksanaan penerimaan Pembayaran TagihanListrik dan Tagihan Lainnya yang dilakukan melalui Pihak Kedua atau loket,maka Pihak Kedua berhak atas sharing fee dari PLN sesuai dengan

PLN Persero aling terkait dalam akadwakalah, yang mana Penggugat menerima sharing fee dari PT. PLN Persero,oleh karenanya seharusnya PT. PLN Persero juga dijadikan sebagai pihakdalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan ini Penggugat tidakmemasukkan PT.

PHK oleh Penggugatdengan alasan efisiensi, tidak pula di PHK karena melakukan kesalahan, melainkanTergugat sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan Penggugat Olehkarena itu Tergugat menuntut bukan dalam bentuk pemberian uang pesangon tetapiuang kompensasi, berupa pembayaran seluruh gajih Tergugat dengan perhitunganapabila Tergugat tetap bekerja kepada Penggugat sampai usia pensiun, dan uangsegala bentuk bonus yang seharusnya Tergugat terima seperti bonus akhir tahun danbonus profit sharing

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi keberatandan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti dalamPutusannya di halaman 54 alinea 5 yang menyatakan Menimbang, bahwatuntutan Penggugat Rekonvensi lainnya seperti sisa angsuran mobil, bonus akhirHal. 43 dari 50 hal.Put.Nomor 566 K/Pdt.SusPHI/2014tahun, bonus profit sharing dan uang kerugian imateril, tidak dapat dikabulkandan karenanya ditolak karena untuk tujuan tersebut Penggugat Rekonvensi tidakmengajukan bukti

Sehingga Jelasberdasarkan seluruh bukti tersebut, Termohon Kasasi memiliki kewajibanmenanggung pembayaran sebesar 80% dari nilai sisa angsuran mobil;Mengenai Bonus Tahunan, dalam Jawabannya Pemohon Kasasi telahmenerangkan di halaman 23, yaitu butir 24 Bahwa sedangkan uang bonus yangseharusnya Tergugat terima dan sampai sekarang masih ditahan oleh Penggugatadalah: Bonus akhir tahun sebesar 1(satu) bulan gaji = Rp24.051.000, (dua puluhempat juta lima puluh satu ribu rupiah); Bonus profit sharing 55%

Dengan demikian berdasarkanseluruh bukti tersebut, secara akurat telah dapat dibuktikan bahwa BonusTahunan merupakan Hak seluruh karyawan, termasuk juga menjadi hakPemohon Kasasi;Mengenai Bonus Profit Sharing, dalam Jawabannya Pemohon Kasasi telahmenerangkan di halaman 23, yaitu butir 24 Bahwa sedangkan uang bonus yangseharusnya Tergugat terima dan sampai sekarang masih ditahan oleh Penggugatadalah: Bonus profit sharing 55% dan total pembagian hasil yang akan dibayarkanpada bulan Des. 2013 yang sampai

sekarang masih ditahan, yaitu sebesarRp17.719.641, (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratusempat puluh satu rupiah);Besarnya angka sisa bonus profit sharing yang belum dibayarkan pada jawabantsb. berdasarkan pada Surat Resmi Perusahaan kepada Pemohon Kasasimengenai pembagian hasil (profit sharing) tertanggal 28Juni 2013, besertaPengumuman Perusahaan kepada seluruh pekerja mengenai Pembayaran Gajl,Bonus Tahunan & Profit Sharing tertanggal 16 Desember 2013.

memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 5di atas pihak Pertama akan menyetor sisa dana ke Kas Negara kemudian pada bulan Juni2006 Terdakwa kemudian ditelepon oleh saksi Rosali (Team Monitoring dan Evaluation)untuk memberitahukan bahwa dana telah masuk ke rekening sebesar Rp 70.000.000(tujuh puluh juta rupiah) untuk tahap pertama setelah dana tahap pertama masukkerekening kemudian Terdakwa melakukan penarikan dari rekening kemudianmengerjakan pengerjaan tahap pertama yang dibantu dengan dana Sharing

memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 5 di atas pihakPertama akan menyetor sisa dana ke Kas Negara kemudian pada bulan Juni 2006Terdakwa kemudian ditelepon oleh saksi Rosali (Team Monitoring dan Evaluation) untukmemberitahukan bahwa dana telah masuk ke rekening sebesar Rp 70.000.000, (tujuhpuluh juta rupiah) untuk tahap pertama setelah dana tahap pertama masuk kerekeningkemudian Terdakwa melakukan penarikan dari rekening kemudian mengerjakanpengerjaan tahap pertama yang dibantu dengan dana Sharing

Perintah Membayar) Nomor : 00344/APBN/DISDIKSU/2006 tertanggal 12 September 2006 ;i Surat Kepala Dinas Propsu Nomor : 421.3/1221.Disdiksu/2008 tertanggal17 April 2008 tentang teguran I Penyampaian Laporan Block Grant BISRKB Tahun Anggaran 2006 ;j Surat Kepala Dinas Pendidikan Provsu perihal Permintaan DataPendidikan Persekolahan Kebutuhan Block Grant Tahun 2006 tertanggal03 Oktober 2005 ;Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;Barang bukti berupa :a Kuitansi penerimaan dana sharing

No.828 K/Pid.Sus/2010i Surat Kepala Dinas Propsu Nomor : 421.3/1221.Disdiksu/2008 tertanggal17 April 2008 tentang teguran I Penyampaian Laporan Block Grant BISRKB Tahun Anggaran 2006 ;j Surat Kepala Dinas Pendidikan Provsu perihal Permintaan DataPendidikan Persekolahan Kebutuhan Block Grant Tahun 2006 tertanggal03 Oktober 2005 ;Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;Barang bukti berupa :a Kuitansi penerimaan dana sharing/pendamping untuk pembangunan 2 RKB diSMUN 1 Laubaleng

Perintah Membayar) Nomor : 00344/APBN/DISDIKSU/2006 tertanggal 12 September 2006 ;r Surat Kepala Dinas Propsu Nomor : 421.3/1221.Disdiksu/2008 tertanggal17 April 2008 tentang teguran I Penyampaian Laporan Block Grant BISRKB Tahun Anggaran 2006 ;s Surat Kepala Dinas Pendidikan Provsu perihal Permintaan DataPendidikan Persekolahan Kebutuhan Block Grant Tahun 2006 tertanggal03 Oktober 2005 ;Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;Barang bukti berupa :k Kuitansi penerimaan dana sharing

Dirjen Lembaga Keuangan / Dirjen Anggaran; Dirjen Pajak; KPP Wajib Pajak Besar Satu; Kepala Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara; BP Migas; dan, Perwakilan Kontraktor Kontrak Kerjasama/KKKS;Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 1639 B/PK/PJK/2016Bahwa dalam pertemuanpertemuan tersebut, selalu terdapat konfirmasiBahwa pajakpajak yang timbul sehubungan dengan biaya overhead,biaya technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalamrangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing

tersebut merupakanpembebanan jasa yang dilakukan di luar negeri dan dimanfaatkan diwilayah pabean Indonesia, maka atas transaksi tersebut terutang PPhPasal 26;Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1639 B/PK/PJK/20167.4.Fate7< 6,7.7.Bahwa sesuai S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 pajakyang terutang dari transaksi di atas ditanggung pemerintah yangpelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal LembagaKeuangan (DJLK);Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan tersebut KontraktorProduction sharing

dari home office sesuai dengan surat dari Direktur Pertaminanomor 947/c.0000/81 tanggal 5 Juni 1981 dan tidak ada realisasipembayaran atas biaya tersebut sehingga tidak diketahui pihak mana yangmemperoleh pembayaran/pembebanan/alokasi biayabiaya tersebut;Berdasarkan butir 1 Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998tanggal 24 November 1998 dinyatakan bahwa terhadap overhead,technical services dan biaya administrasi yang timbul dari Kantor Pusatdalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing

(Bermuda), selaku pihak yang terikat KontrakProduction Sharing. Oleh karena home office (kantor pusat) PemohonBanding berada di negara Bermuda, bukan Delaware, AmerikaSerikat, maka COD ConocoPhillips Company dari Pejabat yangberwenang di Amerika Serikat dan P3B antara Indonesia Amerikatidak berlaku. Karena tidak terdapat P3B antara Indonesia denganBermuda/ maka terhadap transaksi di atas tetap berlaku ketentuanperpajakan domestik Indonesia.

Surat bantahan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) Nomor GBCOJFVENL00444 tanggal 25 Januari 2012menyatakan Dengan demikian seharusya Terbanding tidakmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan menunjukannya kepadaPemohon Banding karena sudah jelas bahwa apabila ada pajak yangtimbul sehubungan dengan biaya overhead, biaya technical servicesdan biaya timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajibankontrak production sharing merupakan tanggung jawab Pemerintahyang pelaksanaanya