Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan IIlmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan Iselain dari yang telahditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidananarkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3433/Pid.Sus/2020/PN MdnBahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar pasal27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016perubahan Undang Undang 11 tahun 2008 tentang Undang Undang Informasidan Tehnologi Elektronik dan atau 310 KUHP2. Terdakwa bebas dari pidana penjara3. Terdakwa bebas dari pidana denda Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh jutarupiah)4. Barang bukti diserahkan kepada Terdakwa5.

Dengan era keterbukaan dan tehnologi seperti saat ini siapapun dapatmengakses segala yang terjadi , untuk itu diperlukan kesopanan di dalammenggunakan Tehnologi ITE.

HUTABARAT dan IMAM TAUFIK ISMAILanggota satuan Narkoba Polsek Sunda Kelapa dan dilakukan penggeledahanbadan dan pakaian ditemukan 1 (Satu) plastic klib bening narkotika jenis sabusabu dengan berat Netto 0,1348 gram yang selanjutnya di Bawa ke Polseksunda Kelapa untuk proses lebih lanjut;Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi

ISMAILanggota satuan Narkoba Polsek Sunda Kelapa dan dilakukan penggeledahanbadan dan pakaian ditemukan 1 (Satu) plastic klib bening narkotika jenis sabusabu dengan berat Netto 0,1348 gram yang selanjutnya di Bawa ke Polseksunda Kelapa untuk proses lebih lanjut.Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI danbukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Utr Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 4627/NNF/2019/ tanggal 15 September2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.nKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

kepentingan pelayanan kesehatan", oleh karena adanya pembatasanpenggunaan narkotika tersebut, UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jugatelah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalah gunakansebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan "peredaran narkotikameliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahannarkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupunpemindahtangananan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu penetahuan dan tehnologi

;Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotikagolongan , dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkannarkotika golongan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotikagolongan tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuantertentu, Sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahan dan tehnologi, dalam hal ini agarperedaran ataupun penyerahan golongan terebut dilakukan secara sah danHal.14 dari 20

Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2020/PN.Bks.pemindahtangananan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu penetahuan dan tehnologi;Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkotikagolongan , dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkannarkotika golongan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkotikagolongan tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuantertentu, sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untukkepentingan pengembangan

ilmu pengetahan dan tehnologi, dalam hal ini agarperedaran ataupun penyerahan golongan terebut dilakukan secara sah dantidak melawan hukum maka diisyaratkan adanya suatu jjin khusus untukmelakukan perbuatan tersebut termasuk instansi yang berhak;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut Sudah terpenuhidan terbukti secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah

bukan tanaman jenmis Shabu tanpa dilengkapi dengan surat izindari pejabat yang berwenang maupun Menteri Kesehatan RI karena hal tersebut terdakwalakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmupengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telahmelawan hukum yang berlaku di Indonesia ;Bahwa Narkotika dinyatakan oleh Undangundang hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Selanjutnya ditegaskan Narkotika Golongan I dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi (pasal 8 UURI No.35 tahun 2009) ;Dengan demikian Undangundang telah menentukan batasan bahwa orang perorangantidak dapat diperbolehkan untuk memiliki atau menguasai Narkotika untuk kepentinganselain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;Dengan demikian unsure Tanpa hak atau melawam hukum menurut Majelis telah terbukti ;4 Ad. 3.

Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1588/Pid.Sus/2020/PN SbyPasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotikagolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan dengan digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

dan tehnologi danuntuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelahmendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan MakananBahwa berdasarkan faktafakta persidangan diketahui pada hari Rabutanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 23:00 Wib bertempat di Jalan NiasSurabaya, saksi M.Hosim bersama dengan tim diantaranya saksiKusnomo, SH telah melakukan penangkapan terhadap para tedakwaKarena perkara sabusabu bermula saksi M.Hosim bersama dengansaksi Kusnomo, SH mendapatkan

Santoso dan KOh Ari menyerahkan uang masingmasingsebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan para terdakwamelakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai narkotika golongan bukan tanaman berupa 2(dua) plastic klip kecil berisi narkotika jenis Sabu dengan berat 0,70 gram(berat netto: 0,071 gram dan 0,097 gram) tidak ada jjin dari pihak yangberwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

hal ini adalahTerdakwa Arbani Alias Bani yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkanapakah perbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur ke1 ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikaHalaman 9 dari 13 Put.Pidana Nomor 2335/Pid.Sus/2018/PN.Mdngolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual

dihentikan dandilakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (Satu) bungkus/poket shabuseberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram brutto atau 0,05 (nol koma nol lima)gram netto ada di kantong bagian depan sebelah kiri celana yang digunakanterdakwa; Bahwa Terdakwa terdakwa tidak mempunyai jjin menjual, membeli,menerima, menguasai, ataupun menyimpan mamupun akanmenggunakannya shabu dari pihak yang berwenang; Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang medis dan tidak bekerjadibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Bahwa Terdakwa terdakwa tidak mempunyai jjin menjual, membeli,menerima, menguasai, ataupun menyimpan mamupun akanmenggunakannya shabu dari pihak yang berwenang; Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang medis dan tidak bekerjadibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menerima, menguasai,memiliki, atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu adalah melanggarhukum, dan terdakwa tidak mempunyai resep dokter;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Undangundangnomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalamjumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan

pernikahannya tidak dicatatkan di Kua Kecamatan Sokaraja,Kabupaten Banyumas.Menimbang, bahwa secara khusus dalam hal pembuktian asal usul anakterkait hubungan keperdataan dengan lakilaki sebagai ayahnya, dapatditemukan adanya kaidah hukum baru yang tercantum dalam bagian ketentuanPasal 43 ayat (1) undangundang nomor 1 tahun 1974 berdasarkan Putusanmahkamah Konstitusi (MK) nomor 46/PUU/IX/2011 yang dian diantaranyamenjelaskan bahwa lakilaki sebagai ayahnya, dapat dibuktikan berdasrkanimu pengetahuan dan tehnologi

dan /atau alat bulkti lain menurut hukummempunyiai hubungan darah;Hal 7 dari 11 hal Penetapan No.0075/Pdt.P/2019/PA.BmsMenimbang, bahwa atas kaidah pembuktian secara khusus berdasarkanimu pengetahuan dan tehnologi dan / atau alat bukti lain menuurt hukummempunyai hubungan darah, yang salah satunya metodenya yang dikenalsecara umum adalah melalui tes DNA, Hakim berpendapat bahwa sepanjangterkait dengan pembuktian atas dalil pengakuan maka alat bukti secara umumsebagaimana telah diatur dalam ketentuan

dansenantiasa diakui selaku anak dari Para Pemohon oleh keluarga ParaPemohon.Menimbang, bahwa secara khusus, dalam hal pembuktian asal usulanak terkait hubungan keperdataannya dengan lakilaki sebagai ayahnya,dapat ditemukan adanya kaidah hukum baru yang tercantum dalam bagianketentuan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011yang diantaranya menjelaskan bahwa lakilaki sebagai ayahnya, dapatdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi

dan/atau alat buktilain menurut hukum mempunyai hubungan darahMenimbang, bahwa atas kaidah pembuktian secara khususberdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menuruthukum mempunyai hubungan darah, yang salah satunya metodenya yangdikenal secara umum adalah melalui tes DNA, Hakim berpendapat bahwasepanjang terkait dengan pembuktian atas dalil oengakuan maka alat buktisecara umum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1866 BWyaitu. bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan

netto seluruhnya 0.3466 gram adalahbenar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomorurut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotikae Bahwa terdakwa menavarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yangberwenang karena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkanuntuk kepentingan pengembangan Iimu Pengetahuan dan Tehnologi

plastik klip masingmasing berisikankristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.3466 gram adalahbenar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomorurut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotikae Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotikagolongan bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenangkarena Narkotika Golongan hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

UtrMenimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic

Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuatdan bagian dalam putusan ini dan merupakan' satu kesatuan yang tidakterpisahkan; Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidanganterhadap para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalamhubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2013 sekitarpukul 14.30 Wib di tempat parkir Fakultas Tehnologi

Sukarno Hatta terdakwamelihat sebuah helm warna ungu merk INK yang diletakkan di atassepeda motor di tempat parkir Fakultas Tehnologi Pertanian KampusUniversitas Brawijaya Kec.Lowokwaru Kota Malang ;e Bahwa beberapa saat kemudian setelah mengetahui situasi amanterdakwa langsung mengambil helm warna ungu merk INK yang bukanmiliknya, kemudian ketahuan oleh Satpam Kampus UniversitasBrawijaya Kec.Lowokwaru Kota Malang dan dibawa ke Kepolisianbeserta barang buktinya ;e Bahwa terdakwa mengakui maksud dan

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwamenyimpan, menguasai, narkotika golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja bukanuntuk penembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic,serta reagensia Laboratorium tetapi akan diserahkan kepada Lek Min.Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana 111 ayat ( 2 ) UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika ;ATAUKEDUA : Bahwa ia Terdakwa: INDRA ALS IIN BIN SALEH ARIFIN pada hari Rabu tanggal03 Juli 2010 sekira

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dantujuan terdakwa memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan narkotika golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja bukan untukpenembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic, sertareagensia Laboratorium tetapi akan diserahkan kepada Lek Min.Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana 114 ayat ( 2 ) UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika ;3. Tuntutan Penuntut Umum Nomor.

bukan tanaman jenmis Shabu tanpa dilengkapi dengansurat izin dari pejabat yang berwenang maupun Menteri Kesehatan RI karena hal tersebutterdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupunpengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatanterdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia ;Bahwa Narkotika dinyatakan oleh Undangundang hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Selanjutnya ditegaskan Narkotika Golongan I dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya untuk kepentingan ilmupengetahuan dan tehnologi (pasal 8 UURI No.35 tahun 2009) ;Dengan demikian Undangundang telah menentukan batasan bahwa orang perorangantidak dapat diperbolehkan untuk memiliki atau menguasai Narkotika untuk kepentinganselain dari pada untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;Dengan demikian unsure Tanpa hak atau melawam hukum menurut Majelis telah terbukti ;4 Ad. 3.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, denganHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1730/Pid.Sus/2020/PN Mdndemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

, penyalahgunaanadalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukumartinya secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa perbuatanatau tindakan mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidakberdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanyadapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

kemudian dalam pasal 8 ayat (1)menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingankesehatan dan dalam dan dalam ayat (2) nya menentukan dalam jumlah terbatasNarkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi dari KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan seperti telahdiuraikan diatas

, seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan NarkotikaGolongan I, apabila orang tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dariMenteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan dan penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta reagensia laboratorium;13Menimbang, bahwa dari fakta yang ada yaitu berdasarkan keterangansaksi Aman Sugianto Bin H.Hasan Saksri, saksi Leri Abdi

Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak ada hak, sedangkan melawanhukum berarti bertentangan dengan Undangundang atau bertentangan dengankepatutan dalam masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang Undang No 35tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun

2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atasrekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;Menimbang

Utr.sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);Menimbang, bahwa dengan ketentuan Pasalpasal diatas maka narkotikagolongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atasrekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandipersidangan

Terdakwa mengambil dan menguasai Narkotikan jenis Sabutersebut tidak memilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnosticserta reagensia laboratorium, melainkan untuk dijual kembali;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri Kesehatan atas rekomondasi KepalaBadan Pengawas obat dan Makanan untuk menguasai atau menjual narkotikagolongan tersebut;Menimbang, bahwa dengan