Ditemukan 2288 data
51 — 26
No. 585/Pdt/2016/PT.DKIBahwa Hakim tingkat pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya,yang telah mempertimbangkan bahwa permohonan provisi tersebut telahmemasuki pokok perkara, oleh karena itu haruslah di tolak;Bahwa permohonan Provisi dari Pembanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan putusan MahkamahAgung Nomor 1788 K/Sip/1976, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 279K/Sip/1976, bahwa gugatan Provisi hanya merupakan tindakan sementara;DALAM EKSEPSI:Bahwa pertimbangan
Ir. MODA LATUPONO
Tergugat:
1.RUDOLF RUKKA
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
3.ABDUL CHALIK USMAN
4.MACHMUD SYUKUR, ST
5.SAID PAANY
6.HALISA KASIM
7.Drs. BURHANUDDIN TIDORE
8.ASMA GANNIJ HASAN,S.Sos
9.ROSTIATY NAHUMARURY,SH Noteris Pejabat Pembuat Akta Tanah
121 — 61
Hal ini ditegaskan dalam putusanMA No. 1788/K/Sip/1976 danputusan MA NO. 279K/Sip/1976.Menimbang bahwa sita jaminan mempunyai pengertian yangberbeda dengan provisi terutama dalam hal tindakan hokum terhadap obyekHalaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Padt.
94 — 20
Sebagaimana penegasan dalam Putusan MANo. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976, yaitu bahwagugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dariHakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai aksi perdata yang berupa Provisi adalahtuntutan yang bersifat sementara, yang urgent dan mendesak untuk segeradiambil tindakan yang belum menyangkut pokok perkaranya;Menimbang, bahwa Provisi selain sifatsifat
47 — 11
memerintahkan untuk menghentikansegala tindakantindakan hukum lainnya yang diajukan oleh Terlawan I dan IImaupun pihakpihak lain yang kemungkinan menggantungkan haknya terhadaptanah yang menjadi obyek perkara yang merupakan milik pelawan ;Menimbang, bahwa putusan provisi merupakan putusan yang bersifatsementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhirmengenai pokok perkara dijatuhkan , sehingga putusan provisi tidak boleh mengenaimateri pokok perkara (lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 1788
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) Diwakili Oleh : HARI SETIAWAN, S.H.,M.H
120 — 102
Bahwa dengan demikian adalah sangat tidak logis jika TergugatRekonpensi menyatakan Penggugat Rekonpensi dengan secara tanpahak dan melawan hukum serta arogan menguasai hak milik TergugatRekonpensi, melakukan penyerobotan diatas lahan tanah milik PenggugatRekonpensi.DALAM PROVISI1.Bahwa menurut Putusan MA RI No. 1788/K/Sip/1976 dan Putusan MARI No. 279/K/Sip/1976 dinyatakan, bahwa tuntutan provisionil merupakantuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu Sampai putusan akhirmengenai pokok perkara
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
ARIF USMAN
35 — 15
Bahwa pada sekira awal bulan Nopember 2016 Sadr.Zaenuri (Saksi V) datang ke Showroom mobilmelihat mobil Toyota Fortuner warna putin NomorPolisi L 1788 HW kemudian mobil tersebut dibawaHal.25 dari 72 hal. Putusan Nomor 27K / PM.III12 / AD / II / 201910.kerumah dan ditawarkan kepada Terdakwa.Bahwa Saksi pada tahun 2016 (tanggal, hari danbulan lupa) mentransfer uang kepada Sdr.
275 — 194
Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, SinarGrafika, Cetakan pertama tahun 2005, halaman 885);Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah putusan yang bersifatsementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusanakhir mengenai pokok perkara dijatunkan, dengan demikian putusanprovisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.1788 K/Sip/1976 dan putusan Mahkamah Agung No. 279 K/Sip/1976 yangintinya menjelaskan bahwa gugatan provisi seharusnya
88 — 34
Danmengenai tata cara/ prosedur mengabulkan putusan provisi, sebagaimantertuang dalam Yurisprudensi Tetap MA RI No. 1788 K/Sip/1976 dan No. 279 K/Sip/1976, yang intinya menyebutkan :Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dariHakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara.Bahwa terhadap Petitum para Penggugat tentang uitvoerbaar bij vooraadmenurut hukum haruslah ditolak dengan alasan atau pertimbangan karenatidak memenuhi syarat sebagaimanayang diatur dalam Hukum Acara
1.Sulaiman
2.Abdul Mutaleb
3.Boinom
4.Nurjani
5.Zulbaidah
6.Nandra
7.Nurmala
8.Tgk. Neh
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
335 — 297
Dengan demikian Putusan provisi tidakboleh mengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenaitindakan sementara berupa larangan melanjutkan kegiatan penegasan itudikemukankan dalam putusan MARI nomor 1788 K/SIP/1976 dan PutusanHalaman 32 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 7/Pat.Bth/2019/PN SkmMARI nomor 279 K/SIP/1976.
Penegasan itu dikemukakan dalam putusanMahkamah Agung RI Nomor 1788 K/SIP/1976 dan putusan Mahkamah AgungRI Nomor 279K/SIP/1976, gugatan provisi seharusnya bertujuan agar adatindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokokperkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harusditolak (vide M.Yahya Harahap,SH.
Iskandar, SH
Terdakwa:
Dr ALI ZAINAL ABIDIN SYAHAB BIN MUHAMMAD SYAHAB
31 — 11
2 - - 75 Kapsul
Tadalafil 10 mg - - 186 Kapsul
Tadali 30 - - 39 Kapsul
Sildenafil - - 2 Gram
Serum TIE - - 2 Botol
Serum Pure White - - 1 Botol
Dapox 60 - - 90 Kapsul
Sildenafil - - 67 Kapsul
Lotus - - 1100 Kapsul
Tada 20 mg - - 138 Kapsul
Dapox 20 mg - - 78 Kapsul
Garcinia Green Tea - - 190 Kapsul
Lotion Ekstrak Murni - - 2 Botol
Paket Siap Kirim - - 7 Paket
Bahan Baku
Passion Extract - Xian Xin Sheng 1788
ABDURRAHMAN
Tergugat:
PT. GUNUNG MAS RAYA PEKANBARU Cq PT.GUNUNG MAS RAYA PERKEBUNAN SUNGAI ROKAN ESTATE
Turut Tergugat:
1.PRESIDEN RI Cq Gubernur Riau Cq Bupati Rokan Hili Cq Camat Rimba Melintang Cq Penghulu Pematang Sikek
2.Presiden Republik Indonesia Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Rokan Hilir Cq. Camat Rimba Melintang Cq. Penghulu Pematang Sikek
130 — 66
Penegasan itu dikemukakan dalam Putusan MANo.1788 K/Sip/1976. Begitu juga penegasan Putusan MA No.279 K/Sip/1976.Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar tindakan sementara dari hakimmengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonanprovisi yang berisi pokok perkara haruslah ditolak....."90.
Nasrah Totoran
Terdakwa:
SOSANA MUTIARA,S.Pt.M.MA
71 — 45
Pt beserta uang sebesar Rp.13.000.000;
- 15. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 520/1748/.b/XII/2013 Tanggal, 16 Desember 2013 perihal pemberitahuan;
16. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 520/1750/XII/2013/Distanak Tanggal, 20 Desember 2013 perihal pemberitahuan;
17. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 520/1788.a/XII/2013/Distanak Tanggal, 23 Desember 2013 perihal pemberitahuan;
18. 1 (satu) lembar surat nomor : 520/0001/I/2014 Distanak tanggal 02 Januari 2013 perihal pemberitahuan
147 — 79
S&TMitra Mina Industri, (fotokopi dari fotokopi);Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar DiPelabuhan Perikanan Republik Indonesia, (fotokopidari fotokopi);Surat dari Direktur Jenderal Perikanan TangkapKementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : B.1788/DJPT.2/P1.230.D2/III/2015, tanggal 10Maret 2015, Perihal Analisis dan Evaluasi KapalPerikanan Buatan Luar Negeri (Eks KapalPerikanan Asing) ditujukan kepada Pemilik/Penanggung Jawab Kapal Perikanan, (foto kopidari foto kopi);Surat dari PT.
S&TMitra Mina Industri, (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat dari Direktorat Jenderal Perikanan TangkapKementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor :B.1788/DJPT.2/P1.230.D2/III/2015, tanggal 10Maret 2015, Hal Analisis dan Evaluasi KapalPerikanan Buatan Luar Negeri (Eks.
B. 1788/DJPT2/PI.230 D2/Ill tanggal 10 Maret 2015 diperoleh faktahukum bahwa Dirjen Perikanan Tangkap telah mengirimkan surat akandilakukan analisis dan evaluasi terhadap perusahaan Penggugat denganmenilai 3 (tiga) aspek utama meliputi : 1) keabsahan pemilik kapal, 2) tingkatkepatuhan operasional kapal perikanan, dan 3) ketaatan pembayaran pajakdan penerimaan negara bukan pajak dengan memverifikasi dokumen,kondisi fisik di lapbangan dan datadata lainnya;Menimbang, bahwa didalam Keputusan Menteri
128 — 86
Dan oleh karena sidangpembuktian belum digelar, maka cukup beralasan hukum untuk menolakpermohonan para penggugat dalam provisi; Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1788 K / Sip / 1976dan putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K / Sip /1976, menyatakangugatan provisi hanya merupakan tindakan sementara.
58 — 16
Pasal 54 Rv;Menimbang, bahwa suatu permohonan provisi harus memiliki syarat formilsebagai berikut:e Harus menyebutkan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi danrelevansinya;e Mengemukakan dengan jelas tindakan apa yang mesti diputuskan;e Tidak boleh menyangkut pokok perkara (vide:putusan MARI No. 1788 K/Sip/1976 dipertegas dengan putusan MARI No. 279K/Sip/1976);Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap di persidanganberdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawabjinawab para pihak berperkaraserta
62 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakil KetuaMahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1788/2011/S.753.Tah.Sus/ PP/2011/MA. tanggal 16 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60(enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2011 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru karenadidakwa :PRIMAIRBahwa ia Terdakwa SYAMSUL ARIZAL, DIPL.
112 — 42
;Menimbang, bawa apa yang didalilkan Pelawan dalam bagian Provisi menurutpandangan Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam praktekberacara di Pengadilan Negeri Tuntutan Provisi hanya dapat dikabulkan bilamana memenuhisyaratsyarat dalam pasal 180 HIR dan Putusan MA No. 1788 K/Sip/1976 yang menentukanbahwa gugatan Provisi dimaksud tidak termasuk mengenai masalah yang sama denganmasalah dalam perkara pokok yang akan diputus dalam putusan akhir nantinya.
IRWANTO TENGGO WIJAYA Alias TITI TEGUH
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Resor Mimika
103 — 38
Pemohon adalah pembeli kupon togel sedangkan BapakSagala dan isterinya (Ibu Siti ButarButar/Sagala) adalah bandar juditogel di kota Timika pada waktu itu;Dari sisi hukum pidana, perjudian adalah tindakan yang dilarang dandiancam dengan hukuman pidana penjara selamalamanya 10(sepuluh) tahun maupun pidana denda sebesarbesarnyaRp25.000.000,00 (vide pasal 303 KUHPidana juncto pasal 2 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian);Dari sisi hukum perdata, pasal 1788 KUHPerdata menyatakanUndangundang
RD. AMAN
Tergugat:
PT.MULTINDO AUTO FINANCE CABANG KOTA JAMBI
115 — 43
Putusan Nomor 179/Padt.G/2019/PN Jmb Harus menyebutkan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi danrelevansinya; Mengemukakan dengan jelas tindakan apa yang mesti diputuskan; Tidak boleh menyangkut pokok perkara (Vide Putusan Mahkamah Agung RINomor 1788 K/Sip/1976 dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor 279 K/Sip/1976);Menimbang bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat dan jawabjinawab yangdihubungkan dengan alat bukti para pihak
PT.FAJAR BAIZURI dan BROTHER
Tergugat:
H. t. Alaidiansyah als Haji Tito
132 — 322
Dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materipokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupalarangan melanjutkan kegiatan, penegasan itu dikemukakan dalam putusanMahkamah Agung RI Nomor 1788 K/SIP/1976 dan putusan Mahkamah AgungRI Nomor 279K/SIP/1976, gugatan provisi seharusnya bertujuan agar adatindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokokperkara.