Ditemukan 3977 data
SRIYANI, SH
Terdakwa:
ASNAWI BIN JAHRI
27 — 9
narkotika tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (1)Undangundang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair melanggarpasal 112 ayat (1) Undangundang R.1I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebihsubsidair melangar
64 — 39
apakahberdasarkan faktafakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka,perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni primair melanggar pasal 340KUHP dan subsidair melangar
DJAWOTO
Tergugat:
BUDI NGANTUNG
Turut Tergugat:
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
81 — 50
KUHPerdatakeduanya menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakupsuatu perbuatan tetapi juga mencakup tidak berbuat;Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN CbiMenimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas,maka perbuatan Tergugat yang meninggalkan tempat sebelum menyelesaikanproses jual beli dihadapan Notaris dapat dikategorikan sebagai perbuatanmelanggar hukum secara pasif, dengan demikian syarat pertama dari adanyasuatu Perbuatan yang melangar
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugatdalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Bahwa PEMOHON KASASI tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 103/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 6 Juli 2010,untuk itu PEMOHON KASASI menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat Kasasi atasPutusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat denganalasan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salahdalam penerapan hukum dan atau melangar
15 — 8
adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka dalamhal mengajukan Permohonan Cerai Thalak terlebih dahulu haruslahmenempuh berbagai macam urusan kedinasan, syarat utama diantaranyaharus memiliki Izin/ Rekomendasi dari atasan/pimpinannya (secarakedinasan), tetapi dalam perkara ini bahwa Pemohon tidak memiliki Izin /Rekomendasi dari atasan/ pimpinannya (Instansi terkait), maka dengan inikami sangat keberatan dengan perkara ini untuk dilanjutkan, karena didugabahwa Pemohon sebagai abdi Negara telah melangar
serta terbuktibahwa selama ini tidak ada upaya dari pimpinan maupun dari instansiterkait dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak;Adapun mengenai Bukti Tertulis yang diajukan pihak Pemohon berupa fotocopy Berita Acara Pemeriksaan di BKD, itu bukan bukti yang dapatdijadikan dasar untuk bisa mengajukan Permohonan Cerai Thalak, makadengan ini kami sangat keberatan dengan perkara ini untuk dilanjutkan danatau setidaktidaknya tidak dapat diterima, karena diduga bahwa Pemohonsebagai abdi Negara telah melangar
70 — 7
faktafakta dipersidangan, makatibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwaterbukti atau tidak melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan oleh PenuntutUmum ;Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif yaitu :Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35tahun 2009 tentang narkotika.SubsidairKesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35/2009 Jo UU No. 35/2009tentang narkotika.Lebih subsidair : Melangar
FRANSISCA NORDMA YULITA SIRAIT, S.H.
Terdakwa:
WELLY HASYM Bin HAIRUL UMAR
27 — 21
suratsuratlainnya yang berhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa, sertamengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknyamemohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1.Menyatakan Terdakwa WELLY HASYM Bin HAIRUL UMAR terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual,membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu,melangar
97 — 27
bertnama H UDIN oleh karenapembelaan tersebut tidak didukung bukti bukti yang dapat membuktikansebaliknya dari Ke lima Akta Jual Beli tanah dan bangunan antara Terdakwadan Taufik tertanggal 12 Juni 2012 yang merupakan akat authentiek makapledoi tersebut harus dikesampingkan;Menimbang bahwa oleh karena daakwwan kesatu dari Penuntut Umumtelah terbukti maka dakwaan kedua dan ketiga tidak perlu dibuktikan lagi.Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melangar
1.NANANG PRIYANTO,SH
2.RISZA KUSUMA,SH
Terdakwa:
PIPIT SUPRIYANTO Alias PIPIT Bin Alm HARTO WIYONO
40 — 3
Tirta Teja milik Saksikorban Adi Rachsono pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 pukul 02:00WIB merupakan tindakan yang melangar hukum yaitu : Pada malam hari memasuki pekarangan tertutup berbentukbangunan gudang CV. Tirta Teja milik Saksi korban Adi Rachsono yangmana Saksi korban sebagai pemilik yang sah tidak mengkehendakiTerdakwa untuk masuk kedalam gudang tersebut; Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersamabersama dengan Sdr. lpung dan Sdr.
59 — 27
untuk tidak akanmengulangi lagi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana atas dakwaan tersebut, maka untuk dapat menyatakan perbuatanTerdakwa tersebut adalah suatu tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslahmemenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalamsurat dakwaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengansurat dakwaan Tunggal yaitu melangar
19 — 2
dan saksi saksi AGUS TAMI AliasAGUS Bin NURSAH sehingga = saksi korban mengalami kerugiansebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) atau setidaktidaknyamasingmasing lebih dari Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengandakwaan Tunggal yaitu melangar
36 — 21
hasil pemungutan suara yangdisampaikan Penggugat tertanggal 28 Nopember 2013, mengakibatkankerugian atas keuntungan penambahan perolehan suara dipihak calonlain yaitu yaitu Warsono (Padi) dengan 1.841 suara, serta mengalamikerugian moril berupa rasa sakit jiwa/mental dan hilangnyakesenangan ;Bahwa Tergugat tidak melakukan sesuatu yang menjadi tanggung dankewajibannnya sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibelok,perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasisebagai perbuatan melangar
29 — 8
tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mendapatkan fiesebesar 10% ;Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak mau mengulanginya lagi ;Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2016/PN GtoMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan PRIMAIR terdakwa didakwa melangar
1.ESTER MARISSA RS,SH
2.SRIYANI, SH
Terdakwa:
BAYU PERMANA BIN H.M. SUAIB
72 — 9
Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ini;Menimbang, bahwa semua unsur yang terdapat dalam dakwaanalternatif kesatu dari Penuntut Umum yaitu melangar Pasal 374 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jo.
Terbanding/Penggugat : EDDY SOETIOSO
Turut Terbanding/Tergugat I : WELLY LIUS
Turut Terbanding/Tergugat II : AAI YUSDIAN
148 — 200
Bahwa gugatan tidak jelas dan kabur, karena tergugat merupakaninstansi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi Sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku sehinga tidak dapat digugatsecara materil/inmateril terkait kebijakan yang dilakukan sebagaimanaPasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melangar Hukum olehBadan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige
KantorPertanahan Kota Samarinda tanggal 18 Maret 2016 sudah sesuai dengantata cara atau prosedur ketentuan yang berlaku sehingga sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahdan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melangar
Bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melangar Hukum olehBadan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)warga masyarakat dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintahansecara tertulis dengan menyebutkan alasan bahwa tindakan pemerintahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danbertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang
38 — 26
Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanyasatu dakwaan saja sehingga Majelis Hakim dapat secara langsung memilihdakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur unsursalah satu dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sebelumnya MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yang didakwakanPenuntut Umum kepada Terdakwa yaitu melangar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 2 KUHP jo.
122 — 16
seseorang tersebutdengan menghendaki keuntungan ;Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah dengan sengajamengedarkan pil tersebut tanpa ada keahlian dan kewenangan, sehingga unsurkedua ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanKedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
54 — 4
terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengandakwaan sebagai berikut: Melanggar pasal 127 ayat (1) hurf a UU RI No.35 tahun2009 Tentang Narkotika;dan Melanggar pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No.35tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatKomolatif maka majelis akan mempertimbangkan Seluruh dakwaan dari PenuntutUmum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;Menimbang bahwa dakwaan Kesatu terdakwa telah didakwa melanggar pasal127 dakwaan melangar
YUNIARTI SETYORINI, SH
Terdakwa:
Misbachul Munir Bin Ahmadi
28 — 5
didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling Sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
29 — 6
terdakwa mendapatkan pembagian lagi dari saksiZULFIKAR AMAL sebesar Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah)jadi total yang terdakwa dapatkan sebesar Rp 650.000, (enam ratus limapuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan kesatu terdakwa didakwa melangar