Ditemukan 3977 data
59 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, selain itu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) telah salahdalam menerapkan atau melangar hukum yang berlaku karena tidakmempertimbangkan periodesasi PKWT antara Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi yang telah berakhir sejak tanggal 22 Agustus 2009hal mana sesuai fakta dan diakui sendiri oleh Termohon Kasasi, jadibagaimana mungkin Pemohon Kasasi tetap membayar upah TermohonKasasi untuk bulan September 2009 sampai dengan Desember 2009sebesar Rp. 3.829.800,00 apalagi upah selama bulan Januari 2010sampai
102 — 27
Yurisprudensi ini memberi wewenang untuk menggugat siapaSiapa yang melangar haknya, dan tidak menggugat siapa siapayang tidak melanggar haknya. Jika orang yang melanggarhaknya penggugat tidak digugat, maka penggugat melepaskan21haknya untuk menggugat (merelakan haknya dilanggar) makasudah selesai hubungan hukum antara penggugat dan orangyang tidak digugat.
47 — 25
ditunjuk PDPDE dan uangnya disetorkan ke kasir PDPDE dandimasukan kerekening PT.PDPDE Hilir bukan rek.joint account.e Deposit yang melalui transferan masuk ke rekening PDPDE Hilir,bukan ke rekening Joint Acount;Berdasarkan faktafakta diatas sejak dimulainya kerjasama ini sudah bisadipastikan bahwa operasional dan manajemen SPBU bukan dijalankan olehPenggugat tetapi sepenuhnya dijalankan Tergugat dan hal ini juga diketahui olehDewan Komisaris sebagai penandatanganan Joint Account.Halhal tersbut diatas melangar
77 — 17
Setelah ada pemekaran tanahdiserahkan kepada desa Bumiharjo.e Bahwa sebelum dikuasai oleh pemdes Sumbergondo tanah dikerjakandan dikuasai oleh orangtua terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahperbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur pasal dakwaan Jaksa PenuntutUmum ;Menimbang, bahwa terdakw di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan alternatif, yaitu :Pertama : Melanggar pasal 372 KUHP; atauKedua : Melanggal pasal 335 ayat (1) KUHP ; atauKetiga : Melangar
SYAMSUL ARIFIN, SH
Terdakwa:
BAKRI DIMUTU Alias BAKRUN
77 — 18
yakni karena kuranghatihatinya terdakwa mengendarai sepeda motor terutama di jalan kecilyang rabat beton, dan akibat dari kecelakaan tersebut pejalan kaki saksikorban mengalami luka robek di kepala;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan tunggal terdakwa didakwa melangar
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
AcehNomor. 6/PID/2016/PT.BNA tanggal 19 Januari 2016 sehinggamenyebabkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa No.166/PID.Sus/2015/PNLgs, tanggal 07 Desember 2015 Jo PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor. 6/PID/2016/PT.BNA tanggal 19 Januari 2016adalah Batal Demi Hukum karena pertimbangannya tidak sesuai denganFaktafakta yang terungkap di depan Persidangan baik dari keterangansaksisaksi maupun dari barangbarang bukti ; Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti perbuatan PemohonKasasi/Terdakwa adalah TIDAK melangar
197 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
VII, VIII dan IX dalam melakukan tindakanhukum harus ada persetujuan dari Penggugat, yang hal tersebutsama sekali ternyata di dalam dalil posita Penggugat tidakdijelaskan tentang: siapa yang menyerahkan, siapa yangmenerimanya, apa yang diserahkan serta apa yang diterimanya,yang hal tersebut secara jelas tidak terdapat didalam dalilgugatannya, dengan demikian adanya tindakan komulatif yangditujukan kepada Para Tergugat Il, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX agardinyatakan telah melakukan perbuatan melangar
Petitum/permintaan Penggugat angka 4 adalah perbuatan hukum barusebab permintaan/petitum angka 4 dimaksud tidak pernah diuraikan dandijelaskan didalam positanya, adapun petitum angka 4 berbunyimenyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Il, Tergugat Ill, TergugatIV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IXtelah melakukan perbuatan melangar hukum (onrechmatigedaad) berupamenerima pengalihan, pelimpahan dan penyerahan dan/atau pelepasanhak atas tanahtanah dan sahamsaham obyek
tindakantindakan hukum Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX yang dalam halpenerimaannya harus dengan persetujuan Penggugat dan dalamkapasitas apakah Para Tergugat Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIIl dan IX dalammelakukan tindakan hukum harus ada persetujuan dari Penggugat, yanghal tersebut sama sekali ternyata didalam dalil posita Penggugat tidakdijelaskan, dengan demikian adanya tindakan komulatif yang ditujukankepada Para Tergugat Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII dan IX agar dinyatakantelan melakukan perbuatan melangar
K/Pdt/2016sampai dengan Tergugat IX yang dalam hal penerimaannya harusdengan persetujuan Penggugat dan dalam kapasitas apakah ParaTergugat Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIIl dan IX dalam melakukan tindakanhukum harus ada persetujuan dari Penggugat, yang hal tersebut samasekali ternyata didalam dalil posita Penggugat tidak dijelaskan, dengandemikian adanya tindakan komulatif yang ditujukan kepada ParaTergugat Il, Ill, IV, V, VI, VII, Vill dan IX secara serta merta dinyatakantelan melakukan perbuatan melangar
302 — 166
keadaan sebagai mana adanya.2/.Bahwa Termohon Teberatan dalam hubungannya dengan PemohonKeberatan, Termohon Keberatan telah teroukti melakuakan perbuatanyang bertentangan dengan peraturan perundangundangan (perbuatanmelawan hukum) sebagimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUH Perdata,Pasal 18 huruf (d) UndangUndang Perlindungan Konsumen28.Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorangterhadap pihak lainnya dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata; Tiap perbuatan yang melangar
32 — 13
terjual denga harga Rp 2.400.000,(dua juta empat ratus ribu rupiah) ; Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian selama ini sebanyak 6 (enam)kali ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.B/2017/PN GtoMenimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan tunggal terdakwa didakwa melangar
28 — 8
bukan tanaman tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dariPasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan subsider, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskandari dakwaan subsider tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidertidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan lebih subsider melangar
22 — 7
juta delapan ratus riburupiah);Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnya sepertitermuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan denganputusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwadengan faktafakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurutdakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang bersifat Tunggal yang melangar
62 — 20
Menyatakan Terdakwa BAGUS ANUGRAHA SENA MAHARDHIKA BinACHMAD NUR CAHYONO telah terbukti secara sah danwwmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannyasecara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal JaksaPenuntut Umum melangar Pasal 81 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.
Dwi Endah Susilowati, S.H.
Terdakwa:
Saryudi Bin Amin
60 — 12
Wiryono Projodikoro, SH, AsasAsas Hukum PidanaIndonesia, Refika Aditama hal 66)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalahperbuatan Terdakwa tersebut melangar aturan yang berlaku, sedangkan yangdimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidakberwujud yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, yaitu Bahwa berawal pada hari tanggal dan jam yang sudah tidak dapatdiingat lagi dengan pasti pada bulan September 2018, terdakwa
Mathias Hubert Marie Echene
Termohon:
Kapolri Cq. Kapolda Bali, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
164 — 119
selama 60 ( enampuluh ) hari, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan 30September 2017 karena dikhawatirkan Pemohon akan melarikan diri danHal 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 16 /Pid.Prap/2017/PN Dps.mengulangi perbuatannya sehingga perlu dilakukan penahanan berdasarkanUU RI No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi pada daftar kejahatan yangpelakunya dapat diekstradisikan pada poin 17 ; Bahwa dilihat dari jangkawaktu penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon kepada diri Pemohonjelas melangar
TERGUGAT II INTERVENSI: -I WAYAN SUKARJA.
149 — 65
Dalam hal ini Tergugat denganjelas melangar ketentuan perundangundangan' yang telahdisebutkan di atas, selain itu para Penggugat tidak mendapatkankepastian hukum terhadap kepemilikan obyek sengketa yangsebenarnya dikuasai secara fisik dari tahun 1984 hingga saat ini, danjelas keadilan tidak tercipta bagi para Penggugat; Berdasarkan halhal tersebut, bahwa Tergugat sudah mengetahui obyeksengketa cacat hukum atau tidak sah yang sepatutnya dapat dibatalkan, tetapiTergugat tidak melakukan tindakan untuk
126 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
PokokGugatan angka 2 dan angka 9 sampai dengan angka 10 Gugatan Penggugat);Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara dalam kewenangannya hanyalah memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara bukan memeriksa,mengadili dan memutus pengujian undangundang terhadap UUD 1945 karenadianggap melangar hak konstitusional warga Negara badan hukum publik atauprivate karenanya dalil Penggugat a quo salah objek;Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rincimengenai Keputusan
70 — 5
UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang tentang Narkotika kedua melangar pasal 112Ayat(1) UU RI Nomer 35 2009 tahun 2009 tentang Narkotika Ketiga melanggarPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.
36 — 9
sesuatu yangterjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dandipertimbangkan pula dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakahdari fakta fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada para terdakwa merupakan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwadengan dakwaan Tunggal yaitu melangar
79 — 23
Tergugat telah merugikan hak dan melanggarhukum adat Sao Tumay suku Ngadha karena di atas tanah tersebut ada Rumah adatSao....11Sao Tumay Suku Ngadha dan Loka Lanu sehingga tidak boleh menerbitkan sertifikatdiatas tanah tersebut ; 5 52 = 22 225 Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat yang telahmenerbitkan sertifikat tidak sesuai prosedur, tidak didukung dengan data yuridis dandata fisik tanah, tindakan Tergugat adalah telah menyalahi prosedur danbertindaksewenangwenang telah melangar
80 — 9
menjual lem dan tidakmenyetor atau tidak membayar harga lem yang telah dibawa atau dijual olehterdakwa tidak ada hubungan dengan jabatan atau pekerjaan terdakwa makaunsur ini tidak terobukti dalam perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam pasal yang didakwakandalam dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan daridakwaan primair tersebut;Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akandipertimbangkan mengenai dakwaan subsidair yaitu melangar