Ditemukan 2731 data
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I WAYAN SUMADI
197 — 300
Dokumen warkah /berkas tersebut harus diteliti Kembali kebenaran materiilnya secara cermatuntuk menentukan siapa aktor yang melakukan pemalsuan, penipuan danberbagai bentuk kecurangan lain yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.Bahwa Tahura Ngurah Rai adalah barang milik Negara yang beradadibawah Kementrian Kehutanan dan pengelolaannya oleh PemerintahProvinsi Bali, sehingga perbuatan curang yang dilakukan melalui prosespensertifikatan tanah Tahura Ngurah Rai adalah perbuatan yang dapatdiklasifikasikan
142 — 35
Dari 30 perbuatan itu bisa dikategorikan dalam 7 jenis,terdiri dari 2 pasal yang berkaitan dengan kerugian negara, kemudian 12pasal berkaitan dengan suap menyuap, 5 pasal berkaitan denganpenggelapan dalam jabatan, 3 pasal berkaitan dengan pemerasan, 6 pasalberkaitan dengan perbuatan curang, 1 pasal berkaitan dengan pengadaanbarang dan jasa, dan 1 pasal berkaitan dengan gratifikasi. Inti dari korupsi ituadalah bribery/suapmenyuap.
236 — 99
Kalausudah melewati jadwal yang ditentukan maka hal tersebut tidak dapatdibenarkan dan termasuk ke dalam perbuatan curang (post bidding).Bahwa apabila kecurangan dimaksud terbukti, maka seharusnya kontrakdibatalkan;Bahwa pembayaran harus dilakukan sesuai termin yang diatur dalamperjanjian.
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
254 — 155
Dokumen warkah /berkas tersebut harus diteliti kembali kebenaran materiilnya secara cermatuntuk menentukan siapa aktor yang melakukan pemalsuan, penipuan danberbagai bentuk kecurangan lain yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.Bahwa Tahura Ngurah Rai adalah barang milik Negara yang berada dibawahKementrian Kehutanan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi Bali,sehingga perbuatan curang yang dilakukan melalui proses pensertifikatantanah Tahura Ngurah Rai adalah perbuatan yang dapat
202 — 488
kesengajaan atau kealpaandimana kedua elemen tersebut harus dikehendaki atau diketahui, apabila tidakdiketahui, maka tidak ada niat jahat.Bahwa didalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi ada 30 perbuatan yangdikualifikasikan, kalau dirinci ada 7 kategori yaitu :e Ada 2 Pasal yang mengatur tentang Kerugian Keuangan Negara;e Ada 12 Pasal yang mengatur tetang Suap;e Ada 5 Pasal yang mengatur tentang Penggelapan dalam Jabatan;e Ada 3 Pasal yang mengatur tentang Pemerasan;e Ada 6 Pasal yang mengatur tentang Perbuatan
Curang;e Ada Pasal yang mengatur tentang Barang dan Jasa;e Ada Pasal yang mengatur tentang Gartifikasi.Bahwa didalam Pasal 2 ayat (1) UU TPK dijelaskan adanya unsurunsursebagai berikut :e Setiap orang;e perbuatan;e =melawan hukum;e memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;e dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Sedangkan dalam Pasal 3 UU TPK dijelaskan adanya unsurunsur sebagai berikut :e Setiap orang;e Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
282 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
dianggarkan dalam RKAP PDAMKota Makasar maupun melanjutkan kerjasama bukanlah perbuatanmenyalahgunakan kewenangan akan tetapi dilakukan oleh Terdakwa dalammemenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Pedoman KerjasamaPerusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dan selaku Pengawas Umumterhadap pelaksanaan usaha kerjasama Perusahaan Daerah dengan PihakKetiga.Bahwa sampai saat putusan perkara ini diputus belum adapenghentian/pemutusan kerjasama antara PDAM Kota Makasar dengan PT.Traya Tirta Makasar, maka kalau ada perbuatan
curang yang dilakukan oleh PT.Traya Titar Makasar terkait perjanjian kerjasama PDAM Kota Makasar dapatmelakukan gugatan sesuai pilihan hukum yang telah disepakati dengan tuntutanpemutusan kontrak kerjasama dengan menuntut ganti rugi.Bahwa oleh karena dalam perjanjian kerjasama rehabilitasi operasionaldan transfer instalasi pengolahan Air 11 Panaikang antara PDAM Kota Makasardengan PT.