Ditemukan 2731 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I WAYAN SUMADI
197300
  • Dokumen warkah /berkas tersebut harus diteliti Kembali kebenaran materiilnya secara cermatuntuk menentukan siapa aktor yang melakukan pemalsuan, penipuan danberbagai bentuk kecurangan lain yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.Bahwa Tahura Ngurah Rai adalah barang milik Negara yang beradadibawah Kementrian Kehutanan dan pengelolaannya oleh PemerintahProvinsi Bali, sehingga perbuatan curang yang dilakukan melalui prosespensertifikatan tanah Tahura Ngurah Rai adalah perbuatan yang dapatdiklasifikasikan
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Pidana - Drs. H. THAIB ARMAIYN
14235
  • Dari 30 perbuatan itu bisa dikategorikan dalam 7 jenis,terdiri dari 2 pasal yang berkaitan dengan kerugian negara, kemudian 12pasal berkaitan dengan suap menyuap, 5 pasal berkaitan denganpenggelapan dalam jabatan, 3 pasal berkaitan dengan pemerasan, 6 pasalberkaitan dengan perbuatan curang, 1 pasal berkaitan dengan pengadaanbarang dan jasa, dan 1 pasal berkaitan dengan gratifikasi. Inti dari korupsi ituadalah bribery/suapmenyuap.
Register : 10-06-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 30 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - SYAMSUL BAHRI, SKM., M.Kes
23699
  • Kalausudah melewati jadwal yang ditentukan maka hal tersebut tidak dapatdibenarkan dan termasuk ke dalam perbuatan curang (post bidding).Bahwa apabila kecurangan dimaksud terbukti, maka seharusnya kontrakdibatalkan;Bahwa pembayaran harus dilakukan sesuai termin yang diatur dalamperjanjian.
Register : 03-04-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
254155
  • Dokumen warkah /berkas tersebut harus diteliti kembali kebenaran materiilnya secara cermatuntuk menentukan siapa aktor yang melakukan pemalsuan, penipuan danberbagai bentuk kecurangan lain yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.Bahwa Tahura Ngurah Rai adalah barang milik Negara yang berada dibawahKementrian Kehutanan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi Bali,sehingga perbuatan curang yang dilakukan melalui proses pensertifikatantanah Tahura Ngurah Rai adalah perbuatan yang dapat
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — DIAR KUSUMA PUTRA, SE KEJAKSAANNEGERI SURABAYA
202488
  • kesengajaan atau kealpaandimana kedua elemen tersebut harus dikehendaki atau diketahui, apabila tidakdiketahui, maka tidak ada niat jahat.Bahwa didalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi ada 30 perbuatan yangdikualifikasikan, kalau dirinci ada 7 kategori yaitu :e Ada 2 Pasal yang mengatur tentang Kerugian Keuangan Negara;e Ada 12 Pasal yang mengatur tetang Suap;e Ada 5 Pasal yang mengatur tentang Penggelapan dalam Jabatan;e Ada 3 Pasal yang mengatur tentang Pemerasan;e Ada 6 Pasal yang mengatur tentang Perbuatan
    Curang;e Ada Pasal yang mengatur tentang Barang dan Jasa;e Ada Pasal yang mengatur tentang Gartifikasi.Bahwa didalam Pasal 2 ayat (1) UU TPK dijelaskan adanya unsurunsursebagai berikut :e Setiap orang;e perbuatan;e =melawan hukum;e memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;e dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.Sedangkan dalam Pasal 3 UU TPK dijelaskan adanya unsurunsur sebagai berikut :e Setiap orang;e Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
282218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dianggarkan dalam RKAP PDAMKota Makasar maupun melanjutkan kerjasama bukanlah perbuatanmenyalahgunakan kewenangan akan tetapi dilakukan oleh Terdakwa dalammemenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Pedoman KerjasamaPerusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dan selaku Pengawas Umumterhadap pelaksanaan usaha kerjasama Perusahaan Daerah dengan PihakKetiga.Bahwa sampai saat putusan perkara ini diputus belum adapenghentian/pemutusan kerjasama antara PDAM Kota Makasar dengan PT.Traya Tirta Makasar, maka kalau ada perbuatan
    curang yang dilakukan oleh PT.Traya Titar Makasar terkait perjanjian kerjasama PDAM Kota Makasar dapatmelakukan gugatan sesuai pilihan hukum yang telah disepakati dengan tuntutanpemutusan kontrak kerjasama dengan menuntut ganti rugi.Bahwa oleh karena dalam perjanjian kerjasama rehabilitasi operasionaldan transfer instalasi pengolahan Air 11 Panaikang antara PDAM Kota Makasardengan PT.