Ditemukan 2802 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : basir bagio bagis bakir bagor bagia
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — BASIRUN, S.Sos
111 — 18
  • Bagir Manan, SH., Iskandar Kamil, SH., Djoko Sarwoko, SH.MH., DR. Harifin A.Tumpa, SH.MH., Prof. Rehgena Purba, SH.MS.); Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, secara melawan hukum dalam pasal ini, telah terpenuhi; Ad. 3.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2013 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 18 Juni 2013 — MASKUR, S.Pd, M.Pd Bin AMIR
90 — 25
  • Bagir Manan, SH., Iskandar Kamil, SH., Djoko Sarwoko,SH.MH., DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH., Prof.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 29-01-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
GALUH BASTORO AJI SH MH
Terdakwa:
Drs. M. SUWARDI LATIF, MM Bin ABDUL LATIF
103 — 55
  • integratif,putusan Hakim tidak sematamata bertumpu atau bertitik tolak danhanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) sematamata, karenaapabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurangmencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yangberkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataandan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — PAZWIR, S.Sos
73 — 13
  • Bagir Manan, SH., Iskandar Kamil, SH., Djoko Sarwoko,SH.MH., DR. Harifin A. Tumpa, SH.MH., Prof. Rehgena Purba, SH.MS.); Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1)huruf h KUHAP, secara melawan hukum dalam pasal ini, telah terpenuhi; Ad. 3.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 29-01-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
ENDANG PUJIASTUTI sh
Terdakwa:
AMRINUDIN, SH Bin M. YASIN
110 — 85
  • integratif,putusan Hakim tidak sematamata bertumpu atau bertitik tolak danhanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) sematamata, karenaapabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurangmencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yangberkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataandan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-07-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Nopember 2013 — Pidana Korupsi - PARGONO RIYADI
241 — 132
  • lembar Fotocopy Legalisir Keputusan MenteriKehakiman Republik Indonesia Nomor: C33/PW.07.03 Tahun1995 Memutuskan: Mengangkat Pejabat PARGONO RIYADI,NIP: 060.055.611, Pangkat/Gol: Pengatur Tk.I II/d, Jabatan:Ajun Teknis Pemeriksa Pajak Muda pada Karikpa Pekalongan,Wilayah Kerja: Propinsi Dati Jateng dan DIY, sebagaiPENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Direktorat Jenderal Pajakdalam Lingkungan Departemen Keuangan, ditandatangani oleha.n Menteri Kehakiman Republik Indonesia Dirjen Hukum danPerundangundangan BAGIR
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
121 — 96
  • Bagir Mananmantan Ketua Mahkamah Agung R.I, dalam bukunya Hukum Positif Indonesia(halaman 56), disebutkan: ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalamasas lex specialis derogat lex generalis, yaitu:1. Ketentuanketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku,kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;2. Ketentuanketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuanketentuanlex generalis (UndangUndang dengan UndangUndang);3.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 29-01-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
RADEN DIMAS HIDAYATULLAH sh
Terdakwa:
CILWAN, SE Bin ALIUN HAMIDI
124 — 59
  • integratif,putusan Hakim tidak sematamata bertumpu atau bertitik tolak danhanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) sematamata, karenaapabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurangmencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yangberkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataandan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
145 — 101
  • Bagir Mananmantan Ketua Mahkamah Agung R.I, dalam bukunya Hukum Positif Indonesia(halaman 56), disebutkan: ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalamasas lex specialis derogat lex generalis, yaitu:1. Ketentuanketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku,kecuali yang diatur knusus dalam aturan hukum khusus tersebut;2. Ketentuanketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuanketentuan lex generalis (UndangUndang dengan UndangUndang);3.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
272 — 147
  • Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yangpasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.Halaman 293 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Padt.G/2019/PN DpsUntuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama;tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan olehpihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalam hubungan yangsama pula.Menimbang, bahwa Penerapan asas ne bis in idem ini menjadiperhatian Mahkamah Agung hingga Ketua Mahkamah Agung Bagir
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
184 — 121
  • Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnyasebanyaknyabanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi dan sebagai pengganti dari keuangan Negara yang berkurang akibatterjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa;Menimbang, bahwa menurut BAGIR
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 18-09-2013 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 19 /Pdt.G/2013/PN-TB
Tanggal 29 Oktober 2014 — Perdata : Penggugat : 1.Drs.H. HAMONANGAN SIAHAAN Tergugat : 1. PT.INTI PALM SUMATERA 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Qq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA. 4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Qq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA Qq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN 5.PT. KRISTAL KENCANA ABADI 6. YUSNAH KOSIM, SH
97 — 28
  • . , tidak mempunyai kekuatan hukum terhadapobyek perkara, jelaslah menyalahi Surat Edaran MARI No. 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azasNebis In Indem; Bahwa dalam surat edaran tersebut, Ketua Mahkamah Agung padawaktu itu, Bagir Manan menghimbau para Ketua Pengadilan untukdapat melaksanakan asas Nebis In Indem dengan baik demikepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanyaputusan yang berbeda;4.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
NEXKE YUSITA, SE, AK Binti TARMIN
221 — 151
  • belas juta dua ratus tiga puluh sembilanribu delapan ratus rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana KorupsiPelaksanaan Kegiatan pada bagiain Administrasi Kesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu SelatanTahun Anggaran 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR0337/PW06/5/2019 tanggal16 Desember 2019;Menimbang, bahwa Prof BAGIR
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-08-2018 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 184/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 17 Juni 2019 — JASON SURJANA TANUWIDJAJA MELAWAN 1. PT MEGA DETOS UTAMA., 2. PT MULIASSENTOSA DINAMIKA., Dkk
839 — 435
  • Penggugat menyadari bahwa AktaPengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa No. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27tanggal 17 April 1997 tersebut bukanlanh merupakan alat / tanda buktikepemilikan atas bidang tanah objek sengketa, melainkan SERTIPIKAT.Bahwa; tidak tepat dengan memerintahkan Turut Tergugat untuk memprosesdan menerbitkan SERTIPIKAT pemegang hak atas nama Penggugatterhadap bidang tanah objek sengketa oleh karena Penggugat bukan pemilikyang sah bidang tanah objek sengketa, sehingga tidak ada kewajiban bagir
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 26-07-2012 — Putus : 25-10-2012 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 16/PID.TPK/2012/PT PLG
Tanggal 25 Oktober 2012 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : Alwie, SH., MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ishak Suhadi, SE Bin Ruskan Effendi, BA Diwakili Oleh : Bambang Hariyanto, SH., MH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Victor Antonius Sidabutar, SH. MH
84 — 29

  • Jl Sekip Mandi Aur No.923, RT/RW.015/005, Sekip Jaya, Kemuning, Palembang

    - sda -

    54

    APRIYAN

    Jl Mayor Zen lr.Segaran No.11 RT/RW.023/006, Sei Selayur, Kalidoni, Palembang

    - sda -

    55

    AHMAD BAGIR

Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
221 — 114
  • Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnyasebanyaknyabanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi dan sebagai pengganti dari keuangan Negara yang berkurang akibatterjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa;Menimbang, bahwa menurut BAGIR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
367 — 320 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang dimaksuddengan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan/PejabatPemerintah atau Penyelenggara Negara lainnya untuk untuk mengambilkeputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan Badan/penyelenggaraNegara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.Menurut Bagir Manan, cara timbulnya atau lahirnya wewenang(bevoegdheid) itu didasarkan pada macht, yakni kKekuasaan sebagaisuatu kenyataan dan gezag, yakni kekuasaan yang dibenarkanHal. 780
    Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor21/KptsII/2000 tentang Kriteria dan Standar Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman pada HutanProduksi.Dinyatakan tidak berlaku lagi.Bahwa menurut Bagir Manan terhadap suatu ketentuan hukum yangsudah dicabut, benar perbuatan pidana yang dilakukan pada masaberlakunya ketentuan hukum tersebut tidak pernah dapat dihapus,akan tetapi sifat pidana dari perbuatan itu hapus akibat pencabutanketentuan hukum tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — Drs. H. Anang Bakhranie
154 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAGIR MANAN, peraturan perundangundangan di tingkatdaerah dapat diartikan sebagai peraturan perundangundangan yangdibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur pemerintahandaerah yang berwenang membuat peraturan perundangundangan tingkatHal. 982 dari 1103 hal. Put. No. 1284 K/Pid.Sus/2015daerah.
    BAGIR MANAN tersebut di atas dan dikaitkandengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,sebagai pengganti UndangUndang No. 10 Tahun 2004, nampak denganjelas bahwa kekuatan hukum Peraturan Gubernur, termasuk dalam hal iniadalah Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 040 Tahun 2009,mempunyai kekuatan hukum mengikat, dimana Peraturan GubernurKalimantan Selatan tersebut dibentuk atau dibuat berdasarkan kewenanganGubernur
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2012 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 3/PIDSUS/2012/PN.PLG
Tanggal 20 Juni 2012 — YANDES HAMIDI, SE
757 — 57
  • JAKFAR HARIS SH Jl Kapten Cek Syech No.18, RT/RW.001/001, 24 Ilir, Bukit Kecil, Palembang - sda -51 AGUS TANTO SE JL.May Salim Batubara No.03 RT.001/001 20 Ilir.II Kemuning Palembang - sda -52 AHMAD EDWARD Jl Rustini No.36 RT/RW.001/001, Sukamaju, Sako, Palembang - sda -53 SONATHA Jl Sekip Mandi Aur No.923, RT/RW.015/005, Sekip Jaya, Kemuning, Palembang - sda -54 APRIYAN Jl Mayor Zen lr.Segaran No.11 RT/RW.023/006, Sei Selayur, Kalidoni, Palembang - sda -55 AHMAD BAGIR Jl Ali Gatmyr lr.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1184 — 1597
  • Lex spesialis dibedakan menjadi 2 (dua)yakni lex spesialis sistematis yakni dicari ndangundang yang palingmendekati secara sistematis untuk digunakan undangundang yang tepat.Sebagaimana yang ditulis Bagir Manan dalam bukunya bahwa mana yanglebih prioritas untuk tepat digunakan;Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telahmenghadirkan 1 (Satu) orang saksi meringankan (a de charge) sebagai berikut:1.