Ditemukan 4981 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-11-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 0400/Pdt.G/2015/PA.Plk
Tanggal 14 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
132
  • Pik.patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berkewajiban untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat yangberwenang, oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan dan menyerahkanke Majelis Hakim Surat keterangan Izin Cerai yang dikeluarkan oleh DirekturRumah Sakit Umum Daerah Kasongan dengan Nomor 445/998.3/TURSUD/IX/2015 tanggal 16 September
Register : 07-09-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 174/Pdt.P/2020/PN Bnr
Tanggal 17 September 2020 — Pemohon:
AGUS SETIYANTO
8910
  • Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan namaPemohon dan nama orang tua (ayah) Pemohon yang tertulis pada AktaKelahiran Pemohon yang bernama AGUS SETIYANTO dan Nomor 3304LT120720130034 tertanggal 12 Juli 2013, nama Pemohon tertulis danterbaca AGUS SETIYANTO dan nama orang tua (ayah) Pemohon tertulisdan terbaca PARYONO PARJI, dirubah/diperbaiki nama Pemohon menjaditertulis dan terbaca AGUS dan nama orang tua (ayah) Pemohon menjaditertulis dan terbaca PARYONO, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
Register : 01-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0315/Pdt.G/2019/PA Bb
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1512
  • Putusan Nomor 0315/Padt.G/2019/PA BbBahwa sehubungan dengan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan perceraian di Pengadilan, maka Pemohon pun telahmelampirkan surat keputusan pemberian izin dari pejabat yang berwenangdengan Nomor 879/679/2019, yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati ButonTengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 16 Juli 2019;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara sepihak agarberpikir Kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon
Register : 22-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1738/Pdt.G/2018/PA.Tmk
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
147
  • Karenanya berdasarkan surattersebut haruslah dinyatakan terbukti Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya;Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR juncto Pasal 26 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datangmenghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkanketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, sepanjang gugatan tersebut beralasan dantidak
Register : 23-01-2017 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 18-03-2017
Putusan PA BUOL Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Buol
Tanggal 8 Februari 2017 — PEMOHON melawan TERMOHON
1514
  • berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi DiPengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harusdilaksanakan mediasi, akan tetapi karena pihak Termohon tidak pernah hadirke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa sebelum tahapan persidangan lebih lanjut, Majelishakim telah memeriksa Surat Izin Cerai Pemohon, karena merupakanpersyaratan administrasi bagi yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-11-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 13-03-2020
Putusan PA NATUNA Nomor 0180/Pdt.G/2019/PA.Ntn
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7333
  • dan patut;Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan makaperkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selamapersidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabarmempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damaitersebut tidak berhasil;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin perceraian dari atasan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Nomor142/BKPP/2019 Tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-03-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA SURAKARTA Nomor 192/Pdt.G/2014/PA.Ska.
Tanggal 10 Juli 2014 — Penggugat dan Tergugat
176
  • Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai harus melaporkan pejabat atasannya dan Tergugat telahmenyerahkan/menyampaikan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian daripejabat atasannya yaitu dari Bupati Sragen dengan nomor surat800/7832/027/2014 tanggal 20 Juni 2014;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agarperkawinannya dengan Tergugat diputuskan/diceraikan karena adanya alasanbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November
Register : 25-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan MS CALANG Nomor 51/Pdt.G/2019/MS.Cag
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
3611
  • Putusan Nomor 51/Padt.G/2019/MS.CagPenggugat berada di wilayah hukum Mahkamah Syariyah Calang, makadengan di dasarkan kepada ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf a danPasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannyadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syariyah Calangberwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat.Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah
Putus : 25-05-2015 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 110/Pdt.G/2014/PN.LP
Tanggal 25 Mei 2015 — APDEN TAKDIR NABABAN, Laki-laki, Umur 31 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Tg. Garbus Aspol, Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada F. Dondy D. Pangaribuan, SH., dan Ahmad Arpani, SH., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum FIRNANDO & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Pasar Melintang No. 417 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; Lawan: LUSIANA BR. HARAHAP, Perempuan, Umur 28 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tg. Garbus Aspol, Desa Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Marthin Simangunsong, SH., M.Hum., dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor BIRO BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN, yang beralamat di Jalan Sutomo No. 4A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 21014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
484
  • Maksudnyabahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian wajibmemperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang menerima Gugatan perceraian wajidb memperoleh surat keterangan lebih dahuludari Pejabat sebelum melakukan peraian;Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri Sipilkhususnya dalam pasal 3, secara langsung berimplikasi terhadap status persona
Register : 04-01-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Bjn
Tanggal 17 Oktober 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
168
  • H Imam Ahmad, akan tetapi sesuai dengan surat pernyataan tertanggal31 Januari 2016 yang dibacakan dalam sidang, proses mediasi tersebuttetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai Pegawai Negri sipilyang akan diceraikan Pemohon, belum mendapat surat keterangan dariPejabat yang berwenang , maka sidang ditunda selama 6 bulan untukmemberi kesempatan Termohon memperoleh surat keterangan dari pejabatYANG DErWeNANG; n nn nen nee nen nnn rn nnn nee cn nnn nae cen nnn nee cen nes onaMenimbang
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN WONOGIRI Nomor 159/Pdt.P/2020/PN Wng
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon:
PASRI NGESTI HENGGAL DUGI
516
  • penetapanpembetulan nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, untukselanjutnya Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Wonogiri membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikanakta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarikserta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon dan Pejabatpencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang
Register : 07-06-2016 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PA MEDAN Nomor 1242/Pdt.G/2016/PA.Mdn
Tanggal 12 Juli 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
60
  • Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, maka dalampersidangan Penggugat menyerahkan izin tersebut kepada Majelis.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugatmengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugatdengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran
Register : 30-08-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PA RAHA Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Rh
Tanggal 3 Januari 2017 — Perdata - Penggugat Vs Tergugat
1613
  • lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurutrelas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut melalui RRI Kendari sebanyak 2 kali yaitu padatanggal 20 Nopember 2016 dan tanggal 28 Desember 2016;Bahwa berkaitan dengan status penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga,Kabupaten Muna Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 tentang Izin Perkakawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang
Register : 10-12-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Ptk
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5915
  • telah terjadi pertengkaran atauperselisinan yang tidak ada harapan akan rukun kemball;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas,Tergugat sejak acara mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti berupa bukti P1 dan P22 dan saksisaksi yaitu SERITAKETAREN, S.E. dan IRA CHRISTINE I;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil danmenurut pasal 3 ayat (1) PP No.45 Tahun 1990 disebutkan Pegawai Negeri sipilyang
Register : 16-08-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan PA PANDAN Nomor 76_Pdt_G_2013_PA_Pdn_NO_20131213_CeraiGugat_Tahun 2013
Tanggal 11 Desember 2013 — Penggugat VS Tergugat
4919
  • patut;Bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir sampai proses pemeriksaan selesai;Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namundemikian Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengancara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetapmempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidakberhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Bahwa di dalam persidangan, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-12-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Pli
Tanggal 20 Desember 2021 — Pemohon:
Maysiani alias Maya Khairunnisa binti Utau
7331
  • Keluarga Pemohon setelah salinanPenetapan ini diperlihatkan kepadanya adalah Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Tanah Laut;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat(2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sertaPeraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohonuntuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipilyang
Register : 08-01-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PA RAHA Nomor 4/Pdt.G/2013/PA.Rh
Tanggal 23 September 2013 — PERDATA - PENGGUGAT Vs TERGUGAT
1616
  • Hakim Pengadilan Agama Raha namun usaha tersebutjuga tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, maka sebelum memulai pemeriksaansebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah No.5 tahun 1984, majelis telahmewajibkan penggugat melampirkan surat izin mengajukan gugat cerai daripejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983, jo.
Register : 29-05-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN TABANAN Nomor 25/PDT.P/2015/PN Tab
Tanggal 11 Juni 2015 — 1.I GEDE PUTU MAHARDIKA ADNYANA 2.I DEWA AYU SRI SUASMINI
2514
  • ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkanfaktafakta yangterungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahuluakan mempertimbangkan peraturanperundangundangan yangberkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebutsebagaiberikut ;Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yangberkaitan dengankewenangan pembetulan akta pencatatan sipilyang dilakukan oleh pejabat PencatatanSipil pada InstansiPelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkanAktaPencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan
Register : 15-08-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 15-06-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0406/Pdt.G/2018/PA Bb
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
2113
  • sebelum mempertimbangkan pokokperkara, Majelis Hakim terlebin dahulu akan menilai eksistensiPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kasi PerlindunganPerempuan dan Data Kekerasan Perempuan) Kabupaten Wakatobi,yang telah mendapatkan izin dari atasan sebagamana diatur dalamPasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PA SLEMAN Nomor 1112/Pdt.G/2015/PA.Smn
Tanggal 4 Januari 2016 — PEMOHON
80
  • 1Tahun 1974 jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP no 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat1 huruf a, dan Pasal 73 ayat 1,Undang Undang No 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, yang sudah diubah dengan UU no 3 Tahun 2006 dan UU No50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sleman berwenang mengadili perkaraint;Menimbang, berdasarkan bukti P 3, yang dikeluarkan oleh Kepala StafAngkatan Darat pada tanggal 4 Februari 2015 terbukti Tergugat sudahdberhentikan dengan tidak hormat, oleh karena itu Tergugat aadalah orang sipilyang