Ditemukan 3210 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : eksklufif ekslusif
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
1913 — 4199
  • Pada Pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyatakan Aparaturpenegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi EksklusifIndonesia adalah perwira Tentara Nasional Indonesia AngkatanLaut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata RepublikIndonesia.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
238 — 569
  • Gugatan atas penghinaan, penyerangankehormatan dan pencemaran nama (yang disertai tuntutanpermintaan maaf) harus secara eksklusif didasari Pasal 1372KUHPerdata, bukan Pasal 1365 KUHPerdata, layaknya gugatan aquo;294.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Juli 2014 — INDAR ATMANTO
957 — 1034 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IM2 telah menggunakanfrekuensi 2,1 GHz yang merupakan frekuensi primair dan eksklusif, akantetapi dalam menggunakan frekuensi 2,1 GHz tanpa melalui proses lelang,yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pita FrekuensiRadio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yangmenyatakan : Penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensiradio 2,1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerakseluler
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-04-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 3 Maret 2014 — ROTUA ANASTASIA SINAGA
280 — 164
  • lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekening koranuntuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September2012 ;Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta NotarisNomor : 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK IT)antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 denganPT.BOENGSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH, berupa Fasilitas KreditModal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif
    lima ratus juta rupiah) dalam bentukrekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24September 2012 ;Menimbang bahwa masih pada tanggal yang sama juga ditandatangani Akta NotarisNomor: 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK MII)antara saksi Nandi Hendrian Hamaki selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGSU DJAYA, dihadapan Notaris Zarkasyi Nurdin, SH., berupa Fasilitas Kredit ModalKerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
144 — 76
  • Bahwa, menurut SIUP/SIPI atas nama Penggugat,kapalkapal penangkap ikan yang dioperasikan olehPenggugat adalah di daerah penangkapan ZonaEkonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Laut Arafura dandaerah terlarang adalah Perairan Teritorial.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 15-03-2011 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 265/Pid.B/2010/PN.Kdr
Tanggal 15 Maret 2011 — Ir. ENDUNG HENDRO SUBAGYO M.S., Bin MAKSUM SUDIBYO
95 — 11
  • pasal 1angka 2 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diuraikan diatas, dijelaskan dalam penjelasanumum UU No.31 tahun 1999, adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagaibentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian ijinyang eksklusif
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-10-2014 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 572/PDT.G/2014/PN JKT.SEL
Tanggal 21 September 2015 — 1.LANI WIBOWO 2.ELLIANA WIBOWO Lawan 1.Dr. PURNOMO PRAWIRO MANGKUSUDJONO, selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. BLUE BIRD TAXI 2.PT BLUE BIRD 3.PT PUSAKA CITRA DJOKOSOETONO 4.NY. ENDANG BASUKI sebagai KOMISARIS 5.Ny. DOLLY REGAR sebagai KOMISARIS
266 — 203
  • Blue Bird Taxi sebagai pemilik awal merek berupa lukisan burung biru dan tulisan blue bird yang sudah terkenal di masyarakatsemula hanya melekatkan merek tersebut secara eksklusif di badantaksitaksi milik PT. Blue Bird Taxi sehingga PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
806 — 1711
  • Untuk menghindari penurunan investasi dan realizedloss, maka portofollo sahamsaham dengan SPI negative tersebutdipindahkan ke Reksadana dengan pertimbangan pencatatanReksadana pada Laporan Keuangan menggunakan nilai aktiva bersih(NAB) dan kenaikan/penurunan tidak mempengaruhi laporan Laba/Rudgi.Pada proses audit di bulan Oktober 2015,auditor menanyakan reksadanaeksklusif tersebut, dan kami akhirnya mencari tahu isi darireksadanaeksklusif tersebut dan diperoleh informasi bahwa dalamreksadana eksklusif
    SedangkanManfaat pasti memberikan pengertian bahwa kepada seluruhpegawai/pekerja/peserta dana pensiun akan memperoleh manfaat/uangpensiun dengan besaran yang sudah ditetapkan sebelumnya sepanjangpemberhentian dari kerja dinyatakan sah.Bahwa walaupun tidak secara eksklusif dapat dinyatakan, luran Pastibiasanya pengelolaannya diserahkan pada lembaga asuransi ataupunperbankan, sedangkan manfaat pasti pada umumnya dikelola sendirioleh institusi tersebut dengan membentuk institusi knusus (onderbouw)sebagai
    Sedangkan Manfaat pastimemberikan pengertian bahwa kepada seluruh pegawai/pekerja/pesertadana pensiun akan memperoleh manfaat/uang pensiun dengan besaranyang sudah ditetapbkan sebelumnya sepanjang pemberhentian dari kerjadinyatakan sah; Bahwa walaupun tidak secara eksklusif dapat dinyatakan, iuran pastibiasanya pengelolaannya diserahkan pada lembaga asuransi ataupunperbankan, sedangkan manfaat pasti pada umumnya dikelola sendirioleh institusi tersebut dengan membentuk institusi knusus (onderbouw)
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 203/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. S&T MITRA MINA INDUSTRI;MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
111 — 50
  • tentang PerubahanKedua atas PERMENKP Nomor 30 Tahun 2012,bentuk dan format SIUP antara lain memuat: kapal, alattangkap, daerah penangkapan' ikan dan/ataupelabuhan pangkalan.Bahwaberdasarkan ketentuanketentuan tersebutketidaksesuaian dan/atau tidak melaksanakanketentuan yang tercantum dalam IUP maka dapatdijadikan dasar justifikasi dalam pencabutan SIUP.Bahwa menurut SIUP atas nama Penggugat, kapalkapal penangkap ikan yang akan dioperasikan olehPenggugat adalah di daerah penangkapan ZonaEkonomi Eksklusif
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3156 — 1641
  • Tentang : Cipta Kerja
  • PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 125 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnyadisingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasandengan laut teritorial Indonesia sebagaimanaditetapkan berdasarkan undangundang yang berlakutentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut,tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batasterluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garispangkal laut teritorial Indonesia.Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidaktermasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia
    terbatas diberikan kepada Orang Asing:a. sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja,peneliti, pelajar, investor, rumah kedua, dankeluarganya, serta Orang Asing yang kawinsecara sah dengan warga negara Indonesia,yang akan melakukan perjalanan ke WilayahIndonesia untuk bertempat tinggal dalamjangka waktu yang terbatas; ataub. dalam rangka bergabung untuk bekerja di ataskapal, alat apung, atau instalasi yangberoperasi di wilayah perairan nusantara, lautteritorial, landas kontinen, dan/atau ZonaEkonomi Eksklusif
    052313 AAngka 5 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA42 Pasal 17AyatAyatAyatAyatAyatAngka 6Pasal 18(1)Yang dimaksud dengan bertahap adalah diselenggarakansecara berjenjang, wilayah demi wilayah, skala demi skala,atau berselang waktu sesuai dengan prioritas kepentingan.Yang dimaksud dengan sistematis adalah diselenggarakansecara teratur sesuai dengan sistem dan teknis pemetaan.Yang dimaksud dengan wilayah yurisdiksi adalah wilayahdi luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yangterdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif
Pengadilan PN PAYAKUMBUH Pidana Umum
Register : 13-10-2022 — Putus : 23-11-2022 — Upload : 08-12-2022
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Pyh
Tanggal 23 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
WINALIA OKTORA. S, SH
Terdakwa:
Zamri
89 — 36

  • OT TIE

    3

    Jamu Buah Merah Plus Ginseng Biem Amrat

    Kotak

    2

    OT TIE

    4

    Samyun Wan

    Kotak

    24

    OT TIE

    5

    Sinatren Eksklusif

Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-01-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
MOHAMAD SUBUR
151 — 52
  • Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuanistimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidakwajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringananbea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undangundang Nomor 28Tahun 1999;Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara sesuai Pasal 1 angka 1UndangUndang
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUMARSONO HADI
108 — 28
  • Boyolali adalah sebagai berikut:1) Dari segi lembaga yang berwenang, maka DPRD bukan merupakanlembaga yang berwenang, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UUNo. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD danDPD, kedudukan keuangan DPRD merupakan kewenangan PemerintahPusat, yang dituangkan dalam bertuk Peraturan Pemerintah (PP) yangmana sesuai ketentuan Pasal 5 (2) UUD 1945, pembentukan PPmerupakan kewenangan eksklusif pemerintah ;2) Dari segi materi yang diatur, sebagaimana ditentukan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jbi
Tanggal 8 Juli 2014 — Ir. H. SEPDINAL, ME bin H. ASWIR MAKMUR
108 — 33
  • Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dijelaskanbahwa memperluas pengertian Pegawai Negeri yang antara lain termasukorang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat, dan yang dimaksud denganHalaman 178 dari 219 Putusan Nomor 01/PID.SUS/TPK/2014/PN.Jbifasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentukmisalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar,pemberian ijin eksklusif
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-08-2010 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Mei 2011 — H. HUTOMO MANDALA PUTRA, M e l a w a n : P.T. INDO MULTI MEDIA, TAUFIK DARUSMAN, SARI WIDIATI, PT. GARUDA INDONESIA ( PERSERO), PUJOBROTO, PRASETYO BUDI,
184 — 144
  • sebagaimana didefidisikan dalam 310 maka bisa juga diajukanmelalui 1365, namun demikian berbeda dengan apa yang disebutkan sebagaiCommunis opinio doctorum tidak disebutkan pendapat, tidak disebutkanyurisprudensinya sama sekali sehingga saksi anggap merupakan suatupermasalahan yang dibiarkan begitu saja tergantung tanpa pegangan bagipelaksana atau para praktikus hukum.e Bahwa disatu pihak ada doktrin yang mengatakan apabila tidak cocok bolehdiajukan melalui 1365 dilain pihak ada yang mengatakan harus eksklusif
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — H. ANSHOR BUDIYONO, S.Ag
121 — 19
  • Boyolali adalah sebagai berikut:1) Dari segi lembaga yang berwenang, maka DPRD bukan merupakanlembaga yang berwenang, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UUNo. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD danDPD, kedudukan keuangan DPRD merupakan kewenangan PemerintahPusat, yang dituangkan dalam bertuk Peraturan Pemerintah (PP) yangmana sesuai ketentuan Pasal 5 (2) UUD 1945, pembentukan PPmerupakan kewenangan eksklusif pemerintah;Halaman 117 dari 172 Putusan Nomor: 60/Pid.SusTPK
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUWARDI
142 — 44
  • Boyolali adalah sebagai berikut:1) Dari segi lembaga yang berwenang, maka DPRD bukan merupakanlembaga yang berwenang, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UUNo. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD danDPD, kedudukan keuangan DPRD merupakan kewenangan PemerintahPusat, yang dituangkan dalam bertuk Peraturan Pemerintah (PP) yangmana sesuai ketentuan Pasal 5 (2) UUD 1945, pembentukan PPmerupakan kewenangan eksklusif pemerintah ;2) Dari segi materi yang diatur, sebagaimana ditentukan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SAIFUDIN AZIS
227 — 40
  • Boyolali adalah sebagai berikut:1) Dari segi lembaga yang berwenang, maka DPRD bukan merupakanlembaga yang berwenang, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UUNo. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD danDPD, kedudukan keuangan DPRD merupakan kewenangan PemerintahPusat, yang dituangkan dalam bertuk Peraturan Pemerintah (PP) yangmana sesuai ketentuan Pasal 5 (2) UUD 1945, pembentukan PPmerupakan kewenangan eksklusif pemerintah ;2) Dari segi materi yang diatur, sebagaimana ditentukan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SRIYADI
144 — 26
  • Boyolali adalah sebagai berikut:1) Dari segi lembaga yang berwenang, maka DPRD bukan merupakanlembaga yang berwenang, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UUNo. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD danDPD, kedudukan keuangan DPRD merupakan kewenangan PemerintahPusat, yang dituangkan dalam bertuk Peraturan Pemerintah (PP) yangmana sesuai ketentuan Pasal 5 (2) UUD 1945, pembentukan PPmerupakan kewenangan eksklusif pemerintah;2) Dari segi materi yang diatur, sebagaimana ditentukan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
120 — 18
  • Boyolali adalah sebagai berikut:1) Dari segi lembaga yang berwenang, maka DPRD bukan merupakanlembaga yang berwenang, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UUNo. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD danDPD, kedudukan keuangan DPRD merupakan kewenangan PemerintahPusat, yang dituangkan dalam bertuk Peraturan Pemerintah (PP) yangoanrwohr =Halaman 116 dari 172 Putusan Nomor: 63/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgmana sesuai ketentuan Pasal 5 (2) UUD 1945, pembentukan PPmerupakan kewenangan eksklusif