Ditemukan 1272 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulakan ulaan ulayat urusan ucapan ukasah usaman urasan ularan ulisan unasan
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Umum Perjudian
Register : 07-08-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN KABANJAHE Nomor 275/PID,B/2015/PN.KBJ
Tanggal 7 September 2015 — -Sopan Perangin Angin
31 — 8
  • sebagaipemenang dalam permainan judi tersebut maka pihak bandar membayar uang kepada pemainyang memenangkan permainan judi tolam tersebut, sedangkan apabila angka tebakan nomoryang dipasang oleh pemasang tidak kena atau tidak keluar maka uang dari hasil yang dipasangoleh pemasang akan menjadi milik bandar, dalam melakukan perjudian jenis tolam tersebutbersifat untunguntungan dan tidak perlu keahlian khusus untuk meraih kemenangan, sehinggapemain membeli nomor tolam berdasarkan tafsiran mimpi atau ulasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-07-2013 — Upload : 10-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563 B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juli 2013 — PT. SENTUL CITY Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut Penggugat, dasar pengenaan sanksi yangseharusnya diperhitungkan adalah total nilai uang muka saja yang diterimapada akhir Tahun 2006 dengan ulasan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda sesuai Pasal 14 ayat(4) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Menurut TergugatBahwa Pasal 14 ayat (1) huruf f UndangUndang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan menetapkan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila pengusaha yang telah
Pengadilan PN FAK FAK Perdata
Register : 13-02-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk
Tanggal 2 September 2019 — Penggugat:
1.MUHAMAD RAMLI USWANAS Sebagai Direktur CV. FATAGAR
2.LA SYARUDDIN ODE SADIKI Sebagai Direktur CV. SPECTA INTI PRIMA
Tergugat:
1.POKJA ULP Pokja I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak
2.POKJA ULP Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
3.POKJA ULP Pokja V Dinas Kesehatan
4.POKJA ULP Pokja IV Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak
5.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
8.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
9.Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak cq, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak
10.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik
11.Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Perdagangan dan Perindus
234 — 39
  • Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:httos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai KetuaMA) menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.
    Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:httos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cli586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.
    Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:hitos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.
    Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:httos:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifatfatwamahkamahagung, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)menjelaskan:Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yangdipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidakmempunyai mekanisme apaapa agar dilaksanakan oleh pihakpihakyang berpekara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 PK/Pdt/2013
Tanggal 6 Januari 2014 — MEISKE AGUS KAWILARANG selaku ahli waris Kl AGUS UMAR vs P.N. GARUDA INDONESIA AIRWAYS, Dkk
42 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Soemadiono) karena telah membantuTergugat Il (J.B.S.Sasmita) dengan cara memberikan keteranganketerangan yang tidak memenuhi syarat hukum dan kebenaran, danTergugat Ill (Letnan Kolonel Umargono) telah menerima laporan dariTergugat Il (J.B.S.Sasmita) tanpa hak telah melakukan penahanan terhadapdiri Penggugat;Bahwa berdasarkan keterangan dan ulasan sebagai diterangkan di atasPenggugat memohon agar Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta berkenanmemberikan putusan:Pertama:Memerintahkan untuk melakukan
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 29-05-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 96/PDT/2016/PT MKS
Tanggal 24 Mei 2016 — 1. HAJIRA BINTI TAKANANG 2. HJ.SABARIAH BINTI TAKANANG LAWAN 1.NAHASANG AWING 2. KEPALA KANTOR KECAMATAN BAJENG
53 — 25
  • telahmencakup keseluruhan dari pada materi perkara, dengan kata lain, bahwakeputusan tersebut telah dilakukan atas pertimbanganpertimbangan yang beralasanwajar berdasarkan faktafakta dan kejadiankejadian persidangan dan/atau putusanMajelis Hakim pertama tersebut telah cukup pertimbangan sesuai pembuktianterbanding/tergugat tersebut ; Bahwa dengan memperhatikan secara teliti, Memori Banding dari paraPembanding, maka ternyata tidak jumpai halhal baru atau kKeadaankeadaan baru,tetapi sematamata merupakan ulasan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-12-2012 — Putus : 04-01-2013 — Upload : 13-08-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 433/PID/2012/PT MKS
Tanggal 4 Januari 2013 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : Ivan Nusu Parangan, S.H., M.M.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUH. RESKI Alias EKKI Alias TEMBEN Bin SULAIMAN SALMAN Diwakili Oleh : Hilal S. Wahid, S.H., M.M.
79 — 17
  • Keberatan Ketiga : Tentang penerapan hukum dan cara mengadili:Bahwa dari ulasan pertimbangan hukum yudex factie, salah satu tumpuananalisa yuridis menuju pada perbuatan yang dilarang(penyalahgunaan), adalah hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakanpositif........positif mengandung metamphitamina, bahkan disimpulkan padahalaman 35 putusan tersebut bahwa : tidak mungkin urine Terdakwapositif tanoa mengkonsumsi narkotika.
Pengadilan PT AMBON Pidana Umum
Register : 24-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 29-03-2019
Putusan PT AMBON Nomor 64/PID/2018/PT AMB
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.ARLY SUMANTO, S.H. (Terbanding)
2.PRASETYO PURBO, S.H.(Terbanding/Pembanding)
Terdakwa:
EVERISTUS AIFAMAN SERMATAN Alias EVER (Pembanding/Terbanding)
63 — 24
  • dakwaan Penuntut Umum,dan tuntutannya yang keliru pula, sehingga menurut terdakwa, apabiladitinjau dari kualitas subjek tindak pidana dan pertanggung jawabanpidananya, maka perkara ini janggal, tidak terang dan tidak tuntas, karenaterdakwa tidak dapat didudukan sendiri sebagai terdakwa dalam perkaraini, namun harus ikut dilibatkan orang lain, dan olennya maka seharusnyademi tuntas dan terangnya perkara ini, perkara terdakwa ini harus masukkualifikasi perkara penyertaan (dee/neming), Mengacu pada ulasan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Pertambangan
Register : 29-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 3/PID.LH/2019/PT.PLK
Tanggal 20 Maret 2019 — JUMADI bin PARNO SUWITO;
359 — 25
  • KarenaTerbanding merasa tidak melakukan pengrusakan hutan maupunekosistem yang lain disekitar area kerja Terbanding, melainkanHal 10 dari 14 hal Put No.3/PID.LH/2019/PT.PLK.membenahi dan mengembalikan gundukan pasir ketempat semula yangpernah digali oleh orang lain.Bahwa berdasarkan dalil dan ulasan yang Terbanding/Terdakwa uraikantersebut diatas, mohon Kehadapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan TinggiKalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadiliperkara ini mengesampingkan alasan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 24-06-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 349/PID.SUS/2021/PT MKS
Tanggal 24 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : FENDI IRAWAN bin MUHTAR Diwakili Oleh : ANISNAWATY, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : MUHAMMAD YODI NUGRAHA, S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : A. ODDANG YAKUB. S. H
Terbanding/Penuntut Umum II : KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, S.H.
35 — 16
  • Kalau unsur perbuatantersebut terpenuhi atau terbukti secara sah dan menyakinkan, maka barulahunsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbuktiHal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 349/PID SUS/2021/PT MKSapabila memang unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukanpada diri Terdakwa.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atausetiap orang menjadi bahasan serta ulasan
Pengadilan PN SINJAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-01-2018 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 10-04-2018
Putusan PN SINJAI Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Snj
Tanggal 8 Februari 2018 — H. SANGKALA BIN MUSTARI LAWAN IRMAWATI BAFADDAL BINTI ASDAR
60 — 21
  • Bahwa oleh karena penggugat sangat meragukan itikad baik dari tergugatmenguasai/ obyek sengketa mobil milik Penggugat tersebut, hingga untukmencegah jangan sampai pindah ketangan orang lain, maka dimohonkepada ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas mobilmilik Penggugat tersebut.Berdasarkan uraian ulasan Hukum pada gugatan penggugat diatas, maka kamimohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 3/PID.SUS-LH/2019/PT PLK
Tanggal 20 Maret 2019 — Pembanding/Penuntut Umum II : Anton Mariano, SH
Terbanding/Terdakwa : JUMADI bin PARNO SUWITO
340 — 25
  • KarenaTerbanding merasa tidak melakukan pengrusakan hutan maupunekosistem yang lain disekitar area kerja Terbanding, melainkanmembenahi dan mengembalikan gundukan pasir ketempat semula yangpernah digali oleh orang lain.Bahwa berdasarkan dalil dan ulasan yang Terbanding/Terdakwa uraikantersebut diatas, mohon Kehadapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan TinggiKalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadiliperkara ini mengesampingkan alasan Memori Permohonan Banding dariPembanding/Jaksa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/PDT/2009
Tanggal 20 September 2010 — CV. BANGUN CIPTO RAHARJO dkk; VS Drs. ANDREAS SUKARYANTO;
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sengketa dalam gugatan ini ; Bahwa disamping itu, pembuktian berupa saksi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penggugat dengan alat bukti saksi 2 (dua) orangsaksi juga tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Banding sebagai fakta hukum yang menerangkan hukumyang dapat diterapbkan terhadap obyek sengketa yang menjadidasar gugatan Penggugat ; Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum dari Majelis Hakimsama sekali tidak mempertimbangkan secara komprehensif hukumpembuktian sebagai dasar dan ulasan
    berlaku yangmenyatakan : peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuanrumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukandalam perusahaan dan perbuatan hukum peralihan hak lainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jikadibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT (Pejabat PembuatAkta Tanah) yang berwenang menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (Vide Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ; Bahwa berdasarkan ulasan
Pengadilan PN RABA BIMA Pidana Khusus
Register : 04-04-2019 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN RBI
Tanggal 18 April 2019 — Pemohon:
ROHANI, S.Pd
Termohon:
Polres Bima Kota
45 — 22
  • Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanHalaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Rbif)Q)Bahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan
    diripemohon dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkan;Berdasarkan ulasan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 24-05-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Bgl
Tanggal 14 Juni 2021 — Pemohon:
Drs. IKSAN NAZIR, S.H. Bin TUHA
Termohon:
Kepolisian Daerah Bengkulu
74 — 41
  • Bahwa, apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Gst
Tanggal 8 Juni 2018 — Pemohon:
Boiolifu Gowasa
Termohon:
Pemerintah RI Cq.Kapolri, Kapda Sumut, Kapolres Nisel
38 — 11
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam PermohonanAQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :o Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahoO Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
    Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTERMOHON kepada PEMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Gunungsitoli yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-01-2020 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 06-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 18/PID.SUS/2020/PT BDG
Tanggal 6 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : WIBISONO HERLAMBANG Als WIWID Bin BAMBANG SUHARTONO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ENDAH ASTUTI, SH
Terbanding/Terdakwa : UNTUNG SUTRISNO Bin NARYONO
29 — 20
  • namun hari ini atas sebua kebenaran sayamenyatakan berani untuk meyerukan banding kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi untuk mendapat kebaikan Tuhan yang Maha Kuasayang sudah mengetahui semua peristiwa yang terjadi siapa yangbersalah dan siapa yang paling bersalah namun saya tetap berkatasaya adalah orang paling bersalah sebab saya tidak sadar hukum,saya tergolong orang yang bodoh yang tidak mau belajar kepadasebuah aturan yang berlaku yang di buat oleh pembuat kebijakanhukum serta huruf, kalimat, ulasan
Pengadilan PTA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 03-01-2018 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 18-08-2020
Putusan PTA PEKANBARU Nomor 0011/Pdt.G/2018/PTA.Pbr
Tanggal 20 Maret 2018 — PEMBANDING VS TERBANDING
190 — 54
  • Dalam EksepsiMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacasecara seksama pada eksepsi dalam perkara a quo, eksepsi Tergugatseluruhnya telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama secara tepat dan benar, tidak perlu ulasan atau tambahanpertimbangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya danpertimbangan hukumnya diambil alin oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingsebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara a quo;B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 29-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 K/PID.SUS/LH/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — AKHSIN DJAMALUDIN
449 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 38 K/PID.SUS/LH/2016Pengadilan Negeri Palu, seharusnya sebagai pengadilan perulangan harusnyamemberikan kembali ulasan pertimbangan hukum, baik terhadap faktaataupun penerapan hukum yang diajukan sebagai alasan banding Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum Hakim PengadilanTinggi Sulawesi Tengah hal 6 alinea ke 3 yang berbunyi :Menimbang setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajaridengan seksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan Penyidik, beritaacara
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 31-07-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 2865/Pdt.G/2017/PA.Cbn
Tanggal 11 Desember 2017 —
10 — 7
  • Pemohon akan memberikan biaya idah kepada termohon sesuai dengankesanggupan pemohon sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) /hari salama 3 bulan IO hari yg dibayarkan sekaligus dengan jumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupian) dan memberikan hadiah mud'ah kepadatermohon yang tidak pemohon sebutkan di ulasan ini yang akan di berikankepada termohon langsung di depan sidang.Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Dupliksecara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;Dari
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Khusus KDRT
Register : 31-08-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 05-07-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 406/Pid.Sus/2017/PN Krs
Tanggal 26 Oktober 2017 — Terdakwa: Ribut Hariyanto Bin Abdul Salim
109 — 51
  • ataupemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harus melihat pada hak dankewajiban suami. istri, anak dan orang yang ada di dalamnya sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 joKompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak 5(c) Atau karena nersetuiuan atau nerianiian ia waiih memberikan kehidunan nerawatanatau pemeliharaan kepada orang itu. apabila ada perjanjian atau persetujuan yangharus dipenuhinya:(d) Berdasarkan ulasan