Umum Jjelas ditujukan kepada manusiaatau orang sebagai subjek hukum yang berfungsi sebagai pelaku (dader),dari perbuatan pidana (delik) yang telah memenuhi semua unsur dalamrumusan delik, sebagaimana tertulis dan tercantum pada dakwaan dankemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasperbuatan tersebut.Barang siapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapaatau setiap orang menjadi bahasan serta ulasan

diterangkannya dipemeriksaan di Pengadilan Negeri; Terdakwa juga berbohong dengan mengingkari bahwa dirinyapernah mengklaim bahwa isi SMSnya berbicara tentang bisnis 4Milyar, adapun disini perlu ditegaskan kembali bahwa Terdakwamengatakan jika arti meter dalam SMS tersebut adalah milyar dantentunya jika dalam SMS mengatakan 4 meter tentunya hal itu samadengan 4 milyar jika mengikuti keterangan Terdakwa (Majelis HakimPengadilan Negeri telah menguraikan masalah ini secara tuntas);Bahwa berdasarkan ulasan

Bahwa apa yang Tergugat I kemukakan dalam Pokok Perkara inimasih tetap berkaitan secara mutatis mutandis dengan apa yangtelah diuraikan dalam. bagian eksepsi, sehingga tidak tertutupkemungkinan pada ulasan ulasan berikut ini terjadi pencerminanmakna yang kurang lebih sama;2.

Sehingga apabilasesuai dengan ulasan PEMOHON dalam Permohonan A Quo sebagaimanadiulas panjang lebar dalam alasan PERMOHONAN PRAPERADILAN inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batalatau dapat dibatalkan.Bahwa Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTERMOHON kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapatmenjatuhkan putusan bahwa

Soemadiono) karena telah membantuTergugat Il (J.B.S.Sasmita) dengan cara memberikan keteranganketerangan yang tidak memenuhi syarat hukum dan kebenaran, danTergugat Ill (Letnan Kolonel Umargono) telah menerima laporan dariTergugat Il (J.B.S.Sasmita) tanpa hak telah melakukan penahanan terhadapdiri Penggugat;Bahwa berdasarkan keterangan dan ulasan sebagai diterangkan di atasPenggugat memohon agar Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta berkenanmemberikan putusan:Pertama:Memerintahkan untuk melakukan

telahmencakup keseluruhan dari pada materi perkara, dengan kata lain, bahwakeputusan tersebut telah dilakukan atas pertimbanganpertimbangan yang beralasanwajar berdasarkan faktafakta dan kejadiankejadian persidangan dan/atau putusanMajelis Hakim pertama tersebut telah cukup pertimbangan sesuai pembuktianterbanding/tergugat tersebut ; Bahwa dengan memperhatikan secara teliti, Memori Banding dari paraPembanding, maka ternyata tidak jumpai halhal baru atau kKeadaankeadaan baru,tetapi sematamata merupakan ulasan

No. 38 K/PID.SUS/LH/2016Pengadilan Negeri Palu, seharusnya sebagai pengadilan perulangan harusnyamemberikan kembali ulasan pertimbangan hukum, baik terhadap faktaataupun penerapan hukum yang diajukan sebagai alasan banding Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum Hakim PengadilanTinggi Sulawesi Tengah hal 6 alinea ke 3 yang berbunyi :Menimbang setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajaridengan seksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan Penyidik, beritaacara

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam PermohonanAQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :o Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahoO Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTERMOHON kepada PEMOHON dengan menetapkan PEMOHON sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Gunungsitoli yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut

Bahwa, apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut

sengketa dalam gugatan ini ; Bahwa disamping itu, pembuktian berupa saksi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penggugat dengan alat bukti saksi 2 (dua) orangsaksi juga tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Banding sebagai fakta hukum yang menerangkan hukumyang dapat diterapbkan terhadap obyek sengketa yang menjadidasar gugatan Penggugat ; Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum dari Majelis Hakimsama sekali tidak mempertimbangkan secara komprehensif hukumpembuktian sebagai dasar dan ulasan

berlaku yangmenyatakan : peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuanrumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukandalam perusahaan dan perbuatan hukum peralihan hak lainnya,kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jikadibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT (Pejabat PembuatAkta Tanah) yang berwenang menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (Vide Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ; Bahwa berdasarkan ulasan

Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanHalaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Rbif)Q)Bahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan

diripemohon dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkan;Berdasarkan ulasan

Bahwa oleh karena penggugat sangat meragukan itikad baik dari tergugatmenguasai/ obyek sengketa mobil milik Penggugat tersebut, hingga untukmencegah jangan sampai pindah ketangan orang lain, maka dimohonkepada ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas mobilmilik Penggugat tersebut.Berdasarkan uraian ulasan Hukum pada gugatan penggugat diatas, maka kamimohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan

Atja Sondjaja, SH dalam ulasan hukumnya yang bedudul"Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Geldschieters Ordonanntie1938, yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun VNo. 49 Edisi Oktober 1989, juga berpendapat, sebagai berikut:"Yang menjadi masalah sekarang, bagaimana kalau si pelepasuang/kreditur itu bukan badan/lembaga keuangan melainkan orangperorangan (individu) biasa ?

Bahwa ulasan hukum H.

Pemohon akan memberikan biaya idah kepada termohon sesuai dengankesanggupan pemohon sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) /hari salama 3 bulan IO hari yg dibayarkan sekaligus dengan jumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupian) dan memberikan hadiah mud'ah kepadatermohon yang tidak pemohon sebutkan di ulasan ini yang akan di berikankepada termohon langsung di depan sidang.Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Dupliksecara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;Dari

ataupemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harus melihat pada hak dankewajiban suami. istri, anak dan orang yang ada di dalamnya sebagaimana diaturdalam peraturan perundangundangan diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 joKompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak 5(c) Atau karena nersetuiuan atau nerianiian ia waiih memberikan kehidunan nerawatanatau pemeliharaan kepada orang itu. apabila ada perjanjian atau persetujuan yangharus dipenuhinya:(d) Berdasarkan ulasan

KarenaTerbanding merasa tidak melakukan pengrusakan hutan maupunekosistem yang lain disekitar area kerja Terbanding, melainkanmembenahi dan mengembalikan gundukan pasir ketempat semula yangpernah digali oleh orang lain.Bahwa berdasarkan dalil dan ulasan yang Terbanding/Terdakwa uraikantersebut diatas, mohon Kehadapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan TinggiKalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadiliperkara ini mengesampingkan alasan Memori Permohonan Banding dariPembanding/Jaksa

namun hari ini atas sebua kebenaran sayamenyatakan berani untuk meyerukan banding kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi untuk mendapat kebaikan Tuhan yang Maha Kuasayang sudah mengetahui semua peristiwa yang terjadi siapa yangbersalah dan siapa yang paling bersalah namun saya tetap berkatasaya adalah orang paling bersalah sebab saya tidak sadar hukum,saya tergolong orang yang bodoh yang tidak mau belajar kepadasebuah aturan yang berlaku yang di buat oleh pembuat kebijakanhukum serta huruf, kalimat, ulasan

Dalam EksepsiMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacasecara seksama pada eksepsi dalam perkara a quo, eksepsi Tergugatseluruhnya telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama secara tepat dan benar, tidak perlu ulasan atau tambahanpertimbangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya danpertimbangan hukumnya diambil alin oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingsebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara a quo;B.

Bahwa apabila sesuai dengan ulasan Para Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yangtidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang TIDAK BENAR.

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1)huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahHalaman 12 dari 34 Putusan Nomor 3

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan Penangkapan, penetapan tersangka danPenahanan terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusanyang

Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkantentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dansubstansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penyitaankendaran milik Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeuputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menyitakendaraan milik Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPraperadilan Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segalayang berhubungan dengan penyitaan kendaraan milik (Ic.