2) ) .)5 )2) &0) 8) 5& ()*, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolonga dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dantehnologi reagenesia diagnostic, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh

Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besarFarmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian& 05 &'9 )'4 gre ) ) 4)2) &'9& )5) ) 525) $0 7%)"2)") )" &l .) ( + .)selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika .Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam& 05 4&9 )'4 &'* ) ) 4)2) &'9& )5) ) 525) $0)"2)") )" & .) ( : .)tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatansecara tanpa hak

yang terungkap dipersidangan, yaitu:Bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa JOHAN SARUMPAETsebagai pelaku tindak pidana dan ia membenarkan identitas yangtercantum dalam dakwaan kami serta mengakui perbuatan yang kamidakwakan kepadanya.Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti.Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan :Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Berdasarkan faktafakta yang terungkapdi persidangan bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasaiNarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu)bungkus plastic kecil shabushabu sebanyak 1 (satu) paket/gram shabushabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan tidakHalaman 9 dari 13 Putusan No.310/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Timdigunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi.

ZEIN SHATRY,menerima, menjual atau sebagai perantara Narkotika Golongan jenis shabu tidakada hubungan dengan pelayanan kesehatan, maupun pengembangan IlmuPengetahuan dan Tehnologi dan terdakwa LIZA ANGRAINY ALS.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

dengan sdr Risky masingmasing Rp. 100.000 (seratusribu rupiah) yang rencana narkotika golongan jenis sabusabu tersebutakan dikonsumsi bersama, kemudian terdakwa beserta barang buktidiamankan ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut dan terdakwamenyimpan Narkotika Golongan jenis Sabusabu dengan berat bersih +0,017 ( nol koma nol tujuh belas) gram tidak ada jjin dari pihak yangberwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

MUKTI, S.Si, Apt.M.Si menyimpulkan barang bukti nomor : 6645/2020/NNFberupa 1(satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto0,017 gram adalah benar positif narkotika mengandung metamfetamina terdaftardalam Narkotika golongan Nomor urut 61 Lampiran 1 UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Menimbang, bahwa pasal 7 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009menyatakan : narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan tehnologi

* sedangkan pasal 38menyatakan : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumenyang sah ;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dalam identitas Terdakwaternyata tidak memiliki pekerjaan, dan tidak ada hubungannya sama sekalidengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun tehnologi yang menggunakannarkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabatyang berwenang dalam memiliki narkotika Golongan (satu) yang ada dalampenguasaannya pada saat ditangkap oleh saksi ERIK

Utrkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 );Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa yangbekerja di wiraswasta tidak berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan dari Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasobat dan Makanan untuk menggunakan

ayahkandung Pemohon ll);Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 000110.11.12.Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia No.3019) yang menyatakan, Anak yang dilahirkandiluar perkawnan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunyadan keluarga ibunya. tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat sepanjangdimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan lakilaki yang dapatdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi

K.O0 total % SpektrofotometriAAS; 0,05 0,03Ekstrak HCl25% Keterangan: * = non akreditasi;Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukanbukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Penguji BalaiPengkajian Tehnologi Pertanian Jawa Tengah Nomor 07/PAN/X1I/2018 bulanNovember 2018 dengan hasil sebagai berikut: PAN12/X1/2018NO PARAMETER SATUAN METODE Pupuk Kembang Tani SP1. Kadar Air % Gravimetri 7,812.

asam sitrat 2% (dua persen) minimal 34% (tiga puluh empatpersen), P2Os larut dalam air minimal 30% (tiga puluh persen), kadarbelerang (Sebagai S) minimal 5% (lima persen), kadar asam bebas(sebagai H3PO.,) maksimal 6% (enam persen) dan kadar air maksimal5% (lima persen);Bahwa untuk pupuk padat NPK wajib SNI 2803 2012 sedangkan untukpupuk SP 36 wajib SNI 0237692005;Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti suratberupa Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Penguji BalaiPengkajian Tehnologi

K.0 total % SpektrofotometriAAS; 0,05 0,03Ekstrak HCl25% Bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti suratberupa Laporan HasilPengujian dariLaboratorium PengujiBalaiPengkajian Tehnologi Pertanian Jawa Tengah Nomor 07/PAN/XI/2018bulan November 2018 dengan hasil sebagai berikut: PAN12/X1/2018Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Byl. NO PARAMETER SATUAN METODE Pupuk Kembang Tani SP1. Kadar Air % Gravimetri 7,812.

K2O total % SpektrofotometriAAS; 0,05 0,03Ekstrak HCl25% Keterangan: * = non akreditasi;Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukanbukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Penguji BalaiPengkajian Tehnologi Pertanian Jawa Tengah Nomor 07/PAN/X1I/2018 bulanNovember 2018 dengan hasil sebagai berikut: PAN12/X1/2018 NO PARAMETER SATUAN METODE Pupuk Kembang Tani SP 1. Kadar Air % Gravimetri 7,812.

P2Os total % Spektrofotometri;Ekstrak HCI 25% 0,33 Menimbang, bahwa dari pendapat ahli mengenai komposisi pupuk NPKdan pupuk SP apabila dibandingkan dengan Laporan Hasil Pengujian dariLaboratorium Penguji Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian Jawa Tengahterhadap pupuk yang telah diproduksi oleh Terdakwa terdapat perbedaan cukupsignifikan, dimana pupuk produksi Terdakwa tersebut semua komposisinyatidak sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam suatu produk pupuk karenaTerdakwa di persidangan mengaku

Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Menengah atas namaBAMBANG HERMANTO ,, diberi tanda P 7;Menimbang, bahwa buktibukti Surat yang diajukan di persidangan tersebut telahdicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P1 berupa duplikat dan terhadap semuabuktt+bukti telah dibubuhi materai, sehingga secara yundis formal bisa dijadikan alaibukti dalam persidangan;Menimbang, bahwa untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan terlebihdahulu Hakim mempertimbangkan keabsahan perkawman orang tua

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan

Narkotika berdasarkan ketentuan dariPasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atauobat yang berasal dari tanaman atu bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongangolongan,yang mana hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

berdasarkanketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yangberbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi .Menimbang bahwa ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35tahun 2009 menyatakan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapatdipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan danTehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratoriumsetelah mendapatkan persetujuan

Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan*.Menimbang bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 ayat(2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, bahwaNarkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi setelahmendapatkan persetujuan dari Menteri, selain untuk keperluan tersebut dilarangoleh Undangundang, maka terhadap perbuatan seseorang yang kedapatanmembawa, menguasai maupun

Narkotika berdasarkan ketentuan dariPasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atauobat yang berasal dari tanaman atu bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongangolongan,yang mana hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

berdasarkanketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yangberbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi .Menimbang bahwa ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35tahun 2009 menyatakan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapatdipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan danTehnologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratoriumsetelah mendapatkan persetujuan

Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan*.Menimbang bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 ayat(2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, bahwaNarkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi setelahmendapatkan persetujuan dari Menteri, selain untuk keperluan tersebut dilarangHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 425/PID/2021PT.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Sigra, warna abu-abu metalik tahun 2017, Nomor Polisi: B 2973 BZH, Nomor Rangka : MHKS6GJ6JHJ035695, Nomor Mesin: 3NRH2108251461, STNK an TEHNOLOGI PI, Dikembalikan kepada saksi korban Nadia Safia Agustin Binti Agus Suminto.

6.

Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwaperbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai izin dankewenangan untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU Ri No 35 tahu 2009tentang narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dan/atau PengembanganIImu Pengetahuan dan Tehnologi sedang berdasarkan pasa 43 Ayat (1) bahwapenyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit,Pusatkesehatan masyarakat, balai pengobatan

dan Dokter ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 UU RI No 35 tahun 35menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangkaperdagangan atau pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, dan selanjutnya kegiatanperedaran Narkotika harus dilengkapi dokumen yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan Bahwa Terdakwa bukanlah yang

Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan :Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi,Halaman 9 dari 14 Putusan No.234/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Timsedangkan berdasarkan Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 dikatakanbahwa:(1) Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan.(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan

Berdasarkan faktafakta yang terungkapdi persidangan bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasaiNarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu)bungkus plastic kecil shabushabu sebanyak 1 (satu) paket/gram shabushabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan tidakdigunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi. Dengan demikian unsur tanpa hak ataumelawan hukum telah terbukti.3.

pemeriksaan BB2069/2014/NNFberupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,912 gram adalahmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61lampiran UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;Bahwa perbuatan terdakwa memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika golongan I bukan tanaman jenis sabusabu tersebut tidak mempunyai ijinyang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

bin Supriyadi,pemeriksaan narkoba dengan MET /Methamphetamine dengan hasil dalah : PositifBahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabusabu bagidiri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang , tidak sedangHalaman 4 dari 11 halaman Putusan No.46 / Pid.Sus / 2015 / PT.SMG.dalam pengobatan dokter atau balai kesehatan dan tidak dalam rehabilitasi /pengawasan dokter dan balai kesehatan serta bukan ditujukan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yangdilakukanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiaporang telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;a.d.2 Unsur Tanpa hak ataumelawan hukummenanam, memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanamanMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembangan IIlmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalamjumlah terbatas narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostic, serta14regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan hanya dapat disalurkan olehPabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepadalembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian Menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan dalam bentukbukan tanaman melebihi 5 (lima) gram selain dari yang telah ditetapbkan dalam UUNo.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwadalam

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangHalaman I1 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Mdnbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuktanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggaptelah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Halaman I1 dari 16 Putusan Nomor 874/Pid.Sus/2021/PN Mdnbukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu shabu