Ditemukan 3824 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-02-2020 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Llg
Tanggal 2 Maret 2020 — Pemohon:
HERMANTO
Termohon:
Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Cq. Kasi Pidsus dan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau
5467
Register : 04-04-2024 — Putus : 17-04-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Bgl
Tanggal 17 April 2024 — Pemohon:
Dona Sasra Bin Hartono ALM
Termohon:
Kepala kepolisian resor kota bengkulu cq kepala kepolisian sektor Gading Cempaka
157
Register : 07-02-2022 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN SOASIU Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Sos
Tanggal 22 Februari 2022 — Pemohon:
Ailen Goeslaw, S.E
Termohon:
Kejagung RI. Cq. Kejati Maluku Utara Cq. Kepala Kejari Hatim
9686
  • 21/PUUXII/2014 memperluas objek praperadilan selain yang diaturdalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yaitu meliputi penetapan tersangka,penggeledahan, dan penyitaan merupakan objek dari praperadilan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makapermohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satuobjek praperadilan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Soasio berwenang untukmengadili perkara aquo;Menimbang bahwa pokok dari permohonan yang diajukan oleh Pemohonadalah mengenai sah
    atau tidaknya penetapan tersangka.
Register : 15-08-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 8/Pid.Pra/2016/PN Pbr
Tanggal 16 Agustus 2016 — SUWANDI IDRIS, SH
10113
Register : 03-05-2024 — Putus : 28-05-2024 — Upload : 28-05-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pid.Pra/2024/PN Plg
Tanggal 28 Mei 2024 — Pemohon:
Joko Nuroini S.Pd Bin Suparman
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Palembang
250
Register : 30-04-2024 — Putus : 16-05-2024 — Upload : 17-05-2024
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Gto
Tanggal 16 Mei 2024 — Pemohon:
RONI FRATOWO ADAM
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Cq. Kapolresta Gorontalo Kota Cq. Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota, Cq. Brigadir Petrus Frenly Mingga
190
Register : 17-11-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan PN BINJAI Nomor 7/Pid.Pra/2017/PN Bnj
Tanggal 11 Desember 2017 — Pemohon:
TEDDY LAW Alias TEDDY
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI
6915
Register : 30-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn
Tanggal 13 September 2021 — Pemohon:
Drs. H. JAINUDIN SAPRI
Termohon:
PEM. NEGARA R.I. Cq. KEJAKSAAN R.I. JAKSA AGUNG Cq. KEJATI KALTENG Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
355611
  • Penyalahgunaan kewenanganadalah merupakan unsur dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal3 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang bahwa tidak terpenuhinya unsur Perbuatan MelawanHukum mempunyai akibat hukum tidak terbuktinya tindak pidana korupsisebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang undang No. 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi tidak mempunyaiakibat hukum terhadap sah
    atau tidaknya penetapan tersangka.
Register : 17-11-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan PN BINJAI Nomor 7/Pid.Pra/2023/PN Bnj
Tanggal 18 Desember 2023 — Pemohon:
EVI ZULINDA PURBA, Spdi.,M.M
Termohon:
Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, C.q. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara C.q. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai
4119
Register : 07-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN DONGGALA Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dgl
Tanggal 28 September 2020 — Pemohon:
CHANDRA BIN JONY
Termohon:
Kasat Rekrim Polres Donggala
332260
Register : 20-04-2020 — Putus : 15-05-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Mei 2020 — Pemohon:
GEMI ARTANTA GINTING
Termohon:
Kanit Jatanras Reskrim Polrestabes Bandung
8420
Register : 03-09-2020 — Putus : 16-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 59/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 16 Oktober 2020 — Pemohon:
ARIZKA RAMDANI ANWAR SAPUTRI
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
3.KASAT RESKRIM NARKOBA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
4.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA MEDAN BARAT
7419
Register : 24-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Mtr
Tanggal 13 September 2021 — Pemohon:
SOFIANA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MATARAM
5736
Register : 28-11-2022 — Putus : 14-12-2022 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 15/Pid.Pra/2022/PN Gto
Tanggal 14 Desember 2022 — Pemohon:
ISMI MOONTI
Termohon:
Kapolda Gorontalo Cq. Kasatreskrim Polres Gtlo Kota Cq.Penyidik Pada Unit Tipikor Polres Gtlo Kota
535
Putus : 17-07-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/Pid.Pra Peradilan/2018/PN Gto
Tanggal 17 Juli 2018 — - Ir. ISMAN UGE, M.Si LAWAN - KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO
16933
Register : 15-02-2022 — Putus : 09-03-2022 — Upload : 11-03-2022
Putusan PN BATURAJA Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bta
Tanggal 9 Maret 2022 — Pemohon:
GANDI WIJAYA SARAGIH BIN ARISMAN SARAGIH
Termohon:
Kepala Kepolri cq Kepala Kapolda sumsel cq Kepala Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Selatan
3217
Register : 02-02-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PN BATURAJA Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Bta
Tanggal 21 Februari 2022 — Pemohon:
HIRULLAH AZHARI BIN JUNADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Ogan Komering Ulu
5537
Putus : 21-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Mad
Tanggal 21 Maret 2017 — - H. MUHAMMAD NURDIN bin H. MUH. SOULTAN - KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA, KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, KEPOLISIAN RESORT KOTA MADIUN, cq. KEPOLISIAN SEKTOR MANGUHARJO KOTA MADIUN
255
  • denganperkara ini; === === === 9+ ==Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan memeriksa bukti suratyang diajukan ke persidangan; 0n2 von one non noe nen noe nen neMenimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 1Halaman 1 dari 26 halamanPutusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN MadMaret 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiunregister Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Mad tanggal 1 Maret 2017, telah mengajukanpermohonan praperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut: Sah
    atau tidaknya penetapan tersangka atas nama H.
    Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti; SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA H.MUHAMMAD NURDIN BIN H. MUH.
Register : 10-06-2016 — Putus : 11-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan PN WONOGIRI Nomor 4/Pid.Pra/2016/PN Wng
Tanggal 11 Juli 2016 — Pemohon: PARJI bin alm SIRAN Termohon: 1.Negara Republik Indonesia cq PRESIDEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YTH. JOKO WIDODO 2.KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA YTH. HM. PRASETYO 3.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH, YTH. SUGENG PUDJIANTO, SH.MH 4.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI YTH. H. DWI SETYO BUDI UTOMO
378
  • Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama 1. PARuJI Bin(Alm) SIRAN, 2. SULARTO Bin (alm) PARMAN, 3. UNTUNG Bin(Alm) SIRAN;ll. Sah atau tidaknya penangkapan terhadap 1. PARJI Bin (Alm)SIRAN, 2. SULARTO Bin (alm) PARMAN, 3. UNTUNG Bin (Alm)SIRAN, pada tanggal 7 Mei 2016;Ill. Sah atau tidaknya penahanan terhadap 1. PARJI Bin (Alm) SIRAN,2. SULARTO Bin (alm) PARMAN, 3. UNTUNG Bin (Alm) SIRAN;,berdasarkan Laporan Polisi No.
    LP/B/05/V/2016/RES WI/Sek.Kismantoro, tanggal 6 Mei 2016;SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA 1.PARJI BIN (ALM) SIRAN, 2. SULARTO BIN (ALM) PARMAN, 3. UNTUNGBIN (ALM) SIRAN;1.
Register : 03-05-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN AMLAPURA Nomor 1 /Pid.Pra /2016/PN.Amp
Tanggal 17 Mei 2016 — I GEDE T. BAKTIYASA, SH, Umur 51 Tahun, Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Direktur PDAM Kabupaten Karangasem, Beralamat di Banjar Dinas Balegede, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberi kuasa kepada;(1)I MADE SUARDANA, SH., MH; (2)I MADE SUKERANA, SH; (3)A. A. GDE ANOM WEDAGUNA, SH; (4)I NYOMAN SUNARTA, SH; (5)I MADE SUKA ARDANA, SH.; (6)NI LUH DESI SWANDARI, SH; (7)I MADE SOMYA PUTRA, SH., MH, Para Advokat dari Kantor LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM INDONESIA (LABHI) BALI, yang beralamat di Jl. Pulau Buru, No. 3, Diponegoro, Denpasar (80113), Telp./Fax (0361) 8423556 yang dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2016 NOMOR : 09/PID/LABHI-BALI/ADVOKAT/V/2016, yang selanjutnya disebut sebagai : ----------PEMOHON MELAWAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BALI Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI Pid.I.A.11 Hal 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Amp AMLAPURA, beralamat di Jalan Kapten Jaya Tirta No. 1 Amlapura, dalam hal ini menugaskan 1. ANDRI WINANTO,SH.; 2. PUTU AGUS ARY ARTHA, SH.; 3. BEKTI WICAKSONO, SH.; 4. PUTU GEDE JULIARSANA, SH.; 5.I MADE EDDY SETIAWAN,SH Para Jaksa pada Kejaksaan Negeri Amlapura yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa untuk Sidang Praperadilan Nomor :PRINT-176/P.1.14/Fd.1/05/2016, tanggal 9 Mei 2016 yang selanjutnya disebut sebagai : ----------------TERMOHON
17694
  • Administrasi Umum & Personalia(NI PUTU DHARMAWATI, SH) dan dalam proses penyelidikan punTermohon tidak pernah menanyakan materi perkara tersebut kepadaPemohon termasuk melakukan konfrontir terhadap saksisaksi yang telahmemberikan keterangan palsu atau tidak benar tersebut;Bahwa Pemohon beranggapan Termohon telah menetapkan Pemohonsebagai Tersangka dengan sewenangwenang (Abuse Of Authority/AbuseOf Power) sehingga penyidikan tersebut Cacat Hukum dan HarusDinyatakan Tidak Sah;DASAR HUKUM DAN ANALISA HUKUM SAH
    ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA GEDE T.BAKTIYASA, SH 15.16.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.: 21/PUUXII/2014, dan Ketentuan dalam Pasal 77 huruf a UndangUndangNo. 8 Tahun 1981, terang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan Praperadilan bukan hanyauntuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamundangundang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian
    pada tingkat penyidikan atau penuntutan; Hal 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN AmpDengan bertitik tolak pada ketentuan mengenai Pra Peradilan dalam KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, jelas bahwapengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan PraPeradilan yang diajukan Pemohon.Akan tetapi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia No. 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, yang telah memperluasranah Pra Peradilan termasuk dalam sah
    atau tidaknya Penetapan Tersangka,penggeledahan dan penyitaan, maka khusus mengenai permohonan PraPeradilan untuk menguji sah atau tidaknya Penetapan Tersangka terhadapPemohon, kami Termohon akan menanggapi dalildalil yang dikemukakanPemohon, sedangkan terhadap permohonan Pra Peradilan selebinnya tidakakan Termohon tanggapi karena tidak masuk dalam ranah pemeriksaan PraPeradilan.Bahwa Termohon Pra Peradilan selaku Lembaga Negara yang diberikewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan