hukum dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danHalaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ##/Pdt.G/#####/PN SruPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa (1) PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atausurat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Keputusan No.0220/PL1/KP/2017 Tentang Pemberhentian Ketua Jurusan Teknik Sipilyang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2017. Sehingga surat dimaksuddapat dikualifikasikan bersifat konkrit (P6 dan P7) ; b. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyatanyata ditujukan pula kepadaPenggugat tidak ditujukan kepada umum. Dengan demikian keputusanTergugat dimaksud harus dikualifikasikan sebagai bersifat individual. .;c.

Bahwa dikarenakan Para Pemohon pernah bertempat tinggal di Dusun XV No.10.40,Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sekira padatahun 2006 dan ternyata Para Pemohon masih terdaftar dan tercatat di Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, maka Para Pemohonmengajukan permohonan pembuatan data kependudukan dan Akta Pencatatan Sipilyang baru, dan pada masa itu belum sistem elektronik (online);Bahwa adapun Akta Pencatatan Sipil atas nama Para Pemohon dan

200.000, (dua ratusribu rupiah) setiap bulan, keseluruhan sejumlah Rp 3.600.000, (tiga jutaenam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan nafkah lampau ini,Majelis Hakim berdasarkan pertimbanganpertimbangan dan fakta yangterjadi di persidangan serta berdasar asas kelayakan, kepatutan nafkahuntuk kehidupan seorang isteri dan mempertimbangkan penghasilanTergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Namun demikian melepaskan tanggung jawab sebagai saumi justrudinilai tidak adil dan memberikan beban yang tidak mungkin dipikul olehseseorang (Suami) juga tidak memungkinkan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang semestinya memberikan contoh dan perlindungan terhadap wanita yangnotabenenya merupakan isteri kedua, mempunyai penghasilan tetap dantergolong berekonomi relatif mapan, menurut Majelis adalah cukup terobati jikakepada Tergugat dibebani mutah untuk Penggugat

Sehingga merujukpada aturan dimaksud maka sangat jelas dan terangbenderang bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan jabatandan telah diputus oleh pengadilan serta telah memilikikekuatan hukum yang tetap maka pemberhentiannyaterhitung sejak akhir bulan putusan;c.

Setiap atasan yang menerima permintaan izindari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukanperceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajid memberikanpertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarkidalam jangka waktu selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal lamenerima permintaan izin dimaksud";Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan sebagaimana yangtelah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan banhwa Pegawai Negeri Sipilyang

NAMAANAK (anak perempuan kedua) lahir di ALAMAT tanggal 09 Februari 2002sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Pencatatan Sipilyang dikeluarkan oleh INSTANSI dengan Nomor Akta Kelahiran yangditandatangani oleh NAMA (Bukti P4.B); 3.

penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihalPenangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan

Izin untuk melakukanperceraian baru Penggugat terima tanggal 29 Maret 2018 atau2 (dua) tahun setelah pengajuan izin.Hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) PP No 45 tahun1990 tentang Perubahan Atas PP No 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berbuny!:Halaman 10 dari 60 Halaman.

Bahwa dalil gugatan penggugat diatas adalah dalil gugatanyang keliru, tidak berdasar secara hukum dan disertai denganketidakbenaran karena Keputusan Bupati Pesisir SelatanNo.862.3/389/BKPSDM2018 Tanggal 07 Mei 2018 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah Selama 3 (tiga) Tahun seperti dalam dalil gugatan a quoadalah konsekuensi dari pelanggaran sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh penggugat sendiri.4.

dinas masingmasing, kemudian terdakwa juga membuat surat keterangan untukmendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4) dengan cara membeli format KP4 untukmasingmasing ke dua belas orang tersebut kemudian mengisinya dan menyuruh kedua belasorang tersebut untuk menandatanganinya, selanjutnya terdakwa juga mempersiapkan Suratperpindahan dari Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dengan cara mengambil contohsurat perpindahan dari provinsi Sumatera Utara kemudian mengganti nama Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa adapun Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat denganhormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat, hal ini berdasarkanhasil rapat Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yangmempertimbangkan/mengingat usia Penggugat masih muda danmemberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapatHalaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.diterima bekerja

SuratKeputusan Nomor 821.2/142KEP.SVBKD, tanggal 30 November 2012Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.10.tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Guru, hal ini sudah sesuaidengan Pasal 85 huruf i Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Pemilu, dan ketika Penggugat menjabat sebagaiKomisioner Panwaslu Kabupaten Tabalong status Pegawai NegeriSipilnya masih melekat pada Penggugat, hal ini dibuktikan bahwayang bersangkutan masih menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil12Yang Menjalani Masa Percobaan Lebih Dari 2 (dua) Tahun, Dan FormulirKeputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Serta Pemberhentian DanPemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun,Cacat Karena Dinas, Meninggal Dunia, Atau Tewas Dan Pemberian PensiunJanda/Dudanya; e Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa a quo, diputuskan antara lain halhal sebagaiberikut :Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipilyang

sebagaipegawai negeri sipil berdasar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor:32 tahun 1979 akan pensiun pada usia 56 tahun, sehingga Penggugat akan pensiun daripegawai negeri sipil pada bulan Juni 2012; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun BagiPegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian,Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat dimana Tergugat telah memperpanjangkontrakan rumah bersama mereka tanpa sepengetahuan Penggugatdan juga berselingkuh dan bahkan telah = menikah~ denganperempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kasus initelah diadakan mediasi oleh Mediator Dra.UMMI KALSUM HS.LESTALUHU, MH. ( Hakim Pengadilan Agama Ambon ) = agarPenggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tanggabersama tetapi tidak berhasil ;Menimbang, Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Dalam hal ini sungguh tidak patut dan tidaklayak apabila PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak adabeban kerja seharihari mengajukan tuntutan untukmendapatkan tambahan penghasilan ;Bahwa demikian pula dalam TERGUGAT menolak PositaPENGGUGAT Angka 3 huruf a sampai dengan i yangmenyatakan sebagai berikutVide Posita Angka 4 huruf b berbunyi : b.

ayah Penggugat Johanis Sianturi meninggal dunia, tanahkebun maupun tanah sawah bagian Penggugat, dan adikadik PenggugatAser dan Erna yang telah menjadi milik Penggugat yang selama inidikuasai/diusahai oleh ayah Penggugat, Penggugat percayakan kepadaabang Penggugat almarhum Jamair Sianturi dan istrinya Rotua br.Rajaguguk (Tergugat I) untuk menguasai/mengerjakannya;13.Bahwa adapun hal tersebut Penggugat lakukan, oleh karena Penggugatselama ini merantau ke Medan, Sumatra Utara, sebagai pegawai negeri sipilyang

Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaandan pendidikan bagi anaknya hingga mencapai usia dewasa sertamandiri yang setiap bulannya ditetapkan sebesar Rp.3.000.000, (Tigajuta rupiah) ;Memerintahkan atau setidaktidaknya memberikan kuasa kepadaPegawai Luar Biasa Catatan Sipilyang bersangkutan untukmendaftarkan putusan perceraiantersebut untuk dicatat pada registeryang bersangkutan dan memberikanAkta Perceraian paling lambat 60hari sejak putusan ;6.

Sus/2019119) 1 (satu) rangkap fotocopy petikan Keputusan Walikota Pagar Alambeserta lampiran Nomor 821.2/65/KPTS/BKD/2010 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di lingkungan PemerintahKota Pagar Alam tanggal 07 Juli 2010;120) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Sumpah beserta daftar dantanda tangan yang bersumpah pada tanggal 08 Juni 2010 yangditandatangani oleh Walikota Pagar Alam untuk Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan baru di Pemerintah Kota Pagar Alam;121) 1 (satu) rangkap

Putusan No.38/Pid.B/2016/PN.BtlPRATIWI dengan menyatakan apabila pembayaran sudah lunas makaakan mendapat Surat Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipilyang ada di Hologram/ Barcode sambil menunjukkan tiga lembar NotaDinas Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada di Hologram/ Barcode, selainitu terdakwa menunjukkan kepada saksi RINAWATI PRATIWI dokumenberupa 1 (satu) bundel Nota Dinas KEMENPANRB DENGANPANSELNAS perihal Jadwal Keberangkatan Kerja KemenpanRB yangditerbitkan di Jakarta tanggal 07

CPNS) janji terdakwa tidak kunjung terealisasisehingga saksi merasa curiga maka kemudian ibu saksi yang bernamasaksi RUSMINI mencoba menanyakan hal tersebut kepada terdakwa laludijawab oleh terdakwa silahkan saja cek ke Pusat kalau mau nanti adapegawai pusat yang dipindahkan garagara ibu, dan kemudian terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi, saksi AFIDATUL UMMAH dan saksiRUSMINI dengan menyatakan apabila pembayaran sudah lunas makaakan mendapat Surat Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipilyang

mencoba menanyakan hal tersebut kepada terdakwa laludijawab oleh terdakwa dengan nada menekan silahkan saja cek kePusat kalau mau nanti ada pegawai pusat yang dipindahkan garagaraibu, dan kemudian terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi, saksiAFIDATUL UMMAH dan saksi RINAWATI PRATIWI dengan menyatakanapabila pembayaran sudah lunas maka akan mendapat Surat PengantarNota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada di Hologram/ Barcodesambil menunjukkan tiga lembar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah terbitnyaAkta Kelahiran terbanding dari Dinas Kependudukan Catatan Sipilyang diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2000 Nomor477/76/CS/V/2000 oleh terbanding II dahulu tergugat II yang manadalam Akta Kelahiran tersebut status terbanding dahulu tergugat terdaftar sebagai anak pertama dan yang lahir dari perkawinanParulian dengan Rosdiana Lie, padahal Rosdiana Lie sama sekallitidak pernah melahirkan anak baik anak lakilaki maupun anakperempuan ;3.