Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 77/PDT/2018/PT PBR Tanggal 2 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : PT SURYA DAITIA PERSADA
Terbanding/Tergugat : WISONO
71 — 35
Terbanding/Tergugat : WISONO
71 — 35
Proyek tersebut didapat PELAWAN dari PT.BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA dimana PELAWAN yangmelaksanakan proses pembangunan proyek tersebut dan TERLAWANyang membiayai segala biaya yang dibutuhkan dalam pembangunanproyek tersebut Sampai dengan proyek selesai ;Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 perjanjian tersebut telahdisepakati pula bahwa TERLAWAN sebagai pihak yang mengaturpembukuan atas pelaksanaan pembangunan proyek M&E Work dan Sipilyang meliputi laporan pengeluaran, laporan pembelian, laporanpembukuan
Register : 27-04-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 7/G/2016/PTUN.TPI Tanggal 16 Agustus 2016 — ANGGRAENI BINTI DJONG KAI alias SUTARMAN; Melawan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN
93 — 37
93 — 37
segala pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturanperaturan reglemen ini, dapat memberikan dasar bagi para pihak untukmenuntut ganti rugi kepada orangorang tersebut di atas (BS. 28; KUHP557a, 558a). 3Pasal 46 : 22502 252Pegawaipegawai pada pemerintahan dalam negeri yang untuk itu ditunjukoleh kepala Pemerintahan Daerah di Jawa dan Madura paling sedikit satu12kali dalam tiga bulan dan di tempattempat lain pada waktu yang ditentukanoleh kepalakepala itu, meminta agar oleh perantaraperantara catatan sipilyang
Register : 28-10-2014 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 20-11-2015
Putusan PA PATI Nomor 2085/Pdt.G/2015/PA.Pt Tanggal 6 Agustus 2015 — Pemohon
Termohon
12 — 0
12 — 0
Dalam gugatan dan jawabanTergugat dan Penggugat serta para saksi Penggugat dan para saksi Tergugattelah menyatakan bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dantinggal di Perumahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Pati, sehinggaPenggugat tergolong isteri yang tidak nusyuz, karena itu Penggugat tetap berhakuntuk memperoleh nafkah iddah karena itu Majelis Hakim mewajibkan kepadaTergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan bersih setiap bulannya
Register : 26-05-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 6/G/2014/PTUN.PL Tanggal 5 Nopember 2014 — -FAUZIAH LADJIJI VS 1. BUPATI SIGI 2. TAUFIK QURAHMAN, S. Sos
84 — 35
84 — 35
dinyatakansebagai berikut :Pasal 6ayat (1) : Pejabat yang menerima permintaan izin untukmelakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasanalasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izindan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan ;ayat(2) : Apabila alasanalasan dan syaratsyarat' yangdikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurangmeyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan2420tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 52/PDT/2020/PT DKI Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Ny. NURAINUN
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Terbanding/Tergugat II : PT. TASPEN PERSERO
30 — 22
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Terbanding/Tergugat II : PT. TASPEN PERSERO
30 — 22
Bahwa sebagai penyelenggara program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapatkan tugas dana amanat dari Pemerintah dan sesuaidengan Pasal 13 ayat PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi SosialPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun2013 yang menyatakan:Maksud dan tujuan Persero adalah menyelenggarakan Asuransi Sosialtermasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan PemerintahNomor 25 tahun
Register : 07-10-2015 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 993/Pdt.G/2015/PAJP Tanggal 24 Agustus 2016 — Irfan Syahkuala bin H Nazmi S, S.H.,M.M.;
Ella Purnama Sari binti Umar Said;
96 — 39
96 — 39
Badan Usaha milik Daerah;Pegawai Badan Usaha milik Negara;((b)(c)(d) Pegawai Bank milik Daerah;(e)(f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yangmenyelenggarakan urusanpemerintahan di Desa;Pasal 2(1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama,wajib memberitahukannyasecara tertulis kKepada Pejabat melaluisaluran hierarki dalam waktu selambatlambatnya 1(satu) tahunsetelah perkawinan itu dilangsungkan.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku jugabagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-11-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 1012/Pdt.G/2017/PA.Tgm Tanggal 11 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 11
21 — 11
Hadi Mulyono,tanggal 02 Juni 2016, dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Penatatan Sipilyang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alatbukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda(Bukti T14) dengan tinta warna hitam;Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disampingmengajukan suratsurat bukti tersebut diatas, juga mengajukan 02 (dua) orang saksi;1.
Putus : 30-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 85-K/PM II-08/AD/IV/2015 Tanggal 30 Juli 2015 — ANDRI PRABOWO, Serda
81 — 30
81 — 30
Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan/pengeroyokan dengan menggunakan Helm sebanyak 5(lima) kali yang mengenai kepala Saksi dan Sertu Aris Hermawan melakukan pemukulan terhadap diriSaksi dengan menggunakan senjata api pistol dengan cara popor pistol dipukulkan sebanyak 1 (satu) kalidan mengenai kepala sehingga luka robek dan menggunakan tangan kosong berkalikali dan orang sipilyang Saksi tidak kenal memukul dengan botol minuman sampai botolnya pecah selanjutnya mengambil lagibotol memukulkan lagi di
Register : 01-08-2011 — Putus : 11-01-2012 — Upload : 23-06-2013
Putusan PA BANYUMAS Nomor 0918/Pdt.G/2011/PA.Bms Tanggal 11 Januari 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14 — 2
14 — 2
pendidikan tersebut sepatutnya digabungkan,tidak perlu ada pemisahan j ~777 77777 rrrMenimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaMAHENDRA FADEL PRATAMA, lahir tanggal 22 Maret 2006, saat iniberada dalam asuhan Penggugat dan duduk di bangku sekolah TamanKanakkanak Raudhatul Athfal "Masyithoh sebagaimana ditunjukkanoleh bukti P.7, maka di samping memerlukan nafkah, juga telahmemerlukan biaya pendidikan ; 77777377 3773733535555 55 5 5Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-10-2009 — Putus : 18-02-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 18 Februari 2010 — Drs. Tawar Kennedy;Direktur Jenderal Perbendaharaan
90 — 38
90 — 38
Hal ini berbeda denganhukuman disiplin sebagaimana dimaksud dengan ayat(3) huruf a, b, c serta dan ayat (4) huruf a, b,c, d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengharuskan ditetapkan dengan SuratKeputusan oleh Pejabat yang berwenang menghukum;13.2.
Register : 23-03-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.Ckr Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 12
17 — 12
bercerai dengan Pemohon kecualirumah yang disengketakan sebagai harta milik Termohon dan mohon agarperkaranya segera diputus; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukhalhal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; 19PERTIMBANGAN HUKUMDalam Konpensi :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PemohonKonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 10-06-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/TUN/2010 Tanggal 10 Juni 2010 — Drs. MUHAMMAD KHUSNUL YAKIN PAYAPO ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
undangundang tentangKepegawaian yang bersifat "MAKSIMUM REMIDIUM, sehinggadalam hal ini tidak harus melihat pada ancaman atau tuntutan saja,akan tetapi juga haruslah dipertimbangkan berat ringannya tindakpidana yang dilakukan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan ; Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakahPegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kesalahan itu akandiberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslahdipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 21-02-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2210 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 21 Februari 2012 — YUSMANTO, S.Sen., M.Sn. bin PARTADIWIRYA
49 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang dapatdipertanggungjawabkan adalah terbatas pada Pegawai Negeri Sipilyang memiliki kewenangan ; Unsur ke2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi.Kata dengan tujuan sebelum kalimat selanjutnya menunjukkan bahwajenis kesalahan delik ini harus merupakan kesengajaan dengan maksud(opzet als oogmerk), artinya akibat perbuatan pidana yaitumenguntungkan diri sendiri atau orang lain harus benarbenardikehendaki oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Bahkan Prof. Dr.
Register : 19-08-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 19-12-2015
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 4351/Pdt.G/2014/PA.Bwi Tanggal 26 Oktober 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
65 — 14
65 — 14
H.ASMUI, MH dan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihakyang berperkara ;Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyaitu sebagai Dosen pada Universitas Udayana Denpasar Bali, danberdasarkan berdasarkan pasal 3 ayat (1 ) Peraturan pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, setiapPegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh
Register : 10-02-2014 — Putus : 16-05-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN BANGLI Nomor 9/PDT.G/2014/PN.BLI Tanggal 16 Mei 2014 — PERDATA PERCERAIAN
- PENGGUGAT
MELAWAN
- TERGUGAT
41 — 24
41 — 24
Peraturan Pemerintah Nomor: 45Tahun 1990 tentang perubahaan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10Tahun 1983 berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan dalampasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 jo.pasal 1 PeraturanPemerintah . . .hal. 28.Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin perceraian dariPejabat yang diajukan secara tertulis dan harus mencantumkan alasanlengkap yang mendasari perceraian itu, sehingga berdasarkan
Register : 18-09-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PA NATUNA Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 19
33 — 19
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untukhadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secarain person ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohondan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidakberhasil;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinperceraian dari atasan Pemohon berupa Surat Keputusan Bupati Nomor129/BKPSDM/2020 tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 18-07-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1549 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 18 Juli 2011 — Djumadi Bin Abu Naim
31 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
sendiri tanpa suatupertimbangan hukum sendiri, tanpa mempertimbangkan kembali faktafakta hukum yang sesungguhnya yang terungkap dalam persidangan,serta tidak mempertimbangkan dengan Jayak dan cukup keberatankeberatan Pembanding sekarang pemohon Kasasi ;4 Bahwa selain itu Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diSemarang juga telah keliru menilai tentang beberapa unsur dalam Pasal 2ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 ;e Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-10-2013 — Putus : 30-12-2013 — Upload : 06-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 898/Pid.B/2013/PN.PBR Tanggal 30 Desember 2013 — SASNIMAR.SE als SAS binti ALUDDIN;
48 — 2
48 — 2
terlampirdisebelah kanan atas dan Gambar Garuda, terhadap KKbaru Gambar Garuda lebih terang (jelas) dan sedangkanNo.Seri KK lama tidak ada menggunakan tanda titik,Contoh No.seri KK lama : K 14710229005 (KK lama) danNo.Seri KK baru No.K. 1471.0455925 (KK baru).Bahwa tata cara ataupun mekanisme proses yangdilakukan oleh Dinas Kependudukan atau Pencatatan SipilKota Pekanbaru untuk mengeluarkan atau menerbitkanKartu Keluarga (KK) adalah setelah berkas para pemohonditerima oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Register : 18-08-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu Tanggal 8 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 75
84 — 75
dalilPemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayahhukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan dikuatkan dengan alatbukti surat berkode P, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima,memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;Menimbang bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-05-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PA PEKANBARU Nomor 622/Pdt.G/2013/PA.PBR Tanggal 12 Desember 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
62 — 41
62 — 41
Jamsostek tersebut, dan Pegawai BUMN adalah disamakandengan PNS, maka kalau Pemohon akan menceraikan isterinya (Termohon), makaharus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan Pemohon (Vide Pasal 3 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) PP No. 45 tahun 1990, yang berbunyi:Pasal 3Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 0622/Pdt.G/2013/PA.PBR.Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperolehizin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai