Ditemukan 4987 data
109 — 38
Pokok Kepegawaian;Bahwa dalam pasal 23 ayat (5) butir (c) Undang UndangPokok Pokok Kepegawaian(UUPk) disebutkan PegawaiNegeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karenadihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan;Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUNJKT.Kemudian dalam Pasal 24 disebutkan : Pegawai Negeri Sipilyang
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Herbowo Berniawanto
72 — 40
Asun (toko material bangunan) sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan kepada orang sipilyang Saksi tidak tahu namanya. Sebesar Rp. 390.000.000. (tigaratus sembilan puluh juta).5.
EMAN JAYA, S.H.
Terdakwa:
Tara
115 — 78
Lampung gunamenjalani tes urin secara resmi untuk mendapatkanlegalitas kelanjutan proses hukum terhadap Terdakwa.Bahwa setelah diinterogasi dan dilakukan pendalamandidapatkan keterangan dari pengakuan TerdakwaHal 4 dari 32 hal Putusan Nomor : 51K/PM I04/AD/VII/202110.pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenissabusabu pada tahun 2016 waktu itu) Terdakwamengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama orang sipilyang bernama Sdr.
60 — 30
Selain itu, fakta yangditemukan adalah Tergugat juga mempunyai bisnis anjing peliharaan.Menimbang, bahwa nafkah anak yang dimaksud dalam putusan iniberkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan anak yang masihberumur 5 (lima) tahun 7 (tujunh) bulan dalam kurun waktu sebulan yang sesualdengan standar kelayakan.Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
218 — 111
perdata yang diatur dalam hukum perjanjian pasal1320 BW tentang syahnya suatu perjanjian Jo pasal 1338 BW bahwaperjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undangundangbagi mereka yang membuatnya apa lagi PIHAK PENGGUGAT bukanPegawai Negeri Sipil dan oleh karena itu harus tunduk pada hukumprivat dan bilamana salah satu Pihak dianggap ingkar janji makadikatakan melakukan perbuatan WAN PRESTASI sebagaimana diaturdalam pasal 1238, 1242,1243 BW ;Bahwa PIHAK PENGGUGAT bukan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
33 — 3
TASPEN(Persero), proses tersebut terlambat karena keadaan mengenai waktu danjauhnya proses pengurusan memasukan anak kami kedalam daftar gaji.Karena proses tersebut harus dimasukan usulan ke PT.TASPEN (Persero)dan dibawa ke Badan Kepegawaian Daerah kapuas Hulu, mengingatTergugat adalah Pensiunan dari tugas terakhir adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kapuas Hulu. Lalu proses berkasnya dimasukan kembalike kantor PT.TASPEN (Persero) di Pontianak.
15 — 11
Pasal45 tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakanHal. 13 dari 31 Put. No. 16/Pat.G/2015/PA Mrs.perangkat hokum acara, sehingga adanya surat izin atasan tersebut tidakmempengaruhi terhadap diterima atau ditolakn ya permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
36 — 39
dilarang ;menyalahgunakan wewenangnya, melakukan kegiatan bersama dengan atasan temansejawat, bawahan atau orang lain atau orang didalam maupun diluar lingkungan kerjanyadengan tujuan untuk keuntungan pribadi golongan atau pihak lain yang secara langsungatau tidak langsung merugikan Negara, menerima hadiah atau sesuatu pemberianberupaapa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat di duga bahwa pemberian itubersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
ACHMAD HASANUDDIN ,SE
Tergugat:
BUPATI LUWU
186 — 92
Nomor : 15 Tahun 2018 Nomor : 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatantanggal 13 September 2018;: Fotokopi sesuai fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor : 180/6867/SJ Tentang PenegakanHukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan TidakPidana Korupsi
75 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
berat sebelah dalam penerapan hukum karena berdasarkanperaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1)dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat(1) dan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1983 tentang ljin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil;Dalam Pasal 3 ayat (1) Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipilyang
70 — 36
SIGIT SRIDOYO adalah Pegawai Negeri Sipilyang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, PolitikHal 34, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang diangkatberdasarkan SK Bupati Pekalongan Nomor : 821.2/01/2009 tanggal 5Januari 2009, adapun dasar pengangkatan yang bersangkutan sebagaiPNS adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 818.121.13963tanggal 28 Februari 1990 ; Bahwa dalam kurun waktu bulan Pebruari 2009 sampai dengan April2009
20 — 3
adalah salah satu korban dari acara reuni sekolah sedang maraksekarang ini, Tergugat adalah korban CLBK ( cinta lama bersemi kembali)dan Tergugat merasa adalah korban perselingkuhan antara Penggugat dengansalah seorang teman SMA nya, dan bukannya permohonan maaf yang datangkepada Tergugat tapi malah gugatan dari Penggugat mengajukan gugatancerai kepada Tergugat;Bahwa dengan terburuburu Penggugat telah melupakan surat edaran Nomor :08/SE/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
22 — 8
Oleh karenanya dengandidasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, maka MahkamahSyariyah Bireuen berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun
62 — 11
Bahwa benar Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai gaji rutin setiap bulan, namun Tergugat Rekonvensi jugamempunyai kebutuhan hidup yang harus dicukupi;2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gaji pokok TergugatRekonvensi adalah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)per bulan;Hal. 23 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.MkI3.
24 — 20
Tergugat adalah seorang pegawainegeri sipil yang bekerja di Kantor Badan Kesbang dan Politik KotaBaubau dengan jabatan sebagai Caraka penghasilan Tergugat darigaji PNS sebesar Rp 3.101.600,00 (tiga juta seratus satu ribu enamratus rupiah), (bukti T.1) di tambah dengan tunjangan Jabatan sebesarRp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (bukti T.2) sehingga totalnyasebesar Rp 3.601.600,00 (tiga juta enam ratus satu ribu enam ratusrupiah) setiap bulannya;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
97 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkat calonPenata Muda (Ill/a);35.Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor:127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama Drh.Ahmad Rusdi Lubis;36.
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh.
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh.
Anmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh.
38 — 3
Maksudnyabahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian wajibmemperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang menerima Gugatan perceraian wajib memperoleh surat keterangan lebih dahuludari Pejabat sebelum melakukan peraian;Halaman 21 dari25 Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.LbpMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 yaitu Keputusan Pemberian IzinPerceraian diketahui bahwa Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dariKepala UPT Puskesmas
104 — 43
Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 .Oktober 2013 sekira pukul 14.00Wib Terdakwa 1 datang bersama Terdakwa 2 dan satu orang teman sipilyang tidak Saksi kenal tujuan untuk memperpanjang rental kendaraan Avanzasehari lagi setelah Terdakwa 1 menyerahkan uang kepada Saksi sebesarRp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa 1 pergi bersamaSaksi3 :orang sipil menggunakan mobil Avanza sedangkan Terdakwa2 menyusuldari belakang menggunakan sepeda motor.De Bahwa kendaraan milik Saksi yang dirental
13 — 0
telah mengajukankesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 7 Maret 2018 dan Tergugattelah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 7 Maret2018 dan mohon putusan;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam beritaacara sidang ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugatsebagaimana tersebut ;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
149 — 160
Bahwa antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r sudah hidupberpisah sekira 1 (Satu) tahun lamanya, selama itu pula Tergugatd.r tidak memperdulikan kehidupan Penggugat d.r dan kemudianTergugat d.r mengaku telah menikah dengan seorang perempuanyang berprofesi sebagai Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipilyang bernama XXXXXX bahkan sudah tinggal dan hidup saturumah di daerah Kota Stabat, Kabupaten Langkat;4.