Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 24-02-2011 — Putus : 21-06-2011 — Upload : 05-01-2012
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 39-K/PM.III-12/AD/II/2011
Tanggal 21 Juni 2011 — - Ranu Arie Ansha Sunggoro, Sertu NRP 21020067370181 - Sudadiyo, Kapten Inf NRP 500019 (BHT) ;
76 — 86
  • telahbersalah melakukan tindak pidana :Setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukummemiliki narkotika golongan bukan tanaman yangdilakukan dengan pemufakatan jahatBahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhirdalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akanmenilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatanTerdakwa serta hal hal yang mempengaruhi sebagaiberikutMenimbang46Bahwa latar belakang para Terdakwa melakukan tindakpidana tersebut disebabkan karena pengaruhpergaulan para Terdakwa dengan masyarakat sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 8/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Abas Lesnusa, SH, MH
Tergugat:
Bupati Buru selatan
276 — 192
  • Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-06-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 187/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
Raja Imbalo Lubis
Tergugat:
Bupati Batubara
221 — 144
  • Walaupun padasaat di vonis dan menjalani hukuman, UndangUndang No 5 tahun2014 belum ada, begitu juga dengan aturan pelaksananya belumada atau belum terbit sampai Penggugat bebas ditahun 2014.Kemudian PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang masih berlaku dan berdasar PP 53 tahun 2010 PenggugatHalaman 27 Putusan Perkara No.187 / G/ 2019 / PTUNMDN41.sudah pernah dihukum disiplin berat yaitu pada tahun 2013diberhentikan dari jabatan Kepala Kesbang Linmas KabupatenBatubara sehingga
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Penggelapan
Register : 02-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 19-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 236/Pid.B/2017/PN Tte
Tanggal 28 Maret 2018 — WELLY GEORGE TOGO alias WELLY
101 — 54
  • Proses pelunasan pinjaman kredit konsumtif pegawai negeri sipilyang lama dengan cara pengambilan kredit konsumtif baru (TopUp)2.Proses menaikkan atau menambah nilai pelunasan pinjamankredit konsumtif3.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 62/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
DRS. MAXIMUS TANESIB
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
176 — 52
  • PTUNKPGtanggal 28 Februari 2019, harusnya surat keputusan tersebut berlakusurut tetapi dengan adanya surat edaran ini maka tidak berlaku Surut.Kalau saat itu sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap seharusnya langsung diberhentikan tetapi karena berlaku surutmaka tujuannya untuk tidak mengembalikan uang negara yangdibayarkan setelah diaktifkan kembali sebagai PNS ; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,tempat mengajukan banding administratif bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 25-11-2019 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 294/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 29 April 2020 — Penggugat:
BUDI UTARI
Tergugat:
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
235 — 152
  • Panitia SeleksiBadan Pengawas Perusahaan daerah dengan tidakmengumumkan perubahan batas usia calon dewanpengawas secara resmi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.Bahwa Pasal 3 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53tahun 2010 tentang Displin PNS berbunyi Setiap PNSwajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakankepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dantanggungjawab.Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
    berbunyI :Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c terdiri dari :1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun;2) Pemindahan dalam rangka penurunan = jabatansetingkat lebih rendah;3) Pembebasan dari jabatan;4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai PNS.Bahwa dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi Hukuman disiplin berat sebagaimanadimaksud dalam Pasal
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 23-05-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 13/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 26 Oktober 2016 — MUHAMMAD KARNI HAJIRI, S.Pd.I, M.Pd. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
172 — 114
  • TentangPengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah tidak ada prosedurpemberhentian CPNS, akan tetapi dalam pemberhentian umpamanyakepada si X tidak serta merta terbit SK pemberhentian akan tetapi harusada prosedur prosedur yang dilakukan karena menyangkut perlindunganhak azasi manusia dalam hal pekerjaan ;Bahwa benar, dalam pengadaan PNS menggunakan PP No. 11 tahun2002 akan tetapi jika melakukan pemberhentian PNS harus menggunakanPP No. 53 tahun 2010 ;Bahwa masa percobaan secara contrario bagi Calon Pegawai Negeri Sipilyang
    Akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e PeraturanPemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang dijadikan dasar menerbitkan objek sengketa a quo berbunyi:Calon pegawai negeri sipil diberhentikan:a. mengajukan permohonan berhenti;b. ...dstnya;c. ...dstnya;d. ...dstnya;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 18 ayat
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 31/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Jamaluddin, S. IP
Tergugat:
BUPATI BUOL
171 — 72
  • Pengaduan Masyarakatmerupakan Jabatan Pelaksana;Halaman 45 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PLMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 292 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkandungmakna bahwa yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 131/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : PRAWIRA ADIANTO
Pembanding/Penggugat II : SAROJINI
Pembanding/Penggugat III : RUDY LEO
Pembanding/Penggugat IV : HARTATY AR GINTING S
Pembanding/Penggugat V : LIAN TO
Pembanding/Penggugat VI : SRI WITIYA
Pembanding/Penggugat VII : HUNNIJATI
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kota Medan
Terbanding/Tergugat II : Direksi PD Pasar Kota Medan
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Negara Kota Medan
56 — 47
  • ., Kesemuanya Para Pegawai Negeri Sipilyang bertugas pada bagian hukum Kantor Dinas Lingkungan Kota Medanserta kepada para Advokat, yaitu: 1. Daldiri, SH., MH 2. Citra RamadhanSH., MH., berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 180/1844 tanggal 27Februari 2019, bertindak baik secara bersamasama maupun sendirisendiri., selanjutnya disebut TERBANDING semula sebagai TERGUGAT I:DIREKSI PD PASAR KOTA MEDAN, diwakili oleh Drs.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 197/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
WAN MUHAMMAD RIZKI
Tergugat:
Walikota Medan
88 — 72
  • Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telahmenerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018yang pada pokoknya tentang penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 29 September 2014 — COKORDA GEDE DHARMA PUTRA, S.T, DKK
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini diabaikan oleh pihak perencanaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, pihak Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Jembrana tidak melakukan observasi terinci tentangkeadaan morfologis sungai Ijo Gading, padahal ini sangat membahayakankarena berimplikasi pada ketidaktepatan perhitungan desain bangunan sipilyang akan dibangun yaitu dinding penahan tanah/senderan.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 17-10-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 60/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat:
PAKHRUDDIN, SE, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
234 — 255
  • pihakyang menyebabkan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketakepada Penggugat, maka dengan demikian seharusnya PenggugatHalaman 27 Putusan Nomor : 60/G/2019/PTUN.SMD.menarik Kepala BKN sebagai pihak dalam perkara a quo.Bahwa mengingat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No.182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 dan Kepala BadanKepegawaian Negara No. 153 KEP/2018 tertanggal 13 September2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 13/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
DRS. GREGORIUS GADI
Tergugat:
BUPATI ENDE
80 — 44
  • 1Oktober 2018 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 17November 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende yangbernama ABDUL GANI dan Penggugat mendaftarkan perkara aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Januari2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masihdalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 Undangundang Nomor : 5 Tahun 1986 ; Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 592/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : PURWO EKO UTOMO Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat II : MARIA PRATIWIHUMI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat III : SRI HARYANI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat IV : I..HARKANTI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat V : Maudy H Rumbayan Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat VI : SRI HARTATI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Propinsi Dati I Jateng Cq Dinas Sosial
Terbanding/Tergugat II : Kantor Dinas Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Kumuda Putra Putri
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Petanahan Kota Magelang
134 — 71
  • dapat ikut menghuni rumah dinas karenamengikuti orang tua/suami yang bertugas dan mempunyai jjinpenghunian rumah dinas selama yang bersangkutanbekerja/bertugas Dinas di Panti Sosial Kumuda Putra PutriMagelang.Bahwa orang tua Para Penggugat mulai menghuni sejak diberikaniin oleh Kepala Panti dahulu, tidak secara serta merta langsungmenempati Rumah Dinas di lingkungan Objek sengketa.Bahwa Kepala panti memberikan ijin penghunian kepada orang tuapara penggugat dikarenakan mereka adalah pegawai negeri sipilyang
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 29-07-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 30-K/PM.II-11/AD/VII/2020
Tanggal 23 September 2020 — Oditur:
Sahat M Nasution, SH
Terdakwa:
1.Rohadi Yulianto bin Mohadi
2.Bambang Gunawan Bin Tugimin
3.Afrizal Muflihin Bin H. Muktar Yasin
4.Andri Nurkiman Bin Edy Sutrisno
199 — 83
  • Bahwa selanjutnya Saksi dan 3 (tiga) oranganggota Polsek Kota datang ke lokasi dan melihat adaseorang anggota TNI mengamankan 3 (tiga) orang sipilyang berada di dalam truk Nopol G 1589 LD.11. Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi3menanyakan posisi dan dijawab berada di MakodimKlaten selanjutnya Saksi menyusul Saksi3 keMakodim Klaten.
    ,dan di jawab, "Ya Mas, di sini proyeknya" saat ituwarga sipil sedang membongkar aspal denganmenggunakan linggis, kurang lebih 5 (lima) menitTerdakwa tiba di lokasi, datang dua mobil Sedan warnaHal 53 dari 104 hal Putusan Nomor: 30K/PM II11/AD/VII/2020putih dan Toyota Avanza warna hitam, setelahpenumpangnya turun ternyata dari anggoota Kodim0723/Klaten sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang,setelah bertanya asalusul para pekerja warga sipilyang sedang mengerjakan proyek dan selanjutnya dijawab oleh
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 08-03-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 154/Pid.B/2021/PN Srh
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
IFDAL S.Sos
117 — 75
  • Serdang Bedagal;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka tindakan Terdakwa yang menjabat sebagai KepalaDinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai telah mengadakan pertemuandengan Saksi Andi Putra yang merupakan pemasok sembako atau distributor ewarung di Kabupaten Serdang Bedagai khususnya di Desa Sei Bamban padatanggal 12 Januari 2021 di Oval Cafe di Medan pukul 21.00 Wib sampai denganpukul 22.00 Wib telah melanggar asas kepatutan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab
Tanggal 16 Maret 2021 — MALUK TABUNI sebagai PENGGUGAT PASKALINA BUTU sebagai TERGUGAT
429 — 129
  • Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatanperceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkanalasan yang lengkap yang mendasarinya;Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil/PNS tertulis ketentuan ini berlaku bagi setiap PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PRAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-09-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PRAYA Nomor 2/PDT.G/2014/PN.PRA
Tanggal 10 September 2014 — - NURINAH ALIAS INAQ RUMISAH, DKK. - JUMIDAH, DKK.
110 — 93
  • tanggal5 September 1957;Menimbang, bahwa terhadap keaslian bukti surat tersebut, ahli ABDULKARIM dari pihak Para Tergugat di persidangan memberikan pendapat secara lisan dantertulis (bukti surat TK/PR24);Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pendapat ahlitersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi ahli tersebut dalamkeahliannya mengenai menilai keaslian dari Surat Tanda Pendaftaran Sementara TanahMilik Indonesia;Menimbang, bahwa ahli ABDUL KARIM adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 216/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Masale Gulo
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
163 — 1334
  • menggunakan peraturan yang berlaku pada saat keputusan tersebutditerbitkan;Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwapenerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilkarena Penggugat telah dijatuhi 2 (dua) kali hukuman disiplin berat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 Ayat (3) dan ayat (4) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 63/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
IR. YOSEPH MARSEL BOLI
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
105 — 37
  • ALASANALASAN GUGATAN : 202202200220===LL.Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur NusaTenggara Timur Nomor : 813.3.4/II/09/12ND tanggal 3 Januari2001 dengan NIP. awal No. 620029477, Golongan/Ruang Gaji Ill/adan ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah UtaraBahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai NegeriSipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah UtaraNomor : Up.821.3/25/2002 tanggal 1 April 2002 dengan