Ditemukan 6388 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kompres kaplres kemprus kempret kepres kempes keppra
Penelusuran terkait : Keppres nomor 74/p tahun 2006
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 8 Juni 2015 — I. Ir.IRMAN MARUHUN BIN ALAM SUDIN II. ANDHIE LESMANA, S.SIT BIN SYOFIAN
106 — 24
  • Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyaiwewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan danpembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku(vide Pasal 52 Keppres 103/2001).
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk
Tanggal 18 Nopember 2014 — dr. SARJOKO, M.Kes
96 — 27
  • Namun kenyataannya tim tidak menemukan koreksi harga Penjelasan Pasal 17 ayat (5) Perpres 95 tahun 2007 tentangPerubahan Ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menjelaskan:Yang dimaksud dalam keadaan khusus (huruf e) adalah:pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alatkesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untukpelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakatyang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yangbertanggung jawab di bidang kesehatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-11-2016 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1437 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — HANDOKO LIE
336 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seharusnya perbuatan dimaksud yang sudah dinyatakanjuga bertentangan dengan Keppres 59 Tahun 1980 dan Surat MenteriKeuangan Nomor 5.1378/MK.011/1981 tanggal 30 November 1981 adalahmerupakan perbuatan melawan hukum pidana, sehingga perjanjian yangdilakukan dari PT. Inanta Timber & Trading Co. Ltd hingga PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 42/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI DARMAWANSYAH
373 — 235
  • menerima sebagian wewenang yang dimilikiPengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan kegiatankegiatan yangterkait dengan masalah keuangan yang ada di Bakamla, termasuk didalamnya juga masalah tugastugas penggunaan anggaran dan jugaterkait dengan masalah penetapan pemenang apabila pagu anggarandiatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);Bahwa sebagai Deputi Inhuker, saksi menjabat sejak tahun 2014,berdasarkan keputusan dari Presiden ketika saksi mengikuti pemilihantahap akhir kemudian keluar Keppres
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 23-02-2023 — Putus : 12-07-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg
Tanggal 12 Juli 2023 — Penuntut Umum: 1.ABRAM NAMI PUTRA,S.H. 2.BERTHA WAHYUNINGSIH,S.H.,M.H. 3.RAHMI HAMIDAH,S.H.M.Kn 4.ERIKA HANDAYANI, S.H., M.H. 5.Rade Satya Parsaoran Terdakwa: M.A HARIS BUDIMAN
329 — 0
  • Keppres R No. 92/TK/Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016Tetap terlampir dalam berkas perkara;9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 62/Pid.Sus - TPK / 2014/ PN.Bjm
Tanggal 23 April 2015 — Drs. MOHAMMAD HASANUDDIN Bin H. ABDUL AZIZ (Alm)
61 — 18
  • Waktu membuat HPS berdasarkan Keppres No. 54 tahun 2010 Pasal 66menyebutkan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari, sementaradalam pengadaan ini barang yang diadakan sifatnya barang khnusus yangmemerlukan waktu yang cukup, paling tidak 20 (dua puluh) hari untukpembuatan HPS terhadap barangbarang yang akan diadakan.3.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 28-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 245/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Agustus 2017 — HJ. EROWATI, SH Cs melawan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
91 — 41
  • Beragamperaturan perundangundangan, mulai dari UU yang dikeluarkan DPR denganPemerintah (eksekutif), PP, KEPPRES, KEPMEN dan ditambah dengan segalabentuk PD (Peraturan Daerah) yang dikeluarkan Daerah Tingkat dan Il. Apa yangsudah diketahui oleh masyarakat maupun Hakim secara umum, tidak perlu dibuktikanlagi (otdir feiten). Kalau halangan itu sudah bisa diduga atau sepatutnya sudahdiperhitungkan oleh debitur, semua itu harus ditanggung oleh debitur (vide Pasal 1244dan Pasal 1245 KUHPerdata).
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 27-07-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 376/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
1.LAMAH Binti ASIM alias LAMIAH
2.DENI SANJAYA
Tergugat:
1.JUAN SETIADI WIDJAJA, IMELDA WIDJAJA, TRI SUNADI WIDJAJA
2.Ny. LENI
3.PT. PUTRA BALI ADYAMULIA
4.TEDDI WIDJAYA
5.YULIANA WIDJAYA atau YULIANI WIDJAJA
6.JANDY WIDJAYA
7.KASRINA WIDJAYA
8.HARIANI WIDJAYA
9.MATIUS KADERI
10.EDDY NARWIN NASUTION
11.LILIANA WIDJAYA
12.LIM HARYANTO WIDJAYA SARWONO
13.Ny. LIM LIANA SARWONO
14.MARJANIH Bin H. SUKARI alias MARYANIH
15.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING
16.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING cq KEPALA KELURAHAN MARUNDA
17.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA
18.BUPATI BEKASI cq KEPALA KECAMATAN TARUMAJAYA cq KEPALA DESA SEGARAMAKMUR
360 — 289
  • Keppres Nomor 32 Tahun 1979;Hal 66 dari 171, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr.28. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XItersebut di atas, sudah jelas dan tegas, bahwa dasar pengajuanpermohonan hak atas tanah untuk 14 (empat belas) sertipikat adalah dariGirik Letter C. Nomor 715 atas nama Maryani/Tergugat XIV dan Girik LetterC. Nomor 716 atas nama H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
931 — 612 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPPRES No. 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi (TKP)BUMN dan KEPPRES No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atasKeppres No. 122 Tahun 2001:Dengan mengacu kepada peraturan perundangundangan tersebut di atas,Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan DepartemenDepartemen yangterkait melaksanakan amanat privatisasi ternadap BUMN, termasukdiantaranya PT. Indosat, Tbk. Privatisasi terhadap PT.
    Pasal 27(a) ini sudah jelas, dan oleh karenaitu, sesuai hukum yang berlaku, Termohon tidak bisa menafsirkan Pasal 27(a)di luar artinya yang sudah jelasnya.Putusan KPPU yang antara lain mewajibkan Telkomsel untuk mengurangitarifnya setidaktidaknya 15% jelasjelas bertentangan dengan hukum karenaamar yang demikian telah melampaui kKewenangan Termohon yang diberikanoleh UndangUndang Antimonopoli dan Keppres 75/1999.Termohon sudah jelasjelas tidak mempunyai kewenangan menilai danmenentukan tarif pada
    UndangUndangAntimonopoli maupun Keppres 75/1999 tidak memberikan kewenangantersebut kepada Termohon, melainkan berdasarkan hukum Indonesia,kewenangan tersebut diberikan kepada Dirjen Postel.Hal. 412 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/200994.95.Dalam hal ini, Para Pemohon merujuk kepada pendapat ahli Prof. Dr. PhillipusM.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANGGANOTO URA, SE
181 — 185
  • Urasebagai PPTK) ada Surat Persetujuan Proses Penunjukan Langsung WalikotaAmbon walaupun Kami Panitia Pengadaan sudah berusaha untuk meminta suratpersetujuan Walikota Ambon dimaksud namun (TerdakwaAngganoto Ura sebagaiPPTK) tetap tidak memberikan surat persetujuan Walikota Ambon dimaksud kepadaKami Panitia Pengadaan.Hal87 dari 325 hal Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN Amb Bahwa menurut saksi proses pelelangan Pembangunan Transit Type B di DesaPasso adalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
    proses lelang penunjukan langsung KegiatanPembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap III Sesuai dengan Undangan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap III, SuratKeputusan dari Menteri Kimpraswil dan adanya Surat Perseujuan Proses penunjukanlangsung Walikota Ambon untuk kegiatan pembangunan Terminal Transit Tipe B PassoTahap Ill Tahun 2009.Bahwa proses pelelangan Pembangunan Transit Type B di Desa Passoadalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1289 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — Drs. SUHERWANTO
165 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hakprioritas tentunya adalah mempunyai nilai ekonomis;Bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 32 Tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan DalamRangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHakBarat, menyebutkan:Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat danmengusahakan atau menggarap sendiri tanah/bangunan, akandiberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanahtanahtesebut diperlukan untuk proyekproyek pembangunan bagipenyelenggaraan umum;Sedangkan Pasal 3 Keppres
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
Ir. JOHNNY LUCKY METUBUN
166 — 69
  • Terminal Transit Tipe B Passo dan katanya (saksi Angganoto Urasebagai PPTK) ada Surat Persetujuan Proses Penunjukan Langsung WalikotaAmbon walaupun Kami Panitia Pengadaan sudah berusaha untuk meminta suratpersetujuan Walikota Ambon dimaksud namun (saksi Angganoto Ura sebagaiPPTK) tetap tidak memberikan surat persetujuan Walikota Ambon dimaksudkepada Kami Panitia Pengadaan.Bahwa menurut saksi Proses pelelangan Pembangunan Transit Type B di DesaPasso adalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
    proses lelang penunjukan langsungKegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap Ill sesuai denganUndangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Terminal Transit Tipe BPasso Tahap Ill, Surat Keputusan dari Menteri Kimpraswil dan adanya SuratPerseujuan Proses penunjukan langsung Waelikota Ambon untuk kegiatanpembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Tahap III Tahun 2009.Bahwa proses pelelangan Pembangunan Transit Type B di Desa Passoadalah : secara prosedur pelelangan yang ada pada Keppres
Pengadilan PN RUTENG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN RUTENG Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rtg
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat: 1.REWOS EDDY FX ADUARDUS 2.JOSEPHINE REWOS 3.HELENA JENNY REWOS 4.HENDRIKUS ADRIAN REWOS 5.ERNESTIN SULASTRI REWOS 6.ALEKS ALIM REWOS 7.WIHWELMUS WIMS REWOS 8.MARIA ALUYSIA SETIA REWOS 9.ALOISIUS MARIANTO REWOS 10.YOHANES YANIANTO REWOS 11.MAXSIMUS RAMBUNG Tergugat: 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MENDAGRI CQ PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR PEMPROV NTT CQ PEMERINTAHAN KABUPATEN MANGGARAI PEMKAB MANGGARAI 2.BLASIUS MEMPONG 3.KORNELIA KABUS 4.ADNAN HIDAYAT Turut Tergugat: 1.SYARIFUDIN 2.SUGIONO 3.EDDY TANJUNG 4.ALI HASAN 5.FENTI RAHAYU 6.IBNU ALI 7.MARDI YANTO 8.ANDRE 9.MIFTAHUL 10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI
199 — 304
  • Yang menjadidasar kewenangan tersebut adalah:1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria;2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah;3) Keppres Nomor 26 tahun 1988 tentang Pembentukan BadanPertanahan Nasional (Pasal 16 Sub c);Halaman 27 dari 195 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pat.G/2020/PN RtgPeraturan Menteri Negara Agraria/Ka.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg
Tanggal 29 Juni 2016 — JATININGSIH, ST binti KUSNOWIYOTO
80 — 21
  • AHLI ADE KRISTIAWAM ,SE, Disumpah, dibacakan BAP nya dipersidanganpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak mengenal dengan lakilaki dengan Terdakwa IDA RAHAYUWIDOWATI dan Ahli juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.Bahwa Peraturanperaturan yang dijadikan dasar / pedoman dalam kegiatanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah diaturdalam:a) Tahun 2004 s/d 2010 diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubahdengan Pepres No. 79 Tahun 2009
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 5 Oktober 2016 — RICSA MANGKULLA Bin MANGKULLA
134 — 764
  • hukum mengikat ;Menimbang bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannyasematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangandengan normanorma tidak tertulis atau suatu kebisaaan atau suatukepatutan, tanopa ada dasar peraturan perundangundangan (tertulis) yangdilanggarnya ;Menimbang bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu Peraturan PerundangUndangan, termasuk di dalamnyamelanggar Keppres
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — TJIPTO HARYONO
129 — 23
  • Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945;Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IIVMPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas PerdaHalaman 117 dari 172 Putusan Nomor: 61/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgsehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SURURI
269 — 176
  • Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945; Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor III/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN PADANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 30 April 2015 — SYAFRUDDIN,S.Sos : EJISRIN SE;
98 — 33
  • tersebut;Bahwa saksi menjadi panitia pengadaan tanah tersebut sampai selesai;Bahwa saksi tidak ikut rapat dalam penentuan harga tanah tersebut;Bahwa Penentuan harga tanah untuk PLTU Teluk Sirih tersebut adalahberdasarkan Surat Keputusan Panitia bukan Wali Kota Padang;Bahwa saksi tidak tahu apakah Walikota Padang mengetahui hargatanah tersebut;Bahwa Wali Kota mengetahui sebagai laporan dari Panitia dimana Walikota Padang mengetahui permasalah pengadaan tanah tersebut;Bahwa Dasar hukumnya adalah Keppres
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SAIFUDIN AZIS
190 — 40
  • Pasal 17 UndangUndang Dasar 1945; Bahwa kedudukan regulasi yang dikeluarkan menteri adalah menurut TAPMPR Nomor IlII/MPR/2000 berada di bawah Keppres dan di atas Perdasehingga tetap menjadi acuan dalam pembentukan produk hukum yanghirarkinya lebih rendah;3.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 11 Juni 2012 — GIGIH BUDI SETIAWAN BIN MATHEUS SANDY
59 — 7
  • (seratus lima puluh juta45f Adanya kesaksian bahwa proses pelelangan telah diatur untuk memenangkanperusahaantertentu ;Bahwa perbuatan Terdakwa GIGIH BUDI SETIAWAN Bin MATHEUS SANDY adalahmelawan hukum karena Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 dantentang Pengadaan barang dan Jasa, yaitu tidak melakukan pelelangan sebagaimana mestinyasesuai pasal 2 ayat (2), Bahwa tujuan diberlakukan KEPRES ini adalah agar pelaksanaanpengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai