Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

Bjm,tanggal 15 September 2021 dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwatanggal 22 September 2021;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 27 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan NegeriBanjarmasin pada tanggal 27 September 2021 sesuai dengan AktaHalaman 68 dari 85 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUSTPK/2021/PT BJMPenerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/

2021/PN Bjm, dan Memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2021;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukanKontra Memori Banding tanggal 13 Oktober 2021 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Oktober 2021 sesuaidengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor11/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm, dan Kontra Memori banding tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal

Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15U1/3197/Pid/Tipikor/IX/2021tanggal 19 Oktober 2021, yang mana masingmasing surat isinya untukmempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa adaketerangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwatersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untukkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin padaHari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami ANDI ISNA RENISHWARICINRAPOLE, SH.MH., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, UNGGULAHMADI, SH., MH., Hakim Tinggi dan ERANY KISWANDANI, SH., Hakim AdHoc Tipikor masingmasing

Tipikor / 2012 / PN.AB.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Negeri Ambon yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkatpertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwaTerdakwa :Nama LengkapNama Lengkap WAHYU SUCIPTO ADI, STTempat lahir JombangUmur / tgl lahir 42 tahun / 07 Juli 1970Jenis Kelamin LakilakiKebangsaan Indonesia.Tempat tinggal Kebun Cengkih

Penyidik Kejkasaan Negeri Ambon dengan jenis Penahan Rutan sejak tanggal 09Oktober 2012 s/d tanggal 28 Oktober 2012 ;Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 24 Oktober 2012s/dtanggal 12 November 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon Tahapsejak tanggal 13 November 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012;4. Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10Desember 2012s/d tanggal 8 Januari 2013;5.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambonsejaktanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013;6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal10 Maret2013 s/d tanggal 8 April 2013;7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II sejak tanggal9 April2013 s/d tanggal 8 Mei 2013;Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : HERMANUS HATTU, SH.MH ; RETRETUS DOMMY V MAITIMU, SH; HERLY AKIHARY, SH; MARGARETHA de QUELJOE.

Tipikor/2012/PN.AB tanggal 10 Desember 2012tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :60/Pid.

Tipikor/2012/PN.AB,tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDS26/AMBON/ 10/2012 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa,serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya :MENUNTUT:1.

PUTUSANNomor : 318 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SUJOKO, S.T.

KegiatanPeningkatan/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Nomor : 027 / 693/DPU/2012tanggal 24 Juli 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak Nomor : 04/Pid.Sus/2014/PT.TPK., tanggal 02 Oktober 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa;Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor

Pasal 68 A Ayat (2) UndangUndang Nomor49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dikarenakan tidak memuatpertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukumyang tepat dan benar, oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agarMAJELIS HAKIM KASASI membatalkan Putusan Pengadilan TinggiKalimantan Barat bertanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 04/PID.SUS/201 4/PT.PTK, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Pontianak bertanggal

25 Juni 2014 Nomor : 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.PTK dan Putusan Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Pontianak bertanggal 25 Juni 2014 Nomor : 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/ 2014/PN.PTK;Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum :Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan hukum ataumenerapkan hukum sebagimana mestinya (vide Pasal 253 Ayat (1) huruf aKUHAP) dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telahmenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut

hukum yang fundamentalis sehinggamerupakan putusan yang keliru;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yangmemeriksa dan mengadili perkara di tingkat Banding yangdimintakan Banding oleh kami Jaksa/Penuntut Umum tidakmempertimbangkan dan mengabaikan faktafakta Hukumdalam persidangan yaitu :e Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggausangat terpukul atas tas ringannyapenjatuhan pidana terhadap Terdakwasehingga Putusan Pengadilan Tindak pidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri PontianakNomor : 03/Pid.sus/Tipikor

AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A);e Bahwa selanjutnya setelah saksi Makhdani, saksi Median dan saksiUmar Hasim keluar dari gedung kantor Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A) kemudian diamankan olehanggota Polres Empat Lawang, sedangkan saksi Kemas Junaidi BinKemas Nungcik yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres EmpatLawang bersama saksi Fathony Anhar langsung masuk kedalamruangan kerja terdakwa dan berkata : kami dari Tipikor

Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2017/PN.Plg.e Bahwa selanjutnya setelah saksi Makhdani, saksi Median dan saksiUmar Hasim keluar dari gedung kantor Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Empat Lawang (DPMDP3A) kemudian diamankan olehanggota Polres Empat Lawang , sedangkan saksi Kemas Junaidi BinKemas Nungcik yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres EmpatLawang bersama saksi Fathony Anhar langsung masuk kedalamruangan kerja terdakwa dan berkata : kami dari Tipikor

Kemudian saksi KEMAS JUNAIDI, SH Bin KEMAS NUNGCIKdan saksi FATHONY ANHAR, SH masuk kedalam ruangan danberkata kami dari Tipikor Polres Empat Lawang, ini surat tugas kamikemudian saksi KEMAS JUNAIDI, SH Bin KEMAS NUNGCIKmemeriksa ruangan terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu ) buahtas berwarna hitam merek ERUO POLO milik terdakwa yangditemukan di samping kursi;Bahwa, saksi ada membuka isi tas tersebut dan ditemukan amplopbesar yang diduga berisi uang dari penyerahan kepala desa yang barusaja meninggalkan

Kepala Desa se Kecamatan TalangPadang untuk memenuhi permintaan terdakwa;Bahwa, Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp.32.500.000,00 (tigapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disimpan di Tas EUROPOLO milik Terdakwa;Bahwa, seingat Terdakwa, sekitar + 5 (lima) menit setelah SaksiMakhdani, Saksi Median dan Saksi Umar Hasim keluar dari Gedungkantor DPMDP3A Kabupaten Empat Lawang, Saksi Kemas Junaidi danSaksi Fathony Anhar dari Polres Empat Lawang masuk keruang kerjaTerdakwa dan berkata kami dari Tipikor

Gubernur Aceh nomor : 800/24172 tanggal 17 September 2018perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkankepada Bupati/Walikota se Aceh untuk :1) menginvetarisir namanama PNS yang sedang dalam masa penyidikantindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedangmenjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masahukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yangberwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggidan Mahkamah Agung)

Tertanggal 02Juni 2014, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Putusan Nomor : 14/TIPIKOR/2014/PTBNA.

Gubernur Aceh Nomor : 800/24172 tanggal 17September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umumdan Tipikor, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi berstempelbasah);Halaman 25 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor13.14.15,16.17.18.19.20.21.22.23.24.21/G/2019/PTUN.BNABukti T 13Bukti T 14Bukti T 15Bukti T 16Bukti T 17Bukti T 18Bukti T 19Bukti T 20Bukti T 21Bukti T 22Bukti T 23Bukti T 24Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tentangPelaksanaan Pemberhentian

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor1/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bna tanggal 02 Juni 2014 Penggugat terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secaraHalaman 42 dari 53 HalamanPutusan Perkara Nomor21/G/2019/PTUN.BNAbersamasama dengan dijatuhnkan Hukuman pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dan denda Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), (vide Bukti P5);4.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor14/PID.Tipikor/2014/PTBNA tanggal 15 Agustus 2014, Penggugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dengan dijatuhkan Hukuman pidana penjara selama 2 (dua)Tahun dan denda Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah), (vide Bukti P6);5.

., masingmasingAdvokat berkantor di Perum Griya Singopuran No:Singopuran Kartosuro, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tertanggal 17 Januai 2014, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang;Terdakwa II. A. AZIS PRAYITNO, SE. Bin AHMAD BASRI, didampingi olehTim Penasihat Hukum : HERU SUTOTO, SH., Advokatberkantor di Jl.

Kapten Pierre Tendean 53 Kebumen,berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal20 Januari 2014 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Para terdakwa tersebut ditahan oleh:1.Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal9 Juni 2013;Perpanjangan Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampaidengan tanggal 19 Juli 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal20 Juli 2013 sampai dengan tanggak 18 Agustus 2013;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2013

Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiSemarang, sejak tanggal 15 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal15 April 2014 522PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor28 Pebruari 2014 Nomor 16 / Pen.Pid.Sus / 2014 /PT.TPK.Smg. tentangpenunjukan majelis Hakim;Telah membaca Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor102/Pid.Sus/2013/PT.Tipikor.Smg. , tanggal 13 Januari 2014 ;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pembuat Akta Tanah Sri Husniati Najmi, S.H.Tanggal 20 Oktober 2000 No. 305/LBS/2000;Bahwa perbuatan TERGUGAT untuk memecah sertipikat aquo yanghabis jangka waktunya tahun 2009 dilakukan oleh Kardialis mantanKasubsi BPN Kabupaten Agam untuk menerbitan HGB No. 69 atasnama TERGUGAT Il yang melebihi jangka waktu dari sertipikat induk.Perbuatannya Kardialis telah telah dijatuhi hukuman pidana yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van geweijde)berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No. 11/Tipikor

seluruh tahapan dalam pengurusan HGB No.69 telahdilalui sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan yangberlaku saat itu;Bahwa selanjutnya tergugat IV yang mengeluarkan sertifikat HGB No. 69permohonan tanggal 8 Februari 2001 hinggal berakhir 8 Februari 2021yang dilakukan oleh Kardialis mantan Kasubsi BPN Kabupaten Agamdimana perbuatannya tersebut telah dijatuhi pidana yang telahmempunyai kekuatan Hukum yang tetap (inkracht van geweijde)berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi nomor 11 /Tipikor

Atas perbuatan Kardialis tersebut ia telah dijatuhihukum karena melakukan penyelewengan atas jabatannya dan telah diputus oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan PengadilanTinggi No. 11/Tipikor/2017/PT PDG (Bukti P8) dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap;Bahwa melihat ketentuan PP No. 40 Tahun 1996 tersebut Pasal 35 ayat 3nya disebutkan HGB hapus karena adanya putusan pengadilan telahmempunyai kekuatan hukum tetap.

Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 2019 tanggal 23September 2019, sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMAIR:meni Bahwa Terdakwa NYOMAN WINAKA selaku Ketua Kelompok TaniTernak Usada Karya sesuai Piagam Pengukuhan Nomor : 1408/Perb/V1/2008tanggal 15 Juli 2008, yang dikukuhkan oleh Perbekel Desa Depaha, padahari Jumat tanggal 10 April 2015 atau setidaktidaknya pada waktu tertentudi tahun 2015, bertempat di Banjar Dinas Bingin, Desa Depaha, KecamatanKubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaktidaknya pada suatutempat

Perkara PDS02/BLL/Tipikor/09 /Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PT DPS2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa NYOMAN WINAKA telah terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Primair Penuntut Umum ;2.

PUGUH HARYOGI, S.H., Sp.N, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar, masingmasing sebagaiHakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiDenpasar tanggal 30 Januari 2020, Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PT.DPStentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidanganterobuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota serta

Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Nip.19611231 198503 1029Halaman 9 dari hal 9 putusan Nomor 81/PDT /2017/PT BNA

Bahwa Keputusan tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat,karena Penggugat telah bekerja selama 25 ( dua puluh lima ) tahun lebih,baik sebagai perangkat Desa maupun sebagai PNS dan kemudiandiberhentikan tidak dengan hormat oleh tergugat atas dasar KeputusanBupati Buleleng Nomor : 887/707/HK/2016 tanggal 26 September 2016yang cacad hukum dan merugikan pihak Penggugat, karena padakutipan putusan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriDenpasar Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps tanggal 19

Nomor :PUTUSAN33 / TIPIKOR / 2013 PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamtingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalamperkara terdakwa :ll NamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanILNamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan

,sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 3 April2013 No.13/PPN/IV/2013/P.Tpkor. YK, sejak tanggal 13 April 2013 sampaidengan tanggal 11 Juni 2013.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggalSEPTEMBER 2013 No.33/Tipikor/2013/PTY tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkatbanding ;ll. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 25 Juli2013 No. 11/Pid.Sus/2013/P. Tpkor.YK. yang dimintakan banding tersebut ;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No.

Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta padahari SELASA tanggal 1 OKTOBER 2013 oleh kami HENRICUS SOEJATMO, SHWakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta selaku Ketua Majelis, HYYUSDIRMAN YUSUF, SH.MH.

Hakim AdHoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta danDR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH. Hakim Ad.

(lima ribuRupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 29 / TIPIKOR / 2011 / PT.Bdg., tanggal 27 Juli 2011 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumdan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal20 Mei 2011 No : 03/Pid.Sus/2011/PN.Bdg., denganperbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut

tanpa ada penambahankualifikasi Pegawai Negeri Sipil dalam unsurnya, sehingga dengandemikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor yangmenyatakan Terdakwa tidak terbukti dalam unsur setiap orang pada Pasal2 UndangUndang Tipikor dan menetapkan Terdakwa melanggar Pasal 3UndangUndang Tipikor adalah keliru ;2) Judex Facti dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai denganketentuan UndangUndang ; Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada PTBandung) dalam

Karena itu, Sesuai HukumPutusan Pengadilan Tipikor Bandung dan Putusan Pengadilan TinggiBandung Harus Dibatalkan ;2 Bahwa, Judex Facti telah salah menyimpulkan, tidak berdasarkanpada peraturan perundangundangan serta dan ketentuan yangberlaku, adalah sebagai berikut :Pada pertimbangan halaman 157 sampai dengan 160 point7,11,12,13,16,24, dimana pendapat tersebut merupakan dasar dalammenentukan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi;Halaman 157 point 7Bahwa benar selanjutnya bantuan APBD Propinsi

Terdakwasebagai pegawai negeri mengakibatkan kerugian keuangan Negara cukupbesar yaitu Rp. 510.611.076, ;Judex acti kurang mempertimbangkan keadaankeadaan yangmemberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHAP,karena Terdakwa sebagai PNS tidak mendukung program pemerintah RIdalam upaya pemberantasan korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Bandung No. 29 / TIPIKOR

UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan UndangUndang No. 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA /PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor : 29 / TIPIKOR

Memperpanjang Penahanan oleh Plt.Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai tanggak 01 Januari 2017Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DHARMA PUTRASETIAWAN, SH., HAFIS TOHAR, SH dan FAKRY FIRMANTO, SH,Halaman dari 88 halaman Putusan No. 48Pid.SusTpk/2016/PN.

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 48/Pid.SusTPK/2014/PN.Pbr, tanggal 05September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2. Penetapan Majelis Hakim No. 48/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pbr, tanggal05 September 2016 tentang Penetapan hari sidang ;3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta suratsurat lain yangterlampir di dala@mnyal ja een as se arses esceecenn4.

.= Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anak anaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memberi ataumenjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&o UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor..

Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memben ataumenjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&b UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor.3) Bahwa Fakta Hukum dalam persidangan Terdakwa beritikatuntuk

Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memberi ataumenjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&o UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor.

Malahan PenasehatHukum justru mendalilkan pasal lain diluar dari pasal yangdidakwakan yaitu Penyuapan (pasal 209 KUHP) Memberi ataumenjanjikan sesuatu, dan Pasal 5 jo 12 huruf a&b UU No 20 Tahun2011 tentang Tipikor, serta Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8Januari 1966 No.42.K/Kr/1965.

Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memberi atau28menjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&b UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor.3) Bahwa fakta hukum dalam persidangan Terdakwa

ASEP SUKANDI, M.M.Pd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, terdakwa dalam perkara terpisah yang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi, telah pulamengeluarkan surat Nomor : 027IKPA5310RapotIDisdik tanggal 22Nopember 2010 yang menetapkan PT. Remaja Rosdakarya ( Saksi Ir.

MAHFUD, sebagai KPA, Terdakwa dalam perkara terpisah yangtelah diputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasidengan pihak PT. Remaja Rosdakarya ( Saksi Ir. Hj.

ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, terdakwa dalam perkara terpisah yang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi, selakuKuasa Pengguna Anggaran dan saksi Jr. Hj.

ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, terdakwa dalarn perkara lain yang telah diputus diPengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi mengabulkkannyadengan syarat adanya jaminan dari PT. Remaja Rosdakarya; Dan untuk ituPT. Remaja Rosda Karya telah menyerahkan cek Bank Jabar, No.

MAHFUD, sebagai KP A, Terdakwa dalamperkara lain yang telah diputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarangtingkat Kasasi. PT.

Penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 21 September 2016;5. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejakTanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;6. Perpanjangan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21 November20016 s/d tanggal 20 Desember 2016;7.

,M.H., Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 10 Februari 2017 Nomor : 9/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 24 Maret 2017 olehHalaman 31 dari 32 Hal Put No. 9/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIKetua Majelis tersebut dengan

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Juli2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggal 02 Juli 2015 s/dtanggal 31 Juli 2015;5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 23 Juli 2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggalHalaman 1 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;6.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, dengan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwadari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaktidaknya menyatakanTerdakwa lepas dari segala dakwaan maupun tuntutan.Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehPenasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Nopember 2015 Penuntut Umum tidakmengajukan Kontra Memori Banding.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempelajari

Nomor: 1331 K/PID.SUS/2014Bahwa sebagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang sebagaimana diuraikan dalam halaman 88 yang antara lainmenyatakan:Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyampaikan data buktipengeluaran keuangan yang dibayar langsung oleh Terdakwa yang ditandatanganioleh Terdakwa dan Ketua Komite Akhmad Safi'i dengan perincian: TA 2009 (5Februari sampai dengan akhir tahun 2009) sebesar Rp82.980.420, TA 2010 (2Maret sampai dengan 18 Desember 2010

Artidjo Alkostar, S.H., LLM.Panitera Pengganti,ttd.Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.Oleh karena Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. sebagai HakimAnggota II telah meninggal dunia pada hari: Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusanini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. dan HakimAd Hoc Tipikor Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.Jakarta, 21 Agustus 2015Ketua Mahkamah Agung RI,ttd.Prof. Dr. H.M.

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNG PUTUSANNomor : 55 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksadan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama, dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Ir. ENDANG SUARDI, MSi Bin USIN SASMITATempat lahir : Bandung.Umur/tgl.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung : dilakukan Penahanan RutanSejak tang gal 0.0.0... ccc cece nee e eee ene eee eee ee ee etna scence eee eenaeeeeeeeaeeeaeeeeaeenaeeeaaesPeriksa penahanan terhadap terdakwa ..............eecceece cence ence tees eeneeeneeeeas !

Hakim TindakPidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, dan BUDHI BASARI PARDIANTO, SH., MH.Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Juni 2014, Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 05November 2014 oleh Hakim Ketua didampingi HakimHakim Anggota tersebut,serta

Bahwa, dari pertimbangan hukum sebagai Kepala CabangPembantu sejak Maret 2008 sampai dengan Feberuari 2014Hakim Tipikor Medan tidak dapat menunjukkan kewenanganPemohon Kasasi memberikan fasilitas kredit sejumlahRp.25.150.529.433,38 (dua puluh milyar seratus lima puluh jutalima ratus dua puluh sembilan empat ratus tiga puluh tiga komatiga puluh delapan rupiah);2.

Pemohon Kasasi untuk dihadirkan saksi/Zuhri Anwar/ Direktur Bisnis tidak pernah di tindak lanjuti,sehingga tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban hukum.Perlindungan dan tidak dihadirkannya Zuhri Anwar dkk adalahIndikator ada Mafia Hukum dari Kejaksaan Tinggi Medan danHakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang kemudiandilindungi oleh Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Medan dengantidak mempertimbangkan Rekayasa perkara ini;Ada hubungan apa kedua saksi kunci ini dengan Judex Factiyang memeriksa perkara

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Judex Facti/Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan yang didasarkan kepada Pertimbangan PengadilanTipikor Medan karena telah membuat putusan yang tidak cermat,teliti sehubungan dengan fakta persidangan atas keterangansaksisaksi, bukti dan keterangan ahli;2.

Bahwa, antara fakta dan Strafbarehandelius dari kasus yangdidakwakan primer kepada Pemohon Kasasi (vide pasal 2 ayat(1) UU Tipikor yang perlu diperhatikan adalah :a. Apakah benar Pemohon Kasasi secara Formil melakukanperbuatan melawan hukum (formeel wederrechtelijk) denganrangkaian perbuatan dengan cara sebagaimana diuraikanJudex Facti ;b.

:Bahwa, Perlu diingatkan bahwa rumusan pasal 2 UU Tipikor inipembuktiannya tidak sekedar melihat pertanggung jawabanpidana berdasarkan Mateeriele Fiet sebagai Delik campuransaja,tetapi tetap harus dilandaskan kepada prinsip pertanggungjawaban Geen Straf Zondw Schuld;Apakah Schuld (kesalahan) berupa opzet (kesengajaan)maupun Culpa (kelalaian) dengan perinsip formeelewederrechtelijkheid"* dan alasan penghapusan pidana dariprinsip Materi wedeerrechtelijk heid sebagai amanat dariSubstantif UU Tipikor