Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pejabat negara Menghina negara Arsip negara Kerugian negara Piutang negara Keuangan negara
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-06-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 3/PID.TPK/2016/PT.PLG
Tanggal 9 Agustus 2016 — Drs. RAHMAT PURNAMA. MT, Bin H HUSIN ABDULLAH
102 — 56
  • II/2011 tentang pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili tanggal 7 Februari 2011,yang pada waktu menjalankan tugas, meminta kembali uang sebesar 5 %10 % daritotal DAK Tahun 2013 yang diterima Kepala Sekolah, menerima atau memotongpembayaran kepada pegawai negeri yaitu 58 (lima puluh delapan) Kepala SekolahSDN, SMPN, SMAN, SMKN penerima DAK Tahun 2013 Kota Palembang ataupenyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah olah pegawai negeriatau penyelenggara
    negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utangkepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2016 — Putus : 14-02-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 6/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 14 Februari 2016 — ABD. CHARIS, S.Pdi
57 — 30
  • Kata permulaan dalam kalimatrumusan tindak pidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidanaHalaman 142 dari 188 perkara nomor 06/PID.SUS/TPK/2016/PT SBYkorupsi disebutkan dengan perkataan setiap orang , misalnya pasal 2, 3, 21,22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusanpasal, misalnya pasal 5 dan 6.Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukumorang tersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawai negeri,penyelenggara negara pada
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 16-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.ALFRED WIJAYA
1.PT. PERTAMINA EP
309 — 557
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atau;f.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-03-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 13 Juli 2015 — LILI SADELI, Am.Pd
50 — 8
  • Di DesaPangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yangberhak memeriksa dan memutus berdasarkan Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya,pegawai negeri atau penyelenggara
    negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran denganpotongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatanyang dilakukan terdakwa sebagai berikut :e Bahwa terdakwa selaku kepala Desa Pangauban berdasarkan SuratKeterangan Bupati Kabupaten Bandung Barat No.141.1/KEP/571/bopmpd/2013 tanggal 5 September 2013 untuk periode 2013 sampaitahun
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 01-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
FAHMI IDRIS, SH
Terdakwa:
SAERI Bin MUHARJO MACHMUD
139 — 48
  • ditambah dan diubah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitersebut, maka Majelis berpendapat bahwa yang dituju oleh norma (addressatnorm) dari unsur setiap orang dalam delik pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana ditambah dan diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukumberupa orang perseorangan atau korporasi dimana orang perseorang meliputiorang dalam predikat sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara
    Negara maupunorang dalam predikat bukan sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negaraatau swasta maupun subyek hukum dalam pengertian korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penuntut Umumtelah menghadapkan Terdakwa Saeri Bin Muharjo Machmud, yang pada tahun2013 menjabat selaku Kepala Desa Desa Bojong Kecamatan MrebetKabupaten Purbalinga yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan BupatiPurbalingga Nomor. 141.1 / 90 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013, sertaHal 85 dari 129 halaman,
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 12-10-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 12/G/2020/PTUN.TPI
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat : 1. PT. Capana yang diwakili oleh Salim Saputra 2. PT Capana Tergugat : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
309 — 147
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AAUPB;d. Bersifat final dalam arti yang lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 18/PID.SUS.TPK/2019/PT PBR
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RULLY AFANDI, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : ABDUL HARIS SH.M.Si
126 — 214
  • Sutomo, Kecamatan Lima Puluh KotaPekanbaru atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dimanaterdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Pemuda dan OlahragaPemerintah Daerah Provinsi Riau, batik langsung maupun tidak langsungdengan sengaja atau turut serta dalam pemborongan, pengadaan, ataupersewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, dalam hal
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 04-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YUNUS, SP
88 — 33
  • sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahunn 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dalam UndangUndang Nomor 20 tahun 2001.Dengan demikian dalam hal ini unsur perbuatan melawan hukum yangbersifat generalis tersebut dapat dikesampingkan oleh unsur spesialissebagaimana dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam dalampasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dalam UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 karena eratkaitannya dengan jabatan Terdakwa sebagai penyelenggara
    negara atauPenyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dinas Pertanian dan Tanaman PanganKecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dan kewenangannyamelekat selaku penyelengara negara atau sebagai Penyuluh PertanianLapangan (PPL) pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan KecamatanTeluk Meranti Kabupaten Pelalawan pada tahun 2010 serta sebagaiPenyuluh Lapangan pada Kegiatan Cetak Sawah Baru di WilayahKecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Tahun 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Maret 2014 — Pidana Korupsi - HAMBIT BINTIH - CORNELIS NALAU ANTUN
204 — 167
  • Demikian pulauntuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 209 KUHP, tidak menjadisyarat apakah sesuatu yang dimaksud oleh Pasal 209 KUHP diterima pada waktupegawai negeri atau penyelenggara Negara sedang melakukan tugas jabatan ataudinasnya, karena dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Agustus 1963Nomor : 39 K/Kr/1963 terdapat pertimbangan hukum bahwa pemberian itu tidak perludilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya,melainkan dapat juga diberikan di rumah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-05-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Mei 2016 — Ir. MOCH. KARYAMIN bin M. A. ABDULLAH
70 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenangmemeriksa dan mengadili berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu,yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeriatau penyelenggara
    negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuiatau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaanatau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurutpikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Hal. 40 dari 123 hal.
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 30-07-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT MANADO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT MND
Tanggal 17 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : EKO NURLIANTO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
103 — 33
  • Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepadaorang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupunpartikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya di depan hukum.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-04-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 189/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 7 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Muhammad alias Muhammad bin Saleh bertindak selaku ahli waris dari Almarhumah Aliah Binti Said Diwakili Oleh : Bonifasius Gunung, S.H.,
Terbanding/Tergugat I : Tuan Asmawi Bin Kodir Als. Asmawi Modir
Terbanding/Tergugat II : Tuan Muchtar Bin Napih Als. Muchtar
Terbanding/Tergugat III : Tuan Aseffudin selaku ahli waris dari Sanan Bin Napih
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Alm. H. IMAN BIN MILAN, yaitu Ny. Ibun Binti H. Iman, Ny. Lia Binti H. Iman, Ny. Suni Binti H. Iman, Ny. Hj. Sanih Binti Kuruh, dan Tuan H. Amjah Bin H. Iman,
Terbanding/Tergugat V : Tuan Soemali Soenanta
Terbanding/Tergugat VI : P.T. Kilap Propertindo
Terbanding/Tergugat VII : Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VIII : PPAT Notaris Daisy Rosalina Suniadji, S.H.,
Terbanding/Tergugat IX : PPAT Notaris Helmi, S.H.,
Terbanding/Tergugat X : Bank Panin
Terbanding/Tergugat XI : Wali Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat XII : Camat Kecamatan Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat XIII : Lurah Pekayon Jaya
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II Ditjen Pajak Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan PBB Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia PUPR
Terbanding/Turut Tergugat III : P.T. Jasa Marga Persero Tbk
104 — 55
  • Tindakan pemerintahan adalah perbuatan PejabatPemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukandan/atau. tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan.Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 telah menggariskan secaralimitatif bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan secara tertuliskepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyebutkan alasanalasannya dan perkara Perbuatan Melawan oleh badan
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT MANADO Nomor 13/Pid.Sus-.TPK/2019/PT MND
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : EKO NURLIANTO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : STEPHEN YANI POLUAKAN, S.T.
100 — 51
  • Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepadaorang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupunpartikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan halyang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkanTerdakwa bernama STEPHEN YANI POLUAKAN, S.T.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2020
Tanggal 6 Agustus 2021 — KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI) VS PRESIDEN RI;
396 — 222 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sementera itu untuk pekerja penerima upahdi luar penyelenggara Negara ditanggung oleh Pemberi Kerja sesuaiketentuan dalam Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 besertaperubahannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 25-10-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1591 K/PID.SUS/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — Pemohon Kasasi I/JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI
130 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tahun 2013 sampai dengan bulan Desember2013 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat diMadrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu di Jalan Bandara FatmawatiKota Bengkulu atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu yang melakukan, atau yang turut serta memberiatau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negaradengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara
    Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu (KanwilKemenag) Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 memiliki program PendidikanMenengah Universal (PMU) yang pendanaannya bersumber dari APBN RITahun 2013 sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yaitu terdiri
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-05-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 11 September 2012 — YOYOK SASOETYO Als YOYOK Bin BACHTIAR dan PETRUS Bin HALIS MIDEN
59 — 19
  • kepercayaan masyarakat terhadap dana PNPMMandiri yang dikelola UPKUPK lainnya; Bahwa Terdakwa I selaku Fasilitator PNPM Mandiri dan Terdakwa II selaku UPKKecamatan Manuhing pada waktu itu tidak memberikan contoh yang baik sebagai pejabatyang diserahi tugas mengelola dana PNPM Mandiri di Kecamatan Manuhing KabupatenGunung Mas; Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan keuangan negara dandapat menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap amanat yang diberikankepada penyelenggara
    negara; Hal hal yang Meringankan : Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum.; Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan selama dipersidangan.; Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa I telah mengganti kerugian negara yang dinikmatinya sebagiannya danTerdakwa II telah mengganti semua kerugian negara yang dinikmatinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,makapidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
1.PT. Muliasentosa Dinamika
2.Ahli Waris Tan Kwan Seng (Beaty Suria, dkk)
236 — 968
  • Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :Hal. 118 dari 131 hal Putusan No. 59/G/2019/PTUNBDGpenetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;aKeputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara
    negara lainnya ;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPE $; bersifat final dalam arti lebih luas ;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau o> 20Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2004, menentukan : Orang atau badan hukum perdata yangmerasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 24-07-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT PLK
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. ERIK KUSDARYANTO, M.Si Bin KAMBERANI SEMAN Diwakili Oleh : RENDHA ARDIANSYAH, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : BAYU FERMADY, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ARIEF MULYA SUGIHARTO, SH., MH
Terbanding/Penuntut Umum III : ESTER, SH.MH
104 — 47
  • ERIK KUSDARYANTO, M.Si Bin KAMBERANISEMAN sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni selaku KepalaSatpol PP dan Damkar Kabupaten Barito Selatan yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Barito Selatan Nomor: SK. 821.2/01/II/BKPP TentangPengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II tanggal 04 Januari 2017 dan SuratKeputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/4/2017 tentang Penunjukan KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/PenggunaBarang Di lingkungan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-08-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/PID.Sus.K/2012/ PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2012 — - Drs. SYAMSUL RIZAL
85 — 21
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukanpenyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb.
Tanggal 3 Agustus 2015 — Nurdin, S.Pd. M.M Bin (Alm) Hamzah
60 — 35
  • tindakan atau perobuatan seseorang subjek hukum yangmembuat dirinya atau orang lain atau suatu Korporasi menjadi bertambahjumlah nilai kekayaannya atau orang lain atau korporasi berdasarkan hasil audityang otentik, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka/terdakwayang dilakukan dan atau karena adanya perbuatan secara melawan hukum, danterbukti dilakukan oleh seorang pelaku atau karena adanya kerja sama dengansubjek hukum lainnya;Dan jika pelaku adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Pejabat/Penyelenggara
    Negara atau Pejabat di Badan Usaha MilikNegara/Daerah maka tentu dapat dilinat berapa pertambahan kekayaannya dariLaporan Harta Kekayaan Pejabat/ Penyelenggara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa apakah dari rangkaian faktafakta yang ternyatadan terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, maka selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa benar dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan