Ditemukan 8665 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Arsip negara Menghina negara Piutang negara Kerugian negara Wilayah negara
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
165 — 107
  • 1 butir3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinyasetiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwamelakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau penyelenggaranegara maupun bukan pegawai negeri atau penyelenggara
    negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap didepan persidanganperkara ini dapat diketahui bahwa Terdakwa Evy Noviyanti ,S.E., alias Evy bintiDrs.
    Eddy Suud adalah sebagai orang perorangan yang bukan sebagai pegawainegeri atau penyelenggara negara;Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan secara online melaluiteleconfren (daring), Terdakwa Evy Noviyanti ,S.E., alias Evy binti Drs. EddySuud membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum didalam SuratDakwaan dalam perkara ini.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-01-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 25 April 2017 — Penuntut Umum:
CIPI PERDANA, SH
Terdakwa:
SOLIKHUN al. KASWI Bin KASROMI
197 — 166
  • ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, makaMajelis berpendapat bahwa yang dituju oleh norma (addressat norm) dari unsursetiap orang dalam delik pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambahdan diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum berupa orangperseorangan atau korporasi dimana orang perseorang meliputi orang dalampredikat sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara
    Negara maupun orang dalampredikat bukan sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara atau swastamaupun subyek hukum dalam pengertian korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penuntut Umumtelah menghadapkan Terdakwa SOLIKHUN al.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 92/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 25 Nopember 2013 — PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO
47 — 11
  • Kecamatan Klampok,Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Sigaluh, KecamatanBanjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit, Kecamatan Wanadadi KabupatenBanjarnegara, atau setidak tidaknya disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan,serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaiPegawai Negeri atau penyelenggara
    negara dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut := Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa TengahNomor : 821.2 / 21161 / 1986
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-02-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 17/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 20 Juli 2016 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI ; 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, dkk
117 — 88
  • terbitnya SK KAKANPERTANAHAN JAKBAR NO. 2272/2015 memperhatikan perlindunganatas Hak Asasi Pribadi, Golongan dan Rahasia Negara khususnyakepada Tergugat II Intervensi selaku pemilik dari 4 (empat) unit/oukusatuan rumah susun Hunian Apartemen Slipi/SHMASRS ApartemenSlipi.ProporsionalitasDengan Terbitnya SK KAKAN PERTANAHAN JAKBAR NO. 2272/2015telah membuktikan bahwa Tergugat telah menjalankan keseimbanganHalaman 45 dari 221 halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUNJKTPAGE46antara hak dan kewajiban penyelenggara
    Negara dimana Tergugatdengan segera menerbitkan SK KAKAN PERTANAHAN JAKBAR No.2272/2015 pasca inkracht Putusan PTUN No. 182/2012 dan memberikansalinan kepada Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian(PPRSH) Apartemen Slipi yang sah sebagaimana Putusan Pengadilan didalam point 4 diatas.ProfesionalitasDengan Terbitnya SK KAKAN PERTANAHAN JAKBAR NO. 2272/2015telah membuktikan bahwa Tergugat telah menjalankan Profesionalitasdimana Tergugat dengan segera menerbitkan SK KAKANPERTANAHAN JAKBAR No
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-09-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 8 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.WAWAN YUNARWANTO
2.AHMAD BURHANUDIN
3.NI NENGAH GINA SARASWATI
4.NUR HARIS ARHADI
5.ARIF SUHERMANTO
6.ANDHI KURNIAWAN
Terdakwa:
KAYAT
165 — 58
  • Sebagaimanadimasukkan dalam pengertian penyelenggara negara secara tegas oleh UUNo.28/1999 (Pasal 2), maka tidak diragukan lagi bahwa keputusan itu harusdiartikan secara luas, bukan saja vonis akhir terhadap pokok perkara ataumateri perkara, melainkan segala jenis putusan (termasuk dengan yang berisipenetapan, atau beschikking) yang diperlukan dalam tindakan formaslitastertentu, Adami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi diIndonesia, Edisi Revisi, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, halaman
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI
ABDUL KHOIR
205 — 118
  • ribu tiga puluh sembilan dollar Singapura) danUSD72.727,00 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh dollar AmerikaSerikat) atau setidaktidaknya sejumlah itu, kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara, yaitu kepada AMRAN HI MUSTARY selaku Kepala BalaiPelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara serta kepada ANDITAUFAN TIRO, MUSA ZAINUDDIN, DAMAYANTI WISNU PUTRANTI danBUDI SUPRIYANTO, masingmasing selaku anggota Komisi V DPR RI, denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara
    negara tersebut berbuat atautidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitudengan maksud agar AMRAN HI MUSTARY, ANDI TAUFAN TIRO, MUSAZAINUDDIN, DAMAYANTI WISNU PUTRANTI, dan BUDI SUPRIYANTOmengupayakan proyekproyek dari program aspirasi DPR RI disalurkan untuk proyekpembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara serta menyepakatiTerdakwa sebagai pelaksana proyek tersebut, yang bertentangan dengan kewajibannyasebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 28 Januari 2016 — Ir. HERDIAN KOOSNADI
134 — 27
  • PidanaKorupsi adalah merupakan Extra Ordinary Crime yang mempunyaikekhususan (asas specialitas) baik dari subyeknya maupun dari TindakPidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalam Tindak pidana Korupsiharus diadili dengan dakwaan yang tepat dalam penerapan dakwaanperkara korupsi yakni sebagai berikut:Pada awalnya semangat lahirnya Undangundang Tindak Pidana Korupsisebagai tindak Pidana khusus ditujukan menjerat Penyelengara Negarabaik PNS maupun bukan PNS karena bocornya APBN/APBD diakibatkanulah para penyelenggara
    Negara yang berkolaborasi/bekerjasamadengan pihak swasta, sehingga dirumuskanlah pasal 3 UndangundangNo. 31 Tahun 1999 jo Undangundang U No. 20 Tahun 2001;Unsur melawan hukum di dalam Pasal 2 Undangundang No. 31 Tahun1999 Jo 2 Undangundang No. 20 Tahun 2001 sangat luas cakupannyadan dapat menjerat setiap perbuatan yang diatur di dalam pasalpasalyang berikutnya; sebagai contoh, perbuatan menyalahgunakan wewenangatau jabatan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atauperbuatanperbuatan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 175/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 13 Februari 2017 — H.M SUHADAK ,Spd Kejaksaan Negeri Probolinggo
114 — 21
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BadanUsaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukumdan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;Hal 161 Putusan Tipikor Nomor 175/Pid.Sus/TPK/2016/PN.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 07/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 10 Maret 2016 — HUSKE DWI GUSTIAN bin RAJA HUSIN
78 — 167
  • waktuwaktu laindalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di kantor Direktorat Perkapalan danKepelautan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, JalanMedan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UUNomor 46 Tahun 2009, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara
    negara yang menerimahadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atauyang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabantannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikute Bahwa terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN Bin RAJA HUSIN selaku Kepala SeksiStandarisasi dan Sertifikasi pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan mempunyaitugas pokok
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 76/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Andy Widijanto K.
2.Ir. Ridwan Susanto T.
3.Susanto Chandra
4.Anggiat Tambunan, SE
5.Hendro Hananto Putro
6.Brian Hartadi Limas
7.Ridwan Yuhandy Santosa
8.Stephen Kurnia
9.Kuntana
10.Yossie Salaki
11.Ady Widjaya
12.Diana Rochili
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya
439 — 357
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 16-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/KHS/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER VS BUPATI JEMBER;
457 — 437 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2 P.KHS/2020keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 12 September 2017 — Drs. SALMUN TABUN, M,Si
147 — 68
  • Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriHalaman 22 dari 1389 Putusan Nomor : 21/Pid.SusT'PK/2017/PN.Kpg.Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, PengadilanNegeri Pelembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang,Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan NegeriPontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makasar, PengadilanNegeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, sebagaiPengawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara baik langsung maupun tidak langsungdengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yangpada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untukmengurus atau mengawasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Drs.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 15 Agustus 2016 — AHMAD FAUZAN, S.Sos bin ABD SOMAD
78 — 28
  • ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang berhak menentukanada tidaknya kerugian keuangan negara tidak hanya dapat dilakukan olehBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja, akan tetapi dapat juga dilakukanoleh lembaga lain seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektoratsebagaimana termaksud dalam Penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, danJaksa Penuntut Umum pun dapat melakukan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — SYARIF HIDAYAT, SE Alias SYARIF HIDAYAT Alias SYARIF KENTUNG
78 — 67
  • Yani Widiyani, BE, S.Sos) pada32Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang (masingmasing diproses dalam berkasperkara terpisah), Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untukmenggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancaracara antara lain sebagai berikut :e Bahwa
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-03-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 143/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 17 Maret 2014 — Drs. H. MOH TOHIRIN Bin MARMO MOH. AMIN
120 — 166
  • Republik IndonesiaNomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan NegeriSemarang dan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan TinggiSemarang dan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 17 Desember 2010masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSemarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai PegawaiNegeri atau penyelenggara
    negara pada waktu manjalankan tugas telahmenggunakan tanah Negara di atasnya terdapat hak pakai, seolaholahsesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orangyang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebutbertentangan dengan perundangundangan, yang dilakukan dengan caraantara lain sebagai berikut := Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 821.2/027/XIII/2009 tanggal 30 Januari 2009, Terdakwa telah diangkat menjadi KepalaDinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-09-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 8 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.WAWAN YUNARWANTO
2.AHMAD BURHANUDIN
3.NI NENGAH GINA SARASWATI
4.NUR HARIS ARHADI
5.ARIF SUHERMANTO
6.ANDHI KURNIAWAN
Terdakwa:
1.SUDARMAN
2.JONSON SIBURIAN
154 — 58
  • Sebagaimanadimasukkan dalam pengertian penyelenggara negara secara tegas oleh UUNo.28/1999 (Pasal 2), maka tidak diragukan lagi bahwa keputusan itu harusdiartikan secara luas, bukan saja vonis akhir terhadap pokok perkara ataumateri perkara, melainkan segala jenis putusan (termasuk dengan yang berisipenetapan, atau beschikking) yang diperlukan dalam tindakan formaslitastertentu, Adami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi diIndonesia, Edisi Revisi, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, halaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 September 2016 — Agustinus Yudi Riberu
69 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • uraian mengenai pembuktian unsur delik, unsurmenyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya karenakedudukan atau jabatan merupakan delik larangan (commision) bukan deliktidak melakukan atau ommision, sedangkan unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi menegaskan bahwaperbuatan melawan hukum ini harus merupakan perbuatan dengankesengajaan dengan maksud (opzet als oogrmerk).Bahwa sebagai Konsultan Pengawas, Pemohon Kasasi bukanlahpegawai negeri, penyelenggara
    Negara, atau pejabat publik yang menerima gajidari Negara.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 05-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 98/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
Intervensi:
1.Zuliadi, S.H
2.DARINI
3.I Dewa Nyoman Budi Suryana, S.E.,
4.I Ketut Tri Lokantara,
5.Nani Ariati
6.Endang P Handayani
7.Hilda Fitriana, S.E.,
8.Alan Rhapsodi
9.Nurhayati
10.Hendra Saputra
11.Rahayu Suliati
12.Nuning Indriani
13.Siti Umuhani
14.Desak Made Murtini
15.Esti Chandra Purnamasari
16.Wahyuni Eka Kusumati
17.Wahdiyat Candra
18.H.M IZZUL ISLAM, S.Mn
19.Emillia Ermasari
20.I Gede Subadra
21.Sahli
22.I Komang Wiasa
23.I Gusti Lanang Mahendra
24.1 Gusti Ayu Nyoman Lismawati
297 — 218
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.SYAKURI, SH 2.JAMES FRANS PADE, SH 3.ROGER L. V. HERMANUS, SH 4.ZUBAIDAH TOMULAY, SH 5.ISKANDAR MUDA HARAHAP, SH 6.MUSYAWWIR NURTAN, SH Terdakwa: YUSTUS TULUINO Alias YUS
147 — 56
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-02-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — DIAH SOEMEDI
215 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang di dalam daerahnya tindakpidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut sertamelakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanberlanjut yakni memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu berupa uang kuranglebin sebesar SGD600.000,00 (enam ratus ribu dollar Singapura), kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara yaitu Eko Darmayanto danMohammad Dian Irwan Nuqisra selaku Penyidik Pegawai Negeri SipilPerpajakan, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaituagar Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nugisra menghentikanpenyidikan perkara Pajak PT.