Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Penyelenggara pemilihan Pemilihan gubernur Pejabat negara Menghina negara Wilayah negara Arsip negara Kerugian negara Piutang negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-02-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — DIAH SOEMEDI
224 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang di dalam daerahnya tindakpidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut sertamelakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanberlanjut yakni memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu berupa uang kuranglebin sebesar SGD600.000,00 (enam ratus ribu dollar Singapura), kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara yaitu Eko Darmayanto danMohammad Dian Irwan Nuqisra selaku Penyidik Pegawai Negeri SipilPerpajakan, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaituagar Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nugisra menghentikanpenyidikan perkara Pajak PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-03-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 143/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 17 Maret 2014 — Drs. H. MOH TOHIRIN Bin MARMO MOH. AMIN
129 — 166
  • Republik IndonesiaNomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan NegeriSemarang dan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan TinggiSemarang dan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 17 Desember 2010masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSemarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai PegawaiNegeri atau penyelenggara
    negara pada waktu manjalankan tugas telahmenggunakan tanah Negara di atasnya terdapat hak pakai, seolaholahsesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orangyang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebutbertentangan dengan perundangundangan, yang dilakukan dengan caraantara lain sebagai berikut := Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 821.2/027/XIII/2009 tanggal 30 Januari 2009, Terdakwa telah diangkat menjadi KepalaDinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-09-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 8 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.WAWAN YUNARWANTO
2.AHMAD BURHANUDIN
3.NI NENGAH GINA SARASWATI
4.NUR HARIS ARHADI
5.ARIF SUHERMANTO
6.ANDHI KURNIAWAN
Terdakwa:
1.SUDARMAN
2.JONSON SIBURIAN
160 — 58
  • Sebagaimanadimasukkan dalam pengertian penyelenggara negara secara tegas oleh UUNo.28/1999 (Pasal 2), maka tidak diragukan lagi bahwa keputusan itu harusdiartikan secara luas, bukan saja vonis akhir terhadap pokok perkara ataumateri perkara, melainkan segala jenis putusan (termasuk dengan yang berisipenetapan, atau beschikking) yang diperlukan dalam tindakan formaslitastertentu, Adami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi diIndonesia, Edisi Revisi, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, halaman
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI
ABDUL KHOIR
209 — 123
  • ribu tiga puluh sembilan dollar Singapura) danUSD72.727,00 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh dollar AmerikaSerikat) atau setidaktidaknya sejumlah itu, kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara, yaitu kepada AMRAN HI MUSTARY selaku Kepala BalaiPelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara serta kepada ANDITAUFAN TIRO, MUSA ZAINUDDIN, DAMAYANTI WISNU PUTRANTI danBUDI SUPRIYANTO, masingmasing selaku anggota Komisi V DPR RI, denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara
    negara tersebut berbuat atautidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitudengan maksud agar AMRAN HI MUSTARY, ANDI TAUFAN TIRO, MUSAZAINUDDIN, DAMAYANTI WISNU PUTRANTI, dan BUDI SUPRIYANTOmengupayakan proyekproyek dari program aspirasi DPR RI disalurkan untuk proyekpembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara serta menyepakatiTerdakwa sebagai pelaksana proyek tersebut, yang bertentangan dengan kewajibannyasebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — ACHMAD MACHBUB ALS BOB ALS KAPTEN AHMAD
253 — 120
  • merasakan kehilangan, saya mengatakan bukanpencurian karena tindak pidana pencurian itu harus ada ;Bahwa kalau tidak ada pencurian tidak pidana itu tidak ada apa yang harus dicuci,Pencurian itu adalah menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaanyang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;Bahwa di dalam Undangundang Nomor : 28 tahun 1999, Tentang PenyelenggaraNegara yang bersih dari KKN diatur tentang kewajiban menyerahkan LHKPN ;Kalau dilihat disini memang ketat Penyelenggara
    Negara itu mereka yang punyajabatan seperti eselon I ataupun pejabat tertinggi yang dipilih Presiden, tetapi dalampelaksanaannya laporan LHKPN ini diperluas oleh KPK bahkan penyidikpenyidikditingkat bawahpun katakanlah di lavel kepala bagiankepala bagian juga dimintaLHKPN termasuk juga Hakim juga diminta oleh KPK ;Bahwa tidak semua penyelenggara negara/PNS diminta menyampaikan LHKPN tapilembagalembaga tertentu dan kemudian diperluas yang diminta dibuat surat,misalnya Direktur ke atas kadang Direkturpun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/PID.SUS/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SUBANG ; ENDANG JUHARYA, S. An, S. An;
128 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bagian SosialPemerintahan Daerah Kabupaten Subang, pada waktu antara bulan Januari2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaktidaknya padawaktuwaktu tertentu di dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PemerintahanDaerah Kabupaten Subang Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Jawa Baratatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerahHukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Jawa Barat, yang berhakmemeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, + pegawai negeriatau penyelenggara
    negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum atau denganmenyalahgunakan kekuasaanya, memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atauuntuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukanperbuatan tersebut, jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JAMES FRANKLIN LEWAKABESSY
153 — 263
  • ,M.H. ) sependapat dengan rumusan setiap orangdiberlalukan terhadap Terdakwa yang berstatus, baik Swasta maupun PegawalNegeri atau Penyelenggara Negara diberlakukan pada Pasal 2 dan Pasal 3,sebagaimana telah di rumusan didalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum HasilRapat Pleno Kamar (Pidana) Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;Menimbang, bahwa Terdakwa JAMES FRANKLIN LEWAKABESSY;S.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte
Tanggal 21 Juni 2016 — SAMSI SUBUR,S.Pd.M.Si
81 — 33
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;b.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 28 Januari 2016 — Ir. HERDIAN KOOSNADI
139 — 27
  • PidanaKorupsi adalah merupakan Extra Ordinary Crime yang mempunyaikekhususan (asas specialitas) baik dari subyeknya maupun dari TindakPidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalam Tindak pidana Korupsiharus diadili dengan dakwaan yang tepat dalam penerapan dakwaanperkara korupsi yakni sebagai berikut:Pada awalnya semangat lahirnya Undangundang Tindak Pidana Korupsisebagai tindak Pidana khusus ditujukan menjerat Penyelengara Negarabaik PNS maupun bukan PNS karena bocornya APBN/APBD diakibatkanulah para penyelenggara
    Negara yang berkolaborasi/bekerjasamadengan pihak swasta, sehingga dirumuskanlah pasal 3 UndangundangNo. 31 Tahun 1999 jo Undangundang U No. 20 Tahun 2001;Unsur melawan hukum di dalam Pasal 2 Undangundang No. 31 Tahun1999 Jo 2 Undangundang No. 20 Tahun 2001 sangat luas cakupannyadan dapat menjerat setiap perbuatan yang diatur di dalam pasalpasalyang berikutnya; sebagai contoh, perbuatan menyalahgunakan wewenangatau jabatan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atauperbuatanperbuatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 76/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Andy Widijanto K.
2.Ir. Ridwan Susanto T.
3.Susanto Chandra
4.Anggiat Tambunan, SE
5.Hendro Hananto Putro
6.Brian Hartadi Limas
7.Ridwan Yuhandy Santosa
8.Stephen Kurnia
9.Kuntana
10.Yossie Salaki
11.Ady Widjaya
12.Diana Rochili
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya
456 — 373
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 175/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 13 Februari 2017 — H.M SUHADAK ,Spd Kejaksaan Negeri Probolinggo
127 — 21
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BadanUsaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukumdan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;Hal 161 Putusan Tipikor Nomor 175/Pid.Sus/TPK/2016/PN.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 07/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 10 Maret 2016 — HUSKE DWI GUSTIAN bin RAJA HUSIN
83 — 171
  • waktuwaktu laindalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di kantor Direktorat Perkapalan danKepelautan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, JalanMedan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UUNomor 46 Tahun 2009, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara
    negara yang menerimahadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atauyang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabantannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikute Bahwa terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN Bin RAJA HUSIN selaku Kepala SeksiStandarisasi dan Sertifikasi pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan mempunyaitugas pokok
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-03-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 143/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 17 Maret 2014 — Drs. H. MOH. TOHIRIN bin MARMO MOH. AMIN
73 — 20
  • Republik IndonesiaNomor : 191/KMA/SK/XIV2010 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan NegeriSemarang dan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan TinggiSemarang dan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 17 Desember 201036masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSemarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai PegawaiNegeri atau penyelenggara
    negara pada waktu manjalankan tugas telahmenggunakan tanah Negara di atasnya terdapat hak pakai, seolaholahsesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orangyang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebutbertentangan dengan perundangundangan, yang dilakukan dengan caraantara lain sebagai berikut :> Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor821.2/027/XIIV2009 tanggal 30 Januari 2009, Terdakwa telah diangkatmenjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2013 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 129/Pid.Sus/2013/PN.Smg
Tanggal 11 Nopember 2013 — BAMBANG DWIYANTO, S.Pd Bin ROESTAM
47 — 12
  • Grobogan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Grobogan Nomor : 821.2/007/XIII/2009 tanggal 09Januari 2009, pada tanggal 02 Nopember 2011 atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di SDN 12 Purwodadi dan SDN16 Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau ditempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan UU Nomor46 tahun 2009 berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pegawainegeri atau penyelenggara
    negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksaseseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatubagi dirinya sendiri Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancara sebagai berikut :e Bahwa dalam rangka mewujudkan Misi Kementrian Pendidikan Nasional 20102014,pada tahun 2011 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Ditjen Pendidikan Dasar telahmemprogramkan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 15 Agustus 2016 — AHMAD FAUZAN, S.Sos bin ABD SOMAD
80 — 28
  • ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang berhak menentukanada tidaknya kerugian keuangan negara tidak hanya dapat dilakukan olehBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja, akan tetapi dapat juga dilakukanoleh lembaga lain seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektoratsebagaimana termaksud dalam Penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, danJaksa Penuntut Umum pun dapat melakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 16-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/KHS/2020
Tanggal 8 Desember 2020 — PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER VS BUPATI JEMBER;
458 — 439 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2 P.KHS/2020keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 12 September 2017 — Drs. SALMUN TABUN, M,Si
167 — 85
  • Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriHalaman 22 dari 1389 Putusan Nomor : 21/Pid.SusT'PK/2017/PN.Kpg.Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, PengadilanNegeri Pelembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang,Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan NegeriPontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makasar, PengadilanNegeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, sebagaiPengawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara baik langsung maupun tidak langsungdengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yangpada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untukmengurus atau mengawasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Drs.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 7 Mei 2015 — I. Taufik Hidayat Bin KGS. Ismail Mansyur II. Liki Aprilillah Bin Naimat Soleh Takim
44 — 8
  • yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
    Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 57/Pid.Sus.TPK/ /2015/PN PLK
Tanggal 24 Februari 2016 — HERRY REONARDO als.HERRY Bin TITUS PAULUS TAHANAN
89 — 28
  • UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNopotisme; ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2377 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 23 Nopember 2015 — Arief Hadiansyah Trisetyo Nugroho,S.T
72 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUDJARWONOselaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SEselaku Pejabat Pengelola Barang (yang penuntutannya diajukan dalam berkasperkara terpisah), memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai negeriatau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri ataupenyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.