Menurut Pasal 80 dan 91 UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, Pembatalan Pengangkatan Pekerja selaku Direksi BankRatu hanya dapat dilakukan oleh Keputusan RUPS ;Bahwa oleh karena belum pernah dilakukan pembatalan pengangkatanpekerja sebagai Direksi melalui RUPS hingga Bank Ratu dibekukan kegiatannyaoleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2000, BPPN menganggap bahwaKeputusan RUPS tertanggal 21 Februari 2000 adalah sah dan tetap berlaku ;Bahwa secara faktual hingga kegiatan Bank

No. 47 PK/TUN/2008Saham (RUPS) adalah merupakan organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenangyang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris sebagaimana diaturdan berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Jo. Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, kedudukan Sar.Hengky Hendratmoko sebagai Direktur PT.

Bank Ratu yang diangkat berdasarkanRUPSLB telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan danjuga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1)UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan"Anggota Direksi diangkat olen RUPS". Hal ini sesuai dengan Pasal 91Jo. Pasal 92 UU No. 1 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kedudukanDireksi dalam perseroan adalah kuat, dan tidak dapat dibatalkan denganalasan apapun juga tanpa melalui RUPS ;Bahwa sebagai Direktur PT.

Bagi calon yang diajukan oleh Bank ke Bank Indonesiamanakala tidak disetujui atau tidak lulus dalam fit and profer test di manayang bersangkutan sudah diangkat sebagai pengurus melalui RUPS,maka yang bersangkutan wajib diberhentikan melalui RUPS atau yangHal. 10 dari 15 hal. Put.

Bank Ratu tidak pernahmelakukan RUPS untuk memberhentikan Sdr. Hengky Hendratmokosebagai Direktur dan sebaliknya Sdr. Hengky Hendratmoko tidak pernahmengajukan pengunduran dirinya, maka menurut hukum kedudukan Sadr.Hengky Hendratmoko masih sebagai salah satu Direksi PT.

Berdasarkan keputusan RUPS;b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapbkan dalam anggarandasar telah berakhir;c. Berdasarkan penetapan pengadilan;d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilanniaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailitPerseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;e.

Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroandemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusanyang sah, misalnya 2(dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluh persen) saham; atau9. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Abdi10.Makbul, Akta Nomor 54 Tanggal 21 Maret 2013 pada angka Romawi IVditegaskan susunan Pemegang Saham perseroan terbatas PT AbdiMakbul (Termohon) adalah sebagai berikut:1.

) PT Abdi Makbul tidak pernah terlaksanakarena ketika Para Pemohon menginginkan diadakannya RUPS namunditentang habishabisan oleh kubu Pemegang Saham Tuan MuhammadSaleh Bamadhay., dan kawankawan sehingga RUPS dimaksud tidakpernah dapat terlaksana, dan kedua kubu pemegang saham salingmempertahankan perseteruan dan perselisihan bahkan sudahsedemikian meruncing akhirakhir ini;Bahwa karena merasa memiliki sebanyak 50% (lima puluh prosen)atau pemilik atas 25 (dua puluh lima) saham pada perseroan PT AbdiMakbul

(Termohon) dan pula pemegang jabatan Direktur Utama danKomisaris, kubu pemegang saham Tuan Muhammad Saleh Bamadhaydan kawan kawan selalu berupaya untuk menghambat ataumenghalanghalangi pelaksanaan RUPS dengan maksud agar supayaHalaman. 5 dari 17 hal.

PT Abdi Makbulkhususnya Rapat Umum Pemagang Saham tidak pernah dapatdiselenggarakan (baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB) yangdisebabkan oieh faktorfaktor "benturan kepentingan dan terdapatnya duakubu Pemegang saham yang saling berimbang/sama kuat yakni samasama memegang 50% kepemilikan saham pada PI Abdi Makbulsebagaimana telah diuraikan sebebelumnya".

INTERNATIONALmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di GedungSampoerna Strategi dengan agenda penunjukan Susunan Direksi yangbaru dan telah terpilin dengan susunan dewan direksi sebagai berikut :1. SATRIYA AGUS GUNAWAN selaku Direktur Utama.2. HENDRAWAN AGUSTA selaku Direktur.3.

AGAPESOFTWARE INTERNATIONAL mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) di Gedung Sampoerna Strategi dengan agendapenunjukan Susunan Direksi yang baru dan telah terpilin dengansusunan dewan direksi sebagai berikut :1. SATRIYA AGUS GUNAWAN selaku Direktur Utama.2. HENDRAWAN AGUSTA selaku Direktur3.

Bahwa alasan / dasar terdakwa tidak memberikan suratsurat tersebutkepada Direksi yang baru dimana sebelumnnya terdakwa menyadarisudah tidak menjabat dan sudah ada hasil RUPS Luar biasa yangdilakukan di Sampoerna Strategic Square karena terdakwa menganggapbahwa RUPS luar biasa yang dilakukan di Gd. sampoerna StrategicSquare adalah tidak sah dan terdakwa belum menerima salinan beritaacara hasil RUPS luar biasa tersebut.

Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.menganggap bahwa RUPS luar biasa yang dilakukan di Gd. sampoernaStrategic Square adalah tidak syah dan terdakwa belum menerima salinanberita acara hasil RUPS luar biasa tersebut. Bahwa benar, terdakwa menjelaskan berdasarkan akte pendirianSATRIYA dan ERIK terdapat saham didalam PT.

Luar biasayang dilakukan di Sampoerna Strategic Square karena terdakwamenganggap bahwa RUPS luar biasa yang dilakukan di Gd. sampoernaStrategic Square adalah tidak syah dan terdakwa belum menerimasalinan berita acara hasil RUPS luar biasa ters ebut.

REZKY RECIDEND TOPOYOmelakukan RUPS luar biasa untuk memberhentikan para Penggugatsebagai Dirtektur Utama dan Direktur PT.

REZKY RECIDEND TOPOYO;Bahwa para Penggugat melakukan RUPS (Rapat Umumm PemegangSaham) luar biasa untuk memberhentikan para Penggugat sebagaiDirtektur Utama dan Direktur PT.

RUPS Tahunan,b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut jugaRapat Umum Pemengang Saham(RUPS) luar biasa;Ayat 5 RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan danmemutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapatyang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan,memperhatikan peraturan perundangundangan sertaAnggaran Dasar;2) Pasal 11 ayat 7, Anggaran Dasar PT. REZKY RECIDEND TOPOYO:Ayat 7 Jabatan Anggota Direksi berakhir, jika :a.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa yangdilaksanakan PT.

dipimpinoleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpinoleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris dipilin salah satu, Pasal 9 ayat 7Jika semua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapunyang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salahseorang anggota Dewan Komisaris, (5) Kuorum sudah memenuhi jumlahkuorum yakni seratus persen dari jumlah saham; Pasal 86 ayat 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: RUPS dapatdilangsungkan

:Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 saksi Notaris Anly Cenggana,S.H. telah memberikan Akta Berita Acara RUPS Nomor 43 tanggal 17November 2011, Berita Acara RUPS Nomor 2, Akta Jual Beli Saham Nomor 3,Akta Jual Beli Saham Nomor 4 dan Akta Jual Beli saham Nomor 5 tanggal 2Desember 2011 kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bangun MegahSemesta;Bahwa pada tanggal 7 September 2012 Terdakwa telah menjual sahammiliknya di PT.

Bangun Megah Semestaadalah sejumlah 157 (seratus lima puluh tujuh) saham setara dengan 12,5%sementara saksi Tjipta Fudjiarta memegang saham sebesar 1.093 (seribusembilan puluh tiga saham) atau setara dengan 87,5%;Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 diadakan RUPS PT. Bangun MegahSemesta yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Nomor 29 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris Syaifudin, S.H. tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Bangun Megah Semestaadalah sebagai berikut: Direktur Utama: Toh York Yee Winston; Direktur : Conti Chandra; Komisaris : Tjipta Fudjiarta;Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 kembali diadakan RUPS PT. BangunMegah Semesta yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Nomor 2 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris Syaifudin, S.H. tentang Perubahan DireksiHal. 5 dari 34 hal. Put. No. 567 K/PID/2016sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Bangun Megah Semestaadalah sebagai berikut: Direktur Utama: Toh York Yee Winston; Direktur : Conti Chandra; Komisaris : Tjipta Fudjiarta;Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 kembali diadakan diadakan RUPS PT.Bangun Megah Semesta yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS Nomor 2yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Syaifudin, S.H. tentang perubahan Direksisehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.

CITRA BAHARI PERMAIdengan PERTAMINA;Bahwa Merujuk pada Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroanTerbatas(UUPT) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tahunan dalam suatu Perseroan Terbatas wajib diadakan dalam jangkawaktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.Dalam RUPS tahunan tersebut, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sekurangkurangnya sebagai berikut (lihat Pasal 66ayat 2 UUPT):a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neraca akhirtahun

Pasal 79 ayat(1) UUPT mewajibkan direksi untuk menyelenggarakan RUPS tahunanpaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yang didahuluidengan pemanggilan RUPS, di mana padaPasal 79 ayat (5)UUPT mewajibkan direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima. Apabila tidak menyelenggarakan RUPStahunan, direksi dianggap telah melalaikan fiduciary dutynya terhadapperseroan;.

Utr.seorang direksi bertanggung jawab terhadap perseroan, bukan organperseroan lainnya, baik rapat umum pemegang saham ataupun dewankomisaris, apalagi pemegang saham.Bahwa dengan demikian, Direksi tetap wajib menyelenggarakan RUPSTahunan sebagai salah satu kewajibannya menjalankan kepengurusanperseroan sebaikbaiknya dengan memberikan laporan tahunan Perseroandalam RUPS Tahunan.Bahwapadaprinsipnya RUPS Tahunandiadakan untuk mengesahkanperbuatanhukumdireksi, rencanakerja, alokasi dana, sertalaporankegiatan

Utr.16.17.e = Pinjaman Lambok Rekan Kapten Rp. 75.000.000, e Pinjaman Kapten Rp. 400.000.000,e Pinjaman Asep Pertamina/teman KaptenRp. 240.000.000,TOTAL RP.1.762.000.000,Bahwa oleh karena pentingnya laporan pertanggungjawaban pengelolaankeuangan dan pengesahan perbuatan hukum Direksi tersebut, dikarenakansudah lewat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, maka tidak dapat lagidibuat RUPS tahunan, untuk itu laporan pertanggungjawaban pengelolaankeuangan dan penggunaan kekayaan Perseroan dan lainlain

Majelis Hakim perkara a quo berkenanmemeriksa dan memutuskan sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARAPRIMAIR:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan WANPRESTASI(INGKAR JANJI);Memerintahkan kepada TERGUGAT bersamasama PENGGUGAT untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT.

Rasuna Said JakartaSelatan, RUPSLB ini didasarkan pada Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim. tanggal 3Maret 2008 atas permohonan dari Pemda DKI Jakarta ;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim. tersebut telah terdapat kekhilafan dalampenerapan hukumnya, yaitu mengenai Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitutidak memanggil Komisaris dan Direksi untuk didengarketerangannya

Rumah Sakit HajiJakarta adalah sebagai Direksi dan bukan sebagai pemegang sahamdimana pengangkatan dan atau pemberhentian Direksi adalahkewenangan sepenuhnya RUPS ;Bahwa dari RUPS yang dilaksanakan oleh Tergugat Il Intervensi tanggal22 Maret 2008 telah ditetapbkan Penggugat tidak menjabat lagi sebagaiDireksi dan diganti dengan Direksi yang baru, dan hal tersebut adalah halyang sangat wajar sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidakmelanggar peraturan perundangundangan manapun ;Bahwa seharusnya

apabila terdapat pihak yang dirugikan yang dapatmengajukan gugatan dengan adanya RUPS tanggal 22 Maret 2008 danhasilhasilnya adalah Para Pemegang Saham dan bukan anggota Direksikarena para Direksi termasuk Penggugat tidak memiliki relevansi yuridisapapun, sedangkan sampai saat ini Para Pemegang Saham tidak adayang mengajukan gugatan terhadap penyelenggaraan RUPS tersebut ;Bahwa keliru dan tidak tepat Penggugat menyatakan Surat NomorAHU.AH.01.109236 tanggal 21 April 2008 perihal penerimaanpemberitahuan

Rumah Sakit Haji Jakarta dan obyek yangdigugat adalah RUPS tanggal 22 Maret 2008 ;PENGGUGAT BUKAN SEBAGAI DIREKSI PT.

Rumah Sakit Haji Jakartadengan mempermasalahkan pemberhentiannya yang telah dilakukandengan mekanisme RUPS ;15. Bahwa Tergugat Il Intervensi perlu menegaskan dalam perkara a quoPenggugat bukanlah pemegang saham PT.

BALI RICH MANDIRI; Bahwa saksi tidak pernah diundang RUPS PT. BALI RICH MANDIRI; Bahwa saksi tidak pernah menghadiri RUPS PT. BALI RICH MANDIRI; Bahwa saksi tidak pernah menandatangani RUPS PT.

dengan Perseroan; RUPS lainnya /RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapat dilakukansetiap waktu Ssesual dengan kebutuhan atau kepentingan perseroansehingga RUPS dapat dilakukukan setiap saat sesuai dengankebutuhan atau kepentingan;Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN GinDalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 42 Tahun 2007 ada yang disebutdengan RUPS Sirkuler/Circulair resolution/usul kesepakatan yang diedarkan,RUPS Sirkuler ini adalah untuk membentah kebutuhan yang biasanya seringterjadi apabila

RUPS biasa tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal sepertimisalnya tempatnya berjauhan, waktu yaang tidak bisa sehingga dapatdilaksanakan RUPS Sirkuler, Pasal 91 UndangUndang Nomor 42 Tahun2007 bahwa RUPS bahwa RUPS dapat dilakukan / pengambilan keputusandapat dilakukan di luar RUPS dengan tata cara atau mekanisme yang diaturartinya bahwa Sirkuler RUPS ini bisa dilakukan di luar RUPS secarakonvensional tetapi dia akan mempunyai derajat dan kekuatan hukum yangmengikat sama dengan kekuatan hukum mengikat

yaitu RUPS Konvensional dan RUPSTahunan/Biasa, RUPS Luar Biasa, Apabila memakai RUPS Konvensionalyaitu ada aturan, ada forum, ditandatangani pimpinan rapat/minimal 1pemegang saham, itu untuk sahnya RUPS konvensional sedangkan RUPSLuar biasa yaitu RUPS yang dapat dilakukan setiap waktu sesualkebutuhan / kepentingan, harus ada forum dipenuhi, BA RUPS harus dibuatdengan akta otentik; Bahwa ketika agenda RUPS yang mendesak/mendadak bagi perseroanseperti pergantian organ perseroan, menjamin asetaset,

Akta Notariil No. 103, Pernyataan Keputusan RUPS LuarBiasa, tertanggal 23 Desember 2015;17. Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa, tertanggal 29Desember 2015;18.

Bahwa dalil gugatan pada angka 7.8, sekaligus menjawab dalil gugatanPenggugat pada angka 7.4, dimana hasil audit laporan AuditorIndependen terhadap Turut Tergugat sebagaimana vide Bukti T 3, T 4, T5, T6 dan T 7 adalah hasil keputusan RUPS pada tanggal24 Mei 2012 Vide Bukti T 8 yang dihadiri oleh Penggugatberdasarkan Vide Bukti T 9, akan tetapi Penggugat tidak maumenandatangani hasil keputusan RUPS Vide Bukti T 8 termaksud;.

UUPT 2007 tersebut, Maka RUPS yang telah diselenggarakanpada Tanggal 24 Mei 2012 sah dan mengikat Turut Tergugat ;15.

RUPS tersebut.

Sebaliknya jika RUPS menetapkan atau memutuskanpengangkatan, pemberhentian dan penggantian itu mulai berlaku pada tanggaltertentu. setelah RUPS ditutup, maka sepanjang pangangkatan danpemberhentian itu belum berlaku, melalui mekanisme RUIPS dapat dilakukanpembatalan terhadap pengangkatan, pemberhentian atau penggantian anggotaDireksi dan Dewan Komisaris yang belum berlaku effektif tersebut.

Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dupanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan sedemikianrupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah,misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing50% (lima puluh persen) saham; atau.d.

Bahwa sejak tanggal didirikannya Termohon sampai dengan diajukannyaPermohonan ini, Termohon belum pernah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan, dan oleh karenanya Pemohon sampaidengan diajukannya Permohonan ini belum pernah menerima undangan RUPS,sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang No. 40Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (vide Pasal 78 ayat (2) dan ketentuan sebagaimanatercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan (vide Pasal 16 ayat (2)), yangmenentukan sebagai berikut

Laporan Tahunan yangpernah disusun dan disampaikan oleh Direksi Perseroan untuk diperiksa olehPemohon selaku pemegang saham Perseroan, terhitung sejak tahun pendirianPerseroan sampai dengan diajukannya Permohonan ini.Bahwa Pemohon telah berulang kali menyampaikan permohonan baik lisanmaupun tertulis kepada Perseroan cq Direksi Perseroan untuk memperolehLaporanTahunan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada laporankeuangan, konfirmasi mengenai mengapa tidak pernah ada undanganpenyelenggaraan RUPS

Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neraca akhirtahun buku yang baru lampau dalam pebandingan dengan tahun bukuyang sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku sebelumnya, laporanlaba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, danlaporan perubahan ekuitas, serta catatn atas laporan keuangan tersebutPasal 75Ayat (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keteranganyang berkaitan dengan perseoan dari Direksi dan/atau Dean Komisaris,sepanjang berhubungan

tersebut, selurun peserta Rapattelah diberikan bundel yang salah satu isinya adalah laporan Keuangan 2003Hal 11 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.10.11.2007, sehingga demikian sangat jelas dalildalil yang Pemohon sampaikanadalah tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya;Bahwaberkalikali Pemohon menyatakan dalam permohonan aquo bahwaPemohon merasa tidak pernah mendapatkan haknya, padahal secara jelas dannyata serta didasarkan pada buktibukti yang ada, setiap undangan RUPS

itu, dan kalau itu tidak dilakukan maka itu bukanperusahaan yang baik, karena dengan RUPS tersebut dapat diketahui bahwaadanya penambahan modal ataupun pengurangan modal dan itu harusditentukan dalam RUPS, jadi bukan hanya untuk laporan setiap tahun sajatermasuk dalam hal hal keuangan dalam perusahaan ;Bahwa hasil daripada RUPS biasanya dikirimkan kepada pemegang saham, dansebelumnya pemegang saham dilakukan undangan dalam RUPS tersebut tidakhanya dalam bentuk pengumuman saja ;Bahwa laporan tahunan

Masth Aktif bekerja sampai dengan RUPS Tahunan 2015 (20Juni 2016), atauc. Yang ditugaskan di Sub Business Unit (SBU)tersebut sangat mengadaada, dibuatbuat, atau tidak patut atautidak fair.

Hal ini dikarenakan masa kerja Penggugat diperusahaan /Tergugat adalah pada tahun 2015 sementara di tahunberikutnya in casu pada tanggal 20 Juni 2016 dimana Tergugat barumelakukan RUPS untuk tahun 2015 Penggugat sudah tidak bekerjalagi di Tergugat karena kontraknya tidak diperpanjang Tergugat.Dengan kalimat lain, status Penggugat yang sudah tidak bekerja lagidi Tergugat pada saat Tergugat melakukan RUPS 2015 pada bulanJuni 2016 tentunya di luar kekuasaan atau kehendak apalagikesalahan Penggugat.Memberlakukan

Bagaimana mungkin Tergugat dapatdikatakan fair atau bijak ketika ia mengeluarkan ketentuan terkaitkriteria penerima bonus secara berlaku surut in casu karyawanyang berhak menerima bonus JASPROD untuk masa kerjaproduksi tahun 2015 adalah karyawan yang masih bekerja padasaat perusahaan melakukan RUPS pada tahun 2016 bulan Juni.Dengan kalimat lain, menurut Tergugat, pokoknya Penggugat tidakberhak mendapat bonus JASPROD 2015 karena Penggugatsudah tidak bekerja di Tergugat pada saat RUPS pada bulan Juni2016

Masih Aktif bekerja sampai dengan RUPS Tahunan 2015 (20Juni 2016), atauc.

Akuntabilitas:Perusahaan menggunakan laba untuk pembagian bonus Karyawanberdasarkan Laporan Tahunan 2015 yang harus terlebin dahulumendapatkan pengesahan RUPS Tahun 2015 (20 Juni 2016).c. PertanggungjawabanKebijakan Memo No.

BatutamaManikam Nusa dan dengan sendirinya semua data yang adaselama ini di Kemenkumham akan diperbarui berdasarkanhasil RUPS tersebut ;Halaman 7 dari 62 halaman. Putusan Nomor 239/K/TUN/201416.

Putusan Nomor 239/K/TUN/201418.19.20.21.22.permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS PT.

., Notaris di Jakarta) telahmenyelenggarakan RUPS pada tanggal 29 Februari 2012, yang kemudiandituangkan ke dalam Berita Acara RUPS tertanggal 29 Februari 2012,yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta; danselanjutnya oleh Notaris yang sama dibuatkan Akta Pernyataan KeputusanRapat No. 03, tanggal 13 Maret 2012 ;Bahwa apabila Tergugat menjalankan tugasnya sesuai hukum yangberlaku maka seharusnya RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 29Februari 2012 adalah tidak sah karena mengacu

Augustine Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta ;Bahwa salah satu agenda RUPS yang diselenggarakan tanggal 29Februari 2012 adalah mengenai penyesuaian anggaran dasarPT.

, dimanaperubahan anggaran dasar perseroan melalui RUPS mutlak merupakanhak hukum pemegang saham yang diatur dengan jelas dalam UUPT.

bulan 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari ini(penandatanganan akta ini) sampai dengan tanggal 15 Januari 2006, pihakpertama tidak oberhasil menyelesaikan dan menyerahkan ataumenyampaikan semua objek Hotel White Rose secara lengkap antara lain :tetapi tidak terbatas pada Suratsurat Pemilikan Hak Atas Tanah, Hak SewaTanah, Suratsurat ljin Usaha, Surat lin Mendirikan Bangunan, Surat jinPenggunaan Air Tanah, Surat Ijin Penggunaan Genzet, Surat Tanda DaftarPerusahaan, persetujuaan dari pemegang saham/RUPS

Maka atas surat Terdakwa tersebut, HARIBOEDIHARTONO membuat surat tanggapan yang dikirim ke TerdakwaNomor : 035/HRMJSEC/V/06 tanggal 19 Januari 2006 menyatakan DueDelligence belum dapat dilakukan karena suratsurat belum lengkap, tidakada persetujuan para pemegang saham (RUPS) dan karena dokumen asilibelum ada, serta tidak sesuai Akta Perjanjian ;Bahwa Terdakwa membuat surat lagi Nomor : 06/Not/l/2006 tanggal 20Januari 2006 menanggapi surat HARI BOEDIHARTONO, menyatakanbahwa Terdakwa kapasitasnya

No. 1962 K/PID/2010Bahwa menurut HARI BOEDIHARTONO mengingat isi surat Terdakwadimaksud tidak sesuai dengan fakta yang ada, di mana dokumendokumendinyatakan sudah lengkap padahal sebenarnya belum lengkap, dokumenyang belum ada adalah : Tidak adanya dokumendokumen asli, tidak adapersetujuan dari pemegang saham (RUPS), belum ada ikatan jual belisesuai yang dinyatakan dalam Pasal 10 Akta Nomor : 3, maka HARIBOEDIHARTONO belum mau melaksanakan Due Delligence" ;Bahwa RACHMAT AGUNG LEONARDI baru menerima

Suratsurat kelengkapan penjualan Hotel White Rosedinyatakan lengkap untuk memenuhi Pasal 4 Akta Nomor : 2,padahal telah dapat dibuktikan persetujuan para pemegangsaham RUPS tidak ada, artinya surat Terdakwa tidakmemenuhi Pasal 4 Akta Nomor : 2, surat ini mengandungkeadaan yang tidak sebenarnya ;2.

Memperhatikan perbedaan kedua pendapat ini,Jaksa/Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan NegeriDenpasar berpendapat arti lengkap tersebut dikembalikan kepadaPasal 8 Akta Nomor : 3 Tahun 2005, yakni dinamakan suratsuratlengkap salah satunya harus meliputi juga persetujuan parapemegang saham RUPS.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasic.

, RUPS LB 14 Agustus 2007 tidak membahas ataumengambil keputusan mengenai pengalihan saham milik suamiHalaman 49 dari 178 halaman putusan Nomor 25/G/2016/PTUNJKTPenggugat.

Bahkan, RUPS LB 14 Agustus 2007 dilakukan jauh sebelumdilakukannya pengalihan saham milik suami Penggugat kepada parapembeli;RUPS LB 30 Agustus 2008Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 para pemegang saham dariTergugat II Intervensi kembali mengadakan RUPS LB dengan agenda (a)penjualan saham milik Conti Chandra (suami Penggugat) sebanyak1200 (seribu dua ratus) lembar saham, (b) penjualan sebagian sahammilik Siang Huat sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembarsaham, (c) perubahan susunan direksi

RUPS LB dengan agenda (a) perubahansusunan direksi dan dewan komisaris dari Tergugat II Intervensi I, dan (b)perubahan susunan pengurus dalam Tergugat II Intervensi ;e Bahwa RUPS LB 7 April 2014 dihadiri oleh para pemegang saham, yaituHerman, Endy, Tergugat II Intervensi Il, Hasan, Tio Lik Hwa, SiangHuat, Basri dan PT Jodoh Centre Indotama.

dasar dari Tergugat berdasarkan Keputusan TUN 1;e Bahwa sebagai catatan, pada RUPS LB 17 Agustus 2007, RUPS LB samasekali tidak membahas mengenai jual beli saham suami Penggugat;RUPS LB 30 Agustus 2008 e Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 para pemegang saham dariTergugat II Intervensi kembali mengadakan RUPS LB dengan agenda (a)penjualan saham milik Conti Chandra (suami Penggugat) sebanyak 1200(seribu dua ratus) lembar saham, (6) penjualan sebagian saham milikSiang Huat sebanyak 850 (delapan ratus

Permasalahan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 09tertanggal 16 Juli 2020;f. Permasalahan Pemanggilan/Undangan RUPS dan Perubahan AnggaranDasar;(vide huruf A angka 6 huruf e dan f halaman 6 s/d 7 posita gugatan, DalamPokok Perkara).g. Permasalahan Perubahan susunan Pengurus dan susunan PemegangSaham PT Persatuan Perkasa;h. Permasalahan RUPS Luar Biasa PT Persatuan Perkasa tertanggal 14 Juli2020;(vide huruf A angka 6 huruf halaman 8 posita gugatan, Dalam PokokPerkara).i.

, untuk diadakannya RUPS itu harus sesuai UUNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan disitu adapemanggilan dan itu harus ada dan wajib;Bahwa syaratsyaratnya yaitu pemanggilan dan pengumuman;Bahwa pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat dan pengumumandengan koran;Bahwa yang dipanggil adalah para pemegang saham dan yang melaluipengumuman tentang agenda RUPS, kapan waktunya dan lokasi;Bahwa efek hukumnya jika pemanggilan kepada pemegang saham itu sudahmeninggal dan RUPS tersebut tetap

dilaksanakan berarti ada masalah perdataberarti ahli warisnya yang mewakili dan undangan jika sudah diketahuimeninggal ditujukan kepada ahli waris;Bahwa terkait dengan agenda RUPS, apabila suatu panggilan RUPS sudahdiagendakan dengan rapat tertentu harus dilaksanakan sesuai denganundangan dan agenda yang ditetapkan sebelumnya itu bersifat pasti dan jikaada agenda lain lagi maka harus RUPS lagi dan agenda rapat RUPS itubersifat limitatif;Bahwa dasar hukumnya ada didalam UU PT yang menyebutkan bahwa

Jadi jika ada PT A sedangkan pemegangsahamnya adalah PT B dan PT C maka kalau PT C mengadakan RUPS danyang hadir pasti direksinya yang bertindak atas nama PT B dan PT C, danseperti itu adalah hal biasa; Bahwa menurut Ahli apabila pihak yang suara pemilih dalam RUPS tersebuttidak setuju itu merupakan ranah pengadilan negeri karena itu sengketa parapemegang saham.

Akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS ataudokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham ; dan2. Keputusan instansi terkait menganai perubahan nama pemegang sahambadan hukum atau orang perseorangan.c. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewankomisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang sahamdi luar RUPS tentang perubahan susuanan direksi dan/atau dewan komisaris;d.

atas 70 (tujuhpuluh) lembar saham ;Nyonya chatarina Alimuddin sebagai DirekturPerseroan pemilik atas 50 (limapuluh) lembar saham ;Tuan Tiro Pandang Alimuddin sebagai pemilik atas 60 (enam puluh) lembarsaham ;Bahwa oleh karena salah satu pemegang saham yaitu tuan Alimuddin telahmeninggal dunia pada tanggal 22 November tahun 2013 , dalam hal ini selakuDirektur utama Perseroan Terbatas (PT Ali Sinar Sejati) maka menurut hokumpara pemegangsaham harus segera untuk melakukan Rapat Umum Pemegangsaham (RUPS

) ;Bahwa para pemohon melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitupada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 pada kantor Notaris Ferry ThiotrisnoS.H.

,MKn yang bertujuan untuk melakukan perubahan susunan pemegangsaham dan perubahan pengurus PT Ali Sinar Sejati tanpa dihadiri oleh saudaraWempy Alimuddin walaupun sudah dipanggil secara patut menurut hukum namuntanpa alas an yang jelas tidak menghadirinya ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sudah dilakukan oleh parapemohon tersebut pada poin 4 sudah memenuhi kuorum seperti yangdiamanatkan oleh Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas walaupun tanpa dihadiri oleh salah satu

Menyatakan menurut hokum bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)atas PT Ali Sinar sejati yang telah dilaksanakan oleh para pemohon pada tanggal11 Agustus 2016 kuorum dan sah menurut hokum walaupun tanpa dihadiri olehsalah satu pemegang yaitu Wempy Alimuddin ;3.

:Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanHalaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.15.16.Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Pasal 81 ayat (2) UUPT, yang berbunyiDalam

hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang sahamberdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.Dan pasal 82 ayat (1) UUPT, yang berbunyi:Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Berdasarkan rekaman closedcircuit television (CCTV) Penggugat (BuktiP6) bahwa RUPS yang seharusnya dilaksanakan di

dan tidak pernah hadir dalam RUPS, sehingga syaratpemanggilan kepada pemegang saham untuk RUPS perubahan pengurus,perubahan susunan pemegang saham dan perubahan Anggaran Dasarsebagimana ditentukan di dalam Pasal 80 ayat (1), 81 ayat (2), dan 82 ayat(1) UUPT tidak terpenuhi.

RUPSpadahal Tergugat Ill tidak pernah menghadiri RUPS yang dibuktikandengan rekaman CCTV Penggugat (BuktiP6), sehingga kebenarandari keputusan RUPS yang tercantum dalam Akta tersebut tidak dapatdipastikankebenarannyadanAktatersebutjugadibuattanpamemperhatikan proses penyelenggaran RUPS, sehingga tidakterpenuhinya syarat pemanggilan kepada pemegang saham untukpenyelenggaraan RUPS mengenai perubahan pengurus, peralihan saham,dan perubahan Anggaran Dasar pada pasal 80 ayat (1), pasal 81 ayat (1)dan

Ltd sudah paillitdan dilikwidasi dan telah dibubarkan melalui keputusan tanggal 3November 2010 RUPS tanggal 30 September 2010 di Jepang, dengandemikian Sdr.

Keputusan RUPS denganmenyebutkan Alasannya.

Bahwa RUPS sebagai organ tertinggi perusahaan yang memilikikewenangan penuh berkaitan terhadap halhal yang terbaik bagiperusahaan, diantaranya untuk memberhentikan direktur utama darijabatannya;6. Bahwa Mekanisme RUPS sirkuler in casu sah berdasarkan hukum,merujuk pada:a.

Bahwa terhadap sahnya mengenai keputusan RUPS tersebut maka harusada kuorum yang harus dipenuhi agar keputusan tersebut dapat diambil.

Bahwamengenai jumlah quorum tersebut telah disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1)Undang Undang Perseroan Terbatas bahwa RUPS dapat dilangsungkan jikadalam RUPS lebih dari +2 ( satu perdua ) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili kecuali Undang Undang dan / anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar;Menimbang, bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, oleh karena dalamsuatu perseroan terbatas,

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa. Bahwa secara umum RUPS harus dilaksanakan dalam bentukkonvensional, yaitu seluruh pemegang saham hadir secara fisik dan berkumpuldalam suatu tempat. Namun pada prakteknya, sering terdapat kesulitan untuk*"mengumpulkan para pemegang saham secara bersama sama sedangkanputusan RUPS sangat diperlukan untuk suatu masalah tertentu.

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pembubaran PerseroanTerbatas dapat terjadi akibat ; berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) akan tetapi RUPS yang diselenggarakan tidakdihadiri oleh Tuan Febriansyah selaku pemegang saham lainnya sehinggaKeputusan RUPS tentang pembubaran perseroan tidak dapat berlaku sahkarena harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/ataupaling sedikit dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat

) bagian dari jumlah seluruhHalaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Gin.saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujuipaling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;8.

Sanjiwani Bali Indonesia;Bahwa tanggal 2 November 2020 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Pertama dan tanggal 30 November 2020dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yangdihadiri oleh Pemohon sebagai Direktur tetapi Febriansyah selakuKomisaris tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali;*Bahwa berdasarkan UndangUndang tentang Perseroan Terbatas,Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi akibat: berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan

tetapi RUPSHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Padt.P/2021/PN Gin.yang diselenggarakan tidak dihadiri olen Febriansyah selaku pemegangsaham lainnya sehingga Keputusan RUPS tentang pembubaranperseroan tidak dapat berlaku sah dan berdasarkan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PembubaranPerseroan Terbatas dapat terjadi akibat berdasarkan PenetapanPengadilan;Bahwa atas dasar dalil tersebut Pemohon memohon agar pengadilanmenyatakan sah pembubaran PT Buahan; Bahwa setelah mencermati

Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ; Rp 5.000.000.-45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ; Rp 20.000.000.-46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012 ; Rp 30.150.000.-47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012 ; Rp 3.000.000.-48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012 ; Rp 50.000.000.-49.

Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012 ; Rp 7.500.000.-51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 ; Rp 30.800.000.-52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012 Rp 5.000.000.-53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012 ; Rp 10.000.000.-54.

Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ; Rp 3.600.000.-55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 ; Rp 5.000,000.-56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012; Rp 40.000.000.-57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 ; Rp 5.000.000.-58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012 ; Rp 3.000.000.-59.

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acara tertanggal30 Desember 2009 ; Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Bandapermai tidak pernah melaksanakan RUPS ; Bahwa PT.

Banda Permai tidak pernah melaksanakan RUPS ;5.