Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi BandaAceh sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23Desember 2021;10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Banda Aceh sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengantanggal 21 Februari 2022;Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tarmizi Yakub,S.H.

PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehberkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding denganPutusan sebagai berikut:1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor:117/Pid.Sus/2021/PNJth, tanggal 18 November 2021 yang dimohonBanding tersebut;DENGAN MENGADILI SENDIRI :1.

Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kesalahan dalammenerapkan suatu peraturan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf c dan dKUHAP;e Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Ir.

ANANTO SUKMONO ke depan persidangandengan dakwaan yang disusun secara alternatif, tetapi oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabaya dakwaan yang dipertimbangkandalam putusanya hanya dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidairsedangkan dakwaan alternatif Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabayadidalam memeriksa dan mengadili perkara tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang dalam menerapkan hukum pembuktianmengenai tidak terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara di dalam putusannya;Semua pasalpasal dalam perkara tindak pidana korupsi mensyaratkanadanya suatu kerugian Negara sebagaimana surat dakwaan JaksaPenuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dandiancam pidana

ANANTO SUKMONO yang tidak pernah dipertimbangkandalam putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya;e Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan kesalahan di dalamcara mengadili terhadap penerapan hukum pembuktian dalam pertimbanganputusannya yang saling bertentangan antara pertimbangan mengenai unsuryang satu dengan yang lainnya didalam menyatakan Terdakwa Ir.

LUMME, SH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantuoleh TUTY HARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.ttd.MS. LUMME, SH.Panitera Pengganti :tid.TUTY HARYATI, SH.

No. 2471 K/PID.SUS/2012e Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 21 Juni 2012 No. 28/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding ;e Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 57/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Jo. No. 45/Pid.Sus/2012/PT.TPK. Smg.

Panitera Muda Tipikorpada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18Oktober 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegaratelah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TinggiSemarang tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Oktober 2012 dari JaksaPenuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa

sendiriatau orang lain atau suatu korporasi ;Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang dalampertimbangannya antara lain mengambil alin seluruh pertimbangan yangdikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PengadilanNegeri Semarang dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar;Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru karena berawal daripertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tipikor

padaPengadilan Negeri Semarang sejak awal sudah keliru, sehingga jika MajelisHakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang mengambil alih pertimbangantersebut berarti juga telah melakukan kekeliruan;Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengandilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa unsur melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasisebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

MOHAMMAD ASKIN, SH dan MS.LUMME, SH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehTUTY HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.PROF.Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.ttd.MS.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana tertulis dalam konsideransnya, Objek Sengketaditerbitkan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2009 yang merupakanputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan menghukumPenggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berupaPasal 3 UU Tipikor.

Karena Penggugat melakukan Pasal 3 UU Tipikor yangmerupakan kejahatan jabatan berdasarkan Putusan MahkamahAgung Nomor 327 K/Pid.Sus/2009 yang telah berkekuatan hukumtetap sejak 29 Juli 2009, maka Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN danPP Manajemen PNS dapat diterapkan kepada Penggugat;39. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas berlakunya ObjekSengketa terhitung mulai Juli 2009 bersesuaian dengan Pasal 252 PPManajemen PNS dan Objek Sengketa tidak berlaku surut.

Pertama, Penggugat sewaktu masih menjadi PNS terbuktitelah dihukum dengan pidana penjara berdasarkan PutusanMahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2009 tertanggal 29 Juli 2009yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan yaituPasal 3 UU Tipikor yang berbunyi:Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

2017 tanggal 21 November2017 (fotokopi dari fotokopi); Bukti T9 : Putusan No. 10/G/2016/PTUN.SMD (fotokopi darifotokopi); Bukti T10 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018(fotokopi dari fotokopi); Bukti T11 : Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RINo. 4/M/RHS/IX/2018, tanggal 21 September 2018, halPenegakan Disiplin ASN yang tersangkut tipikor

PUTUSANNO. 29/.Pid.SusTPK/2021/PN.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalamperkara:Nama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelamin: Perempuan.Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.Tempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: HOSIHAH Binti SAFA1.: Bangkalan.: 51 Tahun / 01 Januari 1969

karena Terdakwa dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, serta Terdakwa telah menjalani tahanan, maka masapenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2020 ( PERMA NO 1 TAHUN 2020 )Tentangpedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang UndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Majelis Hakim meyakinibahwa perbuatan Terdakwa adalah lebih mengarah pada pasal 2 UndangUndang Tipikor

Panaitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari KejaksaanNegeri BANGKALAN dan Terdakwa sendiri didampingi oleh PenasihatHukumnya;Hakim Adhoc Tipikor Ketua Majelis HakimKUSDARWANTO,.,SH.SE,MH. TONGANI,SH.,MH.Halaman ke 84 Putusan Perkara No. : 29/Pid.SusTPK/2021/PN.SBYDR EMMA ELLYANI S.H., M.H.Panitera Pengganti,RUDY SUPARNADI, S.H.Halaman ke 85 Putusan Perkara No. : 29/Pid.SusTPK/2021/PN.SBY

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 20 Oktober 2011s/d 18 Nopember 2011;4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2011 s/d 12 Nopember 2011;5. Hakim sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d 02 Desember 2011;6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 03Desember 2011 s/d 31 Januari 2012;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung I sejak tanggal O1Perbruari 2012 s/d 01 Maret 2012;8.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung II sejak tanggal 02 Maret2012 s/d 31 Maret 2012;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Ajun Komisaris Besar Polisi(AKBP) O. H. NAPITUPULU, SH. NRP: 55080664 dan Ajun Komisaris Besar Polisi(AKBP) ZAKARIA SISWANDAR, SH. MH, NRP: 56050674 dari Bidang HukumKepolisian Daerah Jawa Barat, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 September 2011 dan H. ANWARDJAMALUDDIN, SH.

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai HakimHakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandungtanggal 03 November 2011, Nomor: 89/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. untuk memeriksa danmengadili perkara pada tingkat pertama, dan putusan tersebut telah diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28 PEBRUARI 2012 olehHakim Ketua didampingi HakimHakim Anggota tersebut, serta dibantu olehSUKHAENI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

PUTUSANNomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.

R, tanggal 14 Agustus 2013 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, tanggal 19 Juli 2013, Nomor : 21/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;e Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 19 Juli 2013, Nomor : 21/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang Penetapan Hari Sidang ;e Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 19 Juli 2013, Nomor : 241

/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PI.R tentang Penetapan penahanan atas diriterdakwa ;e Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, tanggal 19 September 2013, Nomor : 21/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.

PUTUSANNomor : 1042/Pdt.G/2012/PA.Pdg.BISMILAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Padang yang telah memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Hakim Ad Hoc TIPIKOR), bertempat tinggalKOTA PADANG Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;Melawan:TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam,

Ketentuan tersebut mempertegasbahwa UU KPK adalah UU khusus (lex Specialis) yangmengesampingkan pemberlakuan KUHAP dan UU TIPIKOR (lexgeneralis) manakala diatur ketentuan yang sama.Berkaitan dengan penetapan tersangka, maka KUHAP telahmengatur bahwa penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaansebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbuny):Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya ataukeadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagaipelaku tindak pidana.Sejalan dengan KUHAP

Pasal 188 ayat (2) KUHAP yangberbunyi sebagai berikut:Pasal 184 ayat (1) KUHAPAlat bukti yang sah talah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahl;Cc. surat;d. petunjuk;e. keterangan terdakwa.Pasal 188 ayat (2) KUHAPPetunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapatdiperoleh dari:a. keterangan saksi;b. surat;c. keterangan terdakwa.Ketentuan alat bukti yang sah dalam KUHAP diperluas dalam Pasal26 A UU TIPIKOR yang mengkategorikan hasil atas penyadapanatau perekam pembicaraan terhadap pihakpihak yang

didugamelakukan tindak pidana korupsi sebagai pelaksanaan kewenanganTERMOHON berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPKsebagai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk.Pasal 26 A UU TIPIKOR berbunyi:Halaman 67 dari 155 Putusan Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN Jkt.

Sel:b)d)Q)h)1)UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme (UU No. 28/1999);Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah

Pegawai pajak / aparat pajak dalam kondisitertentu jika dalam tugas pokok dan fungsinya memainkan perananyang penting dan strategis dalam pengelolaan pajak itu sendiri makapegawai tersebut termasuk dalam kualifikasi sebagai PenyelenggaraNegara.Bahwa Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka terkait dugaantindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf aatau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU TIPIKOR Jo.

., permintaan banding mana oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal 18 Agustus 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Agustus2017 telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraanPengadilan Tipikor Tanjungkarang, dan memori banding tersebut telah diserahkankepada Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori banding Nomor19.

olehkarena itu berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut lebihsesual dan seimbang antara kejahatan/perbuatan pidana yang dilakukandengan keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat pencarikeadilan.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yangditentukan Undangundang, oleh karena itu permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmiPutusan Pengadilan Tipikor

Dkk, Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum:PenafsiranHukum Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 UU Tipikor).

Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJKtentang Perubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 adalah tentangpembayaran uang pengganti telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Terdakwa telah menitipbkan uang sejumlahRp. 70.000.000, (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Penuntut Umum, Majelisberpendapat uang tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran uangpengganti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor19/Pid.SusTPK/2017

PUTUSANNomor : 109/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkatpertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas nama terdakwa : Nama lengkap : Drs. TEGUH TRIMURDIONO bin MOEHIDIN. Tempat lahir : Purbalingga. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 10 Mei 1957. Jenis kelamin : Lakilaki Kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : JI.

SUPRAPTO, SHSemua adalah Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Cemara IV No. 84Perumahan Teluk Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2Januari 2012; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang tentang susunan Majelis Hakim ;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan bahwa Terdakwa didakwa sebagai

Pacitan, PN Bojonegoro danPengadilan Tipikor Semarang ;Bahwa Ne bis In Idem arti secara harafiah adalah tidak boleh diajukan 2kali ;Bahwa secara Yuridis , yaitu putusan yang dijatuhkan 2 kali dalamperkara yang sama ;1. Kejahatan yang telah terjadi, apabila putusan yang telahdijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak bolehdiajukan lagi ;582.

yangdiperoleh dari faktafakta yang terungkap di persidangan tersebutdiatas terbuktibahwa peristiwa atau perbuatannya sama dengan peristiwa atau perbuatanyang sudah diperiksa dan diadili serta telah diputus oleh Pengadilan NegeriPurwokerto dengan Putusan No. 272/Pid.B/2009/PN Pwt tanggal 28 Januari2010 atas nama terdakwa tersebut (Bukti surat dari Penasihat HukumTerdakwa) yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan yang menjadipembedanya dengan sekarang yang sedang diperiksa dan diadili olehPengadilan Tipikor

Semarang adalah mengenai PasalPasal ancaman pidanapada Dakwaan Primair dan Subsidair perkara Tipikor ini yaitu adanya pidanadenda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadapbesarnya kerugian keuangan Negara yang diperoleh oleh Terdakwa, sehinggadengan demikian orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas perbuatanatau peristiwa yang sama ;88Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim bahwa bila telahdapat dibuktikan adanya kerugian keuangan Negara atau dalam hal

Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kesalahan dalammenerapkan suatu peraturan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf c dan dKUHAP;e Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Ir.

ANANTO SUKMONO ke depan persidangandengan dakwaan yang disusun secara alternatif, tetapi oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabaya dakwaan yang dipertimbangkandalam putusanya hanya dakwaan alternatif Kesatu Primair dan Subsidairsedangkan dakwaan alternatif Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabayadidalam memeriksa dan mengadili perkara tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang dalam menerapkan hukum pembuktianmengenai tidak terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara di dalam putusannya;Semua pasalpasal dalam perkara tindak pidana korupsi mensyaratkanadanya suatu kerugian Negara sebagaimana surat dakwaan JaksaPenuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dandiancam pidana

ANANTO SUKMONO yang tidak pernah dipertimbangkandalam putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya;e Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan kesalahan di dalamcara mengadili terhadap penerapan hukum pembuktian dalam pertimbanganputusannya yang saling bertentangan antara pertimbangan mengenai unsuryang satu dengan yang lainnya didalam menyatakan Terdakwa Ir.

LUMME, SH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantuoleh TUTY HARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.ttd.MS. LUMME, SH.Panitera Pengganti :tid.TUTY HARYATI, SH.

ChaidirTaufik, M.Si , selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaanPembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) TA 2010 di Suku DinasPeternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan yangperkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat berdasarkan surat pelimpahan Perkara NomorB.708/APB/Sel/Ft. 1/06/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang diterima bagianKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 2015,dimana dalam perkara tersebut telah dilakukan

(LHPKKN) yang diterbitkan Pemohon Kasasi/semulaTergugat Il , maka Termohon Kasasi/semula Penggugat dapatmengajukan ahli lain dalam rangka pembelaannya, karena mengenaidigunakan atau tidaknya laporan audit BPKP tersebut sepenuhnyadiserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selakuAparat Penegak Hukum yang meminta bantuan dilakukannya audit, dankemudian mengenai sah tidaknya LHPKKN (terbukti tidaknya kerugiannegara) sepenuhnya merupakan wewenang mutlak dari Majelis HakimPengadilan Tipikor

yang mengadili perkara tipikor tersebut, dalam hal iniMajelis Hakim bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakanKeterangan/Pendapat Ahli dari BPKP tersebut;Halaman 61 dari 85 hal.

Bahwa apabila Termohon Kasasi/semula Penggugat merasa dirugikankarena telah ditetapkan sebagai Tersangka perkara dugaan tipikor, makaseharusnya Termohon Kasasi/semula Penggugat mengajukan upayahukum pra peradilan atas penetapan status Tersangka tersebut, danbukan menggugat secara perdata;g.

Hal itu berarti bahwa permintaan audit tersebut dilakukan padasaat perkara dugaan tipikor telah memasuki tahap Penyidikan (proJustitia);Bahwa dengan kondisi yang demikian (sudah tahap penyidikan),maka permintaan dari Penyidik tersebut dipenuhi PemohonKasasi/semula Tergugatll dengan cara audit penghitungan kerugiankeuangan negara.

Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18Februari 2017;8. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Februari2017sampai dengan tanggal 20Maret 2017;9.

Rungkut Barata XIV32, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 25 Nopember 2016 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Surabaya dengan No.Reg.336/HK.07/11/2016, tanggal 28Nopember 2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 246/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 21 Nopember 2016tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Setelah

membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 246Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 21Nopember 2016tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan semua suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut UmumNo.Reg.Perk :PDS05/BNGIL/10/2016tanggal 24 Nopember 2016 yang dibacakantanggal 28Nopember2016 di persidangan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan

Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari :SENIN, tanggal : 20 MARET 2017, oleh ROCHMAD, S.H., selaku Hakim KetuaMajelis, SAMHADI, S.H., M.H. dan MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H., Hakim Ad HocTipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya masingmasing sebagai Anggota, putusanmana diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal :27 MARET 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi olehHARIYANTO, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor

PUTUSANNomor : 341 K/PIDSUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR ;Tempat lahir : Amuntai (Hulu Sungai Utara) ;Umur / tanggal lahir : 28 tahun/15 Februari 1984;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Sungai Turak RT. 02 Nomor 35Amuntai Utara, Kabupaten Hulu SungaiUtara ;Agama : Islam;Pekerjaan

Balangan atas nama ALI RAHMAN.Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 18/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., tanggal 20Agustus 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut ;1.Menyatakan Terdakwa ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam Dakwaan Primair;Membebaskan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah).TinggiMembaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanBanjarmasin Nomor : 12/PID.SUS/2014/PT.TPK.BUM., tanggal 16Oktober 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin, Nomor : 18/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, tanggal 20Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikantentang

Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepadaTerdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (limariburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan,bahwa pada tanggal 05 Desember 2014, Terdakwa mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember

LeopoldLuhut Hutagalung, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terouka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttid./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./ Dr.

:Print143/0.3.24.Ft.1/12/2011 , sejak tanggal : 1122011 s/d. tanggal 20122011 ; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor : Tanggal 312012 no. : 01/Pen.H/2012jo no. 04/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg . , sejaktanggal : 312012 s/d. tanggal 122012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang: tanggal 2412012No.26///Pen./K/2012 jo.

. ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang : tanggal 1932012 No.84/Pen.Pid/TPK/2012/PT.Smg. sejaktanggal 2 4 2012 s/d. 15 2012;> Didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis HakimPenagdilan Tipikor : TARWOHARI, SH. Advokat/Pengacara yangberkantor di JI. Pedurungan Kidul V/ 40 RT.

Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2017 s/d 2 Oktober 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjungpinang, sejak tanggal 15 September 2017 s/d 14Oktober 2017;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan NegeriTanjungpinang, sejak tanggal 15 Oktober 2017 s/d 13 Desember 2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d 12Januari 2017;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejaktanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;8.

Tipikor Betty Desnita, S.H., M.H dan K.A. Syukri, S.H.,M.Hmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan padahari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 pada persidangan yang terbukauntuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusnidar, S.HPanitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1.

,M.M. tanggal 7 Juni 2018bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangundangan yangberlaku, sehingga oleh karenanya beralasan serta patut menurut hukumKeputusan Gubernur Lampung tersebut untuk dibatalkan ;Bahwa mengenai vonis Pengadilan Tipikor yang dijatuhkan kepadaPenggugat berupa Pidana Penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, meskipunPenggugat anggap merupakan keputusan pengadilan yang tidak adil,semestinya Penggugat tidak diberhentikan dari PNS, namun kenyataannyaternyata Tergugat telah menjatuhkan

Hal. 28Keputusan Gubernur tentang pemberhentian tidak denganhormat sebgal pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan (TIPIKOR) karena Pjs Gubenur adalahmerupakan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) pada saatitu, dan apabila PPK (Gubernur) tidak mengindahkan keputusanSKB tersebut sampai dengan Desember 2018 akan mendapatsanksi oleh KPK 511.

Armen Patria,S.Kep., M.M., tanggal 7 Juni 2018 (Fotocopy sesuai denganSTI YAL ) fromm nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnnennnnnnnmnnsBukti T 2 Keputusan Gubernur Lampung Nomor887.3/303.a/V1.04/2017 tentang Pemberhentian SementaraPegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Armen Patria AZ,S.Kep., M.M tanggal28April 2017 (Fotocopy sesuai denganASIINYA ) jnn nn nnn wenn nnn nnn n nn nnn n nn nn nnn ne ene n a nen eee ne nen eeeneneeBukti T 3 Salinan Petikan Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Tjk

PekalonganPendidikan : Sarjana Ilmu Politik (S.1) Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya : SIDEMSRIRAHARJO,SH, dkk yang berhak berdasarkan surat kuasa khususbertanggal 11 Juli 2012, dan/atau BAMBANG JOYOSUPENO,SH,MHum dkk.yang berhak berdasarkan surat kuasakhusus bertanggal 25 Juli 2012 (Surat kuasa terlampir)Terdakwa tidak ditahan :PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Tipikor SemarangNo.77/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 03 Juli 2012dan No.77/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Tipikor Smg tanggal 04September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim danpenggantian Majelis Hakim yang akan memeriksa danmengadili perkara ini;2. Putusan Sela No.77/Pid.Sus/2012/PN.TIPSMG tanggal 02Agustus 2012;3. Suratsurat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;Telah mendengar: 1. Pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umumdipersidangan;2.

Pasal 64 ayat (1)KUHPidana.Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dariPenuntut Umum tersebut diatas, oleh Penasehat Hukum Terdakwatelah mengajukan Nota Eksepsi atau keberatannya di persidangan,dan setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya, laluPengadilan TIPIKOR pada P.N.Semarang telah menjatuhkan putusansela tertanggal O02 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILI1. Menyatakan Eksepsi (Keberatan) Penasehat HukumTerdakwa tidak dapat diterima;2.

No.31 tahun 1999 tidakterpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur daridakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidakperlu kami pertimbangkan lebih lanjut, dan Terdakwa haruslahdinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakakan terhadapnya dalam dakwaanPrimair, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan Primauir tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidakterbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Tipikor

(lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013, oleh kamiDOLMAN SINAGA,SH, Hakim Karir PN Tipikor Semarang sebagaiHakim Ketua dengan ROBERT PASARIBU,SH. dan AGOESPRIJADI,SH Hakim Adhoc Tipikor Semarang masingmasingsebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota sertadibantu oleh HARTOYO,SH, PaniteraPengganti

:eceeeeeeeeeee eens : Rp. 6.000.JUMIAN 00.0... eceecee cece cece eeeeeees : Rp. 151.000,(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 13 (tiga belas) lembar diberikan untuk Kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 13 dari 13 Halaman Permohonan No. 167/Pdt.P/2019/PN Bgl