Banyuasin atasnama Karjaya sebagai Kasi Pemerintahan Desa Ulak Paceh KecamatanLawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan tanggal 31Oktober 2019 (vide bukti P9 = T1);Menimbang, bahwa Pengadilan melalui Majelis Hakim berdasarkanPasal 83 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara telah memanggil pihak terkait atas namaPaisol, Yusmeli, Yuli Yusro dan Wawan Suddajal, yang merupakan pejabatyang baru dilantik menggantikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desadi

2020:Nefri Tendean: ada permintaan dari hukum tua untuk menyerahkan data SustainableDevelompent Goals (SDGs) tapi tidak diserahkan, serta ikut dalamkegiatan kampanye pilkada tahun 2020;Putusan Nomor : 50/G/2021/PTUN.Mdo Halaman 33 dari 55Irvia PinontoanFilki Meijen TendeanMerfil KembuanRola EngkaNandito Tambuwun: Beberapa kali tidak hadir dalam apel perangkat desa dan tidakdisiplin mengikuti apel;merupakan sekdes desa, beberapa kali mengabaikanpermintaan dari hukum tua (LPJ, LKP, datadata keuangan desadi

BPD tidak berwenang memutuskan ditetapkan dan atau tidakditetapbkan seorang Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon KepalaDesa;Bahwa selanjutnya meskipun Tergugat (Panitia Pemilihan Kepala Desadi Desa Sungelebak, Kecamatan Karanggeneng, Tahun2019) tidakmenyampaikan secara detail perihal tidak diloloskannya Penggugat(Khoirul Anwar) menjadi Calon Kepala Desa dan dalam surat tanggal 23Agustus 2019 perihal jawaban atas keberatan hanya menjelaskanbahwa Khoirul Anwar tidak memenuhi kualifikasi sebagai calon

Menyatakan Barang bukti berupa :1. 1 (Satu) bundel FotoKopi Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017Putusan Nomor : 23/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl Halaman 2 dari 232 Halaman10.11.12.13.14.tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desasetiap desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 20171 (Satu) bundel Asli Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2017 tentangtata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desadi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 20171 (Satu) bundel Asli Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun

SK Bupati Rejang Lebong No. 180.252.IV Tahun 2017 tentangPetunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Dana Desa di KabupatenRejang Lebong TA. 2017 tentang Petunjuk Teknis Pencairan danPenyaluran Dana Desa (DD) di Kabupaten Rejang Lebong TA. 2017tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desadi Kabupaten Rejang Lebong TA 2017;g.

Bahwa berdasarkan Peraturan BupatiRejang Lebong Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian danPenetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebongsebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor: 31Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desadi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017 tanggal 16 Oktober2017 Desa Selamat Sudiarjo menerima Dana Desa dengan Total Pagu DanaDesa sebesar Rp.767.556.300, (tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratuslima

Peraturan Bupati Nomor 12Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) TA 201711. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor180.252.IV Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pencairan danPenyaluran Dana Desa Di Kabupaten Rejang Lebong TahunAnggaran 201712. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Bupati Rejang LebongNomor 180.253.1V Tahun 2017 dan 1 (satu) bundel FotokopiKeputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.512.XITahun 2017tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penyaluran Dana DesaDi

., sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di desaAluppang, Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo kepada DPC Partai HANURAKabupaten Wajo kepada Instansi/Pihak yang berwenang tertanggal 7 Agustus2019, yang mana ditindaklanjuti dengan Bukti T10 dengan menyampaikan surattanggal 12 Agustus 2019, perihal : Permohonan Konsultasi dan petunjuk Tertulis,yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsii Sulawesi Selatan, maka ditemukanfakta bahwa Penggugat masih menjabat sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desadi desa

20172023 pada tahun 2017 tersebut; Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah dilantik dan sudah melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Morombo Pantai Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara untuk masa jabatan 20172023 sejak terpilin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 123 tahun2017 tertanggal 13 April 2017 tentang Pemberhentian Pejabat PelaksanaKepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilin Hasil PemilinanSerentak; Bahwa sebelumnya pernah juga diselenggarakan pemilinan Kepala Desadi

sejak terjadinyapelanggaran ;Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas;Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Camat Kecamatan Paseh KabupatenBandung menerima surat dari Penggugat perihal Pemberitahuan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan apada tanggal 28 Maret 2013Camat mendapatkan surat panggilan sidang Pemeriksaan Persiapan dalamperkara Nomor 28/G/2013/PTUNBDG sebagai Tergugat dengan objek sengketa1 Berita Acara Hasil Tes Seleksi Potensi Akademis Bakal Calon Kepala Desadi

almarhum Supardi.bahwa benar, berdirinya Gubuk diatas tanah milik Pak Anwar Karnadididirikan oleh Pak Arwen sekitar akhir tahun 2009 atau awal tahun 2010.bahwa benar sekitar tahun 2013 diatas tanah milik Pak Anwar Karnadidimulai pembangunan perumahan dengan cara melakukan penimbunatanah.bahwa mengenai adanya pekerjaan penimbunan tanah milik Pak AnwarKarnadi tersebut, aksi tidak pernah menanyakkannnya kepada istri KarnadiSaksi 8 ; NURAINI.bahwa benar pada tahun 1986, saksi pernah menjadi petugas Ukur Desadi

ijinpemanfaatan/alin fungsi tanah kas untuk pembangunan kios/pasar desasebagaimana ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor : 11 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentangPedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf ayang menyebutkan Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonanperubahan peruntukan tanah kas desa kepada Gubernur berdasarkanrekomendasi Camat dan disetujui Gubernur; saksi Suroto selaku DukuhKembangsongo merangkap Ketua Panitia Pembangunan Pasar/Kios Desadi

Puruk Cahu,tanggal 19 Agustus 2013 ;3 (Tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2010 nomor :1.2201170352, tanggal 15 Januari 2010, (dilegalisir) ;9 (Sembilan) lembar foto copy Peraturan Daerah KabupatenMurung Raya nomor 2 tahun 2010, tentang Alokasi Dana Desadi Kabupaten Murung Raya, tanggal 26 Juli 2010, (dilegalisir) ;13 (Tiga belas) lembar foto copy Peraturan Bupati Murung Rayanomor 16 tahun 2011, tentang pedoman umum pelaksanaanAlokasi Dana

merupakan sifat melawan hukum dalam arti formil yaitukarena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan tercelaatau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyaktermasuk dalam penjelasan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalamarti materil dan formil.19e Bahwa setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana BantuanKeuangan Infrastruktur Sarana Air Bersih Kepada Pemerintah DesaDi

merupakan sifat melawan hukum dalam arti formil yaitukarena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan tercelaatau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyaktermasuk dalam penjelasan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalamarti materil dan formil.e Bahwa setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana BantuanKeuangan Infrastruktur Sarana Air Bersih Kepada Pemerintah DesaDi

merupakan sifat melawan hukum dalam arti formil yaitukarena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan tercelaatau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyaktermasuk dalam penjelasan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalamarti materil dan formil.19e Bahwa setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana BantuanKeuangan Infrastruktur Sarana Air Bersih Kepada Pemerintah DesaDi

merupakan sifat melawan hukum dalam arti formil yaitukarena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan tercelaatau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyaktermasuk dalam penjelasan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalamarti materil dan formil.e Bahwa setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana BantuanKeuangan Infrastruktur Sarana Air Bersih Kepada Pemerintah DesaDi

tabungan desa Bank Kalbar dengan Nomor Rekening1301011250.1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) untuk pembayaran Pembuatan Jembatan Rambat Labuh danRumah Posyandu dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 2018 Tanggal06 Agustus 2018.1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp440.696.000,00 (empat ratus empatpuluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untukpembayaran Pembangunan Jembatan Rambat Beton dan RumahPosyandu serta Tambat Labuh dari Dana Desa dan Alokasi Dana DesaDi

kwitansi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) untuk pembayaran Pembuatan Jembatan Rambat Labuh danRumah Posyandu dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 2018 Tanggal06 Agustus 2018.Halaman 108 dari 118 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Ptke1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp440.696.000,00 (empat ratus empatpuluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untukpembayaran Pembangunan Jembatan Rambat Beton dan RumahPosyandu serta Tambat Labuh dari Dana Desa dan Alokasi Dana DesaDi

Bahwa perihal Penggugat mulai mengklaim tanahobjek perkara tersebut mulai terjadi sejak Penggugat menjadi Kepala Desadi daerah tanah objek perkara.Bahwa jika berbicara perkara warisan adalah lebih tepat itu terjadi antaraTergugat Il dengan keturunan bapak uda/paman kandung saya AlfaredSimbolon dan bukan dengan Penggugat. Hal ini pernah terjadi antara alm.Jawakil Simbolon (Ayah kandung saya) dengan Alm.

Bahwa perihal Penggugat mulai mengklaim tanahobjek perkara tersebut mulai terjadi sejak Penggugat menjadi Kepala Desadi daerah tanah objek perkara.11. Bahwa jika berbicara perkara warisan adalah lebih tepat itu terjadi antaraTergugat Ill dengan keturunan bapak uda/paman kandung saya AlfaredSimbolon dan bukan dengan Penggugat. Hal ini pernah terjadi antara alm.Jawakil Simbolon (Ayah kandung saya) dengan Alm.

PerhitunganKerugian Negara yangdilakukan oleh BadanPengawas Keuangan danPembangunan PerwakilanProvinsi Kalimantan Timursebagaimana Laporan HasilPerhitungan KerugianKeuangan Negara/DaerahAtas Dugaan Tindak PidanaKorupsi ProgramPengembangan PerkebunanSawit Rakyat Se KecamatanSepaku pada KabupatenPenajam Paser Utara TahunAnggaran 2008 NomorR118/PW.17/5/2011, tanggal11 April 2011, dengankesimpulan :Bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana bantuan ProgramPengembangan Perkebunan Sawit Rakyat untuk 9 (sembilan) desadi

SESAMA dan saksi DAMIN selakuKomisaris Utama membuat dan menandatangani proposalnomor : 010/SPKSESAMA/VI/2008 yang berisi permohonanBantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyatkepada Bupati Penajam Paser Utara, untuk 9 (sembilan) desadi Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yaiturencana keperluan pengadaan bibit sawit sebanyak 420.000(empat ratus dua puluh ribu) bibit dengan nilai sebesarRp.10.920.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus duapuluh juta rupiah).

FADJAR SIDIK.Bahwa saksi ISNAN WALIUDIN, S.Sos Bin KASDU selakuDirektur Perusdes SESAMA dan saksi DAMIN selaku KomisarisUtama membuat dan menandatangani proposal Nomor : 010/SPKSESAMA/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang ditujukan kepadaBupati PPU yang berisi permohonan Bantuan ProgramPengembangan Perkebunan Sawit Rakyat, untuk 9 (sembilan) desadi Kec. Sepaku Kab.

PemA M/XI1/2008 20112008 Rp.1.040.000.000,00Semoi Dua 356/PemSD/XI/2008 20112008 Rp.1.040.000.000,00Suka Raja 423/PemSR/X1/2008 20112008 Rp.1.040.000.000,00Sukomulyo 40/PemSM/X1/2008 20112008 Rp. 780.000.000,00engin Baru 437/PemTBI/2008 20112008 Rp. 780.000.000,00Bukit Raya 403/PemBR/XI/2008 20112008 Rp. 780.000.000,00Wonosari 341/PemWS/XI1/2008 20112008 Rp. 780.000.000,00Karang Jinawi 273/PemKJ/X1I/2008 20112008 Rp. 260.000.000,00 Menimbang, bahwa setelah dana ditampung di rekening masingmasing Desadi

2010 tanggal 14 April 2010 sebesarRp.2.055.965.000,(dua milyar lima puluh lima juta sembilan ratus enampuluh lima ribu rupiah), bahwa unit Pengelola Kegiatan (UPK) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TahunAnggaran 2010, telah menyalurakn kepada Simpan Pinjam Reguler sebesarRp. 387.500.000,(tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)terhadap 23 kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di 9 (Sembilan) Desadi

2010 tanggal 14 April 2010 sebesarRp.2.055.965.000,(dua milyar lima puluh lima juta sembilan ratus enampuluh lima ribu rupiah), bahwa unit Pengelola Kegiatan (UPK) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan DIPA TahunAnggaran 2010, telah menyalurkan kepada Simpan Pinjam Reguler sebesarRp. 387.500.000,(tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)terhadap 23 kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di 9 (Sembilan) Desadi

Garut2. 1 (satu) bundel asli Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desadi Desa Tegalpanjang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut Tahun2016;3. 1 (satu) bundel asli Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desabeserta Foto Kegiatan Pembangunan di Desa Tegalpanjang KecamatanSucinaraja Kabupaten Garut Tahun 2016;4. 1 (satu) bundel copy Daftar Hadir Rakor Kades Bersama BPD DesaTahun 2016;5. 2 (dua) lembar asli Daftar Penerima dan buku kas umum Upah BantuanKeuangan Pemerintah Pusat Dana Desa Tahap

Bag.Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desadi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2016.

Desa dimaksud tetapi dapat berdampak luas pada masyarakatadat di wlayah Bali dalam hal mana Masyarakat Desa Adat yang ada diBali mengelola harta kekayaan desa adatnya baik terhadap tanah milikatau tanah druwe atau tanah laba pura maupun tanah ayahan desasering sekali dilakukan untuk kepentingan pembiayaan dan ataukemanfaatan Pura maupun kepentingan Desa dan selalu melibatkanPihak Lainnya maka apabila Permohonan PENGGUGAT dikabulkanmaka dimungkinkan terjadi ketidak percayaan terhadap masyarakat Desadi

Dengan demikian, bahwa unsur/ bestandeelDilakukan Oleh Pengasuh Anak, Pendidik Atau Tenaga Kependidikan,telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa selain keberatankeberatan telah Majelis Hakimtolak dalam pertimbangan unsur, ada nota pembelaan (p/edo/) dari PenasehatHukum Terdakwa yang lainna perihal fitnah perkara pencalonan Kepala Desadi Desa Tugu, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dimana Terdakwamencalonkan anaknya sebagai calon Kepala Desa, menurut hemat MajelisHakim bahwa tidak relevan dikaitkan