Ditemukan 11374 data
Sugeng Santoso
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang
Intervensi:
Riyadi Heru Setiawan
97 — 59
T 4 : Sertipikat Hak Milik No. 158 Desa Clapar atas namaPemegang Hak Voni bin Soeleman, Surat Ukur tanggal 13Mei 1983 No : 620/1983, Luas : + 4350 m2, tertanggal 6Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.SMG.10.T 10Juni 1983 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2 Desa Clapar atas namaPemegang Hak PT.
140 — 99
(fotocopy sesuai denganaslinya) ; 22 222222 222222 Site Plan Gedung Parkir Nomor : 620/820 DISTARCIPP,tanggal 13 September 2013 ditandatangani oleh KepalaDinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.(fotocopy sesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Nomor : 10566/IMBTBP/BPPT/2013, tanggal 23 September 2013,ditandatangani Bank BJB.
107 — 47
Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/XI/2014.Tanggal 28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peragasiswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK KecamatanBatu Hampar. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/XI/2014.Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peragasiswa TK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/201 4.Tanggal 15 September 2014.
1.DEMIANUS E PALAPIA, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.WILLIAM MARCUS SEBASTIAN.SH
Terdakwa:
MUH.YUSUF RUMALEAN alias UCU
166 — 104
2019
- 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 169/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 2019
- 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 169/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 2019
- 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4712/SP2D/2019 Tanggal 23 Desember 2019 Tahun anggaran 2019
- 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM : 620
/SPM-LS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 2019
- 1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No : 620/SPP-LS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 2019
- 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 900/173/201 tentang penyaluran Dana Desa Tahap I (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran
- 1
Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) NoSPM : 169/SPMLS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 20191 (Satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD No : 169/SPPLS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei2019Halaman 5 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PN Amb49.50.51.52.53.34.55.56.ST:58.89.60.61.62.1 (satu) Eksemplar asli Surat Perintahn Pencairan Dana No4712/SP2D/2019 Tanggal 23 Desember 2019 Tahun anggaran 20191 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) NoSPM : 620
/SPMLS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 20191 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD No : 620/SPPLS/SKPKD/2019 Tanggal 23Desember 20191 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan MasyarakatPemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakTanggal 27 Agustus 2019 Nomor 900/173/201 tentang penyaluran DanaDesa Tahap (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 besertaDaftar lampiran1 (Satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah KabupatenSeram
Perintah Pencairan Dana No : 1550/SP2D/2019Tanggal 29 Mei 2019 Tahun anggaran 20191 (satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM :169/SPMLS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 20191(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD No : 169/SPPLS/SKPKD/2019 Tanggal 29 Mei 20191(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pencairan Dana No : 4712/SP2D/2019Tanggal 23 Desember 2019 Tahun anggaran 20191 (Satu) Eksemplar asli Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) No SPM :620
/SPMLS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 20191(satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD No : 620/SPPLS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember20191 (Satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat PemrintahDesa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tanggal 27Agustus 2019 Nomor 900/173/201 tentang penyaluran Dana Desa Tahap (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 beserta Daftar lampiran1(satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah KabupatenSeram
/SPMLS/SKPKD/2019 Tanggal 23 Desember 201951. 1 (Satu) Eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD No : 620/SPPLS/SKPKD/2019 Tanggal 23Desember 201952. 1 (satu) Eksemplar asli surat Dinas Pemberdayaan MasyarakatPemrintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakTanggal 27 Agustus 2019 Nomor 900/173/201 tentang penyaluran DanaDesa Tahap (20%) dan Tahap II (40%) Tahun anggaran 2019 besertaDaftar lampiran53. 1 (satu) Eksemplar asli surat Sekretaris Daerah Pemerintah
176 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL)620 PKGS FURNISHINGFABRICS, POLYESTERFABRICS, OTHER SAMPAI EXPRESS1 FURNISHING FABRICS, SGD SERVICES, FASTINDO SAMPAIDECORATIVE FABRICS, 270,284.67 CN,IN,BE,US,TR,SG (SINGAPORE) PTE LTDJACQUARD FABRICS,OTHER TEXTILEFABRICS , FABRICS,SAMPLE BOOK JAKARTA CONTAINER TCNU 8319582NILAI BARANG PENGIRIM MELALUI PENERIMA DOKUMENJENIS (EX.BL/AWB/INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL) NO. 116 PKGS FABRICS SGD 198.624 SAMPAI EXPRESS FASTINDO SAMPAISERVICES, CN (SINGAPORE) PTE LTD JAKARTA
INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL)620 PKGS FURNISHINGFABRICS, POLYESTERFABRICS, OTHER SAMPAI EXPRESS1 FURNISHING FABRICS, SGD SERVICES, FASTINDO SAMPAIDECORATIVE FABRICS,JACQUARD FABRICS, 270,284.67 CN,IN,BE,US,TR,SG (SINGAPORE) PTE LTD JAKARTAOTHER TEXTILEFABRICS , FABRICS,SAMPLE BOOKNILAI BARANG PENGIRIM MELALUI PENERIMA DOKUMEN(EX.BL/AWB/JENIS INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL)NO. 116 PKGS FABRICS SGD 198.624 SAMPAI EXPRESS FASTINDO SAMPAISERVICES, CN (SINGAPORE) PTE LTD JAKARTA Bahwa sesuai dengan
INVOICE/PACKINGLIST/DO/PO, DLL)620 PKGS FURNISHINGFABRICS, POLYESTERFABRICS, OTHER SAMPAI EXPRESS1 FURNISHING FABRICS, SGD SERVICES, FASTINDO SAMPAIDECORATIVE FABRICS,iACGUAHD EXBRIGS. 270,284.67 CN,IN,BE,US,TR,SG (SINGAPORE) PTELTD JAKARTAOTHER TEXTILEFABRICS , FABRICS,SAMPLE BOOKNILAI BARANG PENGIRIM MELALUI PENERIMA DOKUMENJENIS (EX.BLIAWB/No.
Pembanding/Penggugat II : Hj.Beslina Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat III : Sumarni Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat IV : Devie firdaus Bin H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat V : Lucia Kartika Handayani Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat VI : Dian Centry haygenia Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Terbanding/Tergugat I : Erwin Juliansyah
Terbanding/Tergugat II : MAHATRYWAN FHONI Diwakili Oleh : ILHAM PATAHILLAH,SH,MH,DKK
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Lubuklinggau
Terbanding/Tergugat IV : ANDRI SUSENO,SH,M.Kn
44 — 28
sertipikat tersebut batal atautidak sah atau mencabut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,maka Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan sertipikathak atas tanah tidak sah dan atau membatalkan, mencabutsertipikat hak atas tanah, karena hal tersebut merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;BERHUBUNGAN PULA DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAHAGUNG RI mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah yangdiajukan di Pengadilan Negeri tidak dapat diterima, antara lain:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620
66 — 20
PADA HASIL REKAYASA DARITERGUGAT DAN OLEH KARENANYA SERTIFIKAT TERSEBUT HARUSDINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM;Bahwa bertitik tolak dari petitum yang demikian maka terbukti penggugatmengarahkan pada kinerja Turut Tergugat II sehingga penilaian terhadap KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II yang berwujud Sertifikatadalah merupakan kewenangan dari lembaga Peradilan Tata Usaha, bukan lembagaPeradilan Umum ( Hakim Perdata), oleh karena itu mempedomani pada YurisprudensiMARI No. 620
67 — 12
kepadaistri yang telah nusyuz dan oleh karena itu berhak mendapatkan hakhaknyasebagai isteri diceraikan oleh suaminya (Tergugat Rekonvensi);Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah adalah kewajibanseorang Suami Ssepanjang isteri tidak nusyuz (Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun1974 jo Pasal 80 KHI), kewajiban mana tidak pernah gugur meskipun terjadipisah rumah sebagaimana dalil fiqn dalam Kitab Al Muhazzab juzu II hal. 175yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis, berbunyi sebagai berikut :ls aaa wybo 620
Tri Arsanto Nugroho
Tergugat:
Kepala Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten
60 — 28
Wanglu, Kecamatan Trucuk, KabupatenKlaten, yang diterbitkan oleh Tim PencalonanPengangkatan Perangkat Desa Wanglu, KecamatanTrucuk, pada Senin tanggal 30 April 2018; (Copy sesualAS i) 222222 n nnn nn nnn cnc ence nn nnn cen cece n en ec necesSurat Kepala Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk,Kabupaten Klaten Nomor 141.3/7/20.02 tanggal 1 Mei2018, Perihal : Konsultasi dan Usulan Calon PerangkatDesa yang ditujukan kepada Camat Trucuk; (Copysesual Asli)Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor :141.3/620
127 — 150
Sertipikat Hak Milik No.620/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasnama DJARSA 5 90+ 2 222 ono non non nn concen nnn nnn nce nenaSertipikat Hak Milik No.621/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasNaira SUMARD n nnn nnn nrnnnr nem ne cnn neinSertipikat Hak Milik No.622/Karangsambung, Luas : 930 M2, atasnama ALI SUJIMAH 9 222 noo neo conse ncnn nnSertipikat Hak Milik No.623/Karangsambung, Luas : 940 M2, atasnama SALEH a 35 222 222 noe on no nnn cnn nen nce noncnnHal 168 dari 314 hal. Put.
84 — 54
KetuaMajelis Hakim dan Anggota yang memeriksa, dan mengadili perkara a quoberkenan untuk menjatuhnkan PUTUSAN SELA terlebih dahulu sebelummemeriksa pokok perkara;(Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999, yang kaidah hukumnya berbunyi, "Bila yang digugatadalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan
RAMADAN, SH
Terdakwa:
MUH. RIKSAN Alias RIKI Bin SYAHRUDIN
115 — 27
Utara, Kabupaten Konawe Selatan; Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Paman Saksi selanjutnyaSaksi dan Terdakwa berceritacerita di teras depan rumah Paman Saksi dantidak lama kemudian datang Anak RR dan Anakee dengan membawa Anak Korban; Bahwa selanjutnya Anak i Anakee dan Anak Korban masuk terlebih dahulu diruang tamu rumah Paman Saksi lalu salah satu diantaranya ada yangmematikan lampu, yang tidak lama kemudian Saksi bersama Terdakwamasuk ke ruang tamu lalu Saksi bersama Terdakwa, Anak igES 620
Pembanding/Tergugat II : FAHMI IDRIS
Terbanding/Penggugat I : PONTJO SUTOWO
Terbanding/Penggugat II : JAN DARMADI
Terbanding/Penggugat III : SYARIFAH NULY NAZLIA
557 — 2077
Dari 2.480 (dua ribu empat ratus delapanpuluh) lembar saham tersebut telah ditempatkan dan disetor penuhsebanyak 620 (enam ratus dua puluh) lembar saham, yaitu sebesar Rp620.000.000, (enam ratus dua puluh juta rupiah) oleh para pemegangsaham yang terdiri dari :1. Soegeng Sarjadi, sebanyak 110 (Seratus sepuluh) lembar sahamdengan nominal Rp 110.000.000, (Seratus sepuluh juta rupiah) ;2.
79 — 37
Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menyatakanSertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat tidak Sah adalah SALAHALAMAT oleh karena semua Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan olehBadanPertanahan Kabupaten Kupang merupakan Surat Keputusan(beshiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara berwujud sertifikat tanah sehingga dengan demikian makakompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negaralah yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide YURISPRUDENSIMARI NOMOR : 620
193 — 93
Labuhan batu Utara ;Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 620/65/Pem/UP/2014tanggal 14 Pebruari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh EdiHalaman 39 dari 51 Putusan Nomor 292/Pid.B/2014/PN RapSuhartono Nasution, Kepala Desa Ujung Padang Kec. Aek Natas Kab.Labura, yang menerangkan bahwa :Nama lengkap : Porman Br.
224 — 115
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangHalaman 7 Putusan Nomor 259/Pat.G/2016/PN.Jkt.
Terbanding/Tergugat I : Direksi PT.BANK BTPN ,Tbk Cq Pimpinan PT.Bank BTPN, Tbk Kantor Cabang Pembantu Umk Subulussalam
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTERI KEUANGAN RI Cq KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA PUSAT Cq KEPALA KANTOR WILAYAH I BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
121 — 62
51tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyebutkan:Halaman12dari 57 Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT BNA*Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan HukumPerdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan tata usaha negara.Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 620
49 — 11
Bbs, Hal. 620. Bahwa selain daripada itu Penggugat juga Mengalami kerugian Imateriil yang21.bila ditaksir sejumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dikarenakanwaktu dan pikiran, tenaga, serta Kerjaan Penggugat yang tersita harus pulangpergi Jakarta Brebes untuk mengurusi permasalahan ini.Bahwa agar gugatan Penggugat tidak siasia dikemudian hari maka mohonsudilah kiranya majelis Hakim yang mengadili perkara meletakkan sitajaminan;1.
Terbanding/Tergugat : PT. BANK DANAMON, Kantor Cabang Simpang Empat
53 — 17
Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 611 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 612 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 613 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 614 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 615 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 616 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 617 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 618 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 619 dari 5 Putusan Nomor 108/PDT/2020/PT PDGHalaman 620
174 — 43
dalam gugatan tidak ada yangmenunjukkan keterlibatan langsung dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianakdalam terjadinya sengketa lahan tersebut.Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak merupakan Badan Tata UsahaNegara yang apabila hendak mengikutsertakan kami sebagai salah satu pihaktergugat maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak bukan melalui Pengadilan Negeri .sebagaimana termuatdalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620