Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 13-02-2013 — Putus : 20-05-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 6-K / PM.III-17 /AD / II / 2013
Tanggal 20 Mei 2013 — Koptu Abdul Malik Rifai
115 — 57
  • Bahwa penekanan pada unsur memaksa sebenarnya adalahlogis, Karena perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam Pasal335 ini bila kita kaji Sesungguhnya termasuk dalam KejahatanTerhadap Kemerdekaan Seseorang yang diatur dalam Bab XVIIIKUHP, dimana bila kita melihat tindak pidana atau katakanlahkejahatan yang diatur di dalamnya kesemuanya menentukan bahwaseorang korban kejahatan tidak dapat berbuatapa, tidak berdayadan/atau tidak memiliki pilihan (kemerdekaan) untuk berbuat atau tidakberbuat sesuatu
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Mks
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
HELMY TAMBUKU, SH.
Terdakwa:
IRIANTI ALIAS ANTI
51 — 18
  • Jadi penekanan unsur ini pada adanyasubyek hukum tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa penutut umum telahmegajukan seorang perempuan bernama Irianti alias Anti, namun tentangapakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 15-11-2019 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 122-K/PM.I-02/AD/XI/2019
Tanggal 10 Februari 2020 — Oditur:
MR. Panjaitan, SH.
Terdakwa:
Marjono
114 — 38
  • Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya STPanglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan darimasingmasing Komandan Kesatuan termasuk diHal. 49 dari 56 hal.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-11-2014 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 14-12-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 647/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 7 Mei 2015 — Ny. EPI YULIANA, Lawan 1. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, 2. R. BAGUS DWIANTHO, 3. PEPI KURNIAWAN, 4. FORTES JOHN D. SIBORO,
127 — 68
  • Mobil tersebut telah diikatdengan Jaminan Fidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia.Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSImelakukan penekanan kepada PENGGUGAT REKONPENSI danPENGGUGAT REKONPENSI Il untuk mengembalikan BPKB milikTERGUGAT REKONPENSI dan tindakan dari TERGUGAT REKONPENSIyang menguasai atau menyimpan kendaraan jaminan milik dariPENGGUGAT REKONPENSI adalah jelas merupakan tindakan melawanhukum (Vide pasal 1365 KUHPerdata).
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 24-02-2016 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lbj
Tanggal 13 Mei 2016 — Penuntut Umum:
NOVAN B. ARIANTO,S.H.,M.H
Terdakwa:
1.BONEFANSIUS EMPOR alias GONI
2.PETRUS ANAR alias PET
3.PAULUS GUNARDI AGUNG
4.FERDINANDUS PANGKAT alias ARIS
5.NARSISIUS HARTONO Alias NARSI
6.BONAFENTURA AMPUT A.Md. alias FEN
96 — 36
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan masingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakanterhadap diri para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepadapelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum,pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, olehsebab itu penekanan
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-04-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BATAM Nomor 131/Pdt.G/2014/PN Btm
Tanggal 21 April 2015 — PT. SELOKO BATAM SHIPYARD; 1. PT. BUDI JASA,dkk
89 — 82
  • Bahwa sebaaai bentuk Dengikatan dan penekanan agar ParaTergugat segera melakukan pengosongan atas Lahan PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 28-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt. Pst
Tanggal 30 September 2020 — KT CORPORATION >< PT GLOBAL MEDIACOM TBK
1370 — 672
  • Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun ataspermohonan satu atau lebih kreditornya.Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Kepailitan, yang dimaksud denganutang yang telah jauth waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untukmembayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karenapercepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaansanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusanpengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. penekanan
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 03-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 31-K/PM.I-07/AD/VI/2021
Tanggal 8 Juli 2021 — Oditur:
Suhartono, S.H.
Terdakwa:
Yayan Sutrisna
133 — 55
  • Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNIuntuk menindak tegas terhadap anggota TNI yangmelakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan denganprogram Pemerintah dalam hal pemberantasan tindakpidana Narkotika karena saat ini Indonesia dalam statusdarurat Narkoba.: Bahwa setelah mempertimbangkan halhal tersebut di atasdengan didasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapatTerdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinas dalamlingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkandari
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 18-05-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN TARUTUNG Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Trt
Tanggal 29 Juli 2015 — JON DONALD SITUMEANG, AMk, Dkk
173 — 50
  • Memiliki surat ijin praktek dari dinas kesehatan tempat ia bertugas;Bahwa apabila tidak ada ahli bedah ditempatnya bertugas maka dokter PPDSdapat melakukan pembedahan namun bila ada dokter ahli bedah dokter PPDSharus berkoordinasi dengan dokter spesialis bedah;Bahwa apabila terjadi pendarahan kapiler pada pembuluh darah kecil makatindakan yang harus dilakukan adalah melakukan penekanan pada daerah yangberdarah lalu 35 menit tekanan dilepaskan dan emmperhatikan apakahpendarahan sudah berhenti;Bahwa
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Umum
Register : 17-09-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 268/Pid.B/2020/PN Tpg
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Zaldi Akri, SH
Terdakwa:
LILIK SULISTYOWATI Als LILIK Binti SARPAN Alm
404 — 113
  • delapan) sampai 9 (Sembilan)bulan dalam kandungan, warna kulit putin pucat, panjang tubuh 42 cm(empat puluh dua sentimeter) dan berat badan 1.600 gr (Seribu enam ratusgran); Bahwa pada beberdapa bagian tubuh masih ada sisasisa darah persalinan(melahirkan), pada bagian leher terdapat sisa lemak berwarna Kekuningandan tali pusar dengan panjang 2,5 cm (dua koma lima centimeter) denganujung terpotong rata serta tertutup kapas; Bahwa pada bayi ditemukan lebam berwarna keunguan yang tidak hilangdengan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
202 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyHalaman 27 dari 139 halaman. Putusan Nomor 1004/B/PK/PJK/2016serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1006 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
211 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1006/B/PK/PJK/2016mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danHalaman 137 dari 139 halaman.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 19 Juni 2019 — DRS. Suwarna M, MPD
200 — 68
  • Asep Johan Hidayatkartunya dikembalikan, tapi uangnya belum dikembalikan;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Bahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan dari Kepala UPTD kepada Kepala Sekolahbahwa kartu NISN tersebut laku seluruhnya;Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan
    202buah yang sudah terjual sebanyak 32 buah dan uangnya tidak pernahdiserahkan kepada saksi, melainkan langsung ditangani oleh guru kelasmasingmasing;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Halaman 47 dari 131 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPkK/2019/PN.BdgBahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan
    didistribusikan melaluiWali Kelas masingmasing;Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti kartu NISN yang telah dibagikan,tetapi kelas VI sejumlah 33 siswa telah menerima kartu yang berasal dariUPTD tersebut;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Bahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
195 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan TataUsaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PN SITUBONDO
Register : 22-10-2014 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN SITUBONDO Nomor 253/Pid.B/2014/PN.Sit
Tanggal 17 Februari 2015 —
31 — 6
  • Yasin dan baru tanggal 24 Juli2014 Terdakwa diperiksa yang ke 4 kali sebagai Terdakwa dalam perkaraTerdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwasebagaimana yang tercantumkan dalam BAP Terdakwa;Bahwa Saksi tidak melakukan penekanan ataupun melakukan paksaan terhadapTerdakwa dalam pemeriksaan dan Terdakwa tidak menolak saat melakukantandatangan BAPnya dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk membacasendiri BAPnya;Bahwa menurut Terdakwa pada saat ia ditangkap Terdakwa sedang
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-09-2013 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 01-10-2014
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 546/PID.B/2013/PN.BPP
Tanggal 10 September 2014 — AMIRUDDIN als ACO AMIR bin RACHMAN
99 — 15
  • orang menurut YurisprudensiMahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama denganterminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dandiadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, olehsebab itu penekanan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-07-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 64/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Sby
Tanggal 31 Juli 2015 — AGUNG BUDI PRASETYO KEJAKSAAN NEGERI MALANG
214 — 139
  • kreditke Bank Muamalat, saksi lalu mengajukan kredit ke Bank Muamalatsebesar Rp. 6 M, tetapi karena terlalu lama kreditnya tidak dicairkanoleh Bank Muamalat, Terdakwa lalu menyarankan dipindah sajake Bank BTN karena terdakwa mempunyai kenalan orang BTN sampaidengan Direksi atas BTN.Bahwa terdakwa lalu menyuruh untuk menyiapkan dan membawa suratdan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kreditBahwa agunan yang diajukan memang pernah diagunkan di BNI, dankarena kredit macet selama 6 tahun di BNI ada penekanan
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata
Register : 09-08-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Tdn
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
KHIUK FA
Tergugat:
JUNAIDI
85 — 21
  • tersebut, Saksi pulang; Bahwa Saksi mengetahui dengan bukti P1 bahwa itu adalah foto PakJunaidi waktu menanda tangani surat tersebut; Bahwa Tergugat bisa sampai difoto karena Siu Loi yang meminta denganmengatakan Bang, aku foto ya lalu dijawab Tergugat Silankan; Bahwa bukti P1, P2, P3, P4 Saksi mengetahui dan pernah melihatnya,itu adalah surat yang ditanda tangani oleh Tergugat namun masalah isinyaSaksi tidak tahu, karena Saksi buta huruf; Bahwa sewaktu menanda tangani surat tersebut, tidak ada penekanan
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Penipuan
Register : 25-11-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 08-02-2015
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 191/Pid.B/2014/PN Mkd
Tanggal 14 Januari 2015 — BASORI EDI PRACAYA, SH bin SUDIBYO, DKK
93 — 10
  • Unsur Barangsiapa :oP)Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadiseseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran para terdakwaterhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES;
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AHM tersebut tidak dapatdiyakini sebagai harga yang wajar, maka perlu ditentukankembali kKewajaran harga yang sesuai dengan keadaan yangsebenarbenarnya dengan sebagaimana diperkenankan dalamketentuan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang PPh;Bahwa yang menjadi dasar koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) Pasal 18 ayat (3)UndangUndang PPh dan yang menjadi penekanan adalahprinsip kewajaran dalam harga dan kelaziman usaha,sepanjang Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding