Putusan Nomor 2147/B/PK/Pjk/2019Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00062/207/13/092/16 tanggal 22 Juni2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Oktober 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115721.16/2013/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 07 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding

terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00620/KEB/WPJ.19/2017tanggal 21 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa Masa Pajak Mei 2013 Nomor 00062/207/13/092/16 tanggal 22 Juni2016, atas nama PT Salim Ivomas Pratama, Tbk, NPWP01.596.183.2092.000, beralamat di Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7678, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910,sehingga perhitungan menjadi

2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112270.99/2013/ PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 5 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00283/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal24 Maret 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang DanJasa

Putusan Nomor 2652/B/PK/Pjk/2018(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00283/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 24 Maret 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00131/107/13/092/16 tanggal13 Oktober 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding Nomor KEP00033/WPJ.19/ KP.0203/2016 tanggal 20Desember

Dengan mengadili sendiri: Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PeninjauanKembali: Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP0043.WPJ.19.KP.0103.2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00025/107/09/091/12 Tanggal 13 Nopember 2012 MasaPajak September 2009 atas nama: PT Trakindo Utama, NPWP:02.025.873.7091.000 adalah tidak sesuai dengan

nama Penggugat, NPWP: 02.025.873.7.091000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP0043/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP00471/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor00017/277/14/091/16 tanggal 23 Maret 2016 Masa Pajak November2014;3.

Menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean PemohonBanding untuk Masa Pajak November 2014 menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman.

No. 416 K/Pid.Sus/201414.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25:1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19Oktober 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran) (asli) ;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 81/RSUD/2009 tanggal 19Oktober 2009 (ringkasan) (asli) ;1 (satu) lembar kuitansi tanggal Oktober 2009 untuk pembayaran uangmuka Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Manajemen

(SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal28 Desember 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran) (asli) ;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal28 Desember 2009 (ringkasan) (asli) ;Hal. 35 dari 52 hal.

(SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal28 Desember 2009 (Rincian Penggunaan Anggaran) (asli) ;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBARANG DAN JASA) Nomor : 137/RSUD/2009 tanggal28 Desember 2009 (ringkasan) (asli) ;Hal. 40 dari 52 hal.

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118375.99/2015/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 06 Juni 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP02879/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 6 November 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Putusan Nomor 1488/B/PK/Pjk/2019mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP02879/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 6 November 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00416/107/15/059/16 tanggal 9 September 2016 Masa PajakJanuari 2015 atas nama Penggugat, NPWP 01.002.221.8059.000, denganmembatalkan

/2013 Jumlah Rp1.109.955.000.00.SPM No: 44/SPMLS/DKKM/VII/2013 Tgl. 03072013;Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/849 tgl 03 Juli 2013;Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 03 Mei 2013 sebesar Rp1.109.955.000,00;Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tg 03072013;Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS): 44/SPPLS/DKKM/VII/2013 tgl.03072013;Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS tgl. 03072013;Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 03072013;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa

2013 tgl. 01/08/2013;Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/936 tgl 01 s 2013;Kwitansi dari Wali Kota Medan sebesar Rp1.109.955.000,00,00 tanggal 01Agustus 2013;Surat Perintah Membayar Langsung (LS) sebesar Rp1.109.955.000,00 tanggal 01Agustus 2013;Surat Pernyataan tanggung jawab;Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS) Nomor: 54/SPP.LS/ DKKM/VII/2013 tanggal us 2013;Surat Pernyataan pengajuan SPPLS tanggal Agustus 2013;Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS Barang danJasa

61/SPMLS/DKKM/X/2013 Tgl. 02102013;Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/1044 tgl 02 Oktober 2013;Kwitansi dari Wali Kota Medan tgl 02102013 sebesar Rp1.109.955.000,00;Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tg 02102013;Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS) TA 2013 SPP:72/SPMLS/DKKM/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013;Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS tg. 02 Oktober 2013;Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 02 Oktober 2013;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP LS Barang DanJasa

November 2013 sebesar Rp1.127.268.000,00;Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tg 04112013;Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS)TA 2013 SPP:93/SPMLS/DKKM/XI/2013 tanggal 04 November 2013;Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 04 November 2013;Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS tg. 04 November 2013;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPLS Barang DanJasa) tg. 04 November 2013;Surat Permintaaan Pembayaran(SPP) No. 93/SPPLS/DKKM/XI/2013 tanggal 04November 2013;Berita Acara Panitia

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Penggugat) atas koreksi a quo terhadapKoreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesarRp15.789.014,00 dan membatalkan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00615/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 maret2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00010/207/13/055/16 tanggal 6 Januari 2016, masaPajak Januari 2014 berdasarkan Pasal

Menghitung kembali Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa untuk masa pajak Januari 2014 atas nama PT Voestalpine BohlerWelding Asia Pacific, NPWP: 01.824.424.4055.000 menjadi sebagaiberikut: Menurut PemohonNo.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP07583/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 25 Oktober 2016, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) HurufB UU KUP Karena Permohonan Wajib Pajak tas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Nomor: 00008/407/13/058/15tanggal 14 Januari 2015 Pajak Pertambahan Nilai Barang DanJasa Masa Pajak Agustus 2013, atas nama PT.

Putusan Nomor 2619/B/PK/Pjk/2018mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP07583/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 25Oktober 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36ayat (1) Huruf B UU KUP Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor: 00008/407/13/058/15 tanggal 14Januari 2015, atas nama Penggugat, NPWP: 01.001.796.0058.000, adalahsudah tepat

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak April 2016 Nomor 00428/107/16/123/16 tanggal 5Desember 2016, atas nama PT Brahma Debang Kencana, NPWP01.536.723.8123.000;e.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP01462/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 15November 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak Kedua Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak April 2016 Nomor 00428/107/16/123/16 tanggal 5Desember

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP01452/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Pengurangan SanksiAdministrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00623/107/16/123/17 tanggal 10 Juli 2017 Masa PajakNovember 2016:3.

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Nopember 2016 Nomor: 00623/107/16/123/17 tanggal10 Juli 2017, atas nama PT. Brahma Debang Kencana, NPWP:01.536.723.8123.000:e.

sebesarRp420.772.919,00 menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 23 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010539.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01995/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 6 November 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Putusan Nomor 1680/B/PK/Pjk/2020menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01995/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 6 November 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Karena Permohonan Wajib Pajak Kedua, atas nama Penggugat NPWP:03.118.186.0412.001, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT84309/PP/M.XIIA/99/2017, tanggal 5 Juni 2017, karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali; Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP0044.WPJ.19.KP.0103.2016, tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP0044/WPJ.19/KP.0103/2016, tanggal 30 Agustus 2016, tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00026/107/09/091/12, tanggal 13 November 2012 MasaPajak Oktober 2009 oleh Majelis

mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 08 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112489.99/2011/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 08 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadapKEP01617/NKEB/WPJ.12/2017 tanggal 31 Maret 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP01617/NKEB/WPJ.12/2017, tanggal 31 Maret 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00002/107/18/054/19 tanggal 9 Januari 2019 Masa PajakJanuari 2018,atas nama PT Voksel Electric, Tok., NPWP01.000.784.7054.000, beralamatdi Gedung Menara Karya, Lt. 3 Unit D, Jalan HR.

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00002/107/18/054/19 tanggal 9 Januari 2019 Masa PajakJanuari 2018,Atas nama: PT Voksel Electric, Tbok., NPWP01.000.784.7054.000,beralamat di Gedung Menara Karya, Lt. 3 Unit D, Jl. HR.

No. 2443 K/Pid.Sus/201357.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang danJasa No. 907/PGDP/OTSUS/257/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;58.1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak tanggal 1 Desember 2010 ;59.1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas TerminKedua (terakhir) 95% sebesar Rp120.037.800,00 ;60.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran No. 907/PGDP/Otsus/255/2010 tanggal 1 Desember 2010 ;61.1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas BiayaPemeliharaan

No. 172/TIMPHO.NR/VV2010 tanggal 21 Oktober 2010 ;79.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang danJasa Nomor 145/TIMPHO/VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;80.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor145/TIMPHO.WILI/V/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;81.1 (satu) lembar Asli Daftar Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi No.145/TIMPHO.WILI/V/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;82.1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Pekerjaan Selesai 100% (PHO) PaketPekerjaan Pengaman Tebing

No. 2443 K/Pid.Sus/201317.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) rincian No. 232/BLA/2010 tanggal28 Juli 2010 ;18.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang danJasa No. 02/SPPDP.NR/OTSUS/4/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;19.1 (satu) lembar Asli Ringkasan kontrak tanggal 28 Juli 2010 ;20.1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan Pembayaran Lunas Uang MukaKerja 20% sebesar Rp240.075.600,00 tanpa tanggal Juli 2010 ;21.1 (satu) lembar

No. 2443 K/Pid.Sus/201335.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 510/BLA/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;36.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)No. 510/BLA/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;37.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) rincian No. 510/BLA/2010 tanggal4 Oktober 2010 ;38.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan pengajuan SPPLS Barang danJasa No. 907/PGDP/OTSUS/029/2010 tanggal 4 Oktober 2010

No. 2443 K/Pid.Sus/201315.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor232/BLA/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;16.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)No. 232/BLA/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;17.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) rincian No. 232/BLA/2010 tanggal28 Juli 2010 ;18.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang danJasa No. 02/SPPDP.NR/OTSUS/4/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;19.1

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:(a) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00299/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013; dan(6) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00087/207/13/059/16 tanggal 23 Desember 2016Masa Pajak Desember 2013,dengan segala akibat hukumnya;Halaman 3 dari 8 halaman.

Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013 Pemohon Peninjauan Kembali adalahsebagai berikut: Menurut Pemohon PKNo. Uraian(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 9.494.936.3262 PPN Terutang 646.432.8643 Kredit Pajak 4.614.831.0664 PPN Kurang (Lebih) Bayar (3.968.398.202)Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan5 3.968.398.202ke Masa Pajak berikutnya6 Pajak Kurang (Lebih) Bayar 0Sanksi Administrasi 08 Jumlah PPN ymh Dibayar NIHIL 6.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT84301/PP/M.XIIA/99/2017, tanggal 12 Juni 2017, karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP0036.WPJ.19.KP.0103.2016, tanggal 30 Agustus 2016, tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP0036/WPJ.19/KP.0103/2016, tanggal 30 Agustus 2016, tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00018/107/09/091/12, tanggal 13 November 2012, MasaPajak Februari 2009 oleh Majelis

Bahwa penggugat telah mendaftarkan diri menjadi salahsatu peserta yang mengikuti lelang Pengadaan Barang danJasa Pelelangan Paket Pekerjaan Rehabilitasi JaringanReklamasi Rawa dan Tambak, DR. Kubu Komplek 5.650 Ha.,Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sumberdana APBNTA.20115 ++ +22 22 ee eee 3. Bahwa pendaftaran telah dilakukan penggugat sesuaiprosedur dan ketentuan yang diatur berdasarkan peraturanperundang undangan yangBerlakU $2 = 2sn8 5 ece s ahe somes eee eee ee eR eRe BHR Se4.

Bahwa dari harga Pagu yang ditawarkan oleh PejabatPembuat Komitmen sebesar Rp.3.010.952.000,00, (tigamilyar sepuluh juta Sembilan ratus lima puluh dua riburupiah), yang telah diumumkan oleh Ketua PanitiaPengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di kantor BalaiWilayah Sungai Kalimantan Provinsi Kalimantan Barat,Penggugat menawar dalam dokumen penawaran yang telahdisampaikan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang danJasa Pemerintah dengan harga koreksi sebesar Rp.1.776.689.000,00, (satu) milyar tujuh ratus

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88279/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 2 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00159/KEB/WPJ.10/2016, tanggal11 Oktober 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Menyatakan batal demi hukum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Nomor 00005/297/14/513/15, tanggal 22 September2015, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00017/WP4J.10/KP.14/2016, tanggal08 September 2016, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Juli 2014;4. Mengadili sendiri dan menyatakan bahwa PPN terutang pada MasaPajak Juli 2014 adalah sebesar RpO,00 (nihil):Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1964 /B/PK/Pjk/20185.