Dengan mengadili sendiri:Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PeninjauanKembali:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP0045.WPJ.19.KP.0103.2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00027/107/09/091/12 Tanggal 13 November 2012 MasaPajak November 2009 atas nama PT Trakindo Utama, NPWP02.025.873.7091.000 adalah tidak sesuai dengan ketentuanperaturan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP0045/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00027/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 MasaPajak November 2009 oleh Majelis

Putusan Nomor 1971/B/PK/Pjk/2019e Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali;e Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP0037.WPJ.19.KP.0103.2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00019/107/09/091/12 Tanggal 13 November 2012 MasaPajak Maret 2009 atas nama: PI Trakindo Utama, NPWP:02.025.873.7.091000 adalah tidak sesuai

Putusan Nomor 1971/B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP0037/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00019/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 MasaPajak

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00002/107/18/054/19 tanggal 9 Januari 2019 Masa PajakJanuari 2018,atas nama PT Voksel Electric, Tok., NPWP01.000.784.7054.000, beralamatdi Gedung Menara Karya, Lt. 3 Unit D, Jalan HR.

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00002/107/18/054/19 tanggal 9 Januari 2019 Masa PajakJanuari 2018,Atas nama: PT Voksel Electric, Tbok., NPWP01.000.784.7054.000,beralamat di Gedung Menara Karya, Lt. 3 Unit D, Jl. HR.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT84309/PP/M.XIIA/99/2017, tanggal 5 Juni 2017, karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali; Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP0044.WPJ.19.KP.0103.2016, tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP0044/WPJ.19/KP.0103/2016, tanggal 30 Agustus 2016, tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00026/107/09/091/12, tanggal 13 November 2012 MasaPajak Oktober 2009 oleh Majelis

mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 08 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112489.99/2011/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 08 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadapKEP01617/NKEB/WPJ.12/2017 tanggal 31 Maret 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP01617/NKEB/WPJ.12/2017, tanggal 31 Maret 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118375.99/2015/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 06 Juni 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP02879/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 6 November 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Putusan Nomor 1488/B/PK/Pjk/2019mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP02879/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 6 November 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak untuk STP Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00416/107/15/059/16 tanggal 9 September 2016 Masa PajakJanuari 2015 atas nama Penggugat, NPWP 01.002.221.8059.000, denganmembatalkan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP00378/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 Maret2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00014/207/12/093/16tanggal 19 Januari 2016, atas nama: PT. Mandiri Tunas Finance,NPWP 01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A,Jl.

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa KoreksiDasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Masa PajakFebruari 2012 sebesar Rp10.145.099.696,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPajak sudah tepat dan benar, karena Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali tidak melakukan kegiatan usaha jasaperantara

Nomor 1525/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 23 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010540.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01996/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 6 November 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01996/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 6 November 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Bahwa penggugat telah mendaftarkan diri menjadi salahsatu peserta yang mengikuti lelang Pengadaan Barang danJasa Pelelangan Paket Pekerjaan Rehabilitasi JaringanReklamasi Rawa dan Tambak, DR. Kubu Komplek 5.650 Ha.,Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sumberdana APBNTA.20115 ++ +22 22 ee eee 3. Bahwa pendaftaran telah dilakukan penggugat sesuaiprosedur dan ketentuan yang diatur berdasarkan peraturanperundang undangan yangBerlakU $2 = 2sn8 5 ece s ahe somes eee eee ee eR eRe BHR Se4.

Bahwa dari harga Pagu yang ditawarkan oleh PejabatPembuat Komitmen sebesar Rp.3.010.952.000,00, (tigamilyar sepuluh juta Sembilan ratus lima puluh dua riburupiah), yang telah diumumkan oleh Ketua PanitiaPengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah di kantor BalaiWilayah Sungai Kalimantan Provinsi Kalimantan Barat,Penggugat menawar dalam dokumen penawaran yang telahdisampaikan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang danJasa Pemerintah dengan harga koreksi sebesar Rp.1.776.689.000,00, (satu) milyar tujuh ratus

Nomor 1523/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 23 Januari 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT010541.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01997/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 6 November 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP01997/NKEB/WPJ.33/2018 tanggal 6 November 2018, tentang PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

/2013 Jumlah Rp1.109.955.000.00.SPM No: 44/SPMLS/DKKM/VII/2013 Tgl. 03072013;Surat Mohon Pencairan Dana Nomor: 910/849 tgl 03 Juli 2013;Kwitansi dari Wali Kota Medan tanggal 03 Mei 2013 sebesar Rp1.109.955.000,00;Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tg 03072013;Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS): 44/SPPLS/DKKM/VII/2013 tgl.03072013;Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS tgl. 03072013;Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 03072013;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang danJasa

2013 tgl. 01/08/2013;Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/936 tgl 01 s 2013;Kwitansi dari Wali Kota Medan sebesar Rp1.109.955.000,00,00 tanggal 01Agustus 2013;Surat Perintah Membayar Langsung (LS) sebesar Rp1.109.955.000,00 tanggal 01Agustus 2013;Surat Pernyataan tanggung jawab;Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS) Nomor: 54/SPP.LS/ DKKM/VII/2013 tanggal us 2013;Surat Pernyataan pengajuan SPPLS tanggal Agustus 2013;Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLS Barang danJasa

61/SPMLS/DKKM/X/2013 Tgl. 02102013;Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor: 910/1044 tgl 02 Oktober 2013;Kwitansi dari Wali Kota Medan tgl 02102013 sebesar Rp1.109.955.000,00;Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tg 02102013;Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS) TA 2013 SPP:72/SPMLS/DKKM/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013;Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS tg. 02 Oktober 2013;Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 02 Oktober 2013;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP LS Barang DanJasa

November 2013 sebesar Rp1.127.268.000,00;Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tg 04112013;Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (LS)TA 2013 SPP:93/SPMLS/DKKM/XI/2013 tanggal 04 November 2013;Surat Pernyataan Tanggung Jawab tgl. 04 November 2013;Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS tg. 04 November 2013;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPPLS Barang DanJasa) tg. 04 November 2013;Surat Permintaaan Pembayaran(SPP) No. 93/SPPLS/DKKM/XI/2013 tanggal 04November 2013;Berita Acara Panitia

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00425/107/16/123/16 tanggal 5Desember 2016, atas nama PT Brahma Debang Kencana, NPWP01.536.723.8123.000;e.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP01516/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 28November 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak Kedua Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Juli 2016 Nomor 00425/107/16/123/16 tanggal 5Desember

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Penggugat) atas koreksi a quo terhadapKoreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesarRp69.360.189,00 dan membatalkan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00627/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 16 Maret2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00003/207/13/055/16 tanggal 6 Januari 2016, masaPajak Juni 2013 berdasarkan Pasal

Menghitung kembali Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa untuk masa pajak Juni 2013 atas nama PT Voestalpine BohlerWelding Asia Pacific, NPWP 01.824.424.4055.000 menjadi sebagai berikut:Menurut PemohonNo.

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT013068.99/2019/PP/M.VIA Tahun 2020, tanggal 4 Agustus 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP04289/NKEB/WPJ.08/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP04289/NKEB/WPUJ.08/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

XIIA/99/2017 Tanggal 12 Juni 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP0035.WPJ.19.KP.0103.2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00017/107/09/091/12 Tanggal 13 Nopember 2012 MasaPajak

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP0035/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00017/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 MasaPajak Januari 2009 oleh Majelis Hakim

mengajukansurat tanggapan tanggal 27 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006549.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00718/NKEB/WPJ.14/2018 tanggal 20 Juli 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang danJasa

nama Penggugat NPWP: 02.492.685.9722.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP00718/NKEB/WPJ.14/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang danJasa

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT013067.99/2019/PP/M.VIA Tahun 2020, tanggal 4 Agustus 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP04292/NKEB/WPJ.08/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP04292/NKEB/WPUJ.08/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Ekspor sebesar (Rp.326.533.717,00),2.

Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juli 2009sebesar Rp.325.877.192,00,yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;Koreksi negatif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Ekspor sebesar(Rp.326.533.717,00),Menurut Terbanding Koreksi atas PEB 311432 yang tidak diyakini sebagai ekspor Koreksi yang disebabkan selisih akibat penggunaan kursJumlah: bahwa koreksi negatif Dasar Pengenaan

Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Ekspor sebesar (Rp.326.533.717,00) berasal dari koreksi sebagai berikut:RpRpRp(325.877.192)(656.525)(326.533.717)Koreksi atas PEB 311432 sebesar (Rp. 325.877.192,00)bahwa berdasarkan uji arus uang, atas PEB No. 311482, Terbanding tidak dapatmeyakini atas ekspor tersebut karena pembayarannya tidak berasal dari pembeliPemohon Banding, melainkan dari pihak ketiga sehingga disimpulkan tidak ada arusuang atas PEB terkait;Koreksi atas selisih kurs sebesar (Rp

No. 2067 K/PID.SUS/20141 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang danJasa Nomor: 005/SPP/BL/2010 tanggal 2 Agustus 2010;1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor:005/SPP/BL/2010 tanggal 2 Agustus 2010;1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kegiatan SPPLS Nomor: 005/SPP/BL/2010 tanggal 2 Agustus 2010;1 (satu) lembar Asli SPPLS Nomor: 005/SPP/BL/2010 tanggal 2 Agustus2010 Rincian Rencana Penggunaan tahun Anggaran 2010;1 (satu) lembar Asli Kuitansi Nomor Rekening 5.2.3.26.04

No. 2067 K/PID.SUS/201422.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.1 (satu) lembar poto copy yang sudah dilegalisir SP2D Nomor:0008691/LS/BL/2009 tanggal 1 Oktober 2009 untuk Pembayaran UangMuka sebesar 30 % Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS);1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPPLS Barang dan Jasa Nomor:003/SPP/BL/2009 tanggal 28 September 2009;1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang danJasa Nomor: 003/SPP/BL/2009 tanggal 28 September 2009;1 (satu) lembar Asli SPM Nomor:

No. 2067 K/PID.SUS/2014181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.termin 95,22 % setelah dikurangi UKM 30 % dari PekerjaanPembangunan Tempat Permainan Anakanak (OTSUS) di Aceh Besar;1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPPLS Barang dan Jasa Nomor:021/SPP/BL/2009 tanggal 1 Oktober 2009;1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Barang danJasa Nomor: 021/SPP/BL/2009 tanggal 1 Oktober 2009;1 (satu) lembar Asli SPM Nomor: 021/SPM/BL/OTSUS/2009 tanggal15 Desember 2009;1 (satu) lembar

No. 2067 K/PID.SUS/201433.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir SP2D Nomor:0015048/LS/BL/2009 tanggal 23 November 2009 untuk Pembayarantermin 47,19 % Pekerjaan Pembangunan PLAZA (OTSUS);1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar SPPLS Barang dan Jasa Nomor:014/SPP/BL/2009 tanggal 10 November 2009;1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang danJasa Nomor: 014/SPP/BL/2009 tanggal 10 November 2009;1 (satu) lembar Asli SPM Nomor: 014/SPM/BL

No. 2067 K/PID.SUS/2014114.115.116.114;118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kegiatan SPPLS Nomor: 011/SPP/BL/2010 tanggal 20 September 2010;1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran SPP Nomor:011/SPP/BL/2010 tanggal 20 September 2010;1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang danJasa Nomor: 011/SPP/BL/2010 tanggal 20 September 2010;1 (satu) Lembar Asli surat Dirut PT.

M.IIIA Tahun 2018, tanggal 28 Nopember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat dan membatalkan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00070/NKEB/WP4J.31/2018 tanggal 23Januari 2018, tentang Keputusan Tentang Keputusan Tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak sertamembatalkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00070/NKEB/WPJ.31/2018 tanggal 23 Januari2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak serta membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak September 2010 Nomor 00026/207/10/915/15Halaman 3 dari 8 halaman.