Ditemukan 8184 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dariasa dansa danajasa denjasa danjaksa danasa dhanjaya danmasa dianjaya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 18-09-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 907 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
Tanggal 18 September 2017 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO, VS PT JAFA INDONESIA
210 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 00174/107/12/609/169 Juni 20168 Juli 2016500.000, 65Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00178/107/16/609/1622 Juni 201621 Juli 2016500.000, 66Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00179/107/16/609/1622 Juni 201621 Juli 2016500.000, 67Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00180/107/16/609/1622 Juni 201621 Juli 2016500.000, 68Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00181/107/16/609/1622 Juni
    Nomor 00295/107/11/609/169 Juni 20168 Juli 2016500.000, 83Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00296/107/11/609/169 Juni 20168 Juli 2016500.000, 84Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00297/107/11/609/169 Juni 20168 Juli 2016500.000, 85Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00298/107/11/609/169 Juni 20168 Juli 2016500.000, 86Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00299/107/11/609/169 Juni 20168
    Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00673/107/15/609/1622 Juni 201621 Juli 2016500.000, 98Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00674/107/15/609/1622 Juni 201621 Juli 2016500.000, 99Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00675/107/15/609/1622 Juni 201621 Juli 2016500.000, 100Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00676/107/15/609/1622 Juni 201621 Juli 2016500.000, 101Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan
    Nilai Barang danJasa Nomor 00677/107/15/609/1622 Juni 201621 Juli 2016500.000, 102Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00678/107/15/609/1622 Juni 201621 Juli 2016500.000, 103Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00682/107/15/609/1622 Juni 201621 Juli 2016500.000, 104Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00683/107/15/609/1622 Juni 201621 Juli 2016500.000, 105Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor
    00684/107/15/609/1622 Juni 201621 Juli 2016500.000, 106Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00685/107/15/609/1622 Juni 201621 Juli 2016500.000, 107Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00686/107/15/609/1622 Juni 201621 Juli 2016500.000, 4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 12-12-2019 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4186 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 12 Desember 2019 — Ir. ANDI RIFAI, M.Si
88 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor : 523/396.1/DKP.Sek.820/2016 tanggal15 Desember Tahun 2016;Foto Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja LangsungNomor 2.25 01 21 01 52:Asli 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Perahu;Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 27/SPMLS/DAU/DKP/2016 sebesar Rp26.863.636,00 tanggal 21 Juni 2016;Lembar Kontrol Kegiatan Pendampingan Pada KelompokNelayan Perikanan Tangkap tanggal 21 Juni 2016;Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa
    sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 21 Juni 2016:Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa tanggal 21 Juni 2016;Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa tanggal 21 Juni 2016;Surat Perintahn Pencairan Dana Nomor : 27/SPMLS/DAU/DKP/2016 sebsar Rp26.863.636,00 tanggal 22 Juni 2016;Kwitansi Nomor : /KWT/2.05.01/2016 Pembayaran 100%Pengadaan Perahu sebesar Rp30.000.000,00 yang menerimaMoh.
    sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 21 Juni 2016:Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa tanggal 21 Juni 2016;Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa tanggal 21 Juni 2016;Surat Perintahh Pencairan Dana Nomor : 26/SPMLS/DAU/DKP/2016 sebsar Rp17.818.182,00 tanggal 22 Juni 2016;Kwitansi Nomor : /KWT/2.05.01/2016 Pembayaran 100%Pengadaan Perahu sebesar Rp20.000.000,00 yang menerimaSyarifudin Adam tanpa tanggal;Bukti Penerimaan Negara Penerimaan/Pembayaran Pajak
    tanggal 22 Juni 2016;Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa tanggal 22 Juni 2016;Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa tanggal 21 Juni 2016;Surat Perintahh Pencairan Dana Nomor : 33/SPMLS/DAU/DKP/2016 sebsar Rp156.704.545,00 tanggal 24 Juni 2016;Kwitansi Nomor : /KWT/2.05.01/2016 Pembayaran 100%Pengadaan Perahu sebesar Rp175.000.000,00 yang menerimaCV.
    21 Juni 2016;Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa tanggal 21 Juni 2016;Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa tanggal 21 Juni 2016;Surat Perintahn Pencairan Dana Nomor : 28/SPMLS/DAU/DKP/2016 sebsar Rp155.909.091 ,00 tanggal 22 Juni 2016;Kwitansi Nomor : /KWT/2.05.01/2016 Pembayaran 100%Pengadaan Perahu sebesar Rp175.000.000,00 yang menerimaMoh.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-12-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — BUANG SALAKORY, SE
71 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dra.MISRAWATY.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor : 0288/SPPLS/1.20.04.01/2011tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 15 Desember 2011.2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor : 0288/SPPLS/1.20.04.01/2011tahun 2011 RINGKASAN/RINGKASAN KEGIATAN.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor : 0288/SPPLS/1.20.04.01/2011tahun 2011 RINCIAN
    Nomor 368 K/Pid.Sus/201762.63.64.65.66.67.68.69.70.71.Pies1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor : 0288/SPPLS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 15 Desember 2011.2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor : 0288/SPPLS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 RINGKASAN/RINGKASAN KEGIATAN.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa),
    Nomor 368 K/Pid.Sus/201736.37.38.39.40.Al.42.43.44,45.46.47.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPPLS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR) tanggal 9 Desember 2011.2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 0208/SPPLS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 09 Desember 2011.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa
    Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0188/SPPLS/ 1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINGKASAN), tanggal 6 Desember 2011, tanpatanda tangan LA IBRAHIM.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0188/SPPLS/1.20.04.01/2011 tahun 2011 (RINCIAN), tanggal 6 Desember 2011, tanpa tandatangan LA IBRAHIM.Hal. 59 dari 67 hal.
    Nomor 368 K/Pid.Sus/201762.63.64.65.66.67.68.69.70.71.Pies1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/ 1.20.04.01/2011 tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 15 Desember 2011.2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/ 1.20.04.01/2011 tahun 2011 RINGKASAN/RINGKASAN KEGIATAN.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 37/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS
Tanggal 12 Oktober 2017 — H. ANDI PARENRENGI, SH.
90 — 35
  • Put.Nomor 37/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 289/SPPLS/DK/XV/2009tanpa tanggal (RINCIAN);1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 289/SPPLS/DK/XV/2009tanggal 18 Nopember 2009 (RINGKASAN)1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 289/SPPLS/DK/XV/2009tanggal 18 Nopember 2009 (SURAT
    BPD Sulsel CabangParepare tanggal 23 Nopember 2009;1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 290/SPPLS/DK/XV/2009tanpa tanggal (RINCIAN);1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 289/SPPLS/DK/XV/2009tanggal 18 Nopember 2009 (RINGKASAN);1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 289/SPPLS/DK/XV/2009tanggal 18 Nopember 2009 (SURAT PENGANTAR
    Put.Nomor 37/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 290/SPPLS/DK/XV2009tanpa tanggal (RINCIAN)1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 289/SPPLS/DK/XV2009tanggal 18 Nopember 2009 (RINGKASAN)1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 289/SPPLS/DK/XV2009tanggal 18 Nopember 2009 (SURAT PENGANTAR)1 (satu) lembar Asli
    Put.Nomor 37/Pid.Sus.TPK/2017/PT.MKS1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 481/SPPLS/DK/X1V/2009tanggal 15 Desember 2009 (RINCIAN)1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 481/SPPLS/DK/X1V2009tanggal 15 Desember 2009 (RINGKASAN)1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 481/SPPLS/DK/X1V2009tanggal 15 Desember 2009 (SURAT PENGANTAR)1 (satu
    Asli Surat Permintaan Pembayaran Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 482/SPPLS/DK/X1V/2009tanggal 15 Desember 2009 (SURAT PENGANTAR)1 (satu) lembar Asli Kuitansi tanpa tanggal terbilang Rp.73.175.440,Him. 34 dari 39 him.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-04-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 PK/PID.SUS/2018
Tanggal 9 April 2018 — ABD. MANAN, S.Pd., bin ABDULLAH (Alm);
81 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 5 PK/PID.SUS/2018 Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor 124/LS Barang danJasa/Pihak keIII/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatanganioleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ); Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP LS Barang danJasa Pihak keIIl Nomor 124 Tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009untuk pembayaran termin 30% yang ditandatangani oleh PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama.Pd.) danBendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesarRp28.398.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus
    Rindu DamaiSejahtera tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KadisDPKAD (AGUS PRINGADI, S.Sos.) dan Penyetor (SIDARYANI);Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 211/LS/Barang danJasa/Pihak keIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas namaDAMRIS, S.IP., sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas jutaseratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor 211/LS/Barang danJasa/Pihak keIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang ditandatangani
    Ir.SUPARNO, MS., sebesar Rp4.733.000,00 (empat juta tujuh ratustiga puluh tiga ribu rupiah);Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor 304/LS/Barang danJasa/Pihak keIII/2009 tanggal 11 November 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (HAVIZ);Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP LS Barang danJasa Pihak keIIl Nomor 304 Tahun 2009 tanggal 11 November2009 untuk pembayaran termin 5% yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama.Pd.)dan Bendahara Pengeluaran
    EDWAR) sebesarRp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan jutadelapan ratus ribu rupiah);Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 254/LS/Barang danJasa/Pihak kelII/2009 tanggal 15 September 2009 yangditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas namaDAMRIS, S.IP., sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratus sembilanpuluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor 261/LS Barang danJasa/Pihak kelII/2009 tanggal 15 September 2009 yangditandatangani oleh Peneliti
    delapan juta tiga ratussembilan puluh delapan ribu rupiah);Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor 124/LS Barang danJasa/Pihak keIII/2009 tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatanganioleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (HAVIZ);Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP LS Barang danJasa Pihak kelll Nomor 124 Tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009untuk pembayaran termin 30% yang ditandatangani oleh PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (ABDUL MANAN, Ama.Pd.) danBendahara Pengeluaran (AZHAR ASARI) sebesarHal. 35 dari
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 06-06-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 11/PID.TPK/2012/PT PLG
Tanggal 25 Juli 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yunita, SH
Terbanding/Terdakwa : ILHAM RIYADI TRINURCAHYO Bin TRISNO SUROYO
66 — 35
  • Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS) Nomor: 560/44/SPPLS Barang dan Jasa/Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS) Nomor: 560/44/SPPLS Barang dan Jasa/Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)5. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/201023) Rekomendasi Nomor: 560/46/NAKERTRANS/2010 tentangPencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal Q5 Juni 2010.1.
    No.11/TIPIKOR/2012/PT.PLG5.Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang dan JasaNomor: 560/46/SPPLS Barang dan Jasa/Nakertrans/2010;Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS) Nomor: 560/46/SPPLS Barang danJasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar);Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS) Nomor: 560/46/SPPLS Barang danJasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan);SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010;24) Rekomendasi Nomor: 560/48/NAKERTRANS/2010 tentangPencairan Dana Belanja
    Nota Dinas (Belanja Bahan Percontohan)10.Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang dan JasaNomor: 560/44/SPPLS Barang dan Jasa/Nakertrans/201011.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS) Nomor: 560/44/SPPLS Barang danJasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)12.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS) Nomor: 560/44/SPPLS Barang danJasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)13.SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010Halaman 37 dari 46 Hal. Put.
    No.11/TIPIKOR/2012/PT.PLG23)24)Rekomendasi Nomor: 560/46/NAKERTRANS/2010 tentangPencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 05 Juni2010.5,Nota Dinas (Belanja Sewa Gedung)Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Barang dan JasaNomor: 560/46/SPPLS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS) Nomor: 560/46/SPPLS Barang danJasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa
    Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS) Nomor: 560/44/SPPLS Barang danJasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS) Nomor: 560/44/SPPLS Barang danJasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)5. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010Nota Dinas Permohonan Pencairan Anggaran APBD Tahun2010 Nomor: 560/37/Nakertrans/2010 tanggal 07 Juli 20101. Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor560/32/SPPTU/Nakertrans/20102.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 24-01-2017 — Upload : 14-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 08/PKPU/2016/PN.Niaga.Sby
Tanggal 24 Januari 2017 — KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO lawan PT. JAFA INDONESIA,
140 — 58
  • masih harus dibayar sebesar Rp.75.791 .758, Bukti P7Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00052/207/12/609/16 tanggalpenerbitan 26 Juli 2016 dan tanggal jatuhtempo 25 Agustus 2016 dengan nilai pajakyang masih harus dibayar sebesar Rp.291.357.181, Bukti P8Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00053/207/12/609/16 tanggalpenerbitan 26 Juli 2016 dan tanggal jatuhtempo 25 Agustus 2016 dengan nilai pajakyang masih harus
    Bukti P12 Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00057/207/12/609/16 tanggalpenerbitan 26 Juli 2016 dan tanggal jatuhtempo 25 Agustus 2016 dengan nilai pajakyang masih harus dibayar sebesar Rp.
    Halaman 6 Putusan No. 08/PKPU/2016/PN.Niaga.Sby Renvoi Prosedur 40.700.000, 13.Bukti P13Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00058/207/12/609/16 tanggalpenerbitan 26 Juli 2016 dan tanggal jatuhtempo 25 Agustus 2016 dengan nilai pajakyang masih harus dibayar sebesar Rp.40.700.000. 14.Bukti P14Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00059/207/12/609/16 tanggalpenerbitan 26 Juli 2016 dan tanggal jatuhtempo 25 Agustus 2016
    dengan nilai pajakyang masih harus dibayar sebesar Rp.40.700.000, 15.Bukti P15Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00114/207/11/609/16 tanggalpenerbitan 29 April 2016 dan tanggal jatuhtempo 28 Mei 2016 dengan nilai pajakyang masih harus dibayar sebesar Rp.45.418.508, 16.Bukti P16Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00139/207/11/609/16 tanggalpenerbitan 30 Mei 2016 dan tanggal jatuhtempo 29 Juni 2016 dengan nilai
    pajakyang masih harus dibayar sebesar Rp.40.700.000, 17.Bukti P17Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00151/207/11/609/16 tanggalpenerbitan 28 Juni 2016 dan tanggal jatuhtempo 27 Juli 2016 dengan nilai pajak yangmasih harus dibayar sebesar Rp.62.832.727, 18.Bukti P18Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00177/207/11/609/16 tanggalpenerbitan 26 Juli 2016 dan tanggal jatuhtempo 25 Agustus 2016 dengan nilai pajakyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 07-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Dra. MISRAWATY
74 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 283 K/Pid.Sus/201720.2122.23.24.25.26.27s28.29.30.31.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPPLS/1.20.04.01/2011tahun 2011 (SURAT PENGANTAR) tanggal 28 Juni 2011;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPPLS/1.20.04.01/2011tahun 2011 (RINCIAN) tanggal 28 Juni 2011;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPPLS
    Misrawaty;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/1.20.04.01/2011tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 15 Desember 2011;2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/1.20.04.01/2011tahun 2011 RINGKASAN / RINGKASAN KEGIATAN;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/1.20.04.01/2011tahun 2011 RINCIAN,
    No. 283 K/Pid.Sus/201740.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPPLS/1.20.04.01/2011tahun 2011 (SURAT PENGANTAR) tanggal 9 Desember 2011;41.2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPPLS/1.20.04.01/2011tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 9 Desember 2011;42.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0208/SPPLS/1.20.04.01/2011tahun
    No. 283 K/Pid.Sus/201766.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/1.20.04.01/2011tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 15 Desember 2011;67.2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/1.20.04.01/2011tahun 2011 RINGKASAN / RINGKASAN KEGIATAN;68.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/1.20.04.01/2011tahun
    No. 283 K/Pid.Sus/201766.67.68.69.70.71.2.73.74.75.76.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/1.20.04.01/201 1tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 15 Desember 2011;2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/1.20.04.01/201 1tahun 2011 RINGKASAN / RINGKASAN KEGIATAN;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — HENDRY DWI PRABOWO, S.IP
145 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .;11) Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS BARANG DAN JASA) Nomor : SPPLS BARANG DANJASA/90/DIKPORA Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 ditandatangani olehPPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara PengeluaranBENSELINA D. S.
    LAIPENI, Amd.;30) Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS BARANG DAN JASA) Nomor : SPPLS BARANG DANJASA/090/DIKPORA Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 ditandatanganioleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara PengeluaranBENSELINA D. S.
    LAIPENI, Amd.;6) Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS BARANG DAN JASA) Nomor: SPPLS BARANG DANJASA/244/DIKPORA Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan BendaharaPengeluaran BENSELINA D. S.
    LAIPENI, Amd.;11) Asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS BARANG DAN JASA) Nomor : SPPLS BARANG DANJASA/90/DIKPORA Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 ditandatanganioleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara PengeluaranBENSELINA D. S.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-11-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379 K/TUN/2012
Tanggal 27 Nopember 2012 — RUDI INDIJARTO vs KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA
54 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.379 K/TUN/20121011Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor 000241/207/01/526/11, Masa Pajak Januari 2001, tanggalpenerbitan 18 April 2011;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor 00240/207/01/526/11, Masa Pajak : Februari 2001, tanggalpenerbitan 18 April 2011;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor 00239/207/01/526/11, Masa Pajak : Maret 2001, tanggalpenerbitan : 18 April 2011
    ;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor 00238/207/01/526/11, Masa Pajak : April 2001, tanggalpenerbitan : 18 April 2011;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor 00237/207/01/526/11, Masa Pajak : Mei 2001, tanggalpenerbitan : 18 April 2011;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor 00236/207/01/526/11, Masa Pajak : Juni 2001, TanggalPenerbitan : 18 April 2011;Surat Ketetapan Pajak
    Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor 00235/207/01/526/11, Masa Pajak : Juli 2001, tanggalpenerbitan : 18 April 2011;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor 00234/207/01/526/11, Masa Pajak : Agustus 2001, tanggalpenerbitan : 18 April 2011;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor 00233/207/01/526/11, Masa Pajak : September 2001, tanggalpenerbitan : 18 April 2011;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
    Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor 00232/207/01/526/11, Masa Pajak : Oktober 2001, tanggalpenerbitan : 18 April 2011;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor 00231/207/01/526/11, Masa Pajak : November 2001, tanggalpenerbitan : 18 April 2011;12 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor 00230/207/01/526/11, Masa Pajak : Desember 2001, tanggalpenerbitan : 18 April 2011;13 Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai
    : Juni 2001, tanggalpenerbitan : 18 April 2011;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor 00235/207/01/526/11, Masa Pajak : Juli 2001, tanggalpenerbitan : 18 April 2011;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor 00234/207/01/526/11, Masa Pajak : Agustus 2001, tanggalpenerbitan : 18 April 2011;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor 00233/207/01/526/11, Masa Pajak : September 2001,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA ; H. Indar, S.Sos
710 — 578 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura. Dalam putusannya, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • No. 285 K/Pid.Sus/201767.68.69.70.71.72.13.4.19.76.2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/1.20.04.01/201 1tahun 2011 RINGKASAN / RINGKASAN KEGIATAN;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/1.20.04.01/201 1tahun 2011 RINCIAN, Timika 15 Desember 2011;1 (satu) lembar Faktur 073/FAG/XII/2011, dari CV.
    Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 0048/SPPLS/1.20.04.01/201 1tahun 2011 (RINGKASAN) tanggal 28 Juni 2011;Hal. 26 dari 68 hal.
    MISRAWATY;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/1.20.04.01/201 1tahun 2011 (SURAT PENGANTAR), tanggal 15 Desember 2011;2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/1.20.04.01/201 1tahun 2011 RINGKASAN / RINGKASAN KEGIATAN;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa), Nomor 0288/SPPLS/1.20.04.01/201 1tahun 2011 RINCIAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-04-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 11 April 2018 — HAVIZ bin MUHAMMAD AMIN
50 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /Pihak Ke Ill/2009 Tanggal 24 Juni 2009 yangditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) AtasNama Damris, SIP sebesar Rp28.398.000,00 (dua puluh delapanjuta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor 124/LS Barang danJasa /Pihak ke III/2009 Tanggal 24 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP (Haviz); Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP LS Barang danJasa Pihak ke III Nomor 124 tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009untuk pembayaran
    Sos) dan Penyetor (Sidaryani): Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 211/LS/Barang danJasa/Pihak Ke IlII/2009 Tanggal 26 Agustus 2009 yangditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) AtasNama Damris, SIP, sebesar Rp14.199.000,00 (empat belas jutaseratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor 211/LS/Barang danJasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 26 Agustus 2009 yangditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen (Haviz); Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP LS
    Edwar) sebesarRp399.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan jutadelapan ratus ribu rupiah);Surat Perintah membayar (SPM) Nomor 254/LS/Barang danJasa/Pihak Ke III/2009 Tanggal 15 September 2009 yangditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) AtasNama Damris, SIP sebesar Rp399.800.000,00 (tiga ratussembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor 261/LS Barang danJasa /Pihak ke III/2009 Tanggal 15 September 2009 yangditandatangani oleh Peneliti
    Edwar) sebesarRp1.499.250.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluhsembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 502/LS/Barang danJasa/Pihak Ke III/2009 Tanggal 23 Desember 2009 yangditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) AtasNama Damris, SIP, sebesar Rp1.499.250.000,00 (satu miliarempat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluhribu rupiah);Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor 501/LS Barang danJasa/Pihak ke III/2009 Tanggal 23 Desember
    BaktiParamuda: Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 496/SP/LS/Barang danJasa/Pihak Ke III/2009 tanggal 22 Desember 2009 yangditandatangani oleh KPA (Damris, SIP) sebesar kontrakRp/7.632.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluhdua ribu rupiah); Surat Penelitian Dokumen SPP Nomor 499/LSPihak Ke III/2009Tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh PenelitiKelengkapan Dokumen (Haviz); Surat Permintaan Pembayaran Pengajuan SPP LS Barang danJasa Pihak ke III Nomor 499 tahun 2009 tanggal
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 23-02-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 03-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 3/PID.TPK/2017/PT PAL
Tanggal 26 April 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD FARHAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDUL WAHID, SE.,M.Si Diwakili Oleh : ABDUL WAHID, SE.,M.Si
130 — 49
  • Surat permintaan pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa). Nomor:00089/SPP/LS/1.08.01/ BO2/III/2012.tahun 2012,tanggal 19September 2012. (Surat Pengantar);14. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa). Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/BO02/III/2012.tahun 2012,tanggal 19 September 2012.(Rincian Kegiatan);15. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa).
    Surat permintaan pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa). Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/BO2/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Suratpengantar);19. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa). Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/Bo2/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012(Ringkasan Kegiatan);20. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa).
    Surat permintaan pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa). Nomor:00179/SPP/LS/1.08.01/ BO2/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26Desember 2012. ( Surat pengantar );32. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa). Nomor:00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26Desember 2012. (Ringkasan Kegiatan);33. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa).
    Surat permintaan pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa). Nomor:00178/SPP/LS/1.08.01/ BO2/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26Desember 2012 (Surat pengantar);39. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa). Nomor:00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan);40. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa).
    Surat permintaan pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor: 00089/SPP/LS/1.08.01/BO2/III/2012 tahun 2012, tanggal 19 September 2012. (SuratPengantar);14. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa). Nomor:00089/SPP/LS/1.08.01/BO2/III/2012. tahun 2012, tanggal 19September 2012. (Rincian Kegiatan);15. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa).
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-02-2018 — Upload : 28-03-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PTK
Tanggal 14 Februari 2018 — 1. NALOM PANGGABEAN, SE 2. DANNY MULYADI
177 — 90
  • ) tanggal 12 Mei 2014;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLSBarang danJasa tanggal 12 Mei 2014;1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bulan April pekerjaanbelanja jasa pengamanan kantor/Rumah jabatan/Dinas KetuaDPRD Kota Pontianak sebesar Rp.35.695.000, tanggal 02 Mei2014;1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor027/240.a/Set.DPRD/V/2014 tanggal 02 Mei 2014;1 (satu) lembar Invoice PT.
    ) tanggal 10 Juni 2014;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLSBarang danJasa tanggal 10 Juni 2014;1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bulan Mei pekerjaan belanjajasa pengamanan kantor/Rumah jabatan/Dinas Ketua DPRD KotaPontianak sebesar Rp.35.695.000, tanggal 09 Juni 2014;1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor027/451/Set.DPRD/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014;1 (satu) lembar Invoice PT.
    ) tanggal 07 Juli 2014;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLSBarang danJasa tanggal 07 Juli 2014;1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bulan Juni pekerjaanbelanja jasa pengamanan kantor/Rumah jabatan/Dinas KetuaDPRD Kota Pontianak sebesar Rp.35.695.000, tanggal 01 Juli2014;1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor027/550/Set.DPRD/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014;1 (satu) lembar Invoice PT.
    ) tanggal 07 Agustus 2014;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLSBarang danJasa tanggal 07 Agustus 2014;1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bulan Juli pekerjaan belanjajasa pengamanan kantor/Rumah jabatan/Dinas Ketua DPRD KotaPontianak sebesar Rp.35.695.000, tanggal 05 Agustus 2014;1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor027/625/Set.DPRD/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014;1 (satu) lembar Invoice PT.
    ) tanggal 02 Oktober 2014;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLSBarang danJasa tanggal 02 Oktober 2014;1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bulan September pekerjaanbelanja jasa pengamanan kantor/Rumah jabatan/Dinas KetuaDPRD Kota Pontianak sebesar Rp.35.695.000, tanggal 01Oktober 2014;1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor027/732/Set.DPRD/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014;1 (satu) lembar Invoice PT.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-02-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 5/PID.TIPIKOR /2016/PT AMB
Tanggal 28 April 2016 — HENRY DWI PRABOWO, S.IP
102 — 42
  • ;Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS BARANG DAN JASA) Nomor : SPPLS BARANG DANJASA/244/DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 15 Desember 2010ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan BendaharaPengeluaran BENSELINA D.S. LAIPENI, Amd.
    . ;31)Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS BARANG DAN JASA) Nomor : SPPLS BARANG DANJASA/090/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan BendaharaPengeluaran BENSELINA D.S.
    . ;7) Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS BARANG DAN JASA) Nomor : SPPLS BARANG DANJASA/244/DIKPORA Tahun 2010 Tanggal 15 Desember 2010ditandatangani oleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan BendaharaPengeluaran BENSELINA D.S.
    . ;12)Asli Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS BARANG DAN JASA) Nomor : SPPLS BARANG DANJASA/90/DIKPORA Tahun 2011 Tanggal 12 Mei 2011 ditandatanganioleh PPTK AISAH TILDJUIR, S.Sos dan Bendahara PengeluaranBENSELINA D.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1422 K/PDT/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM TIMUR VS PT PADE ANGEN, dkk.
56 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 0035/207/10/914/14. Masa Pajak Maret 2010, tanggalpenerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2015sejumlah Rp122.224.912,00;2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00037/207/10/914/14. Masa Pajak Agustus 2010, tanggalpenerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2015sejumlah Rp15.991.252,00;3.
    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00038/207/10/914/14. Masa Pajak Oktober 2010, tanggalpenerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2015sejumlah Rp592.857.216,00;Halaman 13 dari 43 Hal. Put. Nomor 1422 K/Pdt/20174.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00036/207/10/914/14.
    Masa Pajak Juli 2010, tanggalpenerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatuh tempo 2 Januari 2015sejumlah Rp17.174.808,00;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00039/207/10/914/14. Masa Pajak November 2010,tanggal penerbitan 3 Desember 2014, tanggal jatun tempo 2 Januari2015 sejumlah Rp65.120.000,00;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00040/207/10/914/14.
    Masa Pajak Maret 2011, tanggalpenerbitan 30 September 2014, tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2014sejumlah Rp2.155.181.476,00Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00065/107/11/914/14. Masa Pajak Maret 2011, tanggalpenerbitan 30 September 2014, tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2014sejumlah Rp291.740.740,00;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00035/207/11/914/14.
    Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00231/107/12/914/14. Masa Pajak April 2012, tanggalpenerbitan 30 September 2014, tanggal jatuh tempo 30 Oktober 2014sejumlah Rp24.000.000,00;3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Barang danJasa Nomor 00232/107/12/914/14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-08-2010 — Upload : 11-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 B/PK/PJK/2008
Tanggal 31 Agustus 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARAPAN BUSANA APPAREL
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.113/B/PK/PJK/20082.6.Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah.Perubahan Il : UndangUndang Nomor 18 Tahun2000 tentang Perubahan Kedua AtasUndang Undang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak PenjualanAtas Barang Mewah.c.
    Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam DaerahPabean yang dilakukan oleh Pengusaha.Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 huruf cUndang Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, padaalinea ke2, menyebutkan:Penyerahan jasa yang terutang pajak harusmemenuhi syarat syarat sebagai berikut:a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,b.
    Bahwa Jasa Maklon bukan termasuk jenis jasayang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) sebagaimana yang diatur dalam ketentuanDebsPeraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentangJenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 4A ayat (3)Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.3.5.2.
    Bahwa dengan demikian atas Jasa Maklondimaksud, terutang Pajak Pertambahan Nilai yangditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 4huruf c Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yaituditentukan berdasarkan tempat dimana penyerahanJasa Kena Pajak tersebut dilakukan, tanpa melihatdimana pemanfaatannya terjadi.3.5.4.
    No.113/B/PK/PJK/2008c UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahbeserta Penjelasannya.3.5.6.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2019 — Upload : 02-03-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK
Tanggal 26 Februari 2019 — R. DEDE SUHARNA, W.S
111 — 53
  • TahunAnggaran 2014 Nomor : 0032/SPMBL/LSBL/14090112004/2014 tanggal 17 Maret 2014;1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa)tanggal 17 Maret 2014; 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa)tanggal 17 Maret 2014;Halaman 21 dari 57 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PT PTK1 (satu) lembar Rincian Rencana Pengguna Dana PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang danJasa
    tanggal 17Maret 2014;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TahunAnggaran 2014 Nomor : 0033/SPMBL/LSBL/14090112004/2014 tanggal 17 Maret 2014;1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa)tanggal 17 Maret 2014;1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa)tanggal 17 Maret 2014;1 (satu) lembar Rincian Rencana Pengguna Dana PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang danJasa
    tanggal 08April 2014;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TahunAnggaran 2014 Nomor : 0051/SPMBL/LSBL/14090112004/2014 tanggal 08 April 2014;1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa)tanggal 08 April 2014;1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa)tanggal 08 April 2014;1 (satu) lembar Rincian Rencana Pengguna Dana PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang danJasa
    ) TahunAnggaran 2014 Nomor : 0121/SPMBL/LSBL/14090112004/2014 tanggal 07 Juli 2014;1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa)tanggal 07 Juli 2014;1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Permintaan PembayaranHalaman 27 dari 57 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PT PTK31Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa)tanggal 07 Juli 2014;1 (satu) lembar Rincian Rencana Pengguna Dana PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang danJasa
    03Oktober 2014;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TahunAnggaran 2014 Nomor : 0186/SPMBL/LSBL/14090112004/2014 tanggal 02 Oktober 2014;1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa)tanggal 02 Oktober 2014;1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang dan Jasa)tanggal 02 Oktober 2014;1 (satu) lembar Rincian Rencana Pengguna Dana PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLSBarang danJasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — MARIA WELHELMINA ALEXANDRA SIWE MOLE
85 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun Anggaran 2010;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 549/LS/2010 tanggal24 Juli 2010;Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 16/LS/2010 tanggal 22 Juli2010;Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor : 926/PPKAD/16/VII/ 2010tanggal 22 Juli 2010;Surat Ringkasan Kegiatan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLSBarang da Jasa) Nomor 926/PPKAD/16/VII/2010 tanggal 22Juli 2010;Surat Rincian Penggunaan Dana Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang
    Dana Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang da Jasa) Nomor 926/PPKAD/ /VII/ 2010tanggal 31 Juli 2010;Hal. 120 dari 191 Hal.
    Nomor : 926/PPKAD/21/VIII/ 2010 tanggal08 September 2010;Surat Rincian Penggunaan Dana Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang da Jasa) Nomor : 926/PPKAD/21/ VIII/2010tanggal 08 September 2010;Hal. 123 dari 191 Hal.
    : 926/PPKAD/23/X/2010 tanggal 11Oktober 2010;Surat Rincian Penggunaan Dana Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang da Jasa) Nomor : 926/PPKAD/23/X/ 2010tanggal 11 Oktober 2010;Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS tanggal 11 Oktober 2010;Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa danPemberdayaan Perempuan Kab.
    No. 1649 K/Pid.Sus/2014348.349.350.351.352.353.354.355.356.OT 358.359.360.361.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 27/LS/2010 tanggal27 Oktober 2010;Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor : 926/PPKAD/27/X/2010tanggal 27 Oktober 2010;Surat Ringkasan Kegiatan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLSBarang dan Jasa) Nomor : 926/PPKAD/27/X/2010 tanggal27 Oktober 2010;Surat Rincian Penggunaan Dana Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLSBarang dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-05-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2008
Tanggal 18 Mei 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 3: "Undangundang Nomor. 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264)."
    No.114/B/PK/PJK/20082.4Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri danJasa Telekomunikasi, menyebutkan sebagai berikut"Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :b. Jasa Kena Pajak adalah sebagaimana dimaksud padahuruf a yang berdasarkan Undangundang Nomor. 8Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor. 28Tahun 1988 dikenakan Pajak Pertambahan WNilaiselain jasa konstruksi, Jasa angkutan udaradalam negeri dan jasa telekomunikasi."
    No.114/B/PK/PJK/20083.3Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor. 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,menyebutkan sebagai berikut"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :Cc. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam DaerahPabean yang dilakukan oleh Pengusaha."