Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang didugaberisi biji timah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapan ribudua ratus lima puluh tiga koma tiga) kilogram. Bahwa berdasarkan Report Analisis Nomor : 025/KETLABKDR1020.4.3/2017 tanggal 13 Juli 2017 dari PT.

di gudang milikNasrun di Jalan Jangkang Hijau Kampung Baru Kelurahan Batu berdaunKecamatan Singkep di jual Kembali oleh terdakwa Syamsudin dan Nasrunkepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.Bahwa uang untuk memodali pembelian biji timah berasal dari saksiSaharudin Alias Jang lalu di kelola oleh Nasrun dan terdakwa SyamsudinAlias Sudin.Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis

Setelah itu biji timah yangberasal dari saksi Arjuna dan yang di beli dari saksi hardianto Muhammaddi campur saat melakukan penggorengan biji timah tersebut.Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang didugaberisi biji timah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapan ribudua ratus

Tapanuli Tengah Nomor251/KANPORA/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTKSKPD)Kanpora Kab.

Tapanuli Tengah tentang Penetepan Pejabat Pengelola Tekhnis KegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah (PPTKSKPD) Kantor Pemuda dan OlahragaKab. Tapanuli Tengah TA. 2011 Nomor : 251/KANPORA/2011 tanggal 16Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa Lander Parhusip.

Tapteng yaitu : sesuai Pasal3 mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidangPemuda dan Olah Raga meliputi perumusan kebijakan tekhnis, perencanaan,pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.

PDG.Bahwa yang ikut tanda tangan dalam Berita acara serah terima barang yaituterdakwa dan 2 (dua) orang anggota terdakwa;Bahwa Saksi tidak ada mempermasalahkannya ;Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak mengerti masalah tekhnis dalampembuatan kincir Air tersebut;Bahwa Saksi turun kelapangan dalam konteks Tim pemeriksa Barang;Bahwa Terdakwa pada saat turun kelapangan ada ikut;Bahwa Tim yang dari bengkel turun kelpangan yaitu sebanyak 2 (dua) orang;Bahwa tidak semua Tim yang turun kelapangan pada saat Itu

Saksi tidak ada diberitahu oleh terdakwa hasil pemeriksaan barangKelapangan OI6H TerdaKWa;~=0nnmmnnnn nnn mene nnmmnmnnememnnnBahwa Saksi ada melihat kontrak;Bahwa Saksi ikut menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang tersebut;Bahwa lsi berita acara yaitu pengadaan barang telah selesai;Bahwa Berita acara yang tidak benar yaitu tidak pengadaan kincir air tersebuttidak sesuai dengan kontrak yang mana kincir air tersebut tidak berfungsi;Bahwa Kincir air tersebut tidak berfungsi karena kesalahan tekhnis

snene nnn eeeiemenesinnnie ae mmemnminnniat meineBahwa Saksi tidaka ada diberitahu oleh terdakwa hasil pemeriksaan barangkelapangan oleh terdakwa; 222 nce one ne nen neonBahwa Saksi ada menandatangani berita acara pemeriksaan barang ;Bahwa lsi berita acara yaitu pengadaan barang telah selesai;Bahwa Berita acara yang tidak benar yaitu tidak pengadaan kincir air tersebuttidak sesuai dengan kontrak yang mana kincir air tersebut tidak berfungsi;Bahwa Kincir air tersebut tidak berfungsi karena kesalahan tekhnis

Pasal 37 huruf b, tanggal 16 Maret 2009 TentangPedoman Tekhnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum,Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilin danPenggantian Calon Terpilih dalam Pemilihnan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/KotaTahun 2009.IV.

Pasal 37 huruf b,tanggal 16 Maret 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Penetapan danPengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi,Penetapan Calon Terpilin dan Penggantian Calon Terpilin dalam PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Tahun 2009., telah dibatalkan melalui Hak UjiMateril oleh MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dalamPUTUSAN No. 13 P/HUM/2009.

Bahwa dengan telah dibatalkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum(KPU) No. 15 Tahun 2009, Pasal 38 ayat (2) huruf b jo, Pasal 37 huruf btanggal 16 Maret 2009. tentang Pedoman Tekhnis Penetapan danPengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi,Penetapan Calon Terpilin dan Penggantian Calon Terpillin dalam PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 tersebut

Primaboss Mobilindo ;

PRIMABOSS MOBILINDO milik terdakwaseharusnya tidak lulus proses evaluasi sehingga tidak bisa diajukan sebagaiCalon Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Keramba dalam rangkaPemberdayaan Pembudidaya Ikan di Kawasan DAS akan tetapi Perusahaanlain yang diusung oleh BAMBANG TRI HARIYANTO (selaku PetugasPengaman proses tender dari Kepolisian Pekanbaru di Dinas PerikananProvinsi Riau) yang lolos evaluasi administrasi dan evaluasi tekhnis, namunakhirnya PT.

Put No.28/PID.SUS/2012/PTRproses evaluasi sehingga tidak bisa diajukan sebagai Calon PemenangPelelangan Pekerjaan Pengadaan Keramba dalam rangka PemberdayaanPembudidaya Ikan di Kawasan DAS akan tetapi Perusahaan lain yang diusungoleh BAMBANG TRI HARIYANTO (selaku Petugas Pengaman proses tenderdari Kepolisian Pekanbaru di Dinas Perikanan Provinsi Riau) yang lolos evaluasiadministrasi dan evaluasi tekhnis, namun = akhirnya PT.

Primaboss Mobilindo ;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SK17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautanselaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang danPejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan sertaPengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan PerikananDarat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008tanggal 12 Februari 2008 ;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.

Put No.28/PID.SUS/2012/PTR15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12Februari 2008 ;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts. 1162/IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Perubahan LampiranKeputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 19/l/2008 tentang Penunjukan ParaPejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Riau

Primaboss Mobilindo ;1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SkK17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautanselaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang danPejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan sertaPengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan PerikananDarat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008tanggal 12 Februari 2008 ;Hal. 50 dari 53 hal.

(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).Bahwa Keterkaitan saksi dalam proyek ini adalah sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat KeputusanPPK Nomor UM.01.01/831/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009.

Tugas sayasebagai PPTK adalah membantu PPK dalam pelaksanaan tekhnisdan administrasi, kewenangannya adalah melakukan pengawasansecara tekhnis maupun administrasi kegiatan.Bahwa secara tekhnis dilapangan adalah melaksanakan monitoringsetiap paket kegiatan agar sesuai dengan rencana tekhnis danrencana waktu pelaksanaan, secara administrasi memeriksakelengkapan laporan sesuai format yang berlaku serta menyangkutkeadaaan dari isi laporan.Bahwa Prosedur pengawasan yang saksi Lakukan dalampelaksanaan fisik

Menyetujui laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat olehKontraktor, diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahuioleh PPK.Bahwa saksi juga mempunyai kewenangan untuk meyetujuipenggunaan material serta mutu dari pekerjaan tersebut.Bahwa kalau penggunaan material tidak sesuai dengan spesifikasi/syarat tekhnis yang tertuang dalam kontrak maka melalui konsultanpengawas berwenang untuk mengganti material tersebut danterhadap mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan syarat tekhnisyang tertuang dalam kontrak

/bestek berwenang untukmemerintahkan melalui konsultan pengawas untuk membongkarseluruh atau sebagaian pekerjaan tersebut unrtuk diperbaiki dandisesuaikan dengan syarat tekhnis sebagai mana yang tertuangdalam dokumen kontrak.

Bahwa MARSIANUS SITAR, ST sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan PPK NomorUM.01.01/831/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009.Tugas Saksi sebagai PPTK adalah membantu PPKdalam pelaksanaan tekhnis dan administrasi,105kewenangannya adalah melakukan pengawasansecara tekhnis maupun administrasi kegiatan.22.

Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 14 tahun 1985tentang Mahkamah Agung menyebutkan:(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadappenyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yangberada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaankehakiman.(4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atauperingatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yangberada di bawahnya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam halterjadi perbedaan pemahaman dan pelaksanaan tekhnis

Namun demikian, perkawinan dan pendidikansecara tekhnis seringkali saling menghalangi. Terdapat sejumlah kendalatekhnis bagi mereka yang telah menikah untuk tetap meneruskanpendidikannya. Sebaliknya, kegiatan sekolah yang padat, rutin, danmembutuhkan konsentrasi khusus juga sulit diharmonisasikan dengan tugasdan tanggung jawab sebagai suami atau isteri di rumah, sehingga memberipeluang terjadinya masalah dalam rumah tangga.Hal. 14 dari 19 Pen.

M.Sc dandiketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik Narkotik ObatTraditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.

Selanjutnya berdasarkan bukti suratberupa Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obatdan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Rabu tanggal 24 Mei tahun2017 sekitar pukul 10.00 WIB oleh Staf Pengujian Produk terapetik, Narkotik,kosmetik, Obat traditional dan produk Komplimen Elvira Yolanda, S.Farm, Apt.M.Sc dan diketahui oleh Manejer Tekhnis Pengujian Produk Terapetik NarkotikObat Traditional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.

., M.Kes Nip.19640615 199403 2 001 selakuManajer Tekhnis Pengujian Produk, Terapetik, Narkotika, Obtrad,Kosmetika dan ProdukKomplemen dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No.PM.01.01.90.02.11.0265,didapat hasil sebagai berikut :Pemeriksaan :Bentuk : daun, biji, batang kering Bau : NormalWarna : hijau kecoklatanUji Identifikasi : Ganja Positif (+)Kesimpulan :Disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika GolonganI Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009).PERBUATAN

Firni, Apt., M.Kes Nip.19640615 199403 2 001 selakuManajer Tekhnis Pengujian Produk, Terapetik, Narkotika, Obtrad,Kosmetika dan ProdukKomplemen dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No.PM.01.01.90.02.11.0265,didapat hasil sebagai berikut :Pemeriksaan :Bentuk : daun, biji, batang kering Bau: NormalWarna : hijau kecoklatanUji Identifikasi : Ganja Positif (+)Kesimpulan :Disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk NarkotikaGolongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009

saksiPartidjo menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah), kemudian untuk meyakinkan saksi Partidjo, terdakwa memberi saksiPartidjo surat K2 ;Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2014 bertempat dirumah saksi Partidjo,saksi Partidjo menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) kepada terdakwa dan saat itu untuk meyakinkan saksi Partidjo,terdakwa memberi saksi Partidjo foto copy penetapan NIP CPNS Pusat atasnama NORA TRI NOTASDIAN, Golongan II / c jabatan Tenaga Tekhnis

saksiPartidjo menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah), kemudian untuk meyakinkan saksi Partidjo, terdakwa memberi saksiPartidjo surat K2 ;Bahwa benar pada tanggal 25 Pebruari 2014 bertempat dirumah saksi Partidjo,saksi Partidjo menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) kepada terdakwa dan saat itu untuk meyakinkan saksi Partidjo, terdakwamemberi saksi Partidjo foto copy penetapan NIP CPNS Pusat atas nama NORATRI NOTASDIAN, Golongan II / c jabatan Tenaga Tekhnis

Nar.K.11.0225 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatanganioleh MAHDALENA selaku Manajer Tekhnis Pengujian ProdukTerapik Narkotika Kosmetik, Obat Tradisional danProduk Komplemen BPOMRI Banjarmasin diperoleh hasilbarang bukti yang diduga narkotika jenis sabusabu yangdiajukan oleh Polres Tabalong diperoleh hasil barang buktitersebut dalam bentuk kristal , tidak berwarna dan tidakberbau) = mengandung metafetamina positip yang masuk dalamdaftar Narkotika Golongan I UU.

Nar.K.11.0225 tanggal 26 Agustus 2011 yang ditandatanganioleh MAHDALENA selaku Manajer Tekhnis Pengujian ProdukTerapik Narkotika Kosmetik, Obat Tradisional danProduk Komplemen BPOMRI Banjarmasin diperoleh hasilbarang bukti yang diduga narkotika jenis sabusabu yangdiajukan oleh Polres Tabalong diperoleh hasil barang buktitersebut dalam bentuk kristal , tidak berwarna dan tidakberbau) mengandung metafetamina positip yang masuk dalamdaftar Narkotika Golongan I UU.

ELANSYAH PUTRA, S.IP bin ZULKARNAIN MUHI, memberikan keterangansesuai keahliannya pada pokoknya :Bahwa suatu perbuatan melakukan distribusi daging sapi kepadapedagang daging di Kota Bengkulu untuk dijual kepada masyarakat gunamendapatkan keuntungan, maka hal tersebut merupakan Pelaku Usahadan dapat dikategorikan Memperdagangkan;Bahwa pelaku usaha dalam memperdagangkan daging sapi wajibmemenuhi persyaratan tekhnis yang telah diberlakukan secara wajib, danmengenai persyaratan tekhnis daging sapi di

PERKARA : PDS 05/ BTG/09/ 2018,Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:DAKWAAN :PRIMAIR ;Bahwa terdakwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin MARDIONO(Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembebasanlahan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah KotaBontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) oleh Sekda Kota Bontangbersamasama dengan Dra.

DARIUS SIMA;Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST BinMARDIONO (Alm) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanHalaman 15 dari60 halaman, Putusan Nomor 22/PIDTPK/2019/PT.SMR.( PPTK ) oleh Sekda Kota Bontang bersamasama dengan Dra.NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT (Terdakwa dalam penuntutanterpisah) yang menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setda Kota

Hurus bPemberian ganti rugi/satuan atas tanah serta tanam tumbuh dan /ataubangunan yang ada diatasnya ataupun barang barang lain milikpemegang ha katas tanah, tidak dibenarkan dilaksanakan melaluiperantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harusdilakukan kepada yang berhakBahwa terdakwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm)selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK SekdaKota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

DARIUS SIMA;Bahwa perbuatan Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm)selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK SekdaKota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) oleh Sekda KotaBontang bersamasama dengan Dra.

kedua, Hurus bPemberian ganti rugi/satuan atas tanah serta tanam tumbuh dan /ataubangunan yang ada diatasnya ataupun barang barang lain milikpemegang ha katas tanah, tidak dibenarkan dilaksanakan melaluiperantara dalam bentuk dan nama apapun juga malainkan harusdilakukan kepada yang berhakBahwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) selakuPPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK Sekda KotaBontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upayapenanggulangan kemiskinan perdesaan;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut :Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;b. Musyawarah Distrik Sosialisasi;= Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);=" Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d. Pelatihan pelaku;e.

Ketua dan Bendahara;a Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Dinas BPMK KabupatenMamberamo Tengah;Permohonan pembukaan rekening penampung dana PNPM TPKD Eragayam tersebutdisetujuit oleh Bank Mandiri Cabang Wamena, sehingga terbitlah rekening BankMandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Eragayam dengan nomorrekening :1540 0110 10083.Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh terdakwa BENI UAGA, A.Md.bersamasama dengan saksi NIKE GOMBO dan saksi YAFET JIKWA tersebuttidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis

Hal. 28Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut :a. Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;b. Musyawarah Distrik Sosialisasi;= Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);=" Pelaksanaan Musdis;Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d. Pelatihan pelaku;e. Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM);Tahapan yang harus dilakukan dalam PBM di Kampung adalah :1.

Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upayapenanggulangan kemiskinan perdesaan;Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalahsebagai berikut :a.b.6.d.e.Sosialiasasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;Musyawarah Distrik Sosialisasi;= Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);=" Pelaksanaan Musdis;Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);Pelatihan pelaku;Perencanaan Bersama Masyarakat

Memberikan bantuan tekhnis langsung kepada TPKK dan kelompokmengenai pembukuan, laporan dan pengembalian dana perguliran;g. Melakukan pemeriksaan pembukuan TPKK dan kelompok secaraberkalaatau sesuai kebutuhan;h. Membuka rekening di Bank pemerintah terdekat bersama pendamping distrikdan PJOK untuk dana operasional perencanaan;i Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) Operasional dan laporanpenggunaannya untuk dibahas dan disetujui bersama pendamping distrik danPJOK;j.

yangdibuat oleh petugas loket, membuat neraca kasir harian (meliputi penerimaan danpengeluaran) pada akhir kerja yang ditandatangani oleh kasir dan diperiksa olehManager Keuangan lalu dilakukan pencocokan oleh Manager Akuntansi dandiketahui oleh Kepala Kantor selanjutnya menyerahkan kembali seluruh sisa uangkepada Manager Keuangan dengan bukti serah terima uang.Bahwa Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana tekhnis

POS INDONESIA (persero ) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasi dan tata kerja area danpelaksana tekhnis PT. POS INDONESIA ( persero ); Halaman 36 dari 57 halaman Pts. No.04/PID.SUSTPK/2017/PT. JMB16)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)27)1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA (persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012tentang Perbendaharaan di PT.

POS INDONESIA (persero ) tahun 2012 No. : KD.32 / DIRUT / 0312 tanggal 30 Maret 2012 tentangImplementasi sistem pengelolaan dana perusaahn terintegrasi;1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat edaran No. : SE.34 / DIRKUG/ 0412tanggal 11 April 2012 tentang Implementasi sistem pengelolaan danaperusahaan terintegrasi;1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat edaran No.: SE.115/ DIRKUG/ 1013tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO )penggunaan layanan pengelolaan kas;1 (satu

POSINDONESIA ( persero ) tahun 2013 No. : KD.92 / DIRUT / 1013 tanggal31 Oktober 2013 tentang Perubahan kedua atas keputusan direksi PT.POS INDONESIA ( persero ) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentangorganisasi dan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POSINDONESIA ( persero );1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POSINDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT.

penentuan mengenai harta peninggalan, penentuanbagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian hartapeninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonanseseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,penentuanbagian masingmasing ahli waris;Penetapan Nomor : 0357/Pdt.P/2016/PA.Gtlo Hal 6 dari 9Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuaikeperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidakberlawanan dan beralasan hukum, mengingat tekhnis

dokumen atau sebuah akta adalahsah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadapdua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab Il yang mengatur tentang tekhnis

. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasi dan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POS INDONESIA ( persero );16) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POS INDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POS INDONESIA (persero); 17) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT.

.: SE.115 / DIRKUG / 1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional ( PTO ) penggunaan layanan pengelolaan kas; 20) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.115 / DIRKUG / 0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas; 21) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT.

. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentangorganisasi dan tata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POSINDONESIA (persero );16) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POSINDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112tanggal 09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POSINDONESIA (persero);17) 1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT.

Yanto Bin Idris Munap berdasarkan SOP (Standar OperasionalProsedur) Kepala Kantor terkait pengelolaan uang Kantor Pos, diantaranyamengacu pada Keputusan Direksi Nomor : KD.23 / DIRUT / 0312 tanggal 21Maret 2012 tentang Pemeriksaan Periodik di tingkat pelaksana tekhnis; Bahwa sejak Januari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 Saksi Gunara Als. GunBin Kapun tidak lagi mengawasi kerja saksi Arseny Aji Caraka Als.

POSINDONESIA ( persero ) No. : KD.17 / DIRUT / 0312 tentang organisasi dantata kerja area dan pelaksana tekhnis PT. POS INDONESIA ( persero );1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT. POSINDONESIA ( persero ) tahun 2012 No. : KD.101 / DIRUT / 1112 tanggal09 November 2012 tentang Perbendaharaan di PT. POS INDONESIA(persero);1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan direksi PT.

.: SE.115 / DIRKUG /1013 tanggal 09 Oktober 2013 tentang Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO ) penggunaan layanan pengelolaan kas;1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Surat Edaran No. : SE.115 / DIRKUG/0114 tanggal 20 Januari 2014 tentang Sentralisasi asuransi kas;1 (satu) eksemplar Fotokopi legalisir Keputusan Direksi PT.

YASID (Alm) selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) (dilakukan penuntutan secaraterpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010tanggal 17 Maret 2010 dan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun2010 tanggal 11 Oktober 2010 dalam pengadaan Barang dan Jasa pada TahunAnggaran 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010 bertempat di BagianPerlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 atausetidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasuk

Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.f. Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yangmengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD dengan persetujuanoOo woPengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang.Selanjutnya saksi SUHARMUN, ST Bin M.

Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuaiketentuan peraturan yang berlaku.f. Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat melaksanakan ikatan atau perjanjian yangmengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD denganpersetujuan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan KuasaPengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.Selanjutnya saksi SUHARMUN, ST Bin M.

YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat KeputusanBupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 dan SuratKeputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010,saksi ATA DIAN WINATA, S.Sos Bin SADIK selaku Pelaksana PengadaanPakaian Dinas Harian dan Atributnya (dilakukan penuntutan secara terpisah)berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan Nomor : 05 tanggal 14 September 2010Notaris Mufti Nokhman,

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :a.b.GiPPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuaiketentuan peraturan yang berlaku.Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat

Ketuapanitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU SelatanNomor 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat /Halaman 3 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGPanitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)Pengadaan Barang / PekerjaanKonstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan SumberDana APBD, DAK & Adhock Bidang Bina Marga, Cipta Karya , Pengairan& Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering UluSelatan dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

panitia PengadaanHalaman 15 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLG16sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU Selatan Nomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentang Pejabat/Panitia Pengadaan/UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang /PekerjaanKonstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan SumberDana APBD, DAK & Adhock Bidang Bina Marga, Cipta Karya , Pengairan& Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering UluSelatan dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

tanggal 28 Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIMselaku Ketua panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PUOKU Selatan Nomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011tentang Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ JasaLainnya Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumber Dana APBD,DAK & Adhock Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan & BinaProgram Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering UluSelatan dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

HPS supervisiFerbruari 201110 Laporan hasilpelelanganHalaman 39 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLG4040Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumber danaAPBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA 2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan 305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 /04 April 2011Lampiran Hasil evaluasi pelelanganBA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 /01 April 2011Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 april 2011BA Evaluasi Tekhnis

305.b/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 /30 Maret 2011Lampiran BA Evaluasi Tekhnis 30 Maret 2011BA Evaluasi administrasi 305.a/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 /28 Maret 2011Lampiran BA Evaluasi administrasi 28 Maret 2011BA Evaluasi kualifikasi 254/B A/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/201 1 /26 Maret 2011BA Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender 152/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 24 Maret 2011Daftar hadir panitia 25 maret 2011BA Pembukaan Penawaran dan lampiran 25 April 2011Fakta Integritas Maret 201111.Dokumen penawaran