Putusan No. 56/G/2012/PTUNBDGWali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi dari jalurperseorangan telah mempunyai dukungan serta memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh UndangBahwa dalil tersebut, Tergugat dan Tergugat II tidak akanmengetahui adanya dukungan karena yang barudiserahkan hardcopy akan tetapi Susunan dukungan perKelurahan Tergugat dan Tergugat II tidak mengetahuikarena Penggugat tidak menyerahkan softcopysebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPUNomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tekhnis

Bahwa, dalil Penggugat pada point 4 (empat) yangmenyatakan seolaholah Penggugat telah menyerahkanHard Copy dan Soft Copy Tentang persyaratan Bakal CalonWalikota dan Wakil Walikota sebagaimana ditentukandalam PEDOMAN TEKHNIS TATA CARA PENCALONANPEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN2012, SEBAGAI LAMPIRAN Keputusan KOMISI PEMILIHANUMUM KOTA CIMAHI NOMOR 8 TAHUN 2012 ;Bahwa, dalil tersebut Penggugat tidak menyerahkanberkas dokumen dukungan kepada Tergugat dan TergugatIl sebagai syarat pendaftaran

Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar NomorLab. 1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2005 diperoleh atau diterbitkandengan tidak berdasarkan prosedur dan atau tata cara penerbitan BeritaAcara Labfor berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) dan (2), Pasal 81Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 82 Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Caradan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tekhnis Kriminalistik TempatKejadian

Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala/Pimpinan Instansi.Laporan Polisi;BAP Saksi / Tersangka atau Laporan Kemajuan;BA Pengambilan, Penyitaan dan Pembungkusan Barang Bukti, dano 29 5Otentikasi Dokumen Pembanding.Ayat (2) : Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 wajib memenuhi persyaratan tekhnis sebagai berikut :a. Dokumen bukti yang dikirimkan adalah dokumen asli bukanmerupakan tindasan karbon, fax atau fotocopy.b.

Kriminalistik dari Pusat Laboratorium ForensikCabang Makassar Nomor Lab. 1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2005yang diajukan oleh Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, karena alat buktisurat tersebut di atas dalam pengujian tidak memenuhi persyaratanformil dalam mengajukan alat bukti surat sebagaimana diatur dalamPasal 80 Ayat (1) dan (2), Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 82Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan PermintaanPemeriksaan Tekhnis

Bina Niaga, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 568.354.000, (lima ratusenam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan nomor suratperjanjian kontrak 523/02/KONTRAKTP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010.Bahwa dalam surat perjanjian tersebut saksi MUFRIZALDI selaku PPK dan terdakwamenyepakati spesifikasi tekhnis barang sebagai berikut : No.Keedtatahgan 1.

dan telah sesuai dengan spesifikasi tekhnis dalam kontrak.Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/PPB/PWUPB/DKPP/XII/2010 tanggal09 Desember 2010 tersebut kemudian dijadikan dasar untuk membuat Berita Acara SerahTerima Barang Nomor : 71/BN/MM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang menyatakanbahwa terdakwa selaku Direktur CV.

spesifikasi teknis.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Syarat Khusus Kontrak dalam SuratPerjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 523/04/KONTRAKTP/D.8/2010 tanggal10 November 2010 terkait pemeriksaan dan pengujian yaitu bahwa prosedur pemeriksaanbarang dilakukan oleh panitia pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan,Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Mukomuko.Bahwa meskipun dalam pelaksanaannya pengadaan paket wira usaha Lele tersebut tidaksesuai dengan spesifikasi tekhnis

Bina Niaga, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 568.354.000, (lima ratusenam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan nomor suratperjanjian kontrak 523/02/KONTRAKTP/D.8/XI/2010 tanggal 10 November 2010.Bahwa dalam surat perjanjian tersebut saksi MUFRIZALDI selaku PPK dan terdakwamenyepakati spesifikasi tekhnis barang sebagai berikut : No. Kkettetahgan 1.

2014Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktutahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu JalanSemarak III Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagaiorang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan saksi IDFIL, STBin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

2009sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum KotaBengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor : 07/DPPKA/2009 tanggal 19Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modal pengadaankonstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam KotaPasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp. 1.501.339.000, (satu milyar limaratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);e Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksiIDFIL, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktutahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu JalanSemarak III Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagaiorang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan saksi IDFIL,ST Bin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

PABEBARY selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) menetapkan pemenang yaituCV.SOLUS MEDITAL berdasarkan Surat Keputusan saksi HASNI SAFRI Bt.A.

PABEBARY selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Nomor :01/DK/PPTK/KU/ IX/2007 tanggal 17 September 2007 dilanjutkan denganmembuat Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) Nomor : 04/ DK/ PPTK/ KU/IX/2007 tanggal 24 September 2007 dengan kontrak kerja terhitung dimulaisejak tanggal 25 September 2007 sampai dengan 23 Desember 2007dengan uraian pekerjaan yang harus dipenuhi oleh terdakwa Ir. JulianusHinhon Lomo selaku Direktur CV. Solus Medital sebagai berikut : No.

A.PABEBARY selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), memberitahukan kepada saksi Umar Usman selaku Ketua Panitia PemeriksaBarang Setdako Parepare untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaanPeralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya yang diserahkan olehTerdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV. Solus Meditaldi rumah dinas Kadis Kesehatan Kota Parepare dimana setelah ditanyakanoleh saksi Umar Usman selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang kepadaterdakwa Ir.

PABEBARYselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) menetapkan pemenangyaitu CV.SOLUS MEDITAL berdasarkan Surat Keputusan saksi HASNI SAFRIBit. A. PABEBARY selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Nomor:01/DK/PPTK/KU/IX/2007 tanggal 17 September 2007 dilanjutkan denganHal. 28 dari 78 hal. Put.

A.PABEBARY selaku (PPTK),memberitahukan kepada saksi Umar Usman selaku Ketua Panitia PemeriksaPejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanBarang Setdako Parepare untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaanPeralatan Kedokteran Umum dan Penunjangnya yang diserahkan olehterdakwa Ir. JULIANUS HINHON LOMO selaku Direktur CV.

YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat KeputusanBupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 dan SuratKeputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010,saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM selaku Pegawai NegeriSipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong (dilakukan penuntutan secaraterpisah) berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 821.1/234/BKD/2006 tanggal 26

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat melaksanakan

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :e PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).e Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.oo w19Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :e PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).e Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.e Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.e Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.e Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.e Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK)

mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agamadalam hal menetapkan wali pengampu sebagai tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 263 R.Bg. menyebutkan : Jikaseorang dewasa karena akalnya terganggu, tidak mampu untuk mengurus dirisendiri serta harta bendanya, maka tiaptiap keluarga terdekat dan jika tidakada, jaksa kepala atau jaksa berhak memohon agar diangkat seorangpengampu untuk mengurus orang demikian serta harta bendanya.Menimbang, bahwa terhadap pasal tersebut secara tekhnis

ditunjukhal inwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acaratersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan padaRadio FM Suara Rengganis dan pada papan pengumuman Pengadilan AgamaSitubondo tanggal 23 Oktober 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas)hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

kakak kandung dari Aspinatun ibukandung Nurul Ainun Hidayati;Menimbang bahwa pemohon sebagai pakde dari Nurul Ainun Hidayatiberstatus duda cerai hidup juga memiliki seorang anak perempuan yangHalaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 178/Padt.P/2018/PN Tlgberumur sebaya dengan Nurul Ainun Hidayati dan selama ini selalu bersamasama dengan Nurul Ainun Hidayati selain itu juga pemohon memilikipenghasilan yang tetap sebagai petani bibit bunga dan bekerja tidak jauh darirumah sehingga secara tekhnis

ini maka ditunjuk segala hal yangtermuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidakdapat dipisahkan dari penetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pengesahan Nikah Pemohontersebut, telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalarpada tanggal 25 Oktober 2012, sebagaimana maksud buku II Pedoman TekhnisAdministrasi dan Tekhnis

M.M) pada acarapembinaan Tekhnis Yudisial di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru padatanggal 20 September 2018 yang pada pokoknya menyampaikan Terhadapperkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, bila PengadilanTingkat Banding merasa perlu pemeriksaan Kembali pokok perkara, makaPengadilan Tingkat Banding tidak memutus dengan putusan akhir, tetapidengan putusan sela, guna tidak terjadi banding 2 (dua) kali terhadap perkarayang sama;Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, maka demi

) dan dibuat sekurangkurangnya dua kali dalam satu bulanoleh Petugas LHP dari perusahaan dan selanjutnya pihak perusahaan memintakepada pihak Dinas Kehutanan yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaanterhadap kayu tersebut yang disyahkan oleh Petugas P2LHP yang ditunjukoleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;Bahwa untuk dapat dikeluarkan Kayu Olahan dari Zindustri harus dilengkapiFaktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang dikeluarkan oleh petugasperusahaan itu sendiri yang berkualifikasi GANIS (tenaga tekhnis

No. 272 PK/Pid.Sus/2018koordinasi terkait kendala tekhnis dan non tekhnis yang adahubungannya dengan fisik pekerjaan;Bahwa walaupun masukan dari Kepala Pengawas Lapangan akanmempengaruhi persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam halpencairan pembayaran kepada Kontraktor PT Beringin Bangun Utama,Kepala Pengawas Lapangan bukan pihak penentu dalam hal pencairanpembayaran,;Bahwa di dalam perkara a quo, yang menjadi permasalahan adalahPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Kepala PengawasLapangan

Saksi menerangkan bahwa menurut pendapat saya bahwa jelas untuk terdakwa KUMALA SARI Als MALA Binti THAMRIN ININ (ALM)dan tersagka IlSUPIANI Als IAN Bin MISRAN, bukanlah termasuk dalam / bukan salah satudidalam Tenaga Tekhnis Kefarmasian karena setiap tenaga kefarmasian yangmelakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki Surat Izin PraktekApoteker ( SIPA ) yang diperuntukkan bagi Apteker dan Surat Izin Kerja ( SIK )tenaga tekhnisi kefarmasian diperuntukkan bagi tenaga tekhnis kefarmasian

itu saksi tengikuti diklat tersebut setelah mengikutiDiklat tersebut saksi dimutasikan ke Dinas Perhubungan Kab Bangkasampai dengan saat ini dan jabatan yang saksi pegang adalah sebagaiKepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan KabBangka;Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan pengujian kendaraanbermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan /atau memeriksa bagianatau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta templedalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan tekhnis

KURANGDARI 1 (SATU) MILIMETER;Bahwa status pada UPT BALA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTORKab BANGKA kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut tidaklayak jalan;Bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah pertama pengemudikendaraan mobil Toyota Kijang Standart Pick Up warna Hitam BN 8237 QLtidak berkonsentrasi dalam mengendarai kendaraannya, kedua darikendaraan yang dikendarai oleh terdakwa berdasarkan database yang adadi UPT BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Kab BANGKA danberdasarkan kondisi tekhnis

Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu sertalayanan Informasi Konsumen;Bahwa syarat edar sebuah produk kosmetik yg dijual harus memenuhi ijnkementrian kesehatan dan BPOM;Bahwa dengan mengajukan permohonan dan persyaratan Tekhnis yang wajibdipenuhi sebelum kosmetik tersebut beredar atau diperdagangkan sebagaimanadiatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1176/MENKES/PER/VIIV2010tentang Notifikasi kosmetik dan peraturan KABPOM RI Nomor 19 Tahun 2015tentang Persyaratan

jin Edar atau Notifikasi merupakan persyaratan teknisKosmetik yang wajio dipenuhi sebelum kosmetk tersebut diedarkan ataudiperdangkan, maka orang tersebut dapat dikategorkan telah melakukan tindakpidana dan dapat dijerat dengan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau Meperdagangkan Kosmetik yang tidakmemiliki Ijin Edar atau tanpa Notifikasi BPOM, sedangkan jin Edar Notifikasi BPOMhanya merupakan salah satu persyaratan Tekhnis

Sri Martini, Apt.M.Si selaku Kepala Tekhnis Pengujian Prosuk Terapeti,nakotika, obat tradisional, kosmetika dan prosuk komplimen berkesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenisnarkotika golongan (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 44/021202/2015 tanggal16 Juni dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabushabu yang dibungkus dengan plastic bening, berat bersih 1.10 gram;Bahwa

Sri Martini, Apt.M.Si selaku Kepala Tekhnis Pengujian Prosuk Terapeti,nakotika, obat tradisional, kosmetika dan prosuk komplimen berkesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamine yang termasuk jenisnarkotika golongan (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;tataman dari Z0 Putusan Nomor720/Pid.Sus/LO15/PN.RatBerdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 44/021202/2015 tanggal16 Juni dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabushabu yang dibungkus

Saksi Agus Budiarso menerangkan bahwa untukpengesahan dokumen PDRT dan RKB hotel serta Rumah Sakit masih belumselesai karena ada kekurangan revisi gambar tekhnis bangunan yang harus dipenuhi oleh pemohon, kemudian Saksi Fikri Salim mengatakan tidak sanggupuntuk memenuhi kekurangan tersebut dan memohon agar Saksi Agus Budiarsomembantu menyelesaikan RKB dan PDRT hotel serta Rumah Sakit.

,M.SIyang mengerjakan kekurangan revisi gambar tekhnis bangunan.Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wib Saksi Sonny Priadimenelpon Terdakwa untuk menanyakan mengenai perkembangan proses RKBdan PDRT lalu Terdakwa menjawab belum di revisi, silahkan untukmenanyakan langsung kepada Saksi Iryanto, ST.,M.SI lalu Saksi Sonny Priadibertanya kepada Terdakwa apakah Saksi Sonny Priadi bisa bertemu denganSaksi Iryanto, ST.

Karantina Tumbuhan, Sertifikat Kesehatan Tumbuhan adalahSurat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dinegara atauarea aSal/pengirim/transit yang menyatakan bahwa tumbuhanatau bagianbagian tumbuhan yang tercantum di dalamnya bebas dariOPT, OPTK, OPTK golongan I,OPTK golongan II dan /atau OPT pentingserta telah memenuhi persyaratan karantina tumbuhan yang di tetapkandan /atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan.Bahwa benar Sertifikat Kesehatan Tumbuhan diterbitkan oleh UnitPelaksana Tekhnis

hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhankarantina ada 5 pelabuhan di Jambi yang telah ditetapkan sebagai tempattempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa OPTK yaitu :Bandara Sulthan Thaha Kota Jambi.Pelabuhan Talang Duku Kab.Muara Jambi.Pelabuhan Kuala Tungkal Kab.Tanjab Barat.Pelabuhan Muara Sabak Kab.Tanjab Timur.Kantor Pos Jambi.Bahwa benar Prosedur atau cara penerbitan sertifikat kesehatantumbuhan adalah Pihak pemohon membuat surat permohonan danmengajukannya ke Unit Pelayanan Tekhnis

Bahwa Terdakwa selaku Pimpro' secara tekhnis tidakmengingatkan saksi Dr.

Menyusun rencana dan jadwalpelaksanaan proyek/kegiatanbersangkutan karena Terdakwa selakuPimpro bahwa Terdakwa selaku Pimprosecara tekhnis' tidak mengingatkansaksi Dr. Awang Joenani selakuDirektur RSUD AW Syahranie yangHal. 23 dari 68 hal. Put.