pemilik kapal adalah THUONG warga negara Vietnamdan tinggal di Vietnam.Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsurmengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhimenurut Hukum;Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalahsegala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

erat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkutpenerapan hukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek keduamenyangkut besarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untukpenerapan hukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahuikeadaan isteri yang akan dijatunkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantungpada keadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru makaperhitungan siklus

sebagaimanatersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhiatas perbuatan Terdakwa;Ad.3 Unsur Melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaansebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzetbijzekerheidbewustzijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (doluseventualis);Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 31Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Ikan adalah segalajenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

Perubahan Gambar tersebut tidakdiikuti oleh Addendum sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3)dalam kontrak, sedangkan dengan perubahan tersebut telahterdapat penambahan volume pekerjaan ;Bahwa dalam pengadaan proyek Senderan Tukad ljo Gadingtidak mempergunakan Konsultan Perencana dengan alasanketerbatasan biaya, bahkan tidak pernah dilakukan test Sondir,maupun tidak ada perhitungan terhadap Tekanan Air,debitbanjir, siklus banjir yang dipakai dalam perencanaan gambarkontruksi, terbukti setiap terjadi

KERUGIAN MATERIIL31.Bahwa sehubungan dengan pembelian Kecambah Kelapa Sawit Palsu32.33.34.yang dibeli oleh TERGUGAT tidak dapat dimanfaatkan sama sekali olehPerseroan, sehingga pembelian tersebut menjadi siasia yang dapatdiperhitungkan kerugiannya sebesar Rp.3.113.947.500 (tiga milyarseratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratusrupiah) yang didapatkan dari hasil perhitungan total jumlah pembelianKecambah Palsu dikalikan harga/butirnya (715.850 x Rp.4.350);Bahwa 1 (satu) siklus

depan persidangan, keteranganTerdakwa dan pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing telah terpenuhi;Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 tahun2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.SusPRK/2021/PN RanMenimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang

dengan tulisan kop KarangSentra Hotel & Cottage Bandung berwarna hijau, pada salah satulembarnya terdapat tulisan tangan terbaca Bu Ida 20 % kalo pokirnyaHalaman 47 dari 104 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.TPK/2021/PT BDGharus prosestase bahaya*338. 1 (Satu) bundel dokumen pada lembar pertama terdapat tulisan tanganterbaca Kadis 3.0000.000,, Sekdis 2.000.000,339. 1 (satu) bundel dokumen pada halaman pertama terdapat tulisanyangan terbaca PDIP> 1/2 50% dan pada halaman kedua terdapattulisan terbaca Siklus

Bansos H TOTOH 2020337. 3 (tiga) lembar kertas catatan (blocknote) dengan tulisan kop KarangSentra Hotel & Cottage Bandung berwarna hijau, pada salah satulembarnya terdapat tulisan tangan terbaca Bu Ida 20 % kalo pokirnyaharus prosestase bahaya*338. 1 (Satu) bundel dokumen pada lembar pertama terdapat tulisan tanganterbaca Kadis 3.0000.000,, Sekdis 2.000.000,339. 1 (satu) bundel dokumen pada halaman pertama terdapat tulisanyangan terbaca PDIP> 1/2 50% dan pada halaman kedua terdapattulisan terbaca Siklus

Cash to cash cycle (siklus cash flow).9. Surat rekanan (apabila ada).10. Hasil BI Checking terjamin (atas nama perusahaan, pengurus danpemegang saham).11. Surat pernyataan keabsahan dan keaslian data / dokumen (lampiran3).12.

Track record pengalaman terjamin dalam bidang usaha dan proyeksipenjualanHalaman 24 Putusan Nomor 46/PID.SUSTPK/2020/PT.DKICash to cash cycle (siklus cash flow)Surat rekanan (data / dokumen) dari perusahaan AAA CapitalHasil BI Checking terjaminSurat pernyataan keabsahan dan keaslian data / dokumen (lampiran 3)Sn @ oFDokumen lainnya termasuk L/C Sight yang diterbitkan oleh PT. BRICabang Kramat Raya; Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor:0422171000054 Tanggal 3 Agustus 2012; Surat dari PT.

Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatanyang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu Penerimaanuang oleh para Terdakwa sebagai anggota DPRD kabupaten Tana Toraja atasbelanja barang dan jasa berdasarkan Peraturan Daerah Tana Toraja No. 2 tahun2003 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;PENDAPAT PENUNTUT UMUMAPBD dalam prespektif hukum keuangan daerah adalah instrumen pembangunanyang memberikan pembiayaan bagi aktifitas pemerintahan yang dilaksanakandalam satu tahun siklus

untukpendanaan kegiatan SPP;Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok Simpan Pinjam danKelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha dengan pemanfaatRTM;Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompokberkembang atau siap;Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok;Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok;Jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok (kelompokpenyalur atau kelompok pengelola) dan siklus

Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategori kelompokberkembang atau siap; Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok; Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan Kelompok; Jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok (kelompok penyaluratau kelompok pengelola) dan siklus usahanya; Pembebanan jasa pinjaman sesuai dengan bunga pasar pinjaman diwilayah masingmasing; Kelompok dengan pembayaran yang lancar dapat diberikan IPTW padaakhir masa pinjaman sebagai stimulan.3.

Bahwa siklus pinjaman perkelompok tersebut adalah sejumlahRp.10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) untuk satu tahun dan dapatHalaman 51 dari 245 halaman Putusan nomor 13/Pid.Sus TPK/2020/PN.PIgmengajukan pinjaman secara berjenjang dengan kelipatanRp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) hingga maksimal sejumlahRp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan pengecualian untukkelompok yang tepat waktu dalam pembayaran angsuran, tanpatunggakan, mendapatkan keringanan untuk mengajukan pinjaman di atassejumlah

Bahwa sikluS pinjaman perkelompok tersebut adalah sejumlahRp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk satu tahun dan dapatmengajukan pinjaman secara berjenjang dengan kelipatanRp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) hingga maksimal sejumlahRp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan pengecualian untukkelompok yang tepat waktu dalam pembayaran angsuran, tanpatunggakan, mendapatkan keringanan untuk mengajukan pinjamandiatas sejumlah Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);9.

Rupiah)); Bahwa benar maksimal pinjaman SPP yang berasal dari danaperguliran adalah sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) perHalaman 148 dari 245 halaman Putusan nomor 13/Pid.Sus TPK/2020/PN.PIgorang (pinjaman kelompok sejumlah Rp.30.000.000,00 Tiga Puluh JutaRupiah); Bahwa benar Jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan denganbunga delapan belas persen dari pinjaman dan bagi peminjam diwajibkanuntuk melunasi pinjaman berupa pokok ditambah bunga sesuai denganjangka waktu pinjaman; Bahwa benar siklus

Maksimal pinjaman SPP yang berasal dari danaperguliran adalah sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per orang(Pinjaman kelompok sejumlah Rp.30.000.000,00 Tiga Puluh Juta Rupiah)).Sementara jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan dengan bunga delapanbelas persen dari pinjaman dan bagi peminjam diwajibkan untuk melunasipinjaman berupa pokok ditambah bunga sesuai dengan jangka waktu pinjaman;Menimbang siklus pinjaman perkelompok tersebut adalah sejumlahRp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk

persidangan, keteranganTerdakwa dan pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengoperasikan kapal penangkap ikanberbendera asing telah terpenuhi menurut hukum;Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 tahun2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisOorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

Bahwa ahli menerangkan ikan yang dilarang/dilindungi yaitu ikanikanyang terancam kepunahannya atau keberadaannya sudah jarang didapati; Bahwa bentuk perlindungan atau pelarangan penangkapanikantersebut degan cara membatasi penangkapanya dan larangan penangkapanikan yang sedang bertelur dan juga penagkapan beni ikan serta membuatwilayah konservasi Sumber daya ikan disetiap daerah; Bahwa yang dimaksud ikan adalah segala jenis organisme yang seluruhatau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam

Perikanan Negara RepublikIndonesia juga mencantumkan terkait nama perairan yang tidak tersebut dalampembagian WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi berada di dalamsuatu WPPNRI, merupakan bagian dari WPPNRI tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Ikan dalam Pasal 1 Angka 4UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

penyerta bisa mengakibatkan kematian; Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah Ahli mengikuti pendidikansebagai Dokter Umum di Fakultas Kedokteran di Universitas Sam RatulangiManado tahun 2003 sampai dengan 2010 kemudian melanjutkan PendidikanDokter Spesialis Bedah Saraf di Universitas Padjajaran Bandung tahun 2014sampai dengan tahun 2020 lalu Ahli bekerja di Rumah Sakit Profesor Kandousebagai Dokter Bedah Saraf sampai dengan saat ini; Bahwa Ahli juga pernah mengikuti Kursus bedah saraf Anak 3 (tiga)siklus

dan 2,185 ton CO serta 2,625 ton partikel , Gasrumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batasambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selamapembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnyaselain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakran berlangsung, maka panastinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rataratasekitar 10 cm sehingga akan menggangu siklus hidrorologis pada lahan yang

Pertama Teori Sumber : teori dimana uang tersebut yang bersumberpada APBN, kalau daerah APBD, karena bersumber pada APBNmaka pengelolaan APBN mengikuti siklus mulai dari perencanaan,pembahasan, penetapan sampai pertanggung jawaban, maka untukmekanisme pertanggung jawaban dilakukan melalui hukum publik,sehingga tidak menyebabkan uang tidak berubah ; 2.

daerahyang masuk melalui Subsidi dan disitu sudah diatur didalam UndangUndang Keuangan Daerah yang disebut azasazas pengelolaankeuangan yang baik antara lain azas akuntanbilitas dan profesionalitas,disitu sudah diatur mengenai mekanisme penggunaan uang yangberasal dari pemerintahan tersebut dan tujuan biasanya melekat padaPeraturan Pemerintah yang dijadikan landasan untuk masuknya subsidike institusi BUMN ;Bahwa kalau pejabat BUMN tidak bisa mempertanggung jawabkan keuangan negara tersebut, didalam siklus

APBN itu siklus tahunanmeskipun kemudian pertanggung jawabannya biasanya berhimpitdengan tahun anggaran berikutnya, antara Januari s/d Maret biasanyauntuk periode Pertanggung jawaban Anggaran Negara (PAN) olehkarena itu maka yang menerima subsidi dari negara itu harusmelaporkan penggunaannya supaya bisa masuk sebagai bagian didalamPAN tersebut dan harus dipatuhi dalam mekanismepertanggungjawaban keuangan negara, kalau ini tidak dipatuhi akandilihat wilayahnya apakah pelanggaran norma Hukum AdminsitrasiNegara

maka pembentukamandeman UUD menempatkan BPK yang mandiri, sebaiknya haltersebut diserahkan kepada audit BPK ; Hal 169 dari 261 hal Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2014/PN YykBahwa terkait dengan hutang dan Piutang,BUMN masuk keuangannegara Ahli mengkategorikan keuangan negara ; Bahwa siapapun yang memakai uang negara dia harus tunduk padamekanisme dan pertanggung jawaban terhadap keuaganan negara ; Bahwa kalau lone/pinjaman, sepanjang kemudian masuk didalam APBNmenurut pendapat Ahli sudah masuk didalam siklus

penyidik, karena ini juga menggunakanfasilitas ini juga masuk didalam lingkup keuangan negara ; Bahwa definisi kekayaan negara yang dipisahkan, struktur permodalan diPLN, kekayaan negara yang dipisahkan negara adalah yang bersumberpada APBN untuk diserahkan kepada BUMN/perusahaan negara.dalamkonteks ini UU tidak membuat suatu klasifikasi secara khusus manayang merupakan modal PLN sendiri, mana yang dari uang negaraselama tidak ada pengaturan dalam UU yang ada tidak direvisi, ini pertanggungjawaban siklus

Tana Toraja atas belanja barang dan jasaberdasarkan Perda Tana Toraja No.2 tahun 2003 adalah sah dan tidak bertentangandengan hukum;PENDAPAT PENUNTUT UMUM :APBD dalam prespektif hukum keuangan daerah adalah instrument pembangunanyang memberikan pembiayaan bagi aktivitas pemerintahan yang dilaksanakan dalamsatu. tahun siklus anggaran berdasarkan perencanaan penganggaran yangdilaksanakan sesuai asas hukum pengelolaan keuangan daerah, dengan mematuhiketentuan perundangundangan yang bersifat regulative