Ditemukan 1406 data
338 — 171
Bahwa Magna Carta yang merupakan Perjanjian antara Raja Inggris Johndan para Baron yang memberontak padanya pada tahun 1215 dianggapsebagai cikal bakal dari pembatasan kekuasaan Raja (Negara) terhadaprakyat. Salah satu prinsipnya yang terkenal adalah "No free man shall beseized, or imprisoned, or disseised, or outlawed, or exiled, or injured in anyway, nor will we enter on him or send against him except by the lawfuljudgment of his peers, or by the law of the land."
189 — 92
dan tidak beralasan,maka sudah sepatutnya menurut hukum harus ditolak dandikesampingkan ;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il merasa perlu untuk menanggapiperincian tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat, karena menurutTergugat dan Tergugat Il perincian kerugian yang diuraikan olehPenggugat dalam gugatan a quo adalah perhitungan yang tidak berdasardan tidak beralasan, antara lain :Bahwa mengenai ganti kerugian yang nyata (materiil) atas keperluanPenggugat yang meminta PT Tunas Jaya Sanur dan PT Cikal
71 — 26
2016tanggal 26 Oktober 2016 perihal Permohonan Pembatalan SHM (BuktiT.I16).Sebagaimana didalilkan oleh Pembanding II (dahulu Tergugat Il) dalamJawabannya terdahulu dan Bukti T.l13, cacat hukum administratif yangterkandung dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No.358/Jatingaleh milikTerbanding (dahulu Penggugat) dan 2 SHM lainnya tersebut selain karenaAkta Jual Beli No.35 tanggal 22111980 yang mejadi dasar perolehan HGBHalaman 72 Putusan Nomor27/Pdt/2019/PT SMGNo.48 Seb dan HGB No.49 Seb sebagai cikal
322 — 256
Bahwa saksi selain tercatat sebagai anggota saksi juga merupakanpengurus KOAPGI dimana jabatan saksi dikepengurusan yaitu sebagaisekertaris sejak tahun 20002010, Bendahara tahun 2011 dan AnggotaPengawas 2014saat ini, selain saksi tercatat sebagai pengurus saksi jugamerupakan salah satu pendiri dari KOKAGI yang didirikan pada tahun 2000yang merupakan cikal bakal dari adanya KOAPGI. Bahwa Yang mengangkat saksi sebagai Pengawas yaitu sdr.
Hwaliani
Tergugat:
1.Irwan Pribady
2.Pemerintah RI Cq Kemenkeu Cq Dirjen Kekayaan Negara Cq Kanwil DJKN Kalimantan Timur
3.Datu Kerama Wijaya SE
4.Anau Edy Sumarlin
127 — 288
Bahwa Penggugat (Hwaliani) samasekali tidak tahu menahu mengenai persoalanhukum antara suaminya dengan Datu Kerama Wijaya,SE dan tidak terlibatsebagai pihak dalam perkara Nomor 15/PdtG/2015/PN.Tjs tanggal 25 Agustus2015.Keberatan Penggugat atas lelang eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat Ilsecara melawan hukum adalah merupakan cikal bakal diajukannya gugatandalam perkara Nomor: 21/PdtG/2019/PN.Tjs.tanggal 03 Juli 2019 ini;6.
63 — 24
Nazir, Cstanggal 11 Februari 1996 tentang cikal bakal berdirinya kelompok tani Maro SeboMakmur (Bukti T4);Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan surat hasil rapat kepengurusan kelompoktani tanggal 9 Mei 1996 (Bukti T6);Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan surat hasil rapat kepengurusan kelompoktani Nomor 10 tanggal 2 Juni 1996 (Bukti T7);Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimanan kejadian pemanenan yangdilakukan oleh Terdakwa I Budhi BH Sulaiman dan Terdakwa II Johari Bin M.Dahlan;Terhadap
407 — 254
Pada intinyaKoperasi tersebut di dirikan awalnya harus memilik anggota Primer terlebihdahulu sebanyak 20 (dua puluh) orang, Kemudian dapat saya tambahkan terkaitbeberapa hal yang mana saya diminta menjadi Ahli pada hari ini, pada PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dimana diawali dengan program dari WorldBank yang mendorong untuk lahirnya Koperasi, mendorong PemerintahIndonesia untuk memperbaharui Undangundang, kemudian menjadi cikal bakallahirnya CSR yang sekarang kita kenal dengan namanya Dana
43 — 23
TergugatXXIX menyatakan alasan/argumentasi hukum bahwa isi posita ataupun fundamentumpetendi dari surat gugatan Penggugat Obscuur Libel (kabur);Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat III s/dTergugat XXIX Majelis Hakim berpendapat sebagaimana tertuang pada posita gugatanPenggugat pada Poin 1 dan 2 yang menyebutkan penempatan warga Transmigrasi UPTII Sei Garo Kecamatan Siak Hulu (Sekarang Kecamatan Tapung) Kabupaten Kampardari berbagai daerah di Pulau Jawa yang merupakan cikal
1.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
2.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
Tergugat:
Tjin Peng
51 — 13
Gabion itu dijadikan MenteriPertanian RI menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan yangsekarang bernama Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan disingkatdan dikenal dengan PPS Belawan;Bahwa pada tahun 1989 berdirilah Perusahaan Umum (Perum)Prasarana Perikanan Samudera yang memiliki cabang di Belawandikenal dengan Perusahaan Umum (Perum) Perikanan NusantaraBelawan sebagai cikal bakal yang di kemudian hari berubah namamenjadi Perum Perikanan Indonesia Samudera Cabang Belawan (ic.Penggugat II) seperti
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI
442 — 448
pertimbangan diatas, Majelis Hakimmenemukan fakta hukum lain yakni pada Risalah Panitia Pemeriksaan TanahB tanggal 16 Agustus 2007 pada poin V Uraian dan Telaahan atas obyek HakPutusan Nomor : 41/G/2018/PTUN.SMD Halaman 137huruf d bahwa ditindaklanjuti dengan keluarnya Ijin Lokasi dari Kepaladaerah Kutai Kartanegara Nomor 42/DPN.K/IL42/VI2008 tanggal 23 JuliMenimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas terlihat bagaimanaTergugat tidak cermat dalam merangkum suatu Risalah Panitia PemeriksaanB sebagai cikal
1.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
2.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
Tergugat:
PT. Mustika Naga
52 — 14
Gabion itu dijadikan MenteriPertanian RI menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Belawan yangsekarang bernama Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan disingkatdan dikenal dengan PPS Belawan;Bahwa pada tahun 1989 berdirilah Perusahaan Umum (Perum)Prasarana Perikanan Samudera yang memiliki cabang di Belawandikenal dengan Perusahaan Umum (Perum) Perikanan NusantaraBelawan sebagai cikal bakal yang di kemudian hari berubah namamenjadi Perum Perikanan Indonesia Samudera Cabang Belawan (ic.Penggugat II) seperti
54 — 41
Sehingga dengan dikeluarkan Surat Pembatalan Hak MilikPara Penggugat oleh Tergugatlll jelas Para Penggugat menderitakerugian;3) Bahwa, selain itu perbuatan Tergugat III tersebut jelas bertentangandengan nilai kesusilaan yaitu penghormatan yang seharusnyadilakukan oleh Tergugatlll kepada Kakek Para Penggugat Alm.Landas Kembaren selaku salah satu orang turut membuka tanahsebagai cikal bakal lahirmya Desa Kuta Gajah;4) Bahwa Perbuatan Tergugatlll tersebut telah bertentangan dengankepatutan, ketelitian
297 — 105
Sjadili Arsjad; Dalam gugatan Penggugat halaman 2 point ke 4 : Bahwaternyata sisa harga tanah sengketa sebesar Rp.8.000.000,(delapan juta rupiah) tersebut tidak pernah dibayar lunas olehSjadili Arsjad sampai akhirnya Sjadili Arsjad meninggal dunia,karenanya jual beli tanah sengketa tersebut dianggap belumpernah terjadi dan selain itu belum pernah dilakukan peralihan hakdalam bentuk apapun, termasuk mewakapkan tanah tersebutkepada subyek hukum lain; Bahwa uraian tersebut diatas jelas dan tegas, cikal
61 — 24
Dalam hal terjadi penjualan kepada pihak lain tanpamelalui mekanisme dan prosedur tersebut, menteri dapat membatalkan jualbeli tersebut;13.Bahwa Surat Keputusan Mentri Keuangan Nomor: 89/ KMK.013/ 1991,tanggal 25 Januari 1991 ini adalah merupakan salah satu dokumen yangmerupakan prosedur yang mengikat sebagai cikal bakal terjadinya AktaPenyerahan Hak atas Tanah dengan ganti rugi No. 13 tanggal 16 November2005 yang dibuat dihadapan Erna Waty Lubis, SH, Notaris di Medan, yangpada dasarnya merupakan
175 — 154
Santos Jaya Abadi941Tergugat V dan VI mengakui angka 10, halaman 3, dalam gugatan yang menjelaskan bahwapada intinya KAPAL API merupakan symbol (cap) yang dipakai untuk memasarkan produkkopi bubuk dari perusaahaan HAAPHOO TJAN.Tergugat V dan VI mengakui bahwa HAAP HOO TJAN merupakan cikal bakal dari PT.SANTOS JAYA ABADI yang memproduksi dan memasarkan produk kopi bubuk dengan capKAPAL API, sebagaimana diuraikan dalamgugatan angka 19,20,21 halaman 4.Dalam gugatan penggugat beberapa dalil yang disampaikan
93 — 125
Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalildalil Penggugat angka6,7,8,9,10 sampai dengan angka 23 karena Penggugat telahmembalikan fakta dan peristiwa yang sesunggunya, dimana uraianfaktafakta terbut adalah sebagai berikut:5.1 Bahwa cikal bakan perselisihan antara Penggugat dan Tergugatadalah mengenai membahasan Performance Appraisal(penilaian kerja) untuk Tahun 2014 yang akan dibayarkan padaBulan April 2014, dimana para Penggugat telah melampauikewenangannya dengan cara menekan perusahaan (Tergugat
127 — 122
, Tergugat II, Kuasa Tergugat Ill,Tergugat V, Kuasa Tergugat X, Kuasa Turut Tergugat I, KuasaTurut Tergugat II dan Kuasa Tergugat Berkepentingan menyatakanakan menanggapi dalam Kesimpulan ;Saksi 4 Penggugat : SUDARMINTO BIN CANDRA KASELAR Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat s/d Tergugat V dan mereka masih ada hubungankeluarga serumpun ; Bahwa, saksi tahu asal usul = atau cikal bakalkeluarga Sentono dari Kyai Kasan Mimbar, SelanjutnyaKyai Kasan Mimbar mempunyai 2 (dua) orang anak yaituHaji
335 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikianjelas bahwa cikal bakal Merek Kapal Api (Logo) termasuk MerekMerekKapal Api Lainnya ialah Kopi Tjap Kapal Api milik almarhum Go Soe Loet;Bahwa semasa almarhum Go Soe Loet masih hidup, beliau sangatmenyadari akan pentingnya keberadaan suatu merek di dalam duniaperdagangan.
A A Ngurah Gede Agung
Tergugat:
1.I Wayan Sundi
2.I Made Sunda
3.I Nyoman Bahagia
4.I Ketut Sandi
5.Lamianti Pamungkas Cq Indo Raja Walet
6.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Ngurah Rai Cq Perumahan Bea dan Cukai
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
121 — 85
pokoknya sebagai berikut :Bahwa berbicara Sertifikat Hak Milik berlandaskan pada UUPA yang berasaldari konversi ;Bahwa hak milik yaitu hak terkuat dan penuh secara turun temurun ;Bahwa yang dimaksud dengan pipil yaitu hak milik yang ada hubunganSurat pembayaran pajak, pengertiannya siapapun yang melakukankewajiban analogi sebagai pemilik tanah, secara jelas makna hak milik yangmelakukan kewajiban ;lpeda bagian dari dokumen untuk melakukan pembayaran pajak, kemudianPBB tahun 1985 1986 , pipil sebagai cikal
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
213 — 148
Ketika masa moyangdari marga Ohorella (Rumahtau Wakan) maka kepemimpinan disepakatiuntuk diserahkan kepada Upulatu Salamun dan menurun kepada anakcucunya yaitu Upulatu Ohar (cikal bakal marga Ohorella), kemudianditurunkan kepada anaknya Upulatu Umar, kemudian diturunkan kepadaanaknya Upulatu Pattiyasuka, kKemudian diturunkan kepada anaknya RajaPattiakarabu, kemudian diturunkan kepada anaknya Raja Bangsahitu,kemudian diturunkan kepada anaknya Raja Bangsaroho Ohorella danseterusnya sampai dengan saat