Ditemukan 1358 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 1 Juni 2016 — HAIDIR
60 — 18
60 — 18
Nama lengkapABDUL RAZAK Tempat lahirBaiya Umur/tanggal lahir31 Tahun / 08 April1984 Jenis kelamin LakilakiKebangsaan IndonesiaTempat tinggal Jalan Baiya Raya Kelurahan BaiyaKecamatan PaluUtara Kota Palu Halaman dari 168 Putusan No: 6/Pid.SusTPK/2016/PN Palu Provinsi Sulawesi TengahAgama : IslamPekerjaan : PNS pada DinasPendapatan ProvinsiSulawesi Tengah(Mantan PetugasPenetapan NoticePajak pada PosPelayanan SamsatKotaraya, UPTDWilayah IlKabupaten ParigiMoutong di KotaRaya).Pendidikan : SMA Para Terdakwa
Register : 13-05-2011 — Putus : 01-11-2010 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 15/Pid.Tipikor/2011/PN.SMDA Tanggal 1 Nopember 2010 — H. ABDUL SANI AMNBO POKEK BIN AMBO POKEK
108 — 26
108 — 26
denganUU RI No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan~ danKedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah Bahwa sepengetahuan ahli pengertian lumsum hanyaada dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 TentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetapdanmerupakan satu satunya peraturan yang mengaturdefinisi lumsum; Bahwa lumsum mencakup semua komponen baiya
Register : 07-01-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Tanggal 7 Mei 2019 — Penuntut Umum:
NUR FARIDA ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
SUNARTO Bin DIMAN KADIR
350 — 185
NUR FARIDA ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
SUNARTO Bin DIMAN KADIR
350 — 185
camat atau tidak.Bahwa untuk patok yang membuat adalah masyarakat tapi yang menerimauang dari bendahara PTSL adalah terdakwa.Bahwa terdakwa lupa berapa jumlah uang untuk membuat patok yang sudahterdakwa terima dari bendahara PTSL.Bahwa perintah terdakwa kepada bendahara desa Mustakin adalah untuksementara biaya tambahan ditampung dulu.Bahwa terdakwa selaku Kades juga memperoleh honor dari BPN .Bahwa terdakwa menyampaikan kepada bendahara desa Mustakim bahwaterdakwa meminjam uaang yang berasal dari baiya
Register : 17-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ALUDIMAN, S.Si.
121 — 67
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ALUDIMAN, S.Si.
121 — 67
pelaksanaan kegiatan baik di Hotel AthayaKendari Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 sebanyak 43 (empat puluh tiga)Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dansaksi Ahmad Firdaus masingmasing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)dan di Hotel Dblitz Kendari Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 sebanyak 46(empat puluh enam) Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi pesertakepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masingmasing sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga baiya
pelaksanaan kegiatan baik di Hotel AthayaKendari Tanggal 23 Maret S/D 27 Maret 2019 sebanyak 43 (empat puluh tiga)Kepala Desa menyetorkan biaya kontribusi peserta kepada saksi KEYS dansaksi Ahmad Firdaus masingmasing sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)dan di Hotel Dblitz Kendari Tanggal 27 Maret S/D 30 Maret 2019 sebanyak 46(empat puluh enam) Kepala Desa menyetorkan biaya koniribusi pesertakepada saksi KEYS dan saksi Ahmad Firdaus masingmasing sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sehingga baiya
Register : 07-10-2013 — Putus : 15-04-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PBR Tanggal 15 April 2014 — drg. MARIANNE DONSE Br. TOBING
121 — 608
121 — 608
indikasi penyakit lainboleh langsung disuntik sesuai dosis,kalau terdapat kontra indikasi diberi obatdulu, dipantau, baru kemudiandivaksinasi sesuai dosis ;d Pengisian buku ICV ;e Buku ICV ditadatangani/cap jempol olehcalon jemaah haji/umroh ;f Buku ICV ditandatangani oleh DokterKKP, foto dan data di upload langsung ;g Serah terima buku ICV ;Pembayaran biaya vaksinasi.Bahwa pihak KKP yang terdiri dari Kepala KKP beserta kasikasinyamengundang terlebih dahulu pihak travel untuk membicarakanmengenai baiya
Register : 29-09-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 187/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY Tanggal 27 Desember 2016 — Penuntut Umum:
Wahyu Dwi Prasetyo, SH, MH
Terdakwa:
ALFI HANDAYANI, SPI, MP
136 — 172
Wahyu Dwi Prasetyo, SH, MH
Terdakwa:
ALFI HANDAYANI, SPI, MP
136 — 172
SPImenyerahkan uang sebesar Rp.39.000.000, (tiga puluh sembilan juta rupiah) dalam 2(dua) tahap :e Tahap Pertama pada Jam 16.00 wib sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) tempat penyerahan di ruangan kerja terdakwa.e Tahap Kedua pada jam 22.00 Wib sebesar Rp.9.000.000, (Sembilan juta rupiah)didalam Bus ketika akan berangkat.Bahwa uang sebesar Rp.39.000.000, (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebutoleh UMI ENDAH SUSILOWATI selaku Event Organiser dari CV.KURNIA TRAVELdipergunakan untuk :e Baiya
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 23 Maret 2017 — - NURLIYANA (TERDAKWA)
84 — 20
84 — 20
perjalanan dinas untuk ketiga jenis kegiatan tersebut yaitu :setelah SPT dan SPPD tersebut diterbitkan maka anggota dewan yang melakukan perjalanan dinasmenerima 80% dari total biaya perjalanan dinas dan anggota dewan hanya menerima uang representasi,uang transport dan uang saku, sedangkan uang tiket dan hotel diserahkan kepada satf pendamping yangditunjuk oleh Sekwan, dan setelah selesai atau kembali daari melakukan perjalanan dinas maka kiatanggota Dewan hanya menandatangani Kwitansi penerimaan uang baiya
perjalanan dinas untuk ketiga jenis kegiatan tersebut yaitu:setelah SPT dan SPPD tersebut diterbitkan maka anggota dewan yang melakukan perjalanan dinasmenerima 80% dari total biaya perjalanan dinas dan anggota dewan hanya menerima uang representasi,uang transport dan uang saku, sedangkan uang tiket dan hotel diserahkan kepada satf pendamping yangditunjuk oleh Sekwan, dan setelah selesai atau kembali daari melakukan perjalanan dinas maka kiatanggota Dewan hanya menandatangani Kwitansi penerimaan uang baiya
perjalanan dinas untuk ketiga jenis kegiatan tersebut yaitu: setelah SPTdan SPPD tersebut diterbitkan maka anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas menerima 80% daritotal biaya perjalanan dinas dan anggota dewan hanya menerima uang representasi, uang transport danuang saku, sedangkan uang tiket dan hotel diserahkan kepada satf pendamping yang ditunjuk oleh Sekwan,dan setelah selesai atau kembali daari melakukan perjalanan dinas maka kiat anggota Dewan hanyamenandatangani Kwitansi penerimaan uang baiya
Register : 09-02-2012 — Putus : 26-04-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/Pid. Sus/TPK/2012/PN. Bdg Tanggal 26 April 2012 — WANDI SUPRIYADI BIN (Alm) DIDI SUKARDI
47 — 12
47 — 12
Kwitansi nomor 05 tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaranmengganti baiya pembelian makanan dalam rangka rapat rutin TPPKK Tk Desa sejumlah Rp.900.000..24. Kwitansi nomor 06 tanggal 17 Desember 2009 untuk pembayaranbantuan modal UP2K sejumlah Rp.500.000,.25.
Putus : 12-12-2012 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 80/Pid.SUS/2012/PN.TIPIKOR.Smg Tanggal 12 Desember 2012 — H. KUSWADI bin BASRI
58 — 15
58 — 15
jugasaksi pernah disuruh untuk membuat kuitansikuitansi, tetapi yangmendikte nya juga Terdakwa;Bahwa untuk bukti pengeluaran biaya normalisasi sungai saksihanya mencatat saja dan buktibukti pengeluarannya, karena yangmembuat adalah Terdakwa sendiri, padahal yang mengerjakan danmembiayai normalisasi sungai waktu itu adalah DPU KabupatenPati;Bahwa tentang bukti pengeluaran untuk biaya operasional PILEG2008 yang mengeluarkan uangnya juga Terdakwa sendiri, dan36operasional PILEG tersebut dipergunakan untuk baiya
Register : 04-11-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 23 Maret 2017 — - MARIATI WARUWU, SE
71 — 15
71 — 15
perjalanan dinas untuk ketiga jenis kegiatan tersebut yaitu :setelah SPT dan SPPD tersebut diterbitkan maka anggota dewan yang melakukan perjalanan dinasmenerima 80% dari total biaya perjalanan dinas dan anggota dewan hanya menerima uang representasi,uang transport dan uang saku, sedangkan uang tiket dan hotel diserahkan kepada satf pendamping yangditunjuk oleh Sekwan, dan setelah selesai atau kembali daari melakukan perjalanan dinas maka kiatanggota Dewan hanya menandatangani Kwitansi penerimaan uang baiya
perjalanan dinas untuk ketiga jenis kegiatan tersebut yaitu:setelah SPT dan SPPD tersebut diterbitkan maka anggota dewan yang melakukan perjalanan dinasmenerima 80% dari total biaya perjalanan dinas dan anggota dewan hanya menerima uang representasi,uang transport dan uang saku, sedangkan uang tiket dan hotel diserahkan kepada satf pendamping yangditunjuk oleh Sekwan, dan setelah selesai atau kembali daari melakukan perjalanan dinas maka kiatanggota Dewan hanya menandatangani Kwitansi penerimaan uang baiya
perjalanan dinas untuk ketiga jenis kegiatan tersebut yaitu: setelah SPTdan SPPD tersebut diterbitkan maka anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas menerima 80% daritotal biaya perjalanan dinas dan anggota dewan hanya menerima uang representasi, uang transport danuang saku, sedangkan uang tiket dan hotel diserahkan kepada satf pendamping yang ditunjuk oleh Sekwan,dan setelah selesai atau kembali daari melakukan perjalanan dinas maka kiat anggota Dewan hanyamenandatangani Kwitansi penerimaan uang baiya
Register : 03-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 33/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS Tanggal 20 Januari 2016 — Dra. NYOMAN CHANDRA DEWI
57 — 42
57 — 42
Hal demikianhendaknya dapat dipahami betapa situasi dilematis yang dihadapi para saksi tersebut, disatu sisi terdapat keinginan besar menjadi PNS, namun di sisi lain terdapat praktikpungutan baiya administrasi yang lumayan besar namun tidak benar secara hokum aliasillegal, yang jika tidak dipenuhi atau bahkan dilaporkan justru akan mempersulit dirimereka sendiri dan menjadikan hubungan di antara mereka secara kedinasan menjaditidak nyaman.
Register : 20-05-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 111/G/2020/PTUN-JKT Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat : PT AMOSYS INDONESIA diwakili oleh: Kawiro Susilo (Direktur Utama) ;
Tergugat : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA ;
Tergugat II Intervensi : PT. DWI MITRA ARTHA
1507 — 1081
1507 — 1081
Berdasar Hukum bahwaTergugat telah melakukanperbuatan hukum berupa menerbitkan Objek Sengktea yang memiliki akibathukum yaitu ditolaknya permohonan pembaruan 15 Notifikasi Penggugatdan akhirnya tidak diperbaruinya dan berakhirmya Notifikasi 15 Penggugatdan akibatnya Penggugat tidak dapat lagi menjual Produk Skincare RDL diIndonesia dan akhirnya merugi karena Penggugat telah banyakmengeluarkan biaya yang besar untuk membeli dan mempromosikanprodukproduk Skincare RDL, membayar pajak, biaya impor,baiya
Register : 09-11-2012 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN AMBON Nomor 45/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB.- Tanggal 29 Oktober 2013 — Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si alias JAN
113 — 399
113 — 399
(tiga jutarupiah) kemudian turun kembali yang kedua kali dan mendapat baiya sebesarRp.3.000.000.
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst Tanggal 14 Februari 2018 — Pahala Tua, S.Sos., MM alias Pahala Tua Sidauruk
144 — 68
144 — 68
sekitar 1 minggu ataubisa juga sampai 2 minggu tergantung lokasinya, lalubergeser lagi ke lokasi SPT yang lain.Bahwa selanjutnya saya menyerahkan kepada Bendaharadokumen berupa :Laporan harian.Laporan Mingguan.Foto Pelaksanaan Pekerjaan.Ucapan Terimakasih Warga.Kwitansi Biaya Pelaksanaan Pekerjaan di Suatu Lokasi.Daftar Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.Kwitansi Upah Kerja.Daftar Pembayaran Upah Tenaga Kerja.Daftar Absensi Tenaga Kerja.KTP Pekerja.Bahwa dokumen Laporan harian, Laporan Mingguan,Kwitansi baiya
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
166 — 107
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
166 — 107
Membebankan baiya perkara kepada Negara;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetappada Surat Tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetappada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS03/CRP/01/2021 tertanggal 25 Januari 2021 sebagaiberikutDAKWAANPRIMAIR :Bahwa Terdakwa EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs.
Register : 02-05-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus/TPK/2017/PN.Dps Tanggal 28 Juli 2017 — I GUSTI RAI SUTA, SH
72 — 59
72 — 59
uangpersediaan (UP) ke Bendahara umum daerah(BUD) Kota Denpasar denganpersetujuan pengguna anggaran dalam hal ini Sekwan DPRD Kota Denpasaryang besarnya sesuai dengan surat Edaran Walikota Nomor:900/021/Keutanggal 3 Januari 2013 adalah seperduabelas dari total Belanja Barang danJasa.Uang Persediaan(UP) ini adalah untuk membiayai kegiatankegiatanyang dilaksanakan pada sekretariat DPRD seperti untuk membiayai tagihantagihan listrik, telepon, air, biaya rapatrapat, pemeliharaan gedung dankendaraan termasuk baiya
Register : 28-04-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 26 September 2016 — - Drs. YAFIT HAM, M.Pd.
74 — 45
74 — 45
Baiya ATK PPS, sidang rapat PPS;f. Biaya ATK KPPS, uang makan KPPS, sewa tenda meja kursi,pembentukan KPPS;Rapat kerja bimbingan teknis, perjalanan dinas PPK dan PPS;h. Biaya logistik;Hal 209Putusan Pengadilan TIPIKORNo. 43 /Pid.Sus. TP K/2016/PN.Mdni. Biaya Pleno, Rakor PPK dengan KPPS.Bahwa saksi menerima dana kegiatan Pilgubsu Wagubsu tahun 2013untuk Kecamatan Kualuh Hulu dari Bendahara Pembantu KPUDLabuhanbatu Utara yaitu sdri. YUSNIDAR dan yang saksi terima antaralain :a.
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
131 — 35
131 — 35
mahasiswamengeluhkan tentang pembiayaan praktekum, sehingga saksi memintadinas pendidikan Kabupaten Kapuas untuk membicarakannya ke Unpar; Bahwa seingat saksi, dalam MoU yang saksi tandatangani dengan RektorUnpar ada dirinci tentang pembebasan pembiayaanpembiayaanterhadap mahasiswa selama dalam menempuh perkuliahan di FakultasKedokteran Unpar (Sampai mendapat gelar sarajana); Bahwa pengelolaan bantuan uang hibah dimaksud, dikelola sepenuhnyaoleh pihak Unpar; Bahwa saksi tidak mengetahui ada istimulasi untuk baiya