SITI AISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasiftersebut melayangkan surat melalui Tiki dengan maksudmengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS (rapatumum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yangtempat pelaksanaan RUPS tersebut di kantor NotarisSUJAYANTO, SH., MH, akan tetapi para terdakwa tidakmenanggapi surat dari persero pasif yang juga sebagaisaksi dalam berkas perkara atas nama para terdakwa;Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat danditandatangani oleh terdakwa I. Hj.

Halimah.Bahwa setelah ayah meninggal pernah akan diadakan RUPSdan para terdakwa di undang 2 kali kalau tidak salah.Bahwa Setahu saya yang mengundan RUPS adalah Notaris.Bahwa RUPS dak jadi dilaksanakan karena dari paraterdakwa tidak ada yang datang.Bahwa semasa ayah masih hidup hasil perparkiranGisetorkan ke Ayah saya Adenan kemudian diserahkankeanakanaknya.Bahwa selama Ayah meninggal dari hasil perparkiranSaya pernah diberi Rp.500.000,, Saya hanya diberi 1(satu) kali, Yang memberi Terdakwa YATIK

Fakum, CV tersebut jalan tapi bukan kami lagi yangjalankan.Bahwa RUPS tidak pernah ada perubahan, pernah maudGiadakan perubahan 2 kali oleh Pengurus yaitu Hj.

Halimah.Bahwa setelah ayah meninggal pernah akan diadakan RUPSdan para terdakwa di undang 2 kali kalau tidak salah.Bahwa Setahu saya yang mengundan RUPS adalah Notaris.Bahwa RUPS tidak jadi dilaksanakan karena dari paraterdakwa tidak ada yang datang.Bahwa setelah ayah saya meninggal saya tidak pernahdiberi hasilnya.Bahwa selama Ayah meninggal dari hasil perparkiranSaya pernah diberi Rp.500.000,, Saya hanya diberi 1(satu) kali, Yang memberi Terdakwa YATIK , Saya diberiuntuk biaya kebutuhan.Bahwa waktu

;

Bahwa tidak di panggil dalam RUPS bukan berarti tidak punya hak suara,dan apabila pemegang saham sudah di undang tetapi tidak hadir dan RUPStetap dijalankan dan sudah mencapai korum maka RUPS tersebut dianggapHalaman 32 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SELsah tetapi apabila RUPS sudah Korum dan ada salah satu pemegangsaham tidak diundang maka RUPS tidak sah.

Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemupada saat RUPS dan setelah penanda tangan RUPS Terdakwa baruHalaman 55 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SELbertemu dengan sdr FELIX BELANUSA PIETER sekitar bulan Oktober2018 di Hotel SENYIUR SAMARINDA yang mana Terdakwa diminta saksiAan Rustiawan untuk Menemui Sdr. FELIX BELANUSA PIETER; Bahwa benar Terdakwa mengenal sdr. IMANSYAH sekitar bulanDesember 2007 di Samarinda.

FELIX di kirim diundang atau tidak dandalam RUPS yang menjadi dasar dalam RUPS tersebut adalah Aktadengan nomor 16 tanggal 24 Februari 2016; Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait urusan jual menjual danTerdakwa tidak tahu nilainilai menjual dan Terdakwa hanyamempertahankan saham milik Terdakwa sebesar 5%; Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk Akta no 03 tanggal 07Januari 2014 di Notaris MEISSIE PHOLUAN.,S.H.

CHENNY selaku ahli waris serta tanpa adanya RUPS pemegangsaham PT. MULTI SARANA PERKAS;. Bahwa atas penjualan kepada sdr. FELIX Saksi tidak dilibatkandalam urusan keuangannya begitu juga dengan sdr.

Imansayah, dimana dalam RUPS tersebut yangdijadikan dasar pengurusan oleh saksi Aan Rustiawan dan Terdakwa denganAkta No. 1 tanggal 2 Januari 2009 yang menghasilkan perubahan susunanDirektur dan Komisaris, saksi Aan Rustiawan maupun Terdakwa mengetahuibahwa akta terakhir adalah Akta No. 3 tanggal 7 Januari 2014, denganberdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Januari 2009 tersebut kemudian, denganberdasarkan RUPS yang didasarkan pada Akta No. 1 tanggal 2 Januari tersebutterjadi perubahaan susuna Direksi dan

Pasal 127 ayat (2) yangkami kutip sebagai berikut:Pasal 87 ayat 1 UUPT:Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil berdasarkanmusyawarah untuk mufakat;Yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat adalah hasilkesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakilidalam RUPS;Pasal 125 ayat 7 UUPT:Dalam hal pengambilaihan saham dilakukan langsung dari pemegangsaham, ketentuan dalam Pasal 125 ayat 5 dan ayat6 tidak berlaku;Pengambilalinan saham dalam perseroan langsung dari pemegang

Jkt.PiKomosaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa Direksi berwenang membuat keputusan yang sekaligusmewakili perseroan di dalam pengadilan.

Komisaris bertugasmelakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi.Sedangkan RUPS memiliki semua kewenangan yang tidak dimilikiatau diberikan kepada Direksi maupun Komisaris;Bahwa RUPS ada 2 (dua), yaitu RUPS Tahunan yang dilaksanakanberdasarkan inisiatif Direksi dan Dewan Komisaris dan RUPS LuarBiasa yang dilaksanakan berdasarkan adanya Pemohon yangmewakili pemegang saham dan dapat karena permintaan DewanKomisaris;Bahwa RUPS selalu dilaksanakan oleh Direksi dan apabila terjadipertemuan seluruh

, tetapi dimungkinkan juga tidak didahuluidengan RUPS;Bahwaakta notaris yang menyatakan sebagai alat bukti yang sah itu diperbolehkan, biasanya dalam akta notaris selain peristiwa biasa disebutjuga tentang biayanya;Hal. 45 dari 69 halaman, Pts.

Pacific Royale Airways No. 20 tertanggal 9 Oktober 2012 danAkta Jual Beli Saham No. 21 tanggal 9 Oktober 2012 terdapat unsurpemaksaan serta tidak terpenuhinya syaratsyarat RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) maka terhadap Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Di Luar Rapat PT.

Tato tersebut disetujui oleh Termohon IX : MenteriKehakiman dan HAM RI, vide Keputusan No.C01630.HT.01.04.TH.2002,tanggal 30 Januari 2002 ;Bahwa dari Akta No.31 perihal Pernyataan Keputusan Rapat tersebutdiketahui bahwa Termohon VI telah bertindak selaku kuasa yang diberikankepadanya oleh Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS LuarBiasa) PT. Tato, untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar PT.

HasilKeputusan RUPS tersebut kemudian menyepakati untuk menyelesaikanpersoalan PT. Tato dan PT. Upati tersebut secara menyeluruh, yakni denganpembubaran pemegang saham korporasi PT. Tato dan PT. Upati danmenyelesaikan seluruh hutang dan kewajiban korporasi kepada para krediturdan karyawannya. Vide bukti P8 Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamPT. Tato dan PT.

Upati melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009kepada Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 18 AnggaranDasar PT. Tato. Namun hanya menyerahkan tugas dan kewajibannyakepada anakanaknya Termohon VI dan Termohon VII ;d. Faktual, dari sejak tahun 2002 hingga sekarang ini, Termohon Il tidakpernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danmemberikan pertanggungjawabannya sebagai Direktur Tunggal PT.

TATO, tidakpernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atauRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. TATO perihalPembentukan Pengurus/Direksi dan Komisaris PT. TATO yang baru.Sehingga dengan demikian, menurut hukum perseroan, seharusnyaPengurus/Direksi dan Komisaris yang lama tetap menjabat sebagaiPengurus/Direksi PT. Tato, sampai dengan terpilinnya Pengurus/Direksidan Komisaris PT.

Halini jelas melanggar Pasal 86 UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas dan Pasal 100 jo Pasal 66 UndangUndang No.40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan pengurus PT.untuk membuat Laporan Tahunan kepada Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) ;Bahwa dengan demikian terbukti, bahwa Termohon Kasasi/Termohon lI,yang sebelumnya telah mengakui tidak pernah lagi aktif mengurus PT.Hal. 18 dari 26 hal. Put.

Banjar;Bahwa selama ini RUPS hanya dilakukan pada tahun 2013 dan waktu ituDireksi menyampaikan kepada pemegang saham mengenai laba yaitusebanyak Rp.

yaitu pada tahun 2013 dan sebelum nya tidakpernah, dan saat RUPS membicarakan dana BUMDes untuk simpanpinjam dan juga dana BUMDes digunakan untuk simpan pinjam juganamun tidak dituangkan dalam berita acara hasil RUPS, danTerdakwa bisa menunjukkan hasil rapat tersebut kepada pemeriksanamun tidak ingat isinya karena saat itu pak TAUPIQ membacakanrencana kegiatan tahun berjalan; Bahwa RUPS pada tahun 2008,2009,2010,2011 dan tahun 2012tidak diadakan alasannya apa Terdakwa tidak tahu; Bahwa dalam rapat

ikut hadir dan juga tandatangan di daftarhadir rapat RUPS.

yaitu pada tahun 2009, dan saat RUPS tidak adamembicarakan dana BUMDes untuk simpan pinjam dan juga danaBUMDes digunakan untuk simpan pinjam juga tidak dituangkandalam berita acara hasil RUPS, dan Terdakwa tidak bisamenunjukkan hasil rapat tersebut kepada pemeriksa karenaTerdakwa tidak memiliki hasil rapat tersebut, RUPS pada tahun2008, 2010tidak diadakan alasannya apa Terdakwa tidak tahu.RUPS tahun 2011 dan tahun 2012 Terdakwa tidak ikut keranaTerdakwa sudah mengundurkan diri dari kepengurusan

MULYADI dan Pak SENTOT, jumlah bunga yangdibebankan untuk pinjaman kepada BUMDes Simpang Empatdengan bunga 2% dari pokok pinjaman;Bahwa penentuan Bunga simpan pinjam sebesar 2% dari pokokadalah Dirut an pak SENTOT, yang menentukan bunga simpanpinjam sebesar 2% dari pokok DIRUT tidak hasil RUPS,karena yangTerdakwa ketahui RUPS diadakan Cuma 1 kali yaitu pada tahun2009;Bahwa sebelumnya Terdakwa Belum ada mengembalikan uangyang Terdakwa pakai sebelum muncul permasalahan di BUMDesKec.

Tanjung Jabung Power Nomor : 006/TJP KU/IV/2007., tanggal07 Mei 2007 perihal RUPS Tahunan ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungJabung Power No. 031/BUMD JBS/XI/2007., tanggal 12 November2007 perihal Setoran Kontribusi Saham PLTG ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungJabung Power No. 033/BUMD JBS/XII/2007., tanggal 04 Desember2007 perihal Analisa PLTG ;Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur UtamaPT.

., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung BaratSakti Holding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMDJabung Barat Sakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung JabungBarat Nomor : 045/BUMD JBS/IX

No. 126 PK/Pid.Sus/201383 Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tanjung JabungPower tanggal 16 Maret 2008 ;84 Akta Notaris Nomor : 143 tanggal 16 Agustus 2008 tentang BeritaAcara Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung jabung Power ;85 Akta Notaris Nomor : 132 tanggal 20 November 2008 tentangAddendum Jual Beli Saham ;Dikembalikan kepada Drs. H.

., tanggal 01Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, Rencana Kerjadan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Hal. 33 dari 50 hal. Put.

., tanggal 01Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, Rencana Kerjadan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMD Jabung BaratSakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Hal. 41 dari 50 hal. Put.

Buahandengan Akta Nomor 41 Tanggal 22 Juli 2002 Nomor: C01196HT.01.01 Thn 2004 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 44 tanggal 20 Pebruari 2014tentang Pernyataan RUPS luar biasa dan pengesahan Menkumhamdengan Nomor: AHU10972.AH.01.02 thn 2014 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 37 tanggal 19 Maret 2014tentang Pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor: AHU01814.40.22.2014 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas;Hal. 14 dari 44 halaman putusan No.16/Pid/2020/PT DPS1 (satu) bendel fotocopy Akita Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017tentang pernyataan

RUPS luar biasa mengenai peningkatan modaldasar dari Menkumham dengan nomor AHU0006714.AH.01.02Thn.2017 yang telah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy SSPD pajak Hotel Hanging Garden tahun2015 kecuali bulan Juli yang diberikan oleh ARIF MUHAMAD LUFTIkepada ADE CHAERANI NUESAFITRI yang telah dileges;1 (satu) bendel fotocopy SSPD pajak Hotel Hanging Garden tahun2016 yang diberikan oleh ARIF MUHAMAD LUFTI kepada ADECHAERANI NURSAFITRI yang telah dileges;1 (satu) bendel fotocopy SSPD pajak Hotel Hanging

Buahandengan Akta Nomor 41 Tanggal 22 Juli 2002 Nomor: C01196HT.01.01 Thn 2004 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 44 tanggal 20 Pebruari 2014tentang Pernyataan RUPS luar biasa dan pengesahan Menkumhamdengan Nomor: AHU10972.AH.01.02 thn 2014 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 37 tanggal 19 Maret 2014 tentangPernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor: AHU01814.40.22.2014 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas;1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dariMenkumham

Petro Purna Jasa(Penggugat a quo) melalui RUPS, tetapi hal tersebut tidak digubris Tergugat I danbahkan menyebutkan hal tersebut tidak diperlukan;Bahwa jelas, sejak awal Penggugat sangat keberatan menyerahkan saham kepadasiapapun termasuk kepada Tergugat I apalagi dengan cara hibah. Karena pemberianhibah saham adalah merupakan perbuatan hukum yang tidak logis karena tidaksebanding dengan hasil jasa manajemen dan jasa modal Penggugat.

Dharma Kencana Sakti (Tergugat I a quo)adalah cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formal yakni pemberian hibah sahamtanpa melalui RUPS di perusahaan Penggugat;Bahwa adanya pelanggaran syarat formil dan syarat materil dalam perjanjianhibah saham tersebut sangat mudah untuk diujikan.

Petro Purna Jasa/ Pemohon Kasasi a quo telah menerangkan di bawahsumpah menyatakan tidak pernah adanya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)di Perseroan Pemohon Kasasi yang menghasilkan keputusan untuk melakukanHibah Saham milik Pemohon Kasasi kepada Tergugat I. Dalam Perjanjian HibahSaham sesuai dengan Akte Nomor 51 tanggal 10 Juni 1992 yang dibuat di hadapanJoenoes E.

AsriUmillah Hartono selaku pemegang saham di Pemohon Kasasi tidak pernahmemberikan persetujuannya baik secara pribadi maupun melalui RUPS di perseroanPemohon Kasasi. Fakta ini menjelaskan bahwa pelanggaran syarat hibah yang telahmenjadi ketentuan hukum yakni, barang atau kekayaan yang dihibahkan adalahmilik mutlak pemberi hibah.

No. 2245 K/Pdt/201122e Adanya Bukti P15 berupa Berita Acara No. 50: Berita Acara dalam RUPS LuarBiasa yang memutuskan menyetujui penghibahan sahamsaham milik PT.Petro PurnaJasa kepada PT.

Tuan HENDRO NUGROHO PRAWIRA HARTONO tersebutsebanyak 100 (seratus) saham atau dengan nilai nominalseluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) saham atau dengannilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah); Bahwa berdasarkan isi Berita Acara RUPS yang pada hari Senintanggal 21 Desember 2015, pukul 10.00 WITA, bertempat di KantorPerseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, telahterjadi perubahan pengurus

Nyonya TRI ENDANG ASTUTI tersebut sebagai Komisaris baruPerseroan:Bahwa RUPS PT. Bali Rich Mandiri sebagaimana termuat dalam BeritaAcara RUPS PT.

Bali Rich Mandiri tertanggal 21 Desember 2015 yangbertempat di Kantor Perseroan, Banjar Tanggayuda, Kedewatan, Ubud,Gianyar, tidak pernah diselenggarakan;Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang dalam hal iniberposisi sebagai Ketua Rapat yang ditunjuk oleh Notaris Hartono danTerdakwa telah menandatangani Berita Acara RUPS tertanggal 21Desember 2019 tersebut, yang mana Terdakwa sendiri mengetahuibaik dari tanggal dan tempat maupun isinya bertentangan dengankeadaan yang sebenarnya, maka secara tidak

langsung Terdakwasendiri telah membenarkan dan menyetujui apa yang termuat dalamBerita Acara RUPS tersebut yang secara fakta tidaklah benar;Bahwa in casu berdasarkan Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

Tetapi dalam hal ini Penggugat sebagai Direkturyang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdidalamnya terdapat Para Pemegang Saham tidak memilikiwewenang untuk menggugat Para Pemegang Saham ataupunPemegang Saham, sehingga gugatan Penggugat menjadi error inpersona dalam bentuk diskualifikasi in Person dikarenakanPenggugat tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki hak untukmengajukan gugatan.

Bahwa gugatan terhadap pemegang saham sebagaimana pokokgugatan Penggugat adalah sangat tidak berdasarkan hukum,gugatan terhadap pemegang saham harus didasarkan pada RapatUmum Pemengang Saham ( RUPS ) yang diadakan untuk itu,sebagaimana gugatan uraian gugatan Pengggugat, Tergugat tidakpernah diundang dalam Rapat Umum Pemegang Saham, olehkarena semua Rapat Umum Pemengang Saham ( RUPS ) adalahbatal demi hukum, sehingga gugatan Penggugat sangat tidakberdasar, maka sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidak

;Bahwa benar, sesuai dengan uraian gugatan Penggugat parapemegang saham belum pernah melakukan Rapat UmumPemengang Saham ( RUPS ) yang dilaksanakan guna membahaskedudukan hukum Tergugat dalam Perseroan Terbatas, oleh karenaMasalah Tergugat dalam kedudukannya dalam Perseroan Terbatas,maka permasalahan yang timbul harus diselesaikan dalam RapatUmum Pemengang Saham ( RUPS ) sesuai dengan UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka olehkarenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan

Dan apabila terjadi perubahan anggaran pembelian tanah yang terjadidalam tahun buku bersangkutan, Direktur mengajukan RKAPperubahan dan di bahas didalam RUPS dan hal tersebut dilakukansebelum pembelian.Dalam kenyataanya terdakwa selaku direktur PD BKK Kebakkramat dalampengadaan harta tetap dan inventaris (pengadaan tanah) tanpa melalui RUPS danmelebihi RKAP Tahun 2010 yang hanya ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) tidak sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42Tahun

Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan Direktur PDBKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan harta tetapdan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atau tidakdisetujui akan dituangkan dalam notulen RUPS.f.

Data pendukung lain yang diperlukan (Laporan PenilaianProperti)e Bahwa Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan DirekturPD BKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan harta tetapdan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atau tidak akandituangkan dalam notulen RUPS.

Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan Direktur PDBKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan hartatetap dan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atautidak disetujui akan dituangkan dalam notulen RUPS.Dan apabila terjadi perubahan anggaran pembelian tanah yang terjadidalam tahun buku bersangkutan, Direktur mengajukan RKAPperubahan dan di bahas didalam RUPS dan hal tersebut dilakukansebelum pembelian.Menimbang

Halaman Putusan No71 /PidSus TPK/2015 /PN.Smg10.Data pendukung lain yang diperlukan (Laporan Penilaian Properti)11.Kemudian Pemegang Saham Pemerintah Kabupaten dan Direktur PDBKK Kebakkramat menunggu undangan RUPS dari Gubernur untukmembahas apakah disetujui atau tidak pembelian pengadaan hartatetap dan inventaris (pengadaan tanah) dan apabila disetujui atautidak disetujui akan dituangkan dalam notulen RUPS.12.Dan apabila terjadi perubahan anggaran pembelian tanah yang terjadidalam tahun buku bersangkutan

No.41 PK/Pid.Sus/2015c) EGPWS;d) Cocpit Door Bullet Proff and Galley Atlas;e) FDR 22 Parameter;f) ELT;g) AD/SB Must Be Comply;h) Engine : CFM563B2 atau Cl ;1) Konfigurasi tempat duduk : 8 klas bisnes dan 132 kelas ekonomi;Bahwa pada 11 Oktober 2006, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Alan Messner tanggal15 Desember 2006;Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No.

Alan Messnertanggal 15 Desember 2006;80 Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. MerpatiNusantara Airlines tahun 2006 No.

Merpati tidak melaporkan atau tidak mengajukanperubahan atau tidak mengajukan persetujuan kembali kepada RUPS atas RKAP*secara yuridis merupakan perbuatan melanggar hukum karena melanggarPasal 22 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 TentangBUMN. Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ini karena tidakberkesesuaian dengan fakta persidangan yang diperoleh dari Keterangan AhliProf. DR Sofyan Djalil (mantan Menneg BUMN) dan DR. Ir.

MNA maka tidakmemerlukan persetujuan RUPS untuk sewa pesawat;Pemegang Saham PT. MNA juga diberitahukan olehTerdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanamengenai kondisi keuangan yang dalam keadaan kritis danfakta belum kembalinya Security Deposit;Saksi fakta Gunawan Koswara menyatakan bahwa KomisarisPT.

Pst.Bahwa adapun hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugattanggal 5 Februari 2001 tersebut memutuskan bahwa para Pemegang Sahamsetuju untuk menjual assetasset milik perseroan, yaitu berupa 2 (dua) buah kapalyang terdiri dari Kapal Motor MV.

Bahwa Tergugat Il tidak menanggapi dalil Penggugat pada butir 4 Gugatannyayang menyatakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugatkarena Tergugat Il tidak mempunyai kapasitas untuk menanggapi hasil dari RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Penggugat dan Tergugat Il tidak menjadi pihakyang turut serta dalam penyelesaian utang Penggugat yang telah diambil alih olehBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).Bahwa Tergugat Il tidak menanggapi dalil Penggugat pada butir 5 Gugatannyatentang pelaksanaan

hasil Keputusan RUPS Penggugat sebab pelaksanaan hasilKeputusan RUPS Penggugat merupakan tugas dari internal perseroanPenggugat.Bahwa Tergugat Il menolak untuk menanggapi dalil Penggugat pada butir 6Gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat menerima sisa danahasilpenjualan assetasset Penggugat setelah dipotong untuk pembayaran utangkepada BPPN karena dalil tersebut hanya merupakan pendapat dari Penggugatsehingga dalam hal ini Tergugat Il mensomeer kepada Penggugat untukmembuktikannya.

Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 7Gugatannya yang menyatakan Tergugat secara tanpoa hak dan tanpapersetujuan dari Penggugat maupun Keputusan RUPS telah mentransfer sisadana hasil penjualan assetasset perseroan, karena Tergugat juga berhakmelakukan transfer dana meskipun tanpa persetujuaan Penggugat maupunKeputusan RUPS.

Komisaris Agus Sutanto (Tergugat ).Bahwa pada tanggal 5 Februari 2001 Penggugat mengadakan RUPS, yangdihadiri seluruh Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris guna membahaskeadaan perseroan yang pada waktu itu masih memiliki utang di Bank Mandiriyang telah diambil alin olen Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).Bahwa adapun hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugattanggal 5 Februari 2001 tersebut memutuskan bahwa para Pemegang Sahamsetuju untuk menjual assetasset milik perseroan, yaitu

#Bahwa PARA TERGUGAT, telah menghalangiPENGGUGAT, dan tidak mentaati isi perjanjian yang telah disepakati,antara lain yaitu :> Bahwa PARA TERGUGATbeberapa kali diundang olehPENGGUGAT menghadiri undangan PENGGUGAT ~ untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ), TAPItidak dindahkan oleh PARA TERGUGAT ; sehingga RUPSsampai Saat ini tidak terlaksana ; > Bahwa PARA TERGUGAT juga tidak mau menggurusPerpanjangan Izin SIUP, SITU sehingga sampai saat ini izintersebut belum diperpanjang ;> Bahwa PARA

M5.Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk patuh dan tunduk pada putusanini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan Aparat yang berwajib;9.10.11.12.14.16.18.6Menghukum PARA TERGUGAT untuk Membantu PENGGUGATdalam Penggurusan izinizin yang berhubungan dengan UsahaPT.MAHAMEGA PUTRA BUNGO;#Menghukum PARA TERGUGAT untuk taat dan menghadiri RAPATUMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT.MAHAMEGA PUTRA BUNGO,apabila PARA TERGUGAT tidak mau mengahdirinya setelah diundangsecara patut, maka PENGGUGAT dapat melakukan

RUPS tampakeikutsertaan PARA TERGUGAT;Los8.Menyatakan PENGGUGAT SECARA HUKUM adalah berwenanguntuk untuk dan atas nama PT.MAHAMEGA PUTRA BUNGO melakukanPerjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan BakarMinyak Untuk Umum ( SPBU ) dengan PT.PERTAMINA ;15.9.Menyatakan hak Kepemilikan Perseroan dan SPBU besertaassetasetnya, yaitu sebidang Tanah Hak Milik Nomor 10/Desa manggissebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 30 Maret 1994,Nomor 149/1994, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 4 point 7 yangmenyebutkan Para Tergugat telah menghalangi Penggugat dan tidak mentaatiiSi perjanjian yang telah disepakati, antara lain : Bahwa Para Tergugat beberapa kali diundang oleh Penggugatmenghadiri undangan Penggugat untuk mengadakan Rapat Umum PemegangHalaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN MrbSaham (RUPS), tapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat, sehingga RUPS tidakterlaksana ; Bahwa Para Tergugat juga tidak mau mengurus

Foto copy uUndangan Rapat RUPS tangal 30 Agustus 2018 yang akandilaksanakan tanggal 03 September 2018 sesuai dengan aslinya (bukti P12);13. Foto copy sSurat perihal meninggalnya pemilik saham 35% kepada direkturPT Maha Mega Putra Bungo yang ditanda tangani Komisaris Utamatanggal 11 September 2017 sesuai dengan aslinya (bukti P13);14.

Vantec Indomobil Logistics diangkatberdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sesuai akte notaris tanggal 742016, nomor 14. SedangkanPenggugat terakhir menjabat sebagai Direktur pada tanggal 1 Juni2013. (terlampir Bukti Surat T 6 )3. Bahwa oleh sebab itu kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan errorin persona.

Gindo Tobing, SH.MH., dalam persidangan menyatakan,adalah tidak lazim ata u dianggap tidak ada, suatu akte Notarisdibuat lebin dahulu kemudian dilakukan Resolusi Sirkuler danbertentangan dengan prosedur RUPS seperti diatur dalam UndangUndang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Apabila benar Akta 71 A quo merupakan akta otentik, menjadipertanyaan, kenapa Akta tersebut tidak digunakan sebagai dasardalam merubah atau memperpanjang Ijin Mempekerjakan TenagaAsing (IMTA) Pembanding.

Dan tidak ada PenurunanJabatan diatur dalam UndangUndang Perseroan Terbatas; Saksi ahli menjelaskan UndangUndang Perseroan Terbatasmengatur mengenai pengangkatan, pemberhentian Direksi harusmelalui RUPS; Saksi ahli menjelaskan bahwa didalam RUPS diberi kesempatankepada Direktur yang diberhentian, diganti jabatannya untukmelakukan pembelaan, dan bila Direktur tersebut ada keberatanumumnya hari itu. juga saat RUPS bisa mengajukankeberatannya;Keterangan : Bahwa apabila Pembanding/Penggugat keberatan

denganhasil putusan RUPS jabatan yang bukan lagi sebagai Direktur, mengapaPembanding/Penggugat tidak melakukan keberatan dan pembelaan ??

Vantec IndomobilLogistics kurang baik, dan pada RUPS tahun 2013 Pembanding/Penggugat sudah tidak menjabat sebagai Direktur. Dan bukti suratT8 tentang pernyataan keputusan sirluler sebagai pengganti rapatumum pemegang saham luar biasa PT.

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 26 April 2019, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017;

Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 Wita;

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 13 Maret 2020 mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018;

Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 Wita;

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 8 April 2021, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019;

CiptaRasa Rupa dengan UU No. 40 tahun 2007 terpaksa karenakeadaan darurat dikejar waktu tanggal 16 Agustus 2008 harusmembuat RUPS untuk penyesuaian Anggaran Dasar dan tidakbermaksud dan tidak ada agenda untuk pengalihan sahamsahamAlm.

Tanoa Haloppoan Panjaitan kepada salah seorang ahli warissebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pastiatau akta perdamaian yang disampaikan oleh ahli waris kepadaPerseroan.Bahwa karena keadaan mendesak itu dibuatlah RUPS Tergugat IVpada tanggal 14 Agustus 2008 dan diangkat Tergugat sebagaipengurus dan penerima titipan saham Alm.

RyanoSatrya Panjaitan untuk mengikuti RUPS PT. CRR;Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad RyanoSatrya Panjaitan tanggal 14082008Berita Acara RUPS PT. CRR tanggal 14 Agustus 2008Akta No. 51 tanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat olehMeissie Pholuan S.H., tentang Pernyataan KeputusanRapat PT. Cipta Rasa RupaKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU67996.AH.01.02. Tahun 2008Surat Panggilan ! No.

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008 Tergugat dan tergugat Ill9.menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai BuktiP7 berupa Berita Acara RUPS Luar Biasa PT CIPTA RASA RUPA, dimanadalam Rapat tersebut tergugat IIl NY.

OSTINA EMANUEL PANJAITAN (TergugatIII) ;Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut, diputuskan bahwa saham atasnama Drs.

Shin Young Indo Resourcesatas Persetujuan RUPS diwakili oleh Ham Chang Nam (BerdasarkanAkta Pendirian/ RUPS yang menjabat Direktur Utama adalah Jung SungHo, yang selanjutnya disebut Pihak PENGGUGAT dengan PT. BengkuluMega Quantum, JI. Ampera Raya No. 59 JakartaSelatan, yang diwakilioleh SANADJIHITU TUHUTERU yang selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I, telah mengadakan Perjanjian JualBeli Saham,berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham No.

Shin Young Indo Resources telah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham yang dalam RUPS tersebut sah dandapat mengambil keputusan yang mengikat perusahaan, dimana dalamRUPS tersebut telah memutuskan halhal ;a. Persetujuan jual beli/oengalinan saham perseroan, dimana sahammilik PT. Bengkulu Mega Quantum dalam hal ini diwakili olehTERGUGAT telah dijual kepada PT. Shin Young Indo Resourcessebanyak 500 (lima ratus) lembar saham atau senilai Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)b.

ShinYoung Indo Resources atas Persetujuan RUPS diwakili oleh HamChang Nam (Berdasarkan Akta Pendirian/ RUPS yang menjabatDirektur Utama adalah Jung Sung Ho tidak pernah ada dalam arsipbadan hukum perseroan bahkan sepengetahuan Dewan Direksi yangmenjabat saat itu, yang selanjutnya diyakini Perjanjian JualBeliSaham antara Penggugat dengan PT.

ShinYoung Indo Resources atas Persetujuan RUPS diwakili oleh Ham ChangNam (Berdasarkan Akta Pendirian/ RUPS yang menjabat Direktur Utamaadalah Jung Sung Ho tidak pernah ada dalam arsip badan hukumperseroan bahkan sepengetahuan Dewan Direksi yang menjabat saat itu,yang selanjutnya diyakini Perjanjian JualBeli Saham antara Penggugatdengan PT. Bengkulu Mega Quantum, JI.

Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.16/1.824/2013 yangditerbitkan kelurahan Pasar Manggis kecamatan Setia Budi JakartaSelatan, bukti P14;15.Foto copy Notulen RUPS PT. Bengkulu Mega Quantum yangberkedudukan di Kota Bengkulu tertanggal 20 Maret 2012, bukti P15;16.Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli saham No.PJBS/BMQSY/2908antara PT. Bengkulu Mega Quantum dengan PT. Shin Young IndoResources tertanggal 29 Agustus 2012, bukti P16;17.Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.23 PT.

Bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam penyusunan rencanakerja mMaupun rencana alokasi pengunaan anggaran pun Termohon sejauhini tidak pernah meminta masukan dan/atau pertimbangan dari Pemohonselaku Komisaris Utama dan tidak pernah pula Termohonmenyampaikannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tahunan karena senyatanya Termohon tidak pernah melakukan RUPStahunan meskipun Pemohon telah meminta berulang kali untukdilakukannya RUPS Termohon.f.

RUPS tahunan telah melewati batas masa waktu yang ditentukanoleh UU PT, bahkan RUPS tahunan tidak pernah dilakukan olehPerseroan bahkan dalam memperpanjang jabatan Direktur utama danKomisaris Utama Termohon melakukan nya tidak di dalam rapat umumpemegang saham melainkan dor to dor kepada pemegang sahamdimana setiap orangnya hanya dimintakan tanda tangan, olehkarenanya patut diduga terjadi manipulasi terhadap laporan tahunanPerseroan dengan berbagai fakta yang telah disembunyikan Termohonsebagaimana

(vide him. 52 penetapan);menimbang, bahwa dari RUPSRUPS yang diadakan TERMOHONternyata RUPS tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 78 ayat (3)jo. Pasal 66 ayat (2) undangundang perseroan terbatas karenaRUPS yang diadakan tidak mengajukan semua dokumen ...

tidak perlu ada inisiatifpemegang saham (Pemohon) untuk minta diadakan RUPS; (VideHim. 56 Penetapan);Menimbang, dengan tidak diberikannya Pemohon untuk memintaketerangan (buku besar) oleh Termohon sesuai ketentuan pasal 138undangundang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatasadalah termasuk perbuatan melanggar hokum yang dapatHalaman 19 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.

Fotokopi tanpa Asli Surat yang ditujukan kepada Direktur PT.PURE TOUCHINDONESIA tanggal 12 Maret 2019 , diberi tanda bukti P910.Asli dan fotokopi Permohonan pencabuatan Banding sebagaimana yang telahdinyatakan dengan Akta Permohonan Banding Nomor.344/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr atas nama Pembanding SAMAT NGADIMANtanggal 12 Agustus 2019 , , diberi tanda bukti P10;11.Asli Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PURE TOUCHINDONESIA No. 009/PTI/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 , diberi tanda buktiP11

Bahwa karena RUPS LB tanggal 28 Oktober 2008 Termohon Kasasi5.6.tidak hadir dan dilakukan bukan dimana perseroan melakukan kegiatanusaha, maka RUPS LB di hotel Ledian Jalan Jenderal Sudirman No.88,SerangBanten tidak sah;Bahwa para Pemohon Kasasi mempunyai inisiatif untuk mengadakanRUPS LB sesuai penetapan Pengadilan Negeri Serang perkara No.40/Pdt.P/2008/PN.Srg. dimana perseroan melakukan kegiatan usaha,dan pada tanggal 14 November 2008 melalui kuasa hukumnya paraPemohon Kasasi mengundang Termohon

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 November 2008 dilakukan RUPSLB di PT Kranindo Perjaya jalan Raya SerangJakarta, KM.01, No.03,desa Kalodran, kecamatan Walantakan, kota Serang, berdasarkananggaran dasar perusahaan No.29 Pasal 22 ayat 1 e, dimanaTermohon Kasasi telah diberi kesempatan 2 (dua) kali untukmenghadiri RUPS LB tidak hadir maka diputuskan RUPS LBsah dan mengikat, Vide Bukti T12;5.8.

Bahwa hasil dari RUPS LB sebagaimana anggaran dasar perusahaanNo. 29 pasal 22 ayat 1 e memutuskan; bahwa keputusan rapat RUPSLB memutuskan agar Tn. Djoni Widjaya mengembalikan kompensasi (6unit Crane dan uang tunai 2 milyar rupiah) sesegera mungkin(maksimal 15 hari) dan audit tidak dapat dilakukan sebelumHal. 18 dari 22 Hal. Put. No. 1105K/Pdt/20095.0.kompensasi dikembalikan;Bahwa dengan demikian penetapan Pengadilan Negeri SerangNo: 76/PDT.P/2009/PN.

Srg, tanggal 29 Januari 2009 harusdibatalkan karena keputusan rapat pada hari Jum'at tanggal 28November 2008 dilakukan RUPS LB di PT Kranindo Perjaya jalan RayaSerangJakarta, KM.01, No.03, desa Kalodran, kecamatan Walantakan,kota Serang, berdasarkan anggaran dasar perusahaan No.29 pasal 22ayat 1 e adalah sah dan mengikat;6.